Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2014 tentang IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DENGAN MODAL ASING

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
2. Penyelenggara adalah badan usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan nonformal dengan modal asing.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan.
4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

(1) Izin penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan modal asing diberikan dalam rangka memperoleh izin usaha di bidang pendidikan nonformal. (2) Penyelenggara mengajukan permohonan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan modal asing secara tertulis kepada Menteri. (3) Permohonan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas: a. izin prinsip dari badan koordinasi penanaman modal; b. surat rekomendasi dari dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota setempat sesuai dengan kewenangannya;

c. akta pendirian badan usaha berbadan hukum penanaman modal asing dan perubahannya beserta pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (4) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan modal asing diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menangani urusan di bidang pendidikan nonformal.

(1) Izin usaha di bidang pendidikan nonformal dalam rangka penanaman modal asing diberikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan modal asing dari Menteri.

Penyelenggara pendidikan nonformal dengan modal asing wajib memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten atau kota setempat.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan modal asing paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(1) Penyelenggara pendidikan nonformal dengan modal asing dilarang melaksanakan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin penyelenggaraan yang diberikan. (2) Penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberi sanksi: a. teguran tertulis; dan/atau b. pencabutan izin penyelenggaraan. (3) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menangani urusan di bidang pendidikan nonformal.

Penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan modal asing, sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN