Permendikti Saintek No. 5 Tahun 2026 tentang Kuota Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG KUOTA MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa
untuk
menjamin
mutu,
pemerataan,
dan
peningkatan akses penerimaan mahasiswa baru pada
program studi kedokteran dan program studi kedokteran
gigi, perlu mengatur kuota mahasiswa baru pada program
studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi;
b.
bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi
Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu
diganti;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang
Kuota Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan
Program Studi Kedokteran Gigi;
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
SALINAN
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG KUOTA MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang selanjutnya disebut Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi. 2. Kuota Mahasiswa Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi yang selanjutnya disebut Kuota adalah jumlah maksimal mahasiswa baru yang dapat diterima di program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi program sarjana. 3. Daya Tampung adalah kapasitas program studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.
Pasal 2 (1) Kuota merupakan bagian dari penjaminan mutu dan upaya perluasan akses yang berkeadilan dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. (2) Penentuan Kuota mempertimbangkan kebutuhan nasional dokter dan dokter gigi yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (3) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru. (4) Perguruan tinggi menetapkan jumlah mahasiswa baru pada program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi program sarjana sesuai dengan Kuota dan Daya Tampung.
Pasal 3 (1) Kuota pada program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi yang baru pertama kali menerima mahasiswa atau belum menghasilkan lulusan ditetapkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) mahasiswa dan paling banyak 50 (lima puluh) mahasiswa dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya program studi. (2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi.
Pasal 4 (1) Penghitungan Kuota berdasarkan: a. rata-rata jumlah lulusan program profesi dalam 2 (dua) tahun akademik terakhir pada pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi; atau b. jumlah lulusan program profesi tahun terakhir bagi program studi yang baru pertama kali menghasilkan lulusan. (2) Perguruan tinggi dapat diberikan tambahan Kuota dengan persyaratan: a. rata-rata nilai uji kompetensi berbasis komputer pada kesempatan pertama dalam 2 (dua) tahun terakhir atau 8 (delapan) periode uji kompetensi terakhir mencapai paling rendah 80 (delapan puluh); dan/atau b. memberikan beasiswa ikatan dinas untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. (3) Tambahan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Kuota semula.
Pasal 5 Perguruan tinggi dapat menerima mahasiswa asing dengan alokasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total mahasiswa pada program studi kedokteran atau program studi kedokteran gigi yang diterima setiap tahun
Pasal 6 (1) Kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan oleh Direktur Jenderal setiap 2 (dua) tahun akademik. (2) Dalam hal terdapat penurunan Kuota 2 (dua) kali berturut-turut sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari Kuota semula, Direktur Jenderal melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata cara penetapan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 7 Direktur Jenderal melakukan evaluasi terkait mekanisme dan implementasi penetapan Kuota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
Pasal 8 (1) Penerimaan mahasiswa baru pada program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi tahun akademik 2026/2027 menggunakan Kuota yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi. (2) Ketentuan Kuota dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada penerimaan mahasiswa baru pada program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi tahun akademik 2027/2028.
Pasal 9 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 891), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 10 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2026
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI, REPUBLIK INDONESIA,
Œ
BRIAN YULIARTO
Diundangkan di Jakarta
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
pada tanggal 13 Mei 2026 Д BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 304 Ж
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,
Ineke Indraswati NIP 197809262000122001 TTD. TTD. TTD.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa
untuk
menjamin
mutu,
pemerataan,
dan
peningkatan akses penerimaan mahasiswa baru pada
program studi kedokteran dan program studi kedokteran
gigi, perlu mengatur kuota mahasiswa baru pada program
studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi;
b.
bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi
Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu
diganti;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); SALINAN
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
