Permendikti Saintek No. 13 Tahun 2026 tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Samarinda - JDIH BPK
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, perlu dilakukan penyesuaian statuta; b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Samarinda sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Samarinda;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 626);
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Kementerian
adalah
kementerian
yang
menyelenggarakan
suburusan
pemerintahan
pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan
pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan
pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi.
2.
Menteri
adalah
Menteri
yang
menyelenggarakan
suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang
merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi.
3.
Politeknik
Pertanian
Negeri
Samarinda
yang
selanjutnya
disebut
Politani
Samarinda
adalah
perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh
Kementerian.
4.
Statuta Politani Samarinda yang selanjutnya disebut
Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Politani
Samarinda
yang
digunakan
sebagai
landasan
penyusunan peraturan dan prosedur operasional di
Politani Samarinda.
- Senat Politani Samarinda yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di Politani Samarinda.
- Direktur adalah pemimpin Politani Samarinda.
- Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Politani Samarinda.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Politani Samarinda dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politani Samarinda.
- Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politani Samarinda.
Pasal 2 Politani Samarinda memiliki visi menjadi pendidikan tinggi vokasi yang bereputasi di bidang pertanian cerdas dan berkelanjutan pada lingkungan tropis basah.
Pasal 3 Politani Samarinda memiliki misi: a. menyelenggarakan kegiatan tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan dan permasalahan; b. menghasilkan lulusan yang berdaya saing global; c. menciptakan suasana akademik yang mampu mewujudkan visi; d. menguatkan kemandirian Politani Samarinda dengan memaksimalkan berbagai peluang dan potensi; dan e. mengambil peran signifikan di masyarakat sebagai pendidikan tinggi vokasi di bidang pertanian.
Pasal 4 Politani Samarinda memiliki tujuan: a. menyiapkan Mahasiswa menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional di berbagai bidang pengetahuan khusus; b. memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penelitian dasar, penelitian keilmuan terapan, dan penelitian pengembangan bidang pertanian; c. menyebarluaskan berbagai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bidang pertanian serta penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; d. mewujudkan kerja sama yang berkesinambungan dengan para pihak dalam mensinergikan potensi yang dimiliki; dan
e. mewujudkan manajemen yang transparan dan berkualitas serta mengupayakan menjadi model dalam tata kelola.
Pasal 5
(1)
Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Politani
Samarinda menyusun:
a.
rencana pengembangan jangka panjang yang
memuat rencana dan program pengembangan 20
(dua puluh) tahun;
b.
rencana strategis yang memuat rencana dan
program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
c.
rencana kerja tahunan yang memuat program dan
kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan
penjabaran dari rencana strategis.
(2)
Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, dan
pelaporan rencana pengembangan jangka panjang,
rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur
dengan Peraturan Direktur.
BAB II IDENTITAS
Pasal 6 (1) Politani Samarinda berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. (2) Politani Samarinda didirikan pada tanggal 28 April 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Pertanian Negeri. (3) Tanggal 6 Februari ditetapkan sebagai hari jadi Politani Samarinda.
Pasal 7
(1)
Politani Samarinda memiliki lambang, bendera, himne,
mars, busana akademik, dan busana almamater.
(2)
Lambang, bendera, himne, mars, busana akademik,
dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)
Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang,
bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana
almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Direktur.
BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu Pendidikan
Pasal 8 (1) Politani Samarinda menyelenggarakan pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
(2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, program sarjana terapan, serta dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan. (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 9 (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politani Samarinda menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik. (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap. (3) Semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (4) Selain semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan semester antara. (5) Ketentuan mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 10 (1) Penyelenggaraan proses pembelajaran di Politani Samarinda dilaksanakan dengan sistem kredit semester. (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 11 (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 12 (1) Penerimaan Mahasiswa baru di Politani Samarinda dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
Pasal 13
Dalam penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, Politani Samarinda mengalokasikan kuota
bagi calon Mahasiswa yang:
a.
memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu
secara ekonomi;
b.
berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
dan
c.
penyandang disabilitas,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14 (1) Politani Samarinda dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Politani Samarinda dapat menerima mahasiswa tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Politani Samarinda dapat menerima mahasiswa asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15 Ketentuan mengenai tata cara penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 16 (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Politani Samarinda. (2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar di Politani Samarinda.
Pasal 17 (1) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
(2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya. (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 18 (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda. (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kelulusan. (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upacara pengukuhan lulusan. (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Bagian Kedua
Penelitian
Pasal 19 (1) Kegiatan penelitian di Politani Samarinda merupakan aktivitas untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
Pasal 20
(1)
Penelitian dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dan
etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)
Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
meliputi
kegiatan
perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
(3)
Pelaksanaan penelitian diselenggarakan secara terpadu
dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian
kepada masyarakat.
(4)
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik
secara perseorangan maupun kelompok serta dapat
melibatkan Tenaga Kependidikan.
(5)
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi
penelitian.
Pasal 21 (1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau cara lain, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
(2)
Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal
ilmiah internasional, dan/atau bentuk publikasi ilmiah
lainnya yang diakui oleh Kementerian.
