Permendagri No. 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 
Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam 
Administrasi Kependudukan
 - JDIH BPK
SALINAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa untuk menyesuaikan terhadap jenis disabilitas,
penambahan jenis pekerjaan, penerbitan kembali akta
pencatatan sipil, dan perubahan formulir pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data
kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian formulir
dan
buku
yang
digunakan
dalam
administrasi
kependudukan;
b.
bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam
Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan dengan
perkembangan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan, sehingga perlu diubah;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam
Administrasi Kependudukan;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6354);
5.
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 184);
6.
Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun
2019
tentang
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019
tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1611), sebagaimana telah diubah dengan
Peturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan
Data
Kependudukan
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019
tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam
Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 333);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790), diubah sebagai berikut:
- Ketentuan angka 10 dan angka 11 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Administrasi
Kependudukan
adalah
rangkaian
kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan
dokumen
dan
data
kependudukan
melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan
data
dan
dokumen
kependudukan
serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik
dan pembangunan sektor lain.
2.
Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa
kependudukan, dan pendataan penduduk rentan
Administrasi
Kependudukan
serta
penerbitan
dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau
surat keterangan kependudukan.
3.
Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting
yang
dialami
oleh
seseorang
dalam
register
Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana
teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
4.
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
adalah pemanfaatan data dan dokumen hasil
pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil
melalui
sistem
informasi
Administrasi
Kependudukan kepada lembaga pengguna melalui
pemberian hak akses oleh Menteri.
5.
Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang
asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6.
Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat
WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai WNI.
7.
Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
8.
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten/Kota
yang
selanjutnya
disebut
Disdukcapil
Kabupaten/Kota
adalah
perangkat
daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana
yang
membidangi
urusan
Administrasi
Kependudukan.
9.
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Secara
Manual yang selanjutnya disebut Pelayanan Secara
Manual adalah pelayanan penerbitan dokumen
kependudukan
yang
dilakukan
oleh
pemohon
dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh
Disdukcapil Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis
Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kantor perwakilan
Republik Indonesia.
10. Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Secara
Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Secara
Daring adalah pelayanan penerbitan dokumen
kependudukan
dengan
memanfaatkan
fasilitas
teknologi, informasi, dan komunikasi.
11. Anjungan
Dukcapil
Mandiri
yang
selanjutnya
disingkat ADM adalah suatu alat yang terdiri dari
berbagai perangkat pendukung dan sistem aplikasi
yang kompatibel dan terkoneksi dengan sistem
informasi
Administrasi
Kependudukan
sebagai
alternatif pelayanan Administrasi Kependudukan
kepada Penduduk yang sudah terdaftar dalam basis
data kependudukan, di luar unit pelayanan utama
pada dinas dan unit pelaksana teknis dalam rangka
meningkatkan
kualitas
pelayanan
kepada
masyarakat.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya
disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang
bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada
seseorang
yang
terdaftar
sebagai
Penduduk
Indonesia.
13. Formulir Yang Digunakan Dalam
Administrasi
Kependudukan yang selanjutnya disebut Formulir
adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk,
pengguna, dan/atau petugas dalam pelayanan
Administrasi Kependudukan.
14. Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil adalah lembar isian yang harus
diisi oleh Penduduk dalam memperoleh pelayanan
Administrasi Kependudukan yang dapat berbentuk
formulir pengajuan pelayanan dan/atau formulir
kelengkapan persyaratan pelayanan.
15. Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil adalah lembar isian yang masih
kosong
yang
diisi
oleh
petugas
pelayanan
Administrasi
Kependudukan
melalui
sistem
informasi
Administrasi
Kependudukan
sebagai
dokumen pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah
kartu identitas keluarga yang memuat data tentang
nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta
identitas anggota keluarga.
Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Buku adalah lembar kertas yang berjilid yang digunakan untuk mencatat transaksi data kependudukan pada tingkat desa/kelurahan, unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota, Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan perwakilan Republik Indonesia.
Register Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Register adalah buku catatan atau daftar nama dan data lainnya dari Penduduk yang disusun secara bersistem dan menurut abjad.
Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, serta pengesahan anak, yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atau data dalam Pencatatan Sipil berupa catatan yang diletakan pada bagian akta di halaman muka atau belakang akta oleh pejabat Pencatatan Sipil.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau wali atau pemohon dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi untuk menyatakan bahwa ia bertanggung jawab penuh atas kebenaran, kesanggupan atau kewajiban dan keabsahan
suatu hal.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4 (1) Formulir pengajuan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a.
formulir pengajuan pelayanan; dan
b.
formulir kelengkapan persyaratan pelayanan.
(2)
Formulir
pengajuan
pelayanan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a.
biodata keluarga, dengan kode F-1.01;
b.
pendaftaran peristiwa kependudukan, dengan
kode F-1.02;
c.
pendaftaran perpindahan Penduduk, dengan
kode F-1.03;
d.
pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan:
1)
pelaporan
kelahiran,
lahir
mati,
dan
kematian, dengan kode F-2.01A;
2)
pelaporan perkawinan dan pembatalan
perkawinan, dengan kode F-2.01B;
3)
pelaporan
perceraian
dan
pembatalan
perceraian, dengan kode F-2.01C;
4)
pelaporan pengangkatan anak, pengakuan
anak, dan pengesahan anak, dengan kode
F-2.01D;
5)
pelaporan perubahan nama, perubahan
status kewarganegaraan, dan perubahan
peristiwa penting lainnya, dengan kode F-
2.01E; dan
6)
pembetulan
akta
pencatatan
sipil,
pembatalan
akta
pencatatan
sipil,
penerbitan kembali akta pencatatan sipil,
dan pelaporan pencatatan sipil dari luar
Wilayah
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia, dengan kode F-2.01F.
e.
pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan:
1)
pelaporan kelahiran dan kematian, dengan
kode F-2.02A;
2)
pelaporan perkawinan dan perceraian,
dengan kode F-2.02B;
3)
pelaporan pengangkatan anak WNI oleh
WNA, pengakuan anak, dan pengesahan
anak, dengan kode F-2.02C;
4)
pelepasan kewarganegaraan dan pelaporan
bukti
pencatatan
sipil
dari
negara
setempat, dengan kode F-2.02D; dan
5)
pembetulan akta pencatatan sipil dan
pembatalan akta pencatatan sipil, dengan
kode F-2.02E.
(3)
Formulir
kelengkapan
persyaratan
pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
atas:
a.
surat kuasa pengasuhan anak dari orang
tua/wali, dengan kode F-1.03A;
b.
surat pernyataan bersedia menerima sebagai
anggota keluarga, dengan kode F-1.03B;
c.
surat pernyataan tidak keberatan penggunaan
alamat dalam dokumen kependudukan, dengan
kode F-1.03C;
d.
surat pernyataan tidak memiliki dokumen
kependudukan, dengan kode F-1.04;
e.
SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat,
dengan kode F-1.05;
f.
surat
pernyataan
perubahan
elemen
data
kependudukan, dengan kode F-1.06;
g.
surat kuasa dalam pelayanan Administrasi
Kependudukan, dengan kode F-1.07;
h.
SPTJM kebenaran data kelahiran, dengan kode
F-2.03;
i.
SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri,
dengan kode F-2.04;
j.
SPTJM kebenaran data sebagai pasangan suami
istri dalam hal salah satu atau keduanya
meninggal
dunia
sebelum
pencatatan
perkawinan, dengan kode F-2.04A;
k.
SPTJM pembetulan akta pencatatan sipil,
dengan kode F-2.04B;
l.
SPTJM pembatalan akta pencatatan sipil tanpa
melalui penetapan pengadilan/contrarius actus,
dengan kode F-2.04C; dan
m.
surat permohonan penerbitan kembali kutipan
akta pencatatan sipil atau pelaporan peristiwa
penting dari luar negeri, dengan kode F-2.04D.
- Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1)
Penggunaan Formulir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2), meliputi:
a.
