Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2017 tentang JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang dipergunakan sebagai pedoman dalam

penyusutan dan penyelamatan arsip berisi jenis arsip, retensi dan keterangan yang merekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip musnah, dinilai kembali, atau permanen. 3. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah, Jangka Waktu Simpan Arsip Aktif dihitung sejak arsip diciptakan mulai diregistrasi hingga selesai diproses. 4. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip, Jangka Waktu Simpan Arsip Inaktif dihitung sejak habisnya masa Retensi Arsip aktif sampai nilai gunanya untuk kepentingan referensi berakhir. 5. Arsip Keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan/fiskal yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan. 6. Jadwal Retensi Arsip Keuangan adalah daftar yang berisi jenis Arsip keuangan beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman pemusnahan Arsip keuangan. 7. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip yang tidak bernilai guna dan pengamanan informasi yang dilakukan dengan cara penghancuran fisik arsip sampai tidak dapat dikenali lagi. 8. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

(1) JRA Keuangan Kemhan digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip keuangan di lingkungan Kemhan. (2) JRA Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. jenis Arsip; b. Retensi Arsip; dan

c. keterangan. (3) Ketentuan mengenai daftar JRA Keuangan Kemhan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Jenis Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan kelompok dokumen. (2) Kelompok dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki: a. kesamaan proses akumulasi dan pemberkasan; b. kesamaan aktivitas; c. bentuk khusus; dan d. keterkaitan erat dari proses penerimaan, penciptaan, atau penggunaan Arsip keuangan (3) Jenis Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan; b. pelaksanaan anggaran; c. bantuan/pinjaman luar negeri; d. bantuan pinjaman dalam negeri; e. pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dana pinjaman/hibah luar negeri; f. pinjaman dalam negeri; g. sistem akuntansi instansi; dan h. pertanggungjawaban keuangan negara.

(1) Retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mengatur jangka waktu penyimpanan yang dilakukan terhadap suatu jenis Arsip. (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif;

(3) Dalam menentukan Retensi Aktif dan Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kriteria sebagai berikut: a. Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan b. Retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan satuan kerja terkait dan kepentingan lembaga.

(1) Retensi Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dihitung sejak arsip diciptakan mulai diregistrasi hingga selesai diproses. (2) Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dihitung sampai nilai gunanya untuk kepentingan referensi berakhir.

(1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c memuat rekomendasi yang MENETAPKAN Arsip: a. musnah; b. dinilai kembali; atau c. permanen. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan: a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna; b. keterangan dinilai kembali ditentukan pada Arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan; dan c. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

Didangkan di Jakarta Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2017 pa tanggal

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA