Permendikti Saintek No. 7 Tahun 2026 tentang Statuta Politeknik Negeri Indramayu - JDIH BPK
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Indramayu, perlu dilakukan penyesuaian statuta; b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 70 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Indramayu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Negeri Indramayu, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Politeknik Negeri Indramayu;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
SALINAN
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Indramayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 619);
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Politeknik Negeri Indramayu yang selanjutnya disebut Polindra adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian. 4. Statuta Polindra yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polindra yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Polindra. 5. Senat Polindra yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan
akademik di lingkungan Polindra. 6. Direktur adalah pemimpin Polindra. 7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Polindra. 8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Polindra dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Polindra. 10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polindra.
Pasal 2 Polindra memiliki visi menjadi perguruan tinggi vokasi unggul berstandar industri dan kewirausahaan berbasis inovasi.
Pasal 3 Polindra memiliki misi: a. menyelenggarakan pendidikan vokasi unggul, bermutu, dan berstandar industri; b. menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan berbasis inovasi; c. mengembangkan penelitian, peningkatan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan kesehatan serta produk inovasi berkualitas; d. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan; e. mengembangkan manajemen institusi berdasarkan prinsip good governance secara berkelanjutan; dan f. menjalin kerja sama yang produktif dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dunia usaha dan dunia industri secara berkelanjutan.
Pasal 4 Polindra memiliki tujuan: a. menghasilkan lulusan yang unggul, berkualitas, berdisiplin, bermoral, berwawasan lingkungan, relevan dengan perkembangan industri, dan mampu berwirausaha; b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul meliputi Dosen dan Tenaga Kependidikan; c. menghasilkan penelitian tingkat nasional, regional, dan internasional, serta meningkatkan pencapaian hak paten, hak kekayaan intelektual dan publikasi ilmiah; d. menghasilkan pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional yang berbasis pada teknologi terapan dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; e. terwujudnya good polytechnic governance secara berkelanjutan; dan f. terwujudnya kerja sama keberlanjutan dengan
mengembangkan program-program kemitraan dengan industri, masyarakat dan pemerintah.
Pasal 5 (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Polindra menyusun: a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun; b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan c. rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis. (2) Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Direktur.
BAB II
IDENTITAS
Pasal 6 (1) Polindra berkedudukan di Indramayu, Provinsi Jawa Barat. (2) Polindra didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Indramayu yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2014 di Surabaya. (3) Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari perguruan tinggi swasta Politeknik Indramayu yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Cipta Insan Mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2008 yang didirikan pada tanggal 8 Juli 2008. (4) Tanggal 8 Juli ditetapkan sebagai hari jadi Polindra.
Pasal 7 (1) Polindra memiliki lambang, bendera, logo, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater. (2) Lambang, bendera, logo, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, logo, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.
BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu
Pendidikan
Pasal 8 (1) Polindra menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. (2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, program sarjana terapan, serta dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan. (3) Selain menyelenggarakan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polindra dapat menyelenggarakan pendidikan profesi jika memenuhi syarat. (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis. (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melampaui standar nasional pendidikan tinggi. (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 9 (1) Penyelenggaraan pendidikan di Polindra menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik. (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap. (3) Semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (4) Selain semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan semester antara. (5) Ketentuan mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 10 (1) Penyelenggaraan proses pembelajaran di Polindra dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
(2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 11 (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 12 (1) Penerimaan Mahasiswa baru di Polindra dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
Pasal 13
Dalam penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, Polindra mengalokasikan kuota bagi calon
Mahasiswa yang:
a.
memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu
secara ekonomi;
b.
berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
dan
c.
merupakan penyandang disabilitas,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14 (1) Polindra dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Mahasiswa baru yang diterima dapat berasal dari warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15 Ketentuan mengenai tata cara penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 16 (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Polindra. (2) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Polindra.
Pasal 17
(1)
Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan
untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran
lulusan.
(2)
Penilaian
proses
dan
hasil
belajar
Mahasiswa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas,
praktikum, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian
lainnya.
(3)
Ketentuan mengenai tata cara penilaian proses dan
hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah
mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 18 (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda. (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kelulusan. (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upacara pengukuhan lulusan. (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Bagian Kedua
Penelitian
Pasal 19
(1)
Kegiatan penelitian di Polindra merupakan aktivitas
untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian
kepada masyarakat.
(2)
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan
untuk
mengembangkan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi,
serta
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
Pasal 20
(1)
Penelitian dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dan
etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)
Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
meliputi
kegiatan
perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
(3)
Pelaksanaan penelitian diselenggarakan secara terpadu
dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian
kepada masyarakat.
(4)
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik
secara perseorangan maupun kelompok serta dapat
melibatkan Tenaga Kependidikan.
(5)
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi
penelitian.
Pasal 21
(1)
Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara
diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau cara lain,
kecuali
hasil
penelitian
yang
bersifat
rahasia,
berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan
kepentingan umum.
(2)
Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal
ilmiah internasional, dan/atau bentuk publikasi ilmiah
lainnya yang diakui oleh Kementerian.
(3)
Hasil
penelitian
yang
diseminarkan
dan/atau
dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan
intelektual
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal 22 Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Bagian Ketiga Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 23 (1) Pengabdian kepada masyarakat di Polindra merupakan kegiatan pemanfaatan, pendayagunaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan sumbangan pemikiran dan inovasi bagi kemajuan masyarakat. (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
Pasal 24 (1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat serta dapat dijadikan dasar penelitian lanjutan. (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan. (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 25
(1)
Hasil
pengabdian
kepada
masyarakat
dapat
dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengembangan materi
pembelajaran dan/atau penelitian lanjutan.
(2)
Hasil
pengabdian
kepada
masyarakat
didokumentasikan dan dapat dipublikasikan dalam
jurnal ilmiah atau dalam bentuk publikasi lainnya yang
mudah diakses oleh masyarakat di dalam negeri
dan/atau luar negeri.
Pasal 26 Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Bagian Keempat Kode Etik dan Etika Akademik
Pasal 27 (1) Polindra memiliki kode etik dan etika akademik. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kode etik Dosen; b. kode etik Mahasiswa; dan c. kode etik Tenaga Kependidikan. (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus. (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Polindra dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
(5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku untuk seluruh Sivitas Akademika Polindra. (7) Pelanggaran terhadap kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, kode etik Tenaga Kependidikan, dan etika akademik dikenakan sanksi.
Pasal 28 (1) Ketentuan mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik serta sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat. (2) Ketentuan mengenai kode etik Tenaga Kependidikan serta sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Direktur.
Bagian Kelima Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan
Pasal 29 (1) Polindra menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
(1)
Direktur mengupayakan dan menjamin setiap anggota
Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik
dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung
jawab dan sesuai dengan kode etik dan prosedur
operasional di Polindra.
(2)
Dalam
melaksanakan
kebebasan
akademik
dan
kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), setiap Sivitas Akademika:
a.
mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat
meningkatkan mutu akademik Polindra;
b.
mengupayakan
agar
kegiatan
dan
hasilnya
bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan
kemanusiaan; dan
c.
bertanggung
jawab
secara
pribadi
atas
pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada
diri sendiri atau orang lain.
(3)
Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dilaksanakan
dalam
upaya
mendalami,
menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas
dan bertanggung jawab.
(4)
Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau
Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk
menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab
mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun
ilmu dan cabang ilmunya.
(5)
Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik
dimanfaatkan oleh Polindra untuk:
a.
melindungi dan mempertahankan hak kekayaan
intelektual;
b.
melindungi dan mempertahankan kekayaan dan
keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.
menambah
dan/atau
meningkatkan
mutu
kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan
d.
memperkuat daya saing bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(6)
Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik
dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
Pasal 31 (1) Direktur mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan kode etik dan prosedur operasional di Polindra. (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 32 Ketentuan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan
Pasal 33 (1) Polindra memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Polindra dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 34 (1) Polindra dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang dinilai mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik yang berkontribusi bagi Polindra, bangsa dan negara. (2) Polindra dapat mencabut penghargaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.
Bagian Ketujuh
Mahasiswa dan Alumni
Pasal 35 (1) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Sivitas Akademika. (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di Polindra dan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan serta kesejahteraan; c. memanfaatkan fasilitas Polindra dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Polindra; d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi dalam penyelesaian studinya; e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya; f. memanfaatkan sumber daya Polindra melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kegiatan layanan penalaran, kesejahteraan, minat, dan bakat;
g.
pindah perguruan tinggi lain atau program studi
lainnya jika memenuhi persyaratan dan daya
tampung penerimaan Mahasiswa pada perguruan
tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
h.
ikut
serta
dalam
kegiatan
organisasi
kemahasiswaan di Polindra; dan
i.
memperoleh
layanan
bagi
Mahasiswa
berkebutuhan
khusus
dan
Mahasiswa
penyandang disabilitas sesuai dengan sarana dan
prasarana yang tersedia di Polindra.
(3)
Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a.
mematuhi
semua
peraturan/ketentuan
yang
berlaku di Polindra;
b.
ikut
menanggung
biaya
penyelenggaraan
pendidikan
kecuali
bagi
Mahasiswa
yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.
ikut memelihara sarana dan prasarana serta
kebersihan, ketertiban, dan keamanan Polindra;
d.
menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
e.
menjunjung
tinggi
kebudayaan
daerah
dan
kebudayaan nasional; dan
f.
menjaga kewibawaan dan nama baik Polindra.
(4)
Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Ketentuan mengenai tata cara hak dan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dengan
Peraturan
Direktur
setelah
mendapat
pertimbangan Senat.
Pasal 36 (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan. (2) Dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polindra melaksanakan pendampingan dan pelayanan. (3) Dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan. (4) Ketentuan mengenai kegiatan kemahasiswaan dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya dan pembentukan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Direktur.
Pasal 37 (1) Alumni Polindra merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jenjang program dan memperoleh ijazah dari Polindra. (2) Alumni Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni.
(3) Organisasi alumni Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wadah yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Polindra dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi. (4) Alumni Polindra terhimpun dalam Ikatan Keluarga Alumni Polindra yang selanjutnya disebut IKA Polindra. (5) Pengelolaan organisasi IKA Polindra diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA Polindra.
BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Organisasi Polindra
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 38 Susunan organisasi Polindra terdiri atas: a. Senat; b. pemimpin; c. Satuan Pengawas Internal; dan d. Dewan Penyantun.
Paragraf 2
Senat
Pasal 39
(1)
Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a
merupakan
unsur
penyusun
kebijakan
yang
menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan
pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)
Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
a.
menetapkan kebijakan akademik, etika akademik,
kode etik Dosen, dan kode etik Mahasiswa;
b.
melakukan pengawasan terhadap:
1)
penerapan
kebijakan
akademik,
etika
akademik, kode etik Dosen, dan kode etik
Mahasiswa;
2)
pelaksanaan penjaminan mutu perguruan
tinggi paling sedikit mengacu pada standar
nasional pendidikan tinggi;
3)
pelaksanaan
kebebasan
akademik,
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi
keilmuan;
4)
pelaksanaan tata tertib akademik;
5)
pelaksanaan
kebijakan
penilaian
kinerja
Dosen; dan
6)
pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat.
c.
memberikan pertimbangan dan mengusulkan
kepada Direktur perbaikan proses pembelajaran,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
d.
memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam
pembukaan dan penutupan program studi;
e.
memberikan
pertimbangan
kepada
Direktur
terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan
penghargaan akademik;
f.
memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam
pengusulan jenjang jabatan akademik; dan
g.
memberikan
rekomendasi
kepada
Direktur
terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan
akademik yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
(3)
Dalam
melaksanakan
tugas
dan
wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun
laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada
Direktur untuk ditindaklanjuti.
Pasal 40 (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris. (2) Anggota Senat terdiri atas: a. 4 (empat) orang wakil Dosen dari setiap jurusan; b. Direktur; c. wakil Direktur; d. ketua jurusan; dan e. kepala pusat.
Pasal 41
(1)
Anggota Senat wakil Dosen dari setiap jurusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a
dipilih
oleh
Dosen
tetap
pada
jurusan
yang
bersangkutan dan diusulkan oleh ketua jurusan
kepada Direktur.
(2)
Masa jabatan anggota Senat dari wakil Dosen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat)
tahun dan dapat dipilih kembali.
(3)
Persyaratan untuk menjadi anggota Senat dari wakil
Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.
Dosen tetap di Polindra;
b.
memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
c.
berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada
saat diangkat;
d.
sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan
milik pemerintah;
e.
bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif
lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan
dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah
atau instansi pemerintah yang berwenang;
f.
tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat;
g.
tidak pernah dihukum penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap;
h.
tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak
melaksanakan tugas jabatan; dan
i.
tidak pernah melakukan pelanggaran integritas
akademik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4)
Anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat rangkap jabatan sebagai
sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala
laboratorium/bengkel/studio, kepala unit penunjang
akademik, atau anggota Satuan Pengawas Internal di
lingkungan Polindra.
Pasal 42 (1) Anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; c. mengundurkan diri dari jabatan; d. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara; e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; g. diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional Dosen. h. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; dan/atau i. cuti di luar tanggungan negara. (2) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemilihan anggota Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat sebelumnya. (3) Pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41. (4) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 43 (1) Susunan keanggotaan Senat Polindra terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen. (3) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur. (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat diatur dengan Peraturan Senat.
Pasal 44 (1) Senat dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan. (2) Ketentuan mengenai pembentukan komisi atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Senat.
Pasal 45 (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang. (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.
Paragraf 3 Pemimpin
Pasal 46
(1)
Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang
menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik
dan pengelolaan Polindra untuk dan atas nama
Menteri.
(2)
Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemimpin memiliki tugas dan wewenang:
a.
menyusun Statuta beserta perubahannya untuk
diusulkan kepada Menteri setelah mendapat
persetujuan organ Polindra;
b.
menetapkan Peraturan Direktur sesuai dengan
kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat;
c.
menyusun
dan/atau
mengubah
rencana
pengembangan jangka panjang;
d.
menyusun dan/atau mengubah rencana strategis
5 (lima) tahun;
e.
menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan
anggaran tahunan atau rencana operasional;
f.
mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja
dan anggaran tahunan;
g.
mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan
unit kerja di bawah Direktur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.
menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika
yang melakukan pelanggaran terhadap norma,
etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan
rekomendasi Senat;
i.
menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan
yang melakukan pelanggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
j.
membina dan mengembangkan kompetensi Dosen
dan Tenaga Kependidikan;
k.
menerima,
mengembangkan,
membina,
dan
memberhentikan Mahasiswa;
l.
mengelola anggaran dan barang milik negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan alumni; n. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri; o. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri; p. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; q. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan r. memberikan layanan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan.
Pasal 47 (1) Direktur merupakan pemimpin Polindra. (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh: a. wakil Direktur; dan b. unsur organisasi di bawah Direktur.
Pasal 48 (1) Unsur organisasi di bawah Direktur terdiri atas: a. pelaksana akademik; b. pelaksana administrasi; c. penjaminan mutu; dan d. penunjang akademik atau sumber belajar. (2) Direktur dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 49 Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Polindra diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 4 Satuan Pengawas Internal
Pasal 50 (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk
dan atas nama Direktur. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan wewenang: a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik; b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik; c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.
Pasal 51 (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Polindra berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian di bidang: a. akuntansi/keuangan; b. manajemen sumber daya manusia; c. manajemen aset; d. hukum; dan e. ketatalaksanaan. (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal meliputi: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. mempunyai moral yang baik, integritas dan komitmen yang tinggi; d. berstatus aparatur sipil negara; e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah; f. bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang; g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan 53 (lima puluh tiga) bagi Tenaga Kependidikan pada saat diangkat; dan h. memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara. (3) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat rangkap jabatan sebagai Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala unit penunjang akademik, kepala pusat, anggota Senat, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan
Polindra.
Pasal 52 (1) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; c. mengundurkan diri dari jabatan; d. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara; e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; g. diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional Dosen. h. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; dan/atau i. cuti di luar tanggungan negara. (2) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mengangkat dan menetapkan anggota Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
Pasal 53
(1)
Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri
atas:
a.
ketua merangkap anggota;
b.
sekretaris merangkap anggota; dan
c.
anggota.
(2)
Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal
selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(3)
Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Direktur.
Paragraf 5 Dewan Penyantun
Pasal 54 (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Polindra. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang: a. memberi pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik; b. merumuskan saran atau pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik; c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam
mengelola Polindra; d. merumuskan saran upaya penggalangan dana dalam rangka pengembangan Polindra; dan e. merumuskan saran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri dalam pengembangan Polindra.
Pasal 55
(1)
Anggota Dewan Penyantun berjumlah paling banyak 5
(lima) orang yang berasal dari unsur:
a.
pemerintah daerah;
b.
tokoh masyarakat atau pakar pendidikan;
c.
purna bakti Polindra; dan/atau
d.
dunia usaha dan dunia industri.
(2)
Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
a.
ketua merangkap anggota;
b.
sekretaris merangkap anggota; dan
c.
anggota.
(3)
Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(4)
Susunan keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
(5)
Persyaratan
dan
tata
cara
pengangkatan
dan
pemberhentian anggota Dewan Penyantun diatur
dengan Peraturan Direktur.
Bagian Kedua Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Organisasi
Paragraf 1
Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Senat
Pasal 56 (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris. (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
Pasal 57 (1) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat. (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda. (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat. (4) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit. (5) Dalam hal telah dilakukan penundaan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah. (6) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
(7) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, pemilihan ketua Senat dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara. (8) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang terpilih melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (9) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat. (10) Ketua dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Direktur. (11) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (12) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.
Paragraf 2 Tata Cara Pengangkatan Direktur dan Pimpinan Organisasi di bawah Direktur
Pasal 58
(1)
Dosen di lingkungan Polindra dapat diberi 1 (satu)
tugas tambahan sebagai Direktur, wakil Direktur, ketua
jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator
program studi, kepala laboratorium/ bengkel/studio,
atau kepala unit penunjang akademik.
(2)
Tenaga Kependidikan di lingkungan Polindra dapat
diangkat
dalam
jabatan
administrator,
jabatan
pengawas, kepala laboratorium/bengkel/studio, atau
kepala unit penunjang akademik.
(3)
Kepala
unit
penunjang
akademik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit
penunjang akademik yang melaksanakan tugas dan
fungsi di bidang akademik.
(4)
Pemberian tugas tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau pengangkatan Tenaga Kependidikan
menjadi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(5)
Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disebabkan oleh:
a.
berhenti
atau
diberhentikan
dari
jabatan;
dan/atau
b.
perubahan organisasi Polindra.
(6)
Pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
a.
masa jabatan berakhir;
b.
meninggal dunia;
c.
berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat
disembuhkan
dibuktikan
dengan
hasil
pemeriksaan tim penguji kesehatan;
d.
mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan
sendiri;
e.
diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
f. diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara lainnya; g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; i. diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional Dosen; j. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; k. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau l. berkinerja rendah berdasarkan evaluasi kinerja dari Direktur. (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi: a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau b. perubahan bentuk Polindra.
Pasal 59
(1)
Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai wakil
Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala
pusat,
koordinator
program
studi,
kepala
laboratorium/bengkel/studio,
atau
kepala
unit
penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (1) setelah memenuhi persyaratan:
a.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa;
b.
berstatus aparatur sipil negara;
c.
sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan
milik pemerintah;
d.
bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif
lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan
dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah
atau instansi pemerintah yang berwenang;
e.
berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat
berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang
menjabat;
f.
memiliki pengalaman manajerial di lingkungan
perguruan
tinggi
paling
rendah
ketua
jurusan/kepala pusat atau sebutan lain bagi calon
wakil Direktur;
g.
berpendidikan paling rendah magister atau setara;
h.
menduduki jabatan akademik paling rendah lektor
bagi calon wakil Direktur;
i.
memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja
pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir;
j.
tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak
melaksanakan tugas jabatan;
k.
tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat;
l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; m. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan n. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan hasil kekayaan aparatur negara. (3) Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat rangkap jabatan sebagai anggota Senat wakil Dosen dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal.
Pasal 60
(1)
Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai pejabat
administrator dan pejabat pengawas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai kepala
laboratorium/bengkel/studio
dan
kepala
unit
penunjang akademik setelah memenuhi persyaratan:
a.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa;
b.
setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.
berstatus aparatur sipil negara;
d.
berpendidikan paling rendah sarjana atau setara;
e.
berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun
pada saat diangkat;
f.
sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan
milik pemerintah;
g.
bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif
lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan
dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah
atau instansi pemerintah yang berwenang;
h.
tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak
melaksanakan tugas jabatan;
i.
tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat;
j.
tidak
pernah
dipidana
penjara
berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap;
k.
setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai
paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir; dan
l.
mempunyai moral yang baik dan integritas yang
tinggi.
(3)
Tenaga Kependidikan yang diangkat sebagai kepala
laboratorium/bengkel/studio
dan
kepala
unit
penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dapat rangkap jabatan sebagai Satuan
Pengawas Internal di lingkungan Polindra.
Pasal 61 (1) Direktur diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masa jabatan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 62 (1) Wakil Direktur diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan wakil Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 63 (1) Ketua jurusan diangkat oleh Direktur. (2) Pengangkatan ketua jurusan dilakukan melalui proses pemilihan. (3) Jurusan membentuk kepanitiaan pemilihan ketua jurusan melalui rapat jurusan. (4) Proses pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung dari dan oleh Dosen tetap pada jurusan yang bersangkutan. (5) Pemilihan ketua jurusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen tetap jurusan yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara. (7) Pemilihan ketua jurusan yang dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk mendapatkan 2 (dua) nama calon ketua jurusan. (8) Panitia menyampaikan 2 (dua) nama calon ketua jurusan kepada Direktur untuk dipilih dan ditetapkan. (9) Ketua jurusan terpilih menunjuk salah satu Dosen jurusan sebagai sekretaris jurusan. (10) Masa jabatan ketua jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 64 (1) Sekretaris jurusan diangkat oleh Direktur atas usul ketua jurusan terpilih. (2) Masa jabatan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 65 (1) Koordinator program studi diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan koordinator program studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 66 (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan Kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 67 (1) Kepala pusat diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 68 (1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan Kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 69
(1)
Pemimpin unit pelaksana administrasi terdiri atas:
a.
jabatan administrator; dan
b.
jabatan pengawas.
(2)
Pengangkatan,
pemindahan,
pembinaan,
dan
pemberhentian
pejabat
yang
menduduki
jabatan
administrator dan jabatan pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3 Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal
Pasal 70 (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Paragraf 4 Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun
Pasal 71 (1) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Bagian Ketiga Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Organisasi
Paragraf 1 Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Senat
Pasal 72 Ketua dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau b. diberhentikan sebagai anggota Senat.
Pasal 73 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya. (2) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 74 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, ketua Senat menunjuk sekretaris Senat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya. (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Paragraf 2
Tata Cara Pemberhentian Direktur dan
Pimpinan Organisasi di bawah Direktur
Pasal 75 (1) Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir. (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. berhalangan tetap; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri dari jabatan; d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
e.
dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap;
f.
diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan
fungsional Dosen;
g.
menjalani
tugas
belajar
dengan
tidak
melaksanakan tugas jabatan;
h.
cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
i.
berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi
kinerja dari Direktur.
(4)
Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a meliputi;
a.
sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan
dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
atau
b.
berhenti dari aparatur sipil negara.
(5)
Pemberhentian
wakil
Direktur,
ketua
jurusan,
sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator program
studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala
unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh Direktur.
Pasal 76 Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri mengangkat dan menetapkan Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 77 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Direktur sebelum masa jabatan berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan wakil Direktur definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Direktur yang sebelumnya. (2) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 78 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan ketua jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya. (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 79 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.
(2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 80 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian koordinator program studi sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan koordinator program studi definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan koordinator program studi sebelumnya. (2) Koordinator program studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 81 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/bengkel/studio definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/ bengkel/studio sebelumnya. (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 82 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan kepala pusat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala pusat sebelumnya. (2) Kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 83 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit penunjang akademik sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan kepala unit penunjang akademik definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit penunjang akademik sebelumnya. (2) Kepala unit penunjang akademik yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Paragraf 3 Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Satuan Pengawas Internal
Pasal 84 Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau b. diberhentikan sebagai anggota Satuan Pengawas Internal.
Pasal 85 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktur mengangkat dan menetapkan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelumnya. (2) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Paragraf 4 Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Dewan Penyantun
Pasal 86 Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau b. diberhentikan sebagai anggota Dewan Penyantun.
Pasal 87 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebelumnya. (2) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Bagian Keempat Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal
Pasal 88 (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polindra merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal di Polindra bertujuan untuk: a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel; b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan. (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polindra dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: a. taat asas; b. akuntabilitas;
c. transparansi; d. objektivitas; e. jujur; dan f. pembinaan. (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal di Polindra terdiri atas bidang: a. akuntansi/keuangan; b. manajemen sumber daya manusia; c. manajemen aset; d. hukum; dan e. ketatalaksanaan. (5) Ketentuan mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Polindra diatur dengan Peraturan Direktur.
Bagian Kelima Dosen dan Tenaga Kependidikan
Pasal 89 (1) Polindra memiliki Dosen dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dosen Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenjang jabatan akademik Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan. (4) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 90 (1) Polindra memiliki Tenaga Kependidikan dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain. (3) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pasal 91
(1)
Sarana
dan
prasarana
yang
dimiliki
Polindra
didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi.