Formulir biodata keluarga untuk memasukkan
data:
1)
kepala keluarga dan anggota keluarga bagi
Penduduk; dan
2)
kepala keluarga dan anggota keluarga bagi
WNI di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
b.
Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan,
untuk penerbitan:
1)
KK, KTP-el, dan KIA baru bagi Penduduk
WNI dan Penduduk Orang Asing yang
memiliki kartu izin tinggal tetap;
2)
KK, KTP-el, dan KIA karena perubahan
elemen data bagi Penduduk;
3)
surat keterangan tempat tinggal
bagi
Penduduk Orang Asing yang memiliki izin
tinggal terbatas; dan
4)
KK, KTP-el, dan KIA karena perpanjangan
izin tinggal tetap.
c.
Formulir
pendaftaran
perpindahan
kependudukan, untuk penerbitan:
1)
surat keterangan pindah; dan
2)
surat keterangan pindah luar negeri.
d.
Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
untuk pelayanan pencatatan:
1)
kelahiran, lahir mati dan kematian;
2)
perkawinan dan pembatalan perkawinan;
3)
perceraian dan pembatalan perceraian;
4)
pengangkatan anak, pengakuan anak, dan
pengesahan anak;
5)
perubahan
nama,
perubahan
status
kewarganegaraan dan perubahan peristiwa
penting lainnya; dan
6)
pembetulan
akta
Pencatatan
Sipil,
pembatalan
akta
Pencatatan
Sipil,
penerbitan kembali Akta Pencatatan Sipil,
dan pelaporan Pencatatan Sipil dari luar
wilayah
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia.
e.
Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
untuk pelayanan pelaporan dan pencatatan:
1)
kelahiran dan kematian;
2)
perkawinan dan perceraian;
3)
pengangkatan anak, pengakuan anak, dan
pengesahan anak;
4)
pelepasan kewarganegaraan dan pelaporan
bukti
pencatatan
sipil
dari
negara
setempat; dan
5)
pembetulan akta pencatatan sipil dan
pembatalan akta pencatatan sipil.
(2)
Penggunaan
Formulir
kelengkapan
persyaratan
pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf b, meliputi:
a.
surat pernyataan tidak memiliki dokumen
kependudukan untuk memenuhi kelengkapan
dalam penerbitan dokumen kependudukan
pertama
kali
bagi
Penduduk
yang
tidak
mempunyai dokumen kependudukan;
b.
surat kuasa pengasuhan anak dari orang
tua/wali untuk memenuhi kelengkapan dalam
hal pindah penduduk usia kurang dari tujuh
belas tahun;
c.
surat pernyataan bersedia menerima sebagai
anggota keluarga untuk memenuhi kelengkapan
dalam penerbitan kartu keluarga baru karena
penambahan anggota keluarga;
d.
surat pernyataan tidak keberatan penggunaan
alamat dalam dokumen kependudukan untuk
memenuhi
kelengkapan
penerbitan
kartu
keluarga, KTP-el, dan/atau KIA bagi penduduk
yang menggunakan alamat orang lain;
e.
SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat
untuk memenuhi
kelengkapan persyaratan
pencantuman status perkawinan/perceraian
dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai
dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta
perkawinan atau kutipan akta perceraian;
f.
surat
pernyataan
perubahan
elemen
data
kependudukan, untuk persyaratan pencatatan
perubahan elemen data kependudukan;
g.
surat kuasa dalam pelayanan Administrasi
Kependudukan,
untuk
memberikan
kuasa
pengisian
data
pada
Formulir
pelayanan
Administrasi Kependudukan bagi Penduduk
atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
yang
tidak
mampu
mengurus sendiri;
h.
SPTJM
kebenaran
data
kelahiran,
untuk
persyaratan
pencatatan
kelahiran
apabila
pemohon tidak dapat menunjukkan surat
keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong
kelahiran;
i.
SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri,
untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila
pemohon tidak dapat menunjukkan buku
nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status
hubungan orang tua dalam KK menunjukan
sebagai suami istri;
j.
SPTJM kebenaran data sebagai pasangan suami
istri dalam hal salah satu atau pasangan suami
istri meninggal dunia sebelum pencatatan
perkawinan, untuk persyaratan pencatatan
perkawinan apabila salah satu atau pasangan
suami
istri
meninggal
dunia
sebelum
pencatatan perkawinan;
k.
SPTJM pembetulan akta pencatatan sipil, untuk
persyaratan
pencatatan
pembetulan
akta
pencatatan sipil;
l.
SPTJM pembatalan akta pencatatan sipil tanpa
melalui penetapan pengadilan/contrarius actus,
untuk persyaratan pencatatan pembatalan akta
pencatatan
sipil
tanpa
penetapan
pengadilan/contrarius
actus
berdasarkan
dokumen pendukung yang menguatkan serta
adanya kesepakatan dari para pihak yang
berkepentingan; dan
m.
surat permohonan penerbitan kembali kutipan
akta pencatatan sipil dan pelaporan peristiwa
penting dari luar negeri, untuk persyaratan
penerbitan kembali kutipan akta pencatatan
sipil dan pelaporan peristiwa penting dari luar
negeri.
- Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8 (1) Selain Formulir hasil pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam pelayanan Pencatatan Sipil juga terdapat Catatan Pinggir. (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Catatan Pinggir untuk pencatatan:
a.
pembatalan perkawinan, dengan kode CP.01;
b.
perceraian, dengan kode CP.02;
c.
pembatalan perceraian, dengan kode CP.03;
d.
pengangkatan anak, dengan kode CP.04;
e.
pembatalan pengangkatan anak, dengan kode
CP.04A;
f.
pengakuan anak, dengan kode CP.05;
g.
pengakuan
anak
berdasarkan
penetapan
pengadilan, dengan kode CP.06;
h.
pengesahan anak, dengan kode CP.07;
i.
pengesahan
anak
berdasarkan
penetapan
pengadilan negeri, dengan kode CP.08;
j.
pengesahan
anak
berdasarkan
penetapan
pengadilan agama, dengan kode CP.08A;
k.
perubahan nama, dengan kode CP.09;
l.
perubahan status kewarganegaraan dari warga
negara asing menjadi WNI, dengan kode CP.10;
m.
perubahan status kewarganegaraan dari WNI
menjadi warga negara asing, dengan kode
CP.11;
n.
bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas
yang
telah
mendapatkan
sertifikat
bukti
pendaftaran, dengan kode CP.12;
o.
bagi anak kewarganegaraan ganda yang telah
memilih kewarganegaraan, dengan kode CP.13;
p.
bagi anak kewarganegaraan ganda yang tidak
memilih kewarganegaraan, dengan kode CP.14;
q.
perubahan peristiwa penting lainnya, dengan
kode CP.15;
r.
pembetulan akta Pencatatan Sipil, dengan kode
CP.16;
s.
pembatalan akta Pencatatan Sipil, dengan kode
CP.17;
t.
pencatatan perjanjian perkawinan sebelum atau
pada saat pencatatan perkawinan pada register
dan kutipan akta perkawinan, dengan kode
CP.018;
u.
pencatatan
perjanjian
perkawinan
selama
dalam ikatan perkawinan pada register dan
kutipan akta perkawinan, dengan kode CP.019;
dan
v.
pencatatan perubahan/pencabutan perjanjian
perkawinan pada register dan kutipan akta
perkawinan, dengan kode CP.020.
(3)
Catatan Pinggir pada akta pencatatan sipil dalam
bentuk QR Code (Quick Response Code) yang
menampilkan keseluruhan perubahan
peristiwa
penting.
(4)
Dalam hal dibutuhkan Catatan Pinggir pada Akta
Pencatatan Sipil dapat dilakukan tanpa berbentuk
QR Code (Quick Response Code).
(5)
Penduduk
dapat
mencetak
catatan
pinggir
sebagaimana
dimaksud
pada
Ayat
(3)
sesuai
kebutuhan.
Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Formulir yang digunakan dalam pengajuan pelayanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan berupa:
a. Formulir pengajuan user ID dengan kode F-3.01; b. Formulir SPTJM Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan kode F-3.02; dan c. Formulir Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Informasi dengan kode F-3.03.
