Permendagri No. 9 Tahun 2026 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilihan Umum
 - JDIH BPK
SALINAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 2 (1) Dalam penyelenggaraan Pemilu dan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP. (2) Sekretariat DKPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua DKPP. (3) Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris.
Pasal 3 Tugas, fungsi, dan wewenang DKPP diatur sesuai dengan peraturan presiden mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat DKPP.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Sekretariat DKPP
Pasal 4 Sekretariat DKPP terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Umum; b. Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian; c. Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan; d. Bagian Fasilitasi Teknis Persidangan dan Teknis Putusan;
e. Bagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah; dan f. Bagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Teknologi Informasi.
Pasal 5 Bagian Perencanaan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana program kerja, penyusunan rencana anggaran dan penyerasian program dan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, urusan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, serta protokol.
Pasal 6 Bagian Perencanaan dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perencanaan program kerja, penyusunan rencana anggaran, penyerasian program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi perencanaan program dan anggaran; b. pengelolaan dan pelaporan keuangan, pelaksanaan urusan perbendaharaan, dan pelaksanaan verifikasi dan akuntansi; c. pelaksanaan urusan rumah tangga, pengamanan sarana dan prasarana kantor, serta penataan dan pengelolaan barang milik negara; dan d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan protokol.
Pasal 7 Bagian Perencanaan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Keuangan; b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; c. Subbagian Tata Usaha dan Protokol; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 8
(1)
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan
urusan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pembuatan
daftar gaji, pembayaran gaji, dan tuntutan ganti rugi.
(2)
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai
tugas melakukan urusan perlengkapan rumah tangga,
penataan dan pengelolaan barang milik negara, serta
pengamanan sarana dan prasarana kantor.
(3)
Subbagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha pimpinan DKPP, sekretaris,
tata usaha sekretariat, dan keprotokolan pimpinan DKPP.
Pasal 9 Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, bantuan hukum lembaga, organisasi dan tata laksana, hubungan antar lembaga, serta pengelolaan kepegawaian.
Pasal 10 Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, kode etik penyelenggaraan Pemilu, pertimbangan dan bantuan hukum, diseminasi, serta dokumentasi perundang-undangan; b. penataan organisasi dan tata laksana; c. penyiapan bahan kerja sama dan hubungan antar lembaga kode etik penyelenggara Pemilu; dan d. pengelolaan kepegawaian.
Pasal 11 Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 12 Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi pergantian antar waktu anggota DKPP, penyusunan rencana kebutuhan pegawai, rekrutmen, dan pembinaan kepegawaian sekretariat, serta pengelolaan dan administrasi kepegawaian.
Pasal 13 Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan teknis penerimaan pengaduan pelanggaran kode etik, serta administrasi dan teknis penyelidikan dan verifikasi pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
Pasal 14 Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyelenggarakan fungsi: a. fasilitasi penerimaan dan penelitian dan pengadministrasian pengaduan/laporan; b. fasilitasi penyelidikan dan verifikasi pengaduan; c. pengadministrasian perkara; dan d. pengarsipan dan pendokumentasian perkara.
Pasal 15
Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan terdiri atas:
a.
Subbagian Verifikasi Pengaduan I;
b.
Subbagian Verifikasi Pengaduan II;
c.
Subbagian Fasilitasi Penyiapan Perkara; dan
d.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 16 (1) Subbagian Verifikasi Pengaduan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelidikan dan verifikasi pengaduan dan/atau laporan, kajian pengaduan dan/atau laporan penyelidikan dan verifikasi, serta menyiapkan rekomendasi kajian penyelidikan dan
verifikasi pengaduan dan/atau laporan wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. (2) Subbagian Verifikasi Pengaduan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelidikan dan verifikasi pengaduan dan/atau laporan, kajian pengaduan dan/atau laporan penyelidikan dan verifikasi, serta menyiapkan rekomendasi kajian penyelidikan dan verifikasi pengaduan dan/atau laporan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. (3) Subbagian Fasilitasi Penyiapan Perkara mempunyai tugas melakukan pemberkasan perkara dan pemberian nomor perkara, fasilitasi koordinasi pelaksanaan pemeriksaan perkara, dan pengadministrasian perkara.
Pasal 17 Bagian Fasilitasi Teknis Persidangan dan Teknis Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi teknis persidangan dan urusan teknis putusan pelanggaran kode etik.
Pasal 18
Bagian Fasilitasi Teknis Persidangan dan Teknis Putusan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan administrasi dan ketatausahaan pemanggilan,
serta pelaksanaan pemanggilan pihak dalam persidangan;
b.
penyiapan dan penyediaan sarana prasarana persidangan;
c.
koordinasi dan fasilitasi pengamanan persidangan;
d.
penyusunan dan penyiapan risalah sidang;
e.
penyusunan dan penyiapan konsep putusan persidangan
kode etik; dan
f.
penyiapan administrasi dan ketatausahaan tindak lanjut
putusan persidangan kode etik.
Pasal 19 Bagian Fasilitasi Teknis Persidangan dan Teknis Putusan terdiri atas: a. Subbagian Penjadwalan dan Pemanggilan Persidangan; b. Subbagian Sarana Prasarana dan Pengamanan Persidangan; c. Subbagian Risalah Sidang dan Penyusunan Putusan; dan d. Subbagian Tindaklanjut Putusan.
Pasal 20 (1) Subbagian Penjadwalan dan Pemanggilan Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan jadwal persidangan, pelaksanaan rapat panel majelis kode etik dan rapat pleno DKPP, serta penyiapan bahan pelaksanaan administrasi pemanggilan para pihak dan mengoordinasikan kehadirannya. (2) Subbagian Sarana Prasarana dan Pengamanan Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan sarana prasarana persidangan, inventarisasi dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana persidangan, pengelolaan sistem administrasi sarana prasarana
persidangan, koordinasi dan fasilitasi pengamanan persidangan, serta keamanan sidang kode etik. (3) Subbagian Risalah Sidang dan Penyusunan Putusan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan teknis perekaman sidang, transkrip hasil perekaman sidang, pengeditan naskah risalah sidang, penyusunan ringkasan risalah sidang, rapat pleno putusan DKPP dan penyusunan konsep putusan persidangan kode etik. (4) Subbagian Tindaklanjut Putusan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengadministrasian, ketatausahaan, dan koordinasi tindak lanjut putusan persidangan kode etik.
Pasal 21 Bagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi teknis dan administrasi tim pemeriksa daerah di daerah provinsi.
Pasal 22
Bagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah dalam melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
21
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan urusan teknis dan
administrasi tim pemeriksa daerah di daerah provinsi;
b.
penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pengaduan dan
persidangan kode etik di daerah provinsi;
c.
penyiapan bahan rekrutmen, pengangkatan, penguatan
kapasitas tim pemeriksa daerah, dan administrasi
penggantian antar waktu tim pemeriksa daerah; dan
d.
pengelolaan dan pengolahan data tim pemeriksa daerah.
Pasal 23 Bagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah terdiri atas: a. Subbagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah Wilayah I; b. Subbagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah Wilayah II; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 24 (1) Subbagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan teknis dan administrasi fasilitasi tim pemeriksa daerah, fasilitasi pengaduan dan persidangan kode etik di daerah provinsi, rekrutmen, pengangkatan, penguatan kapasitas tim pemeriksa daerah, administrasi penggantian antar waktu tim pemeriksa daerah, serta pengelolaan dan pengolahan data tim pemeriksa daerah di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. (2) Subbagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan teknis dan administrasi fasilitasi tim pemeriksa daerah, fasilitasi pengaduan dan persidangan kode etik di daerah provinsi, rekrutmen, pengangkatan, penguatan kapasitas tim pemeriksa daerah, administrasi penggantian antar waktu tim pemeriksa daerah, serta
pengelolaan dan pengolahan data tim pemeriksa daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Pasal 25 Bagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan infrastruktur jaringan dan teknologi informasi persidangan.
Pasal 26
Bagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Teknologi Informasi
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan
bahan
publikasi,
penerbitan
dan
dokumentasi
persidangan,
penyiapan
analisis,
dan
koordinasi hubungan dengan lembaga media massa dan
media sosial;
b.
pengelolaan, penyajian, pendayagunaan dan pengendalian
data,
arsip,
informasi
pengaduan,
dan
putusan
persidangan;
c.
penyiapan dan koordinasi di bidang teknologi informasi
persidangan,
serta
perancangan,
pengelolaan,
dan
pengembangan infrastruktur jaringan dan teknologi
informasi persidangan;
d.
pelaksanaan peliputan kegiatan DKPP; dan
e.
penyiapan bahan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan
sosialisasi.
Pasal 27 Bagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Teknologi Informasi terdiri atas: a. Subbagian Pengelolaan Arsip, Data, dan Sistem Informasi; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 28
Subbagian Pengelolaan Arsip, Data, dan Sistem Informasi
mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan
pemutakhiran data dan arsip, penyiapan dan koordinasi di
bidang teknologi informasi persidangan, serta perancangan,
pengelolaan,
pengembangan
infrastruktur
jaringan,
dan
teknologi informasi persidangan.
Pasal 29 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat DKPP di daerah provinsi, dibentuk perangkat kerja nonstruktural untuk memfasilitasi tim pemeriksa daerah di daerah provinsi. (2) Perangkat kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri. (3) Keanggotaan perangkat kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di pusat dan daerah provinsi sesuai tugas dan fungsi.
Bagian Kedua Tenaga Ahli
Pasal 30 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DKPP dapat dibantu oleh tenaga ahli. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bagian Ketiga Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
Pasal 31 Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Sekretariat DKPP sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 32 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja. (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing. (6) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 33 (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit kerja. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV TATA KERJA
Pasal 34 Tata kerja sekretariat DKPP diatur sesuai dengan peraturan presiden mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat DKPP.
BAB V JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 35 Jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian sekretaris DKPP diatur sesuai dengan peraturan presiden mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat DKPP.
BAB VI PEMBINAAN
Pasal 36 (1) Menteri melakukan pembinaan kepegawaian pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada sekretariat DKPP. (2) Pembinaan kepangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan sekretariat DKPP dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN
Pasal 37 Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh sekretariat DKPP dengan menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.
Pasal 38 Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DKPP bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat DKPP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 51) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170); dan b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 41 Pelaksanaan organisasi dan tata kerja sekretariat DKPP yang diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan pejabat struktural sekretariat DKPP.
Pasal 42 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
R. Gani Muhamad, SH., MAP. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2026
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2026
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DHANANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 166
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
R. Gani Muhamad, SH., MAP.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001
SEKRETARIS
DKPP
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
TENAGA AHLI
BAGIAN
HUKUM, KERJA SAMA DAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN
PERLENGKAPAN DAN RUMAH
TANGGA
BAGIAN PERENCANAAN DAN
UMUM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA DAN PROTOKOL
BAGIAN
FASILITASI TEKNIS PENGADUAN
SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN
VERIFIKASI PENGADUAN II
SUBBAGIAN
VERIFIKASI PENGADUAN I
SUBBAGIAN
FASILITASI PENYIAPAN
PERKARA
SUBBAGIAN
PENJADWALAN DAN
PEMANGGILAN PERSIDANGAN
SUBBAGIAN
RISALAH SIDANG DAN
PENYUSUNAN PUTUSAN
BAGIAN
FASILITASI TEKNIS
PERSIDANGAN DAN TEKNIS
PUTUSAN
SUBBAGIAN
SARANA PRASARANA DAN
PENGAMANAN PERSIDANGAN
SUBBAGIAN
TINDAKLANJUT PUTUSAN
BAGIAN
FASILITASI TIM PEMERIKSA
DAERAH
SUBBAGIAN
FASILITASI TPD WIL I
SUBBAGIAN
FASILITASI TPD WIL II
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DKPP
TPD
BAGIAN
HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SUBBAGIAN
PENGELOLAAN ARSIP, DATA
DAN SISTEM INFORMASI
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI
DAN
TATA
KERJA
SEKRETARIAT
DEWAN
KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);