(2)
Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di
bawah pengawasan dan tanggung jawab Direktur
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(3) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Direktur.
Bagian Ketujuh Pengelolaan Anggaran
Pasal 92
(1)
Pengelolaan
anggaran meliputi
perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
(2)
Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh Direktur berdasarkan prinsip anggaran
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(3)
Rencana anggaran pendapatan dan belanja Polindra
diajukan oleh Direktur kepada Menteri.
(4)
Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5)
Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien,
efektif, transparan, dan akuntabel.
(6)
Pertanggungjawaban
dan
pelaporan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)
Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran
Polindra diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
dan
disampaikan
kepada
Menteri.
BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU
Pasal 93
Sistem penjaminan mutu Polindra terdiri atas:
a.
sistem penjaminan mutu internal; dan
b.
sistem penjaminan mutu eksternal.
Pasal 94
(1)
Polindra
wajib
melaksanakan
penjaminan
mutu
internal dengan mengembangkan sistem penjaminan
mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93
huruf a.
(2)
Sistem penjaminan mutu internal Polindra bertujuan
untuk:
a.
menjamin
setiap
layanan
akademik
kepada
Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar
nasional pendidikan tinggi;
b.
mewujudkan
transparansi
dan
akuntabilitas
kepada masyarakat khususnya orang tua/wali
Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan
sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
dan
c.
mengupayakan semua unit di Polindra untuk
bekerja
sesuai
dengan
standar
nasional
pendidikan tinggi.
(3)
Sistem
penjaminan
mutu
internal
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja
yang memiliki fungsi penjaminan mutu.
(4)
Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal
diatur dengan Peraturan Direktur.
Pasal 95 Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI BENTUK PERATURAN DI POLINDRA
Pasal 96 (1) Selain peraturan perundang-undangan, jenis peraturan yang berlaku di lingkungan Polindra terdiri atas: a. Peraturan Senat; dan b. Peraturan Direktur. (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Peraturan Senat dan Peraturan Direktur diatur dengan Peraturan Direktur.
BAB VII PENDANAAN DAN KEKAYAAN
Bagian Kesatu
Pendanaan
Pasal 97 (1) Sumber pendanaan Polindra berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Polindra dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. masyarakat; dan/atau c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 98 (1) Sumber pendanaan Polindra dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b meliputi: a. biaya seleksi penerimaan Mahasiswa baru; b. biaya penyelenggaraan pendidikan; c. hasil kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi Polindra;
d. hasil penjualan produk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan e. sumbangan dan/atau hibah. (2) Pengelolaan pendanaan Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau dapat ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
Bagian Kedua
Kekayaan
Pasal 99 (1) Kekayaan Polindra meliputi seluruh barang milik negara yang dikelola oleh Polindra. (2) Kekayaan Polindra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Polindra. (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Polindra merupakan penerimaan negara bukan pajak. (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Polindra dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII KERJA SAMA
Pasal 100 (1) Dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, Polindra dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip: a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional; b. menghargai kesetaraan mutu; c. saling menghormati; d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan; e. keberlanjutan; dan f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional. (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 101
(1)
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.
wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan,
kepala pusat, koordinator program studi, kepala
laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit
penunjang akademik yang telah menduduki
jabatannya sebelum Peraturan Menteri ini mulai
berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya
sampai dengan pejabat yang baru dilantik;
b.
anggota Senat, anggota Satuan Pengawas Internal,
dan
anggota
Dewan
Penyantun
yang
telah
menduduki
jabatannya
sebelum
Peraturan
Menteri ini mulai berlaku, tetap melaksanakan
tugas
dan
fungsinya
sampai
dengan
masa
jabatannya berakhir; dan
c.
semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan
nonakademik tetap dilaksanakan sampai dengan
dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan
Menteri ini.
(2)
Pelantikan wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris
jurusan, kepala pusat, koordinator program studi,
kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit
penunjang akademik yang baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 1
(satu) bulan terhitung sejak pelantikan Direktur yang
baru.
(3)
Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan.
Pasal 102 Wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala unit penunjang akademik, ketua Senat, sekretaris Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, sekretaris Satuan Pengawas Internal, ketua Dewan Penyantun, dan sekretaris Dewan Penyantun, yang telah menjabat sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap dihitung sebagai masa jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 70 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Indramayu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1608 Tahun 2016) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 104 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 70 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Indramayu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1608 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 105 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2026
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
BRIAN YULIARTO Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 306 Ж
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2026 Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,
Ineke Indraswati NIP 197809262000122001 TTD. TTD. TTD.