(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mendapatkan hak akses.Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II 1. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 20A, Pasal 20B, dan Pasal 20C sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20A Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Formulir yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
Pasal 20B Penulisan Catatan Pinggir dengan QR Code (Quick Response Code) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
Pasal 20C Catatan Pinggir yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
R. Gani Muhamad, SH., MAP. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2026
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2026
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 101
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2019
TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
FORMULIR PENGAJUAN PELAYANAN, FORMULIR HASIL PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK, PENCATATAN SIPIL, PEMANFAATAN DATA, CATATAN PINGGIR, PETUNJUK PENGISIAN BUKU CETAKAN, DAN SPESIFIKASI STEMPEL JABATAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL
PERHATIAN: Isilah formulir ini dengan huruf cetak dan jelas serta mengikuti "TATA CARA PENGISIAN FORMULIR" Pilih salah satu: Input Data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga WNI Input Data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga Orang Asing Input Data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga WNI di Luar Negeri DATA KEPALA KELUARGA
- Nama Kepala Keluarga (Name of Head of the Family) :
- Alamat (Addres) :
- Kode Pos (Post Code) :
- RT
- RW
- Jumlah Anggota Keluarga orang
- Telepon/Handphone (Telephone Number) :
- Email : Kode Wilayah diisi oleh Petugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DATA WILAYAH
- Kode-Nama Provinsi (Code-Province) :
- Kode-Nama Kabupaten/Kota (Code-Regency/Municipality) :
- Kode-Nama Kecamatan (Code-Sub-District) :
- Kode-Nama Kelurahan/Desa (Code-Village) :
- Nama Dusun/Dukuh/Kampung (Sub-Village) : Alamat di Luar Negeri (diisi oleh WNI di luar negeri)
- Alamat :
- Kota :
- Provinsi/Negara Bagian
- Negara :
- Kode Pos :
- Jumlah Anggota Keluarga orang
- Telepon/Handphone :
- Email : Diisi oleh Petugas Kode-Nama Negara : Kode-Nama Perwakilan RI : KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PERWAKILAN RI FORMULIR BIODATA KELUARGA F-1.01
DATA ANGGOTA KELUARGA Catatan: Bagi Penduduk WNI mengisi Kolom 2 s.d. 6, 10 s.d. 31, 38 s.d. 41 For Foreigners only, please fill column 2 to 13, 15 to 41 Bagi WNI di luar wilayah NKRI mengisi nomor 2 s.d. 31, 38 s.d. 41 No. Nama Lengkap (Full Name) Gelar Tittle Nomor Paspor (Passport Number) Tanggal Berakhir Passport (Date of Expiry) Nama Sponsor (Sponsor Name) Depan (Prefix) Belakang (Suffix) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. 2. 3. 4. 5.
No. Tipe Sponsor (Type of Sponsor) Alamat Sponsor (Sponsor Address) Jenis Kelamin (Sex) Tempat Lahir (Place of Birth) Tanggal/Bulan/Tahun Lahir (Date of Birth) Kewarganegaraan (Nationality) NO. SK Penetapan WNI Akta Lahir (Birth Certificate)
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1. 2. 3. 4. 5.
No. Nomor Akta Kelahiran (Birth Certificate Number) Gol. Darah (Type of Blood) Agama (Religion) Nama Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Name of the Faith-Based Organization Recognized by the State) Status Perkawinan (Marital Status) Akta Perkawinan (Marriage Certificate) Nomor Akta Perkawinan (Marriage Certificate Number) Tanggal Perkawinan (Date of Marriage)
(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 1. 2. 3. 4. 5.
No. Akta Perceraian (Divorce Certificate) Nomor Akta Perceraian (Divorce Certificate Number) Tanggal Perceraian (Date of Divorce) Status Hubungan Dalam Keluarga (Family Relationship Status) Penyandang Disabilitas (Person with Disabilities) Jenis Disabilitas (Type of Disability) Pendidikan Terakhir (Latest Education) Jenis Pekerjaan (Type of Employment) Nomor ITAS/ITAP (ITAS/ITAP Number) Tempat Terbit ITAS/ITAP (Place of Issuance of ITAS/ITAP)
(24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) 1. 2. 3. 4. 5.
No. Tanggal Terbit ITAS/ITAP (Date of Issuance of ITAS/ITAP) Tanggal Akhir ITAS/ITAP (Expiry Date of ITAS/ITAP) Tempat Datang Pertama (First Place of Arrival) Tanggal Kedatangan Pertama (Date of First Arrival) NIK Ibu (Mother’s Identification Number) Nama Ibu (Mother’s Name) NIK Ayah (Father’s Identification Number) Nama Ayah (Father’s Name)
(34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) 1. 2. 3. 4. 5.
Mengetahui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT Dinas Dukcapil / Kepala Perwakilan RI di .....................................
Kepala Keluarga/Head of Family
Nama Lengkap NIP.
Nama Jelas/Name
PERNYATAAN Demikian formulir ini saya/kami isi dengan sesungguhnya. Apabila keterangan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengisian formulir diperuntukkan bagi penduduk dan WNI di luar wilayah NKRI DATA KEPALA KELUARGA 1. Nama Kepala Keluarga : 2. Alamat : 3. Kode Pos : Diisi sesuai dengan wilayah kode pos alamat pemohon (tidak boleh dikosongkan) 4. RT : Diisi sesuai dengan kode Rukun Tetangga alamat pemohon (tidak boleh dikosongkan) 5. RW : Diisi sesuai dengan kode Rukun Warga alamat pemohon (tidak boleh dikosongkan) 6. Jml Anggota Keluarga : Diisi sesuai dengan banyaknya jumlah anggota keluarga pemohon, termasuk Kepala Keluarga 7. Telepon : Diisi dengan nomor telepon rumah atau telepon seluler yang dimiliki oleh Kepala Keluarga 8. Email : Diisi dengan alamat email yang dimiliki oleh Kepala Keluarga DATA WILAYAH 9. Provinsi : Diisi sesuai dengan provinsi dimana pemohon bertempat tinggal 10. Kabupaten/Kota : Diisi sesuai dengan kabupaten/kota dimana pemohon bertempat tinggal 11. Kecamatan : Diisi sesuai dengan kecamatan dimana pemohon bertempat tinggal 12. Desa/Kelurahan : Diisi sesuai dengan desa/kelurahan dimana pemohon bertempat tinggal 13. Dusun/Dukuh/Kampung : Diisi sesuai dengan dusun/dukuh/Kkampung dimana pemohon bertempat tinggal ALAMAT DI LUAR NEGERI (diisi oleh WNI di luar wilayah NKRI) 1. Alamat : 2. Kota : Diisi sesuai dengan kota dimana pemohon bertempat tinggal 3. Provinsi/Negara Bagian : Diisi sesuai dengan provinsi/negara bagian dimana pemohon bertempat tinggal 4. Negara : Diisi sesuai dengan negara dimana pemohon bertempat tinggal 5. Kode Pos : Diisi sesuai dengan wilayah kode pos alamat pemohon (tidak boleh dikosongkan) 6. Jml Anggota Keluarga : Diisi sesuai dengan banyaknya jumlah anggota keluarga pemohon, termasuk Kepala Keluarga 7. Telepon : Diisi dengan nomor telepon rumah atau telepon seluler yang dimiliki oleh Kepala Keluarga 8. Email : Diisi dengan alamat email yang dimiliki oleh Kepala Keluarga Bagian ini diisi dengan data kepala keluarga dan anggota keluarga 1. Nomor Urut 13. Kewarganegaran 2. Nama Lengkap 14. SK Penetapan WNI 15. Akte Lahir 3&4.Gelar 1 Tidak Ada 2 Ada 16. Nomor Akte Kelahiran 5. Nomor Paspor 17. Golongan Darah Ditulis nomor paspor yang dimiliki dan masih berlaku. 1 A 5 A+ 9 AB+ 13 Tidak Tahu 6. Tanggal Berakhir Paspor 2 B 6 A- 10 AB- 3 AB 7 B+ 11 O+ 4 O 8 B- 12 O- 7. Nama Sponsor 18 Agama Beri kode angka pada kotak (sesuai dengan pilihan jawaban). 1 Islam 5 Budha 2 Kristen 6 Kong Hu Cu 8. Tipe Sponsor 3 Katholik 7 Lainnya, yaitu …..................... *) 4 Hindu *) khusus bagi Orang Asing 19. Nama Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME 1 Organisasi Internasional 2 Pemerintah 3 Perusahaan 20. Status Perkawinan 4 Perorangan 5 Tanpa Sponsor 9 1 Belum Kawin 4 Cerai Hidup Tercatat 10. Jenis Kelamin 2 Kawin Tercatat 5 Cerai Hidup Belum Tercatat 1 Laki-laki 3 Kawin Belum Tercatat 6 Cerai Mati 2 Perempuan 21. Akta Perkawinan 11. Tempat Lahir 1 Tidak Ada 12. Tanggal, Bulan, Tahun Lahir 2 Ada 22. Nomor Akta Perkawinan 23. Tanggal Perkawinan Ditulis dengan alamat tetap terakhir pemohon. Diisi lengkap dengan nama jalan atau kampung atau dusun/dukuh atau yang sejenis dilengkapi dengan nomor rumah (jika ada) serta nomor RT dan RW, kelurahan/desa, kabupaten/kota, dan provinsi. Beri kode angka pada kotak sesuai dengan kondisi kepemilikan dokumen yang dimiliki pemohon, mempunyai dokumen atau tidak. Diisi dengan Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah yang dimiliki oleh suami dan istri. Ditulis tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa berlaku paspor. Diisi sesuai dengan SK Penetapan WNI pemohon yang bersangkutan Beri kode angka pada kotak sesuai dengan kondisi kepemilikan dokumen kependudukan pemohon, yaitu mempunyai dokumen kelahiran atau tidak. Diisi oleh Orang Asing pemegang ITAS/ITAP, dengan nama lembaga atau perseorangan yang mensponsori kedatangannya di Indonesia. Beri kode angka pada kotak (sesuai dengan pilihan jawaban). Diisi dengan Nomor Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir yang dimiliki oleh pemohon. Diisi dengan nama Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai pengakuan penduduk Beri kode pada kotak pilihan (sesuai dengan pilihan jawaban). Jika statusnya "belum kawin" langsung ke kolom mengenai Status Hubungan Dalam Keluarga. Jika statusnya "kawin" langsung ke pertanyaan mengenai Akta Perkawinan. Jika statusnya "cerai hidup" langsung ke pertanyaan mengenai Akta Perceraian. Diisi sesuai dengan tanggal pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaannya, sebagaimana tertera pada Akta Perkawinan atau pada SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat. (F-1.01) PENGISIAN DATA KEPALA KELUARGA DAN DATA WILAYAH Diisi nama Kepala Keluarga secara lengkap sesuai dengan Surat Kenal Lahir atau Akta Kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orang tua Diisi nama jalan atau kampung/dusun/dukuh atau yang sejenisnya, dilengkapi dengan nomor rumah (jika ada) serta nomor RT dan RW Diisi nama jalan atau kampung/dusun/dukuh atau yang sejenisnya, dilengkapi dengan nomor rumah (jika ada) serta nomor RT dan RW atau nama lainnya di Luar Negeri PENGISIAN DATA KELUARGA Diisi sesuai dengan kewarganegaraan pemohon yang bersangkutan. Ditulis 'WNI' apabila penduduk adalah Warga Negara Indonesia. Ditulis nama kewarganegaraan sesuai asal negaranya bagi WNA. Ditulis WNI/nama kewarganegaraan asing bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas Diisi nama kabupaten/kota tempat pemohon lahir, sesuai dengan yg tercantum dalam Surat Kenal Lahir atau Akta Kelahiran. Ditulis sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon. Jika tidak diketahui tanggal dan bulan lahir, harap ditulis tanggal 01 bulan 07 (Juli), sedangkan tahun sesuai dengan pengakuannya. jika tidak diketahui tanggal lahir, harap ditulis tanggal 15 dengan bulan sesuai pengakuannya. Daftar nomor urut susunan anggota keluarga dimulai dari nomor 1 adalah kepala keluarga, isteri/suami, anak kandung dan seterusnya. Diisi nama kepala keluarga dan anggota keluarga secara lengkap sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran, Akta Kelahiran, ijazah, dan/atau dokumen identitas lainnya tanpa pencantuman gelar akademis, gelar kebangsawanan, ataupun gelar agama. Nama penduduk ditulis secara lengkap tanpa disingkat, menggunakan aksara, dan tidak diperkenankan menggunakan simbol, serta tidak mencantumkan nama alias. Diisi gelar akademis, gelar kebangsawanan ataupun gelar agama, yang letak penulisannya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku (untuk gelar depan diisi pada kolom (3) dan gelar belakang diisi pada kolom (4).