(3)
Hasil
penelitian
yang
diseminarkan
dan/atau
dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan
intelektual
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal 22 Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 23 (1) Pengabdian kepada masyarakat di Politani Samarinda merupakan kegiatan pemanfaatan, pendayagunaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan sumbangan pemikiran dan inovasi bagi kemajuan masyarakat. (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
Pasal 24 (1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat serta dapat dijadikan dasar penelitian lanjutan. (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan. (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 25
(1)
Hasil
pengabdian
kepada
masyarakat
dapat
dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengembangan materi
pembelajaran dan/atau penelitian lanjutan.
(2)
Hasil
pengabdian
kepada
masyarakat
didokumentasikan dan dapat dipublikasikan dalam
jurnal ilmiah atau dalam bentuk publikasi lainnya yang
mudah diakses oleh masyarakat di dalam negeri
dan/atau luar negeri.
Pasal 26 Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Bagian Keempat Kode Etik dan Etika Akademik
Pasal 27 (1) Politani Samarinda memiliki kode etik dan etika akademik. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kode etik Dosen; b. kode etik Mahasiswa; dan c. kode etik Tenaga Kependidikan. (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus. (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Politani Samarinda dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku untuk seluruh Sivitas Akademika Politani Samarinda. (7) Pelanggaran terhadap kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, kode etik Tenaga Kependidikan, dan etika akademik dikenakan sanksi.
Pasal 28 (1) Ketentuan mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, etika akademik, serta sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat. (2) Ketentuan mengenai kode etik Tenaga Kependidikan serta sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Direktur.
Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,
dan Otonomi Keilmuan
Pasal 29 (1) Politani Samarinda menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
(1)
Direktur mengupayakan dan menjamin setiap anggota
Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik
dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung
jawab dan sesuai dengan kode etik dan prosedur
operasional di Politani Samarinda.
(2)
Dalam
melaksanakan
kebebasan
akademik
dan
kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), setiap Sivitas Akademika:
a.
mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat
meningkatkan
mutu
akademik
Politani
Samarinda;
b.
mengupayakan
agar
kegiatan
dan
hasilnya
bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan
kemanusiaan; dan
c.
bertanggung
jawab
secara
pribadi
atas
pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada
diri sendiri atau orang lain.
(3)
Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dilaksanakan
dalam
upaya
mendalami,
menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas
dan bertanggung jawab.
(4)
Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau
Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk
menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab
mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun
ilmu dan cabang ilmunya.
(5)
Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik
dimanfaatkan oleh Politani Samarinda untuk:
a.
melindungi dan mempertahankan hak kekayaan
intelektual;
b.
melindungi dan mempertahankan kekayaan dan
keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.
menambah
dan/atau
meningkatkan
mutu
kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan
d.
memperkuat daya saing bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(6)
Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik
dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
Pasal 31 (1) Direktur mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan kode etik dan prosedur operasional di Politani Samarinda.
(2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 32 Ketentuan mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan
Pasal 33 (1) Politani Samarinda memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Politani Samarinda dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 34 (1) Politani Samarinda dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta berdedikasi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Politani Samarinda. (2) Politani Samarinda dapat mencabut penghargaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Bagian Ketujuh Mahasiswa dan Alumni
Pasal 35 (1) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Sivitas Akademika.
(2)
Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a.
menggunakan
kebebasan
akademik
secara
bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji
ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku
di Politani Samarinda dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b.
memperoleh pengajaran dan layanan bidang
akademik
sesuai
dengan
minat,
bakat,
kegemaran, kemampuan, dan kesejahteraan;
c.
memanfaatkan fasilitas Politani Samarinda dalam
rangka kelancaran proses belajar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di Politani Samarinda;
d.
mendapat
bimbingan
dari
Dosen
yang
bertanggung jawab atas program studi dalam
penyelesaian studinya;
e.
memperoleh layanan informasi yang berkaitan
dengan program studi yang diikutinya serta hasil
belajarnya;
f.
memanfaatkan sumber daya Politani Samarinda
melalui
perwakilan
atau
organisasi
kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur
kegiatan
layanan
penalaran,
kesejahteraan,
minat, dan bakat;
g.
pindah ke perguruan tinggi lain atau program
studi lainnya jika memenuhi persyaratan dan
daya tampung penerimaan Mahasiswa pada
perguruan tinggi atau program studi yang hendak
dimasuki;
h.
ikut
serta
dalam
kegiatan
organisasi
kemahasiswaan Politani Samarinda;
i.
memperoleh
layanan
bagi
Mahasiswa
berkebutuhan khusus dan Mahasiswa disabilitas
sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia
di Politani Samarinda; dan
j.
mengikuti
kegiatan
kompetisi,
penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
termasuk
kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Politani
Samarinda atau atas nama Politani Samarinda.
(3)
Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a.
mematuhi
semua
peraturan/ketentuan
yang
berlaku di Politani Samarinda;
b.
ikut
menanggung
biaya
penyelenggaraan
pendidikan,
kecuali
bagi
Mahasiswa
yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.
ikut memelihara sarana dan prasarana serta
kebersihan, ketertiban, dan keamanan Politani
Samarinda;
d.
menghargai
ilmu
pengetahuan
dan/atau
teknologi;
e.
menjunjung
tinggi
kebudayaan
daerah
dan
kebudayaan nasional; dan
f.
menjaga kewibawaan dan nama baik Politani
Samarinda.
(4) Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai tata cara hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 36 (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan. (2) Dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Politani Samarinda melaksanakan pendampingan dan pelayanan. (3) Dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan. (4) Ketentuan mengenai kegiatan kemahasiswaan dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya serta pembentukan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Direktur.
Pasal 37 (1) Alumni Politani Samarinda merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Politani Samarinda. (2) Alumni Politani Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni. (3) Organisasi alumni Politani Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wadah yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Politani Samarinda dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Politani Samarinda. (4) Alumni Politani Samarinda terhimpun dalam Ikatan Alumni Politani Samarinda yang selanjutnya disebut IKA Politani Samarinda. (5) Pengelolaan organisasi IKA Politani Samarinda diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA Politani Samarinda.
BAB IV SISTEM PENGELOLAAN
Bagian Kesatu Organisasi Politani Samarinda
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal 38
Organisasi Politani Samarinda terdiri atas:
a.
Senat;
b.
pemimpin;
c.
Satuan Pengawas Internal; dan
d.
Dewan Penyantun.
Paragraf 2 Senat
Pasal 39 (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang: a. menetapkan kebijakan akademik, etika akademik, kode etik Dosen, dan kode etik Mahasiswa; b. melakukan pengawasan terhadap: 1) penerapan kebijakan akademik, etika akademik, kode etik Dosen, dan kode etik Mahasiswa; 2) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi; 3) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 4) pelaksanaan tata tertib akademik; 5) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan 6) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. c. memberikan pertimbangan dan mengusulkan kepada Direktur perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; d. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi; e. memberikan pertimbangan kepada Direktur terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; f. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan jenjang jabatan akademik; dan g. memberikan rekomendasi kepada Direktur terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan Sivitas Akademika. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.
Pasal 40
(1)
Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh
seorang sekretaris.
(2)
Anggota Senat terdiri atas:
a.
wakil Dosen dari setiap jurusan;
b.
Direktur;
c.
wakil Direktur;
d.
ketua jurusan; dan
e.
kepala pusat.
Pasal 41
(1)
Anggota Senat wakil Dosen dari setiap jurusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a
berjumlah 1 (satu) orang Dosen untuk mewakili 9
(sembilan) orang Dosen dan dipilih oleh Dosen tetap
pada jurusan yang bersangkutan melalui pemungutan
suara dan diusulkan oleh ketua jurusan kepada
Direktur;
(2)
Masa jabatan anggota Senat dari wakil Dosen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat)
tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.
(3)
Persyaratan untuk menjadi anggota Senat wakil Dosen
dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1):
a.
Dosen yang berstatus aparatur sipil negara;
b.
memiliki jabatan akademik paling rendah asisten
ahli dan memiliki masa kerja paling singkat 5
(lima) tahun sebagai Dosen di Politani Samarinda;
c.
belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada
saat ditetapkan;
d.
sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan
milik pemerintah;
e.
tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat;
f.
tidak
pernah
dipidana
penjara
berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap;
g.
tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak
melaksanakan tugas jabatan; dan
h.
tidak pernah melakukan pelanggaran integritas
akademik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4)
Anggota Senat wakil Dosen dari setiap jurusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a
tidak rangkap jabatan sebagai sekretaris jurusan,
koordinator program studi, kepala laboratorium/
bengkel/studio, kepala unit penunjang akademik, atau
anggota Satuan Pengawas Internal di lingkungan
Politani Samarinda.
Pasal 42
(1)
Anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dapat diberhentikan
sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a.
meninggal dunia;
b.
berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat
disembuhkan
dibuktikan
dengan
hasil
pemeriksaan tim penguji kesehatan;
c.
mengundurkan diri dari jabatan;
d.
diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
e.
diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan
fungsional Dosen;
f.
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat;
g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; h. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; dan/atau i. cuti di luar tanggungan negara. (2) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemilihan anggota Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat sebelumnya. (3) Pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41. (4) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 43
(1)
Susunan keanggotaan Senat Politani Samarinda terdiri
atas:
a.
ketua merangkap anggota;
b.
sekretaris merangkap anggota; dan
c.
anggota.
(2)
Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dijabat oleh anggota
Senat yang berasal dari wakil Dosen.
(3)
Susunan keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
(4)
Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat
diatur dengan Peraturan Senat.
Pasal 44 (1) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan. (2) Ketentuan mengenai pembentukan komisi atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Senat.
Pasal 45 (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang. (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.
Paragraf 3 Pemimpin
Pasal 46 (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Politani Samarinda untuk dan atas nama Menteri. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin mempunyai tugas dan wewenang:
a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ Politani Samarinda; b. menetapkan Peraturan Direktur sesuai dengan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat; c. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang; d. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun; e. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan atau rencana operasional; f. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan; g. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat; i. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. membina dan mengembangkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan; k. menerima, mengembangkan, membina, dan memberhentikan Mahasiswa; l. mengelola anggaran dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan kealumnian; n. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri; o. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri; p. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; q. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan r. memberikan layanan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan.
Pasal 47
(1)
Direktur merupakan pemimpin Politani Samarinda.
(2)
Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu
oleh:
a.
wakil Direktur; dan
b.
unsur organisasi di bawah Direktur.
Pasal 48 (1) Unsur organisasi di bawah Direktur Politani Samarinda terdiri atas: a. pelaksana akademik; b. pelaksana administrasi; c. penjaminan mutu; dan d. penunjang akademik atau sumber belajar. (2) Direktur dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri. (3) Perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 49 Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Politani Samarinda diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 4 Satuan Pengawas Internal
Pasal 50 (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan wewenang: a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik; b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik; c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal memberikan laporan kepada Direktur.
Pasal 51
(1)
Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima)
orang dengan komposisi bidang keahlian:
a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
b. tata kelola perguruan tinggi; c. peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi; dan d. pengelolaan barang milik negara. (2) Anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Politani Samarinda. (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal meliputi: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. pendidikan paling rendah sarjana atau yang setara; d. mempunyai moral yang baik, integritas, dan komitmen yang tinggi; e. berstatus aparatur sipil negara; f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah; g. belum memasuki usia: 1) 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen; dan 2) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan, pada saat ditetapkan; dan h. memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara. (4) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak rangkap jabatan sebagai Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, kepala unit penunjang akademik, anggota Senat, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Politani Samarinda.
Pasal 52
(1)
Anggota
Satuan
Pengawas
Internal
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diberhentikan
sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a.
meninggal dunia;
b.
berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat
disembuhkan
dibuktikan
dengan
hasil
pemeriksaan tim penguji kesehatan;
c.
mengundurkan diri dari jabatan;
d.
diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
e.
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat;
f.
dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap;
g.
diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan
fungsional Dosen;
h.
menjalani
tugas
belajar
dengan
tidak
melaksanakan tugas jabatan;
i.
cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
j.
berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi
kinerja oleh Direktur.
(2)
Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Satuan
Pengawas
Internal
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1), Direktur mengangkat dan menetapkan anggota
Satuan
Pengawas
Internal
yang
baru
untuk
meneruskan sisa masa jabatan anggota Satuan
Pengawas Internal sebelumnya.
Pasal 53 (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (3) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
Paragraf 5 Dewan Penyantun
Pasal 54 (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Politani Samarinda. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik; b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik; c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Politani Samarinda; dan d. membantu pengembangan Politani Samarinda.
Pasal 55
(1)
Anggota Dewan Penyantun berjumlah 5 (lima) orang
yang terdiri atas:
a.
1 (satu) orang dari unsur pemerintah daerah;
b.
1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat;
c.
1 (satu) orang dari unsur pakar pendidikan;
d.
1 (satu) orang dari unsur pengusaha; dan
e.
1 (satu) orang dari unsur alumni.
(2)
Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
a.
ketua merangkap anggota;
b.
sekretaris merangkap anggota; dan
c.
anggota.
(3)
Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama
4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(4)
Susunan keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
(5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Direktur.
Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan
Pimpinan Organisasi
Paragraf 1 Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Senat
Pasal 56 (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris. (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
Pasal 57
(1)
Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
(2)
Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh
anggota Senat termuda.
(3)
Rapat
Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua
per tiga) dari seluruh anggota Senat.
(4)
Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari
seluruh anggota Senat, rapat ditunda paling lama
30 (tiga puluh) menit.
(5)
Dalam hal telah dilakukan penundaan paling lama
30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari
seluruh
anggota
Senat,
rapat
dilanjutkan
dan
dinyatakan sah.
(6)
Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mencapai
mufakat.
(7)
Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai,
pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama
calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir untuk
dilakukan pemungutan suara.
(8)
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat
yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
(9)
Ketua Senat terpilih merupakan calon yang terpilih
melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) atau calon yang memperoleh suara
terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota
Senat sebagai sekretaris Senat.
(11) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan oleh Direktur.
(12) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama
4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1 (satu) kali masa jabatan.
(13) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua Senat
diatur dengan Peraturan Senat.
Paragraf 2 Tata Cara Pengangkatan Direktur dan Pimpinan Organisasi di bawah Direktur
Pasal 58
(1)
Dosen dapat diberi 1 (satu) tugas tambahan sebagai
Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris
jurusan,
koordinator
program
studi,
kepala
laboratorium/bengkel/studio,
kepala
pusat,
atau
kepala unit penunjang akademik.
(2)
Tenaga Kependidikan di lingkungan Politani Samarinda
dapat diangkat dalam jabatan administrator, jabatan
pengawas, kepala laboratorium/bengkel/studio, atau
kepala unit penunjang akademik.
(3)
Kepala
unit
penunjang
akademik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit
penunjang akademik yang melaksanakan tugas dan
fungsi di bidang akademik.
(4)
Pemberian
tugas
tambahan
Dosen
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pengangkatan Tenaga
Kependidikan menjadi pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat lowongan
jabatan.
(5)
Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terjadi karena:
a.
berhenti
atau
diberhentikan
dari
jabatan;
dan/atau
b.
perubahan organisasi Politani Samarinda.
(6)
Pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
a.
masa jabatannya berakhir;
b.
meninggal dunia;
c.
berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat
disembuhkan
dibuktikan
dengan
hasil
pemeriksaan tim penguji kesehatan;
d.
mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan
sendiri;
e.
diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
f.
diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara
lainnya;
g.
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat;
h.
dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap;
i.
diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan
fungsional Dosen;
j.
menjalani
tugas
belajar
dengan
tidak
melaksanakan tugas jabatan;
k.
cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
l.
berkinerja rendah berdasarkan evaluasi kinerja
dari Direktur.
(7)
Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf b meliputi:
a.
penambahan dan/atau perubahan unit kerja;
dan/atau
b.
perubahan bentuk Politani Samarinda.
Pasal 59
(1)
Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai wakil
Direktur,
ketua
jurusan,
sekretaris
jurusan,
koordinator
program
studi,
kepala
laboratorium/bengkel/studio,
kepala
pusat,
atau
kepala
unit
penunjang
akademik
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) setelah memenuhi
persyaratan:
a.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa;
b.
berstatus aparatur sipil negara;
c.
setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d.
sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan
milik pemerintah;
e.
belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada
saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang
sedang menjabat;
f.
bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara
tertulis;
g.
memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
h.
setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai
paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir;
i.
tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak
melaksanakan tugas jabatan;
j.
tidak
pernah
dipidana
penjara
berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap;
k.
tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat;
l.
tidak pernah melakukan pelanggaran integritas
akademik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
m.
telah membuat dan menyerahkan laporan harta
kekayaan pejabat negara atau laporan hasil
kekayaan aparatur negara.
(3)
Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak rangkap jabatan sebagai
anggota Senat wakil Dosen dan/atau anggota Satuan
Pengawas Internal.
Pasal 60 (1) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai kepala laboratorium/bengkel/studio dan kepala unit penunjang akademik setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus aparatur sipil negara; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berpendidikan paling rendah sarjana atau setara; e. belum memasuki usia 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat; f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah; i. tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; j. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; k. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan l. memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan Politani Samarinda. (3) Tenaga Kependidikan yang diangkat sebagai kepala laboratorium/bengkel/studio dan kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak rangkap jabatan sebagai Satuan Pengawas Internal di lingkungan Politani Samarinda.
Pasal 61 (1) Direktur diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masa jabatan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 62 (1) Wakil Direktur diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan Wakil Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 63 (1) Ketua jurusan dipilih dari dan oleh Dosen di jurusan yang bersangkutan. (2) Pemilihan ketua jurusan dilakukan dalam rapat pemilihan ketua jurusan yang dipimpin oleh Dosen tertua dan didampingi oleh Dosen termuda. (3) Dosen tertua dan Dosen termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi calon ketua jurusan. (4) Calon ketua jurusan menyampaikan program kerja di hadapan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)
Pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mencapai mufakat.
(6)
Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai,
pemilihan ketua jurusan dilakukan dengan cara
pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen
memiliki 1 (satu) hak suara.
(7)
Direktur
menetapkan
ketua
jurusan
terpilih
berdasarkan
hasil
musyawarah
untuk
mencapai
mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau
suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)
Ketua jurusan terpilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) menunjuk salah satu Dosen jurusan sebagai
calon sekretaris jurusan.
(9)
Ketua dan sekretaris jurusan ditetapkan oleh Direktur.
(10) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama
4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 64
(1)
Koordinator program studi diangkat oleh Direktur atas
usul ketua jurusan.
(2)
Masa jabatan koordinator program studi selama
4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 65 (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Direktur atas usul ketua jurusan. (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
Pasal 66 (1) Kepala pusat diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 67
(1)
Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh
Direktur.
(2)
Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama
4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 68
(1)
Pemimpin unit pelaksana administrasi terdiri atas:
a.
jabatan administrator; dan
b.
jabatan pengawas.
(2)
Pengangkatan,
pemindahan,
pembinaan,
dan
pemberhentian
pejabat
yang
menduduki
jabatan
administrator dan jabatan pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3 Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal
Pasal 69 (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
Paragraf 4 Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun
Pasal 70 (1) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diangkat oleh Direktur. (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
Bagian Ketiga Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Organisasi
Paragraf 1 Pemberhentian Pimpinan Senat
Pasal 71 Ketua dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau b. diberhentikan sebagai anggota Senat.
Pasal 72 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya. (2) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 73
(1)
Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, ketua Senat
menunjuk sekretaris Senat definitif dan ditetapkan oleh
Direktur untuk meneruskan sisa masa jabatan
sekretaris Senat sebelumnya.
(2)
Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan
lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali
masa jabatan.
Paragraf 2 Tata Cara Pemberhentian Direktur dan Pimpinan Organisasi di bawah Direktur
Pasal 74
(1)
Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris
jurusan,
koordinator
program
studi,
kepala
laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala
unit
penunjang
akademik
diberhentikan
dari
jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2)
Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3)
Wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan,
koordinator
program
studi,
kepala
laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala
unit penunjang akademik diberhentikan sebelum masa
jabatannya berakhir karena:
a.
meninggal dunia;
b.
berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat
disembuhkan
dibuktikan
dengan
hasil
pemeriksaan tim penguji kesehatan;
c.
mengundurkan diri dari jabatan;
d.
berhenti sebagai aparatur sipil negara;
e.
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat;
f.
dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap;
g.
diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan
fungsional Dosen;
h.
menjalani
tugas
belajar
dengan
tidak
melaksanakan tugas jabatan;
i.
cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
j.
berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi
kinerja oleh Direktur.
(4)
Pemberhentian
wakil
Direktur,
ketua
jurusan,
sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala
laboratorium/bengkel/ studio, kepala pusat, dan
kepala
unit
penunjang
akademik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur.
Pasal 75 Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri mengangkat dan menetapkan Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 76 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan wakil Direktur definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Direktur sebelumnya. (2) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 77 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya. (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 78 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya. (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 79
(1)
Dalam hal terjadi pemberhentian koordinator program
studi sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur
mengangkat dan menetapkan koordinator program
studi
definitif
atas
usul
ketua
jurusan
untuk
meneruskan sisa masa jabatan koordinator program
studi sebelumnya.
(2)
Koordinator program studi yang meneruskan sisa masa
jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai
1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 80 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/ bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/bengkel/studio definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya. (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 81 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan kepala pusat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala pusat sebelumnya. (2) Kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 82 (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit penunjang akademik sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan kepala unit penunjang akademik definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit penunjang akademik sebelumnya.
(2) Kepala unit penunjang akademik yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Paragraf 3 Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Satuan Pengawas Internal
Pasal 83 Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau b. diberhentikan sebagai anggota Satuan Pengawas Internal.
Pasal 84
(1)
Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris
Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83, Direktur mengangkat dan menetapkan
ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang
baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan
sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
(2)
Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang
meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun
dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Paragraf 4 Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Dewan Penyantun
Pasal 85 Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena: a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau b. diberhentikan sebagai anggota Dewan Penyantun.
Pasal 86
(1)
Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris
Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir,
Direktur mengangkat dan menetapkan ketua dan
sekretaris
Dewan
Penyantun
yang
baru
untuk
meneruskan sisa masa jabatan ketua dan sekretaris
Dewan Penyantun sebelumnya.
(2)
Ketua
dan
sekretaris
Dewan
Penyantun
yang
meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun
dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
Bagian Keempat Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal
Pasal 87 (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Politani Samarinda merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus- menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Politani Samarinda bertujuan untuk: a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel; b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan. (3) Sistem pengendalian dan pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: a. taat asas; b. akuntabilitas; c. transparansi; d. obyektivitas; e. jujur; dan f. pembinaan. (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal di Politani Samarinda terdiri atas bidang: a. akuntansi/keuangan; b. manajemen sumber daya manusia; c. manajemen aset; d. hukum; dan e. ketatalaksanaan. (5) Ketentuan mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Politani Samarinda diatur dengan Peraturan Direktur.
Bagian Kelima Dosen dan Tenaga Kependidikan
Pasal 88 (1) Politani Samarinda memiliki Dosen dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenjang jabatan akademik Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan. (4) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 89 (1) Politani Samarinda memiliki Tenaga Kependidikan dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain.
(3) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bagian Keenam Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pasal 90 (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Politani Samarinda didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Direktur.
Bagian Ketujuh Pengelolaan Anggaran
Pasal 91 (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktur berdasarkan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Politani Samarinda diajukan oleh Direktur kepada Menteri. (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. (6) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Politani Samarinda diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU
Pasal 92 (1) Sistem penjaminan mutu Politani Samarinda terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal.
Pasal 93
(1)
Politani Samarinda wajib melaksanakan penjaminan
mutu
internal
dengan
mengembangkan
sistem
penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 92 huruf a.
(2)
Sistem penjaminan mutu internal Politani Samarinda
bertujuan untuk:
a.
menjamin
setiap
layanan
akademik
kepada
Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar
nasional pendidikan tinggi;
b.
mewujudkan
transparansi
dan
akuntabilitas
kepada masyarakat khususnya orang tua/wali
Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan
sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
dan
c.
mengupayakan semua unit di Politani Samarinda
untuk bekerja sesuai dengan standar nasional
pendidikan tinggi.
(3)
Sistem
penjaminan
mutu
internal
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja
yang memiliki fungsi penjaminan mutu.
(4)
Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal
diatur dengan Peraturan Direktur.
Pasal 94 Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI BENTUK PERATURAN DI POLITANI SAMARINDA
Pasal 95 (1) Selain peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan Politani Samarinda terdiri atas: a. Peraturan Senat; dan b. Peraturan Direktur. (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.
BAB VII PENDANAAN DAN KEKAYAAN
Bagian Kesatu
Pendanaan
Pasal 96 (1) Pendanaan Politani Samarinda bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Politani Samarinda dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. masyarakat; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pendanaan Politani Samarinda yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa: a. sumbangan pembinaan pendidikan; b. sumbangan peningkatan mutu akademik; c. biaya seleksi penerimaan Mahasiswa baru; d. sumbangan, hibah, atau bantuan; e. beasiswa; f. hasil kontrak kerja antara Politani Samarinda dengan pihak lain dalam kerangka kerja sama akademik maupun nonakademik; dan/atau g. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 97 Pengelolaan pendanaan Politani Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Kekayaan
Pasal 98 (1) Kekayaan Politani Samarinda meliputi seluruh barang milik negara yang dikelola oleh Politani Samarinda. (2) Kekayaan Politani Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Politani Samarinda. (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Politani Samarinda merupakan penerimaan negara bukan pajak. (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Politani Samarinda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII KERJA SAMA
Pasal 99
(1)
Dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan
tinggi, Politani Samarinda dapat menjalin kerja sama
akademik dan/atau nonakademik.
(2)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,
produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi
pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
(3)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan prinsip:
a.
mengutamakan
kepentingan
pembangunan
nasional;
b.
menghargai kesetaraan mutu;
c.
saling menghormati;
d.
menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
e.
keberlanjutan; dan
f.
mempertimbangkan keberagaman kultur yang
bersifat
lintas
daerah,
nasional,
dan/atau
internasional.
(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 100 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/ bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit penunjang akademik yang telah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru; b. ketua Senat, sekretaris Senat, anggota Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, sekretaris Satuan Pengawas Internal, anggota Satuan Pengawas Internal, ketua Dewan Penyantun, sekretaris Dewan Penyantun, dan anggota Dewan Penyantun yang telah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan masa jabatannya berakhir; dan c. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
Pasal 101 Wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala unit penunjang akademik, ketua Senat, sekretaris Senat, dan anggota Senat, yang telah menjabat sebelum peraturan Menteri ini berlaku, tetap dihitung masa jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 102 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 283 Tahun 2019) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 103 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 283 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 104 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2026
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
BRIAN YULIARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA
LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, BUSANA AKADEMIK, DAN BUSANA ALMAMATER
I. Lambang
Politani Samarinda memiliki lambang berbentuk segi 5 (lima) berwarna dasar hijau dengan kode warna RGB 0, 128, 0 serta garis tepi berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gelombang air berwarna putih, roda gigi berwarna merah dengan bagian dalam berwarna biru, padi berwarna kuning dan kapas berwarna hijau dan putih, pohon dengan daun berwarna hijau dan batang berwarna coklat, lingkaran tali rotan berwarna kuning, sumpit dan mandau berwarna hitam dan putih, tulisan POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI pada pita berwarna kuning di bagian atas dan tulisan SAMARINDA di bagian bawah berwarna hitam dengan jenis huruf Arial.
Rincian Lambang Politani Samarinda memiliki makna sebagai berikut: a. segi lima bermakna Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. lingkaran tali rotan bermakna kebersamaan dan kesatuan yang utuh dan dinamis; c. sumpit dan mandau merupakan senjata khas Kalimantan Timur bermakna tempat kedudukan Politani Samarinda; d. 3 (tiga) gelombang air bermakna tridharma perguruan tinggi; e. roda gigi bermakna teknologi yang terus berkembang dan dinamis; f. padi dan kapas bermakna kesejahteraan dan kemakmuran; g. pohon dipterokarpa bermakna kekayaan alam plasma nutfah Kalimantan; h. warna hijau bermakna sumber daya alam yang sangat potensial untuk dimanfaatkan secara optimal dan lestari; i. warna merah, biru, dan hitam bermakna tekad, semangat, disiplin, dan kerja keras setiap warga Politani Samarinda untuk mewujudkan cita-cita; j. putih bermakna suci; dan
k. kuning bermakna sejahtera. Lambang Politani Samarinda secara keseluruhan memiliki makna ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bidang pertanian. Lambang Politani Samarinda memiliki kode warna sebagai berikut: a. lambang segi lima hijau dengan kode warna RGB 0, 128, 0; b. lambang lingkaran tali rotan kuning dengan kode warna RGB 255, 215, 0; c. lambang pohon, daun, batang, hijau dan coklat dengan kode warna RGB 50, 205, 50 dan 218, 37, 29; d. lambang padi kuning dengan kode warna RGB 255, 215, 0; e. lambang kapas putih, dan hijau dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dan 50, 205, 50; f. lambang lingkaran roda gigi merah dan biru dengan kode warna RGB 255, 0, 0 dan 0, 0, 128; g. lambang gelombang air putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255; h. lambang sumpit hitam dengan kode warna RGB 0,0,0; i. lambang mandau putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255; j. lambang pita kuning dengan kode warna RGB 255, 255, 0; dan k. tulisan POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI dan tulisan SAMARINDA hitam dengan kode warna RGB 0, 0, 0.
II. Bendera Bendera terdiri atas Bendera Politani Samarinda dan Bendera Jurusan. A. Bendera Politani Samarinda
Politani Samarinda memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna biru dengan kode warna RGB 18, 4, 126 dan di tengahnya terdapat lambang Politani Samarinda.
B. Bendera Jurusan 1. Jurusan Lingkungan dan Kehutanan
Bendera Jurusan Lingkungan dan Kehutanan berwarna hijau dengan kode warna RGB 27, 128, 0 dan tulisan JURUSAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 ditulis dengan huruf kapital dan jenis huruf Arial Black.