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI
INDRAMAYU
LAMBANG, BENDERA, LOGO, HIMNE, MARS, BUSANA AKADEMIK, DAN BUSANA ALMAMATER
I. Lambang Polindra memiliki lambang berbentuk lingkaran beroda gigi 7 (tujuh) di bagian atas berwarna biru laut dan di bagian bawahnya terdapat setengah lingkaran berwarna kuning yang di dalamnya terdapat tulisan POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU berwarna hitam, segi delapan berwarna biru muda, bola dunia berwarna biru, dan 3 (tiga) buah ellips/lintasan parabola dengan warna oranye.
Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna: a) roda gigi berwarna biru laut memiliki makna berkarakter teknologi dan roda gigi sejumlah 7 (tujuh) memiliki makna sapta karyamulih harja; b) lingkaran berwarna kuning memiliki makna keselarasan dan keseimbangan yang penuh harapan; c) segi delapan berwarna biru muda memiliki makna kelahiran Polindra pada tanggal 8 Juli 2008 dengan berprinsip pada keteguhan; d) bola dunia memiliki makna sebagai era globalisasi; e) 3 (tiga) buah ellips/lintasan parabola memiliki makna tridharma perguruan tinggi; f) warna lintasan oranye memiliki makna keseimbangan; g) warna biru tua memiliki makna kepercayaan; h) warna biru muda memiliki makna keteguhan; dan i) warna kuning memiliki makna harapan.
Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:
No Lambang Warna Kode Warna/RGB (Red-Green-Blue) 1.
Roda gigi Biru laut 000, 000, 128 2.
Lingkaran Kuning 255, 242, 000 3.
Segi delapan Biru muda 128, 161, 196 4.
Bola dunia Biru 053, 121, 174 5.
Ellips/lintasan parabola Oranye 255, 102, 000 6.
Setengah lingkaran Kuning 208, 199, 041
II.
Bendera
A.
Bendera Polindra
Polindra memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan
ukuran panjang berbanding lebar 3:2 dengan warna dasar biru
muda dengan kode warna (RGB) R: (000), G: (255) , B: (255) dan di
bagian tengah terdapat lambang Polindra serta di bawah lambang
Polindra terdapat tulisan POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
dengan warna hitam dan kode warna (RGB) R: (000), G: (000), B:
(000), serta jenis huruf Geometr415 Blk BT Black.
Bendera Polindra sebagai berikut:
B.
Bendera Jurusan
Jurusan di Polindra memiliki bendera berbentuk empat persegi
panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 dengan
warna dasar yang berbeda dan ditengahnya terdapat lambang
Polindra serta di bawah lambang Polindra terdapat tulisan sesuai
dengan nama jurusan.
Bendera jurusan di lingkungan Polindra sebagai berikut:
1.
Bendera Jurusan Teknik
Bendera Jurusan Teknik berwarna dasar merah marun dengan
kode warna (RGB) R: (128), G: (000), B: (000), sebagai berikut:
Bendera Jurusan Teknik Informatika Bendera Jurusan Teknik Informatika berwarna dasar oranye dengan kode warna (RGB) R: (255), G: (102), B: (000), sebagai berikut:
Bendera Jurusan Kesehatan Bendera Jurusan Kesehatan berwarna dasar vegas gold dengan kode warna (RGB) R: (197), G: (179), B: (088), sebagai berikut:
III. Logo Polindra memiliki logo sebagai berikut:
IV. Himne Polindra memiliki Himne sebagai berikut:
V. Mars Polindra memiliki Mars sebagai berikut:
VI. Busana Akademik
Polindra memiliki busana akademik. Busana akademik terdiri atas
busana pimpinan, busana senat, dan busana wisudawan.
VII. Busana Almamater Polindra memiliki busana almamater. Busana almamater berupa jas berwarna biru kehijau-hijauan dengan kode warna (RGB) R: (000), G: (051), B: (051).
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BRIAN YULIARTO
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,
Ineke Indraswati NIP 197809262000122001 TTD.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Indramayu, perlu dilakukan penyesuaian statuta; b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 70 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Indramayu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Negeri Indramayu, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
SALINAN
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Indramayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 619);
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
