Permendikti Saintek No. 9 Tahun 2026 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG AKREDITASI JURNAL ILMIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia untuk mendukung daya saing bangsa di tingkat internasional, perlu mengatur akreditasi jurnal ilmiah; b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
3.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2012
tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG AKREDITASI JURNAL ILMIAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Jurnal
Ilmiah
adalah
bentuk
pemberitaan
atau
komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan
berjadwal dalam bentuk elektronik.
2.
Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan
standar yang ditetapkan.
3.
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
suburusan
pemerintahan
pendidikan
tinggi
yang
merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi.
4.
Menteri
adalah
menteri
yang
menyelenggarakan
suburusan
pemerintahan
pendidikan
tinggi
yang
merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi.
5.
Direktur
Jenderal
adalah
direktur
jenderal
yang
membidangi sains dan teknologi.
BAB II
JURNAL ILMIAH
Pasal 2 (1) Jurnal Ilmiah diterbitkan oleh penerbit. (2) Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perguruan tinggi, lembaga negara, kementerian/lembaga, organisasi profesi, lembaga riset, dan/atau badan usaha. (3) Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berafiliasi dengan perguruan tinggi, lembaga negara, kementerian/lembaga, organisasi profesi, lembaga riset, dan/atau badan usaha.
Pasal 3
Jurnal Ilmiah berfungsi sebagai:
a.
registrasi kegiatan kecendekiaan;
b.
arsip temuan hasil kegiatan kecendekiaan;
c.
pengakuan hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan
ilmiah;
d.
diseminasi hasil kegiatan kecendekiaan;
e.
diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
f.
pelindung hasil karya cendekiawan.
Pasal 4
(1)
Untuk menjamin dan meningkatkan mutu serta relevansi
Jurnal Ilmiah secara terencana dan berkelanjutan,
dilakukan Akreditasi Jurnal Ilmiah.
(2)
Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jurnal yang memenuhi kriteria:
a.
memuat artikel yang memajukan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni yang didasarkan pada hasil
penelitian, perekayasaan, dan/atau telaahan yang
mengandung temuan dan/atau pemikiran yang
orisinal;
b.
memiliki dewan penyunting jurnal berkualifikasi
sesuai dengan bidang ilmu yang mewakili bidang
ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
c.
memiliki mitra bestari berkualifikasi sesuai dengan
bidang ilmu jurnal dari berbagai perguruan tinggi
dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta
industri yang berbeda dari dalam dan/atau luar
negeri yang menyaring naskah secara objektif;
d.
menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau bahasa
resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa;
e.
menjaga konsistensi gaya penulisan dan format
penampilan;
f.
dikelola dan diterbitkan secara elektronik melalui
jejaring teknologi informasi dan komunikasi;
g.
terbit sesuai dengan jadwal; dan
h.
memiliki nomor seri standar internasional secara
elektronik (Electronic International Standard Serial
Number/EISSN) dan pengenal objek digital (Digital
Object Identifier/DOI).
(3)
Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
dapat dilakukan Akreditasi harus memenuhi kriteria:
a.
diterbitkan oleh penerbit yang berintegritas; dan
b.
menerbitkan artikel yang telah melalui proses telaah
sejawat.
(4)
Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar Jurnal Ilmiah.
BAB III STANDAR JURNAL ILMIAH
Pasal 5 Standar Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas: a. standar tata kelola Jurnal Ilmiah; dan b. standar mutu artikel ilmiah.
Pasal 6 (1) Standar tata kelola Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan standar minimal mengenai tata kelola Jurnal Ilmiah untuk menjamin mutu, keberlanjutan, keteraturan penerbitan, dan akuntabilitas penyelenggaraan Jurnal Ilmiah. (2) Standar tata kelola Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. identitas Jurnal Ilmiah; b. pelibatan dewan penyunting dan mitra bestari; c. keberagaman penulis; d. pengelolaan artikel Jurnal Ilmiah; e. kelengkapan informasi laman Jurnal Ilmiah; f. keberkalaan penerbitan Jurnal Ilmiah; dan g. penyebarluasan Jurnal Ilmiah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar tata kelola Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 7
(1)
Standar mutu artikel ilmiah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b merupakan standar minimal
mengenai substansi dan gaya selingkung artikel ilmiah.
(2)
Standar mutu artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit meliputi:
a.
judul, abstrak, dan kata kunci;
b.
kontribusi kebaruan, analisis dan sintesis, serta
penyimpulan;
c.
nisbah
sumber
acuan
primer
dan
derajat
kemutakhiran pustaka acuan;
d.
cakupan keilmuan sesuai dengan ruang lingkup
jurnal;
e.
kelengkapan artikel, nama penulis, dan afiliasi
penulis;
f.
sistematika penulisan artikel;
g.
konsistensi
dan
kebakuan
sistem
pengacuan
pustaka;
h.
penggunaan istilah dan kualitas kebahasaan; dan
i.
format tata letak artikel.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu artikel
ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
BAB IV MEKANISME AKREDITASI JURNAL ILMIAH
Pasal 8 Akreditasi Jurnal Ilmiah diselenggarakan dengan prinsip: a. independen, yaitu penyelenggaraan Akreditasi Jurnal Ilmiah dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak mana pun; b. akurat, yaitu penyelenggaraan Akreditasi Jurnal Ilmiah berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. objektif, yaitu penyelenggaraan Akreditasi Jurnal Ilmiah bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual; d. transparan, yaitu penyelenggaraan Akreditasi Jurnal Ilmiah dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; dan e. akuntabel, yaitu penyelenggaraan Akreditasi Jurnal Ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
Pasal 9 (1) Keluaran Akreditasi Jurnal Ilmiah dinyatakan dalam status terakreditasi dan tidak terakreditasi. (2) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 sesuai dengan hasil penilaian terhadap pemenuhan standar mutu Jurnal Ilmiah. (3) Jurnal Ilmiah yang tidak memenuhi standar mutu Jurnal Ilmiah, diberikan status tidak terakreditasi. (4) Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam sistem pengindeks ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 10 (1) Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun. (2) Jurnal Ilmiah yang terakreditasi wajib mencantumkan peringkat Akreditasi dan masa berlaku peringkat Akreditasi pada laman jurnal.
Pasal 11 (1) Akreditasi Jurnal Ilmiah dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan Akreditasi Jurnal Ilmiah; b. pemeriksaan pemenuhan kriteria Jurnal Ilmiah; c. penilaian standar mutu Jurnal Ilmiah; dan d. penetapan Akreditasi Jurnal Ilmiah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 12 Dalam melaksanakan Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal dapat membentuk Tim.
Pasal 13 (1) Penerbit Jurnal Ilmiah dapat mengajukan Akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah berakhir kepada Direktur Jenderal.
(2)
Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan pada periode yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
(3)
Ketentuan mengenai tahapan Akreditasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis
mutandis
terhadap
Akreditasi
ulang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4)
Dalam
hal
proses
Akreditasi
ulang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum selesai sampai dengan
masa berlaku Akreditasi berakhir, Direktur Jenderal
menetapkan perpanjangan sementara Akreditasi sesuai
dengan peringkat terakhir yang diperoleh sampai dengan
ditetapkannya Akreditasi yang baru.
(5)
Penetapan
perpanjangan
sementara
Akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi
pengajuan Akreditasi ulang yang melampaui jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)
Dalam hal penerbit Jurnal Ilmiah tidak mengajukan
Akreditasi ulang sampai dengan masa berlaku peringkat
Akreditasi berakhir, Jurnal Ilmiah dinyatakan tidak
terakreditasi.
Pasal 14
(1)
Jurnal Ilmiah yang terakreditasi disimpan dalam sistem
repositori nasional yang dikelola oleh Kementerian.
(2)
Jurnal Ilmiah yang tersimpan dalam sistem repositori
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dimanfaatkan
untuk
kepentingan
manajemen
pengetahuan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 15 (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan mutu terhadap Jurnal Ilmiah yang terakreditasi. (2) Pemantauan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu Jurnal Ilmiah. (3) Pemantauan mutu sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat yang terverifikasi dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Dalam hal hasil pemantauan mutu menunjukkan Jurnal Ilmiah tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau mengalami penurunan mutu, Direktur Jenderal dapat melakukan evaluasi terhadap status dan/atau peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah. (5) Direktur Jenderal dapat menetapkan penurunan peringkat Akreditasi, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan status terakreditasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam melakukan evaluasi yang berpotensi pada penurunan peringkat Akreditasi, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada penerbit. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan mutu terhadap Jurnal Ilmiah yang terakreditasi dan evaluasi terhadap status dan/atau peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Akreditasi berakhir.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2026
MENTERI
PENDIDIKAN
TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
BRIAN YULIARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia untuk mendukung daya saing bangsa di tingkat internasional, perlu mengatur akreditasi jurnal ilmiah; b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