- Jurusan Pertanian
Bendera Jurusan Pertanian berwarna emas dengan kode warna RGB 255, 223, 0 dan tulisan JURUSAN PERTANIAN berwarna hijau dengan kode warna RGB 0, 142, 40 ditulis dengan huruf kapital dan jenis huruf Arial Black.
- Jurusan Rekayasa dan Komputer
Bendera Jurusan Rekayasa dan Komputer berwarna merah marun dengan kode warna RGB 128, 0, 0 dan tulisan JURUSAN REKAYASA DAN KOMPUTER berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 ditulis dengan huruf kapital dan jenis huruf Arial Black.
III. Himne
HIMNE POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA
Do = F ⁴⁄₄
Lagu/Syair
= ABC. DJOKA
Dengan Perasaan
Disalin ulang = M.E. SIAHAYA, ABN2025
3 6 7 1 6 1 2 3 3
2 3 4 3 2 1 2 3 1 7 6
1
Po li tek nik Per ta ni an lem
ba ga pen di dik an di Be nua E tam
2
Po li tek nik Per ta ni an Al
ma ma ter ku di bu mi Mu la war man
c
3 5 5 4 3 2 3 4 3
2 1 2 3 2 1 7 6 1 7
1 Pe ngem ban il mu per ta ni
an ke lo la sum ber da ya a lam
2 Pe nun tun ba kat di si plin ker
ja dan ra sa tang gung ja wab
2 1 7 6 5 4 6 7 1
2 1 7 6 5 6 6
1 Seba gai be kal ke mak mur an
Ne ga ra Pan ca si la
2 Ber lan das kan Tri Dhar ma mem
bu da ya kan bang sa
#
3 1 2 3 4 3 2 5 1
4 3 2 1 2 3 4 5 3
1 Bak ti dan kar ya nya ta me
ma cu sema ngat ki ta tram pil klo la
2
Pa da Tu han Maha E sa mo hon
ber kat rah mat Nya semo ga Poli ta
6 5 4 3 2 0 2 3 4 2 5
4 3 2 1 6 7 1 3 1 7
1 Per ta ni an ha sil sum ber da
ya a lam de mi pem ba ngun an
2
ta ni I
ni se ma kin gi gih ber bak
ti ke pa da I bu per
1 2 3 1 7 6
1
Bang sa Bang sa
2
ti wi ti wi
IV. Mars
MARS POLITEKNIK PERTANIAN Do= F 4/4
Lagu/Syair : ABC. DJOKA Dengan Semangat
Disalin ulang : M.E. SIAHAYA,ABN2025
5 6 7 1 7 1 2 3 3 3
1 1 4 3 4 6 5 5 0
1
Mnu ju a dil mak mur me ra ta
Po li tek nik per ta ni an
2
Mnu ju a dil mak mur me ra ta
Po li tek nik per ta ni an
2 . 2 3 . 3 2 3 2 2 2 3
. 1 7 6 5 5 5
1
De ngan lang kah yang te gap dan se ma
ngat mem ba ja. mam pu
2
se lu ruh ang go ta ci vi tas A
ka de mi ka. me ma
3 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2
2 2 0 1
1
1 Men ja wab tan tang an suk ses kan pem
ba ngun an Ber sen
2 sya ra kat kan il mu stu di per ta
ni an de ngan
4 5 6 5 4 3 4 5 3 1
3 2 1 1 4 5 6 5 4
1 ja ta kan il mu tek no lo gi a
ku rat Bi dang per ta ni an sum
2 mem ben tuk ma nu sia ber I man dan
tak wa Ber bu di lu hur baik roh
3 . 4 5 3 1 7 6 5 5
7 2 5 4 3
2 1 0
1
ber da ya a lam ser ta a ne ka
pe nang kal ken da la
2
ha ni jas ma ni ber ke pri ba di
an hi dup man di ri
1 7 6 4 5 6 7 6 5
5 3 4 5 6 5
1
ci tra Po li ta ni siap kan te
na ga tram pil ke lo
4 3 4 3 2 3 4 3
4 3 4 6 5
1
la ha sil per ta ni an cer mat
dan les ta ri
1 7 6 4 5 6 7 6 5
5 3 4 5
1 De ngan ha ti tu lus ma ju trus
pan tang mun dur
6 5 7 6 5 4 3 2 5 5
6 5 7 6 7 6 7 2
1 mem ba ngun ka li man tan Ti mur
ki ta mem ba ngun In do ne
i
1
1 sia
V. Busana Akademik Politani Samarinda memiliki busana akademik yang terdiri atas busana Senat, busana Mahasiswa, dan busana wisudawan. Busana Senat berupa toga, kalung, topi, dan atribut lainnya. Busana Mahasiswa merupakan busana yang digunakan saat perkuliahan, praktikum/praktik lapangan, dan/atau kegiatan akademik lainnya. Busana Wisudawan berupa toga, jubah, selempang, dan/atau atribut lainnya.
VI. Busana Almamater Politani Samarinda memiliki busana almamater berupa jas berwarna biru dengan kode warna RGB 25, 25, 112 dan pada bagian dada kiri terdapat lambang Politani Samarinda.
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BRIAN YULIARTO
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, perlu dilakukan penyesuaian statuta; b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Samarinda sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 626);
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