- Akta Cerai 37 Tabib 72 Dokter 38 Paraji 73 Bidan 39 Perancang Busana 74 Perawat 1 Tidak Ada 40 Penerjemah 75 Apoteker 2 Ada 41 Imam Masjid 76 Psikiater/Psikolog
- Nomor Akta Perceraian 42 Pendeta 77 Penyiar Televisi 43 Pastor 78 Penyiar Radio
- Tanggal Perceraian 44 Wartawan 79 Pelaut 45 Ustadz/Mubaligh 80 Peneliti 46 Juru Masak 81 Sopir
- Status Hubungan Dalam Keluarga 47 Promotor Acara 82 Pialang 48 Anggota DPR-RI 83 Paranormal 49 Anggota DPD 84 Pedagang 1 Kepala Keluarga 6 Cucu 50 Anggota BPK 85 Perangkat Desa 2 Suami 7 Orang Tua 51 Presiden 86 Kepala Desa 3 Istri 8 Mertua 52 Wakil Presiden 87 Biarawati 4 Anak 9 Famili 53 Anggota Mahkamah Konstitusi 88 Wiraswasta 5 Menantu 10 Lainnya 54 Anggota Kabinet/Kementerian 89 Anggota Lembaga Tinggi Lainnya
- Penyandang Disabilitas 55 Duta Besar/Kepala Perwakilan 90 Artis 1 Tidak 56 Gubernur 91 Atlet 2 Ya 57 Wakil Gubernur 92 Chef
- Penyandang Disabilitas 58 Bupati 93 Manajer 59 Wakil Bupati 94 Tenaga Tata Usaha 60 Walikota 95 Operator 1 Disabilitas Fisik
- Disabilitas Mental 61 Wakil Walikota 96 Pekerja Pengolahan, Kerajinan a. Amputasi a. Skizofrenia 62 Anggota DPRD Provinsi 97 Teknisi b. Lumpuh Layu/Kaku b. Bipolar 63 Anggota DPRD Kab/Kota 98 Asisten Ahli c. Paraplegi c. Depresi 99 Lainnya, …............... d. Celebral Palsy (CP) d. Anxietas 100 Gembala e. Akibat Stroke e. Gangguan Kepribadian 64 Dosen 101 Uskup f. Akibat Kusta f. Autis 65 Guru 102 Biarawan g. Orang Kecil g. Hiperaktif 66 Pilot 103 Pandita 2 Disabilitas Intelektual
- Disabilitas Sensorik 67 Pengacara 104 Pinandita a. Lambat Belajar a. Netra 68 Notaris 105 Bhikkhu b. Grahita b. Rungu 69 Arsitek 106 Xueshi c. Down Syndrome c. Wicara 70 Akuntan 107 Wenshi
- Pendidikan Terakhir 71 Konsultan 108 Jiaosheng
- Nomor ITAS/ITAP Diisi dengan nomor ITAS/ITAP yang dimiliki 1 Tidak/Belum Sekolah 8 Diploma IV
- Tempat diterbitkannya ITAS/ITAP 2 PAUD/TK 9 Strata I Diisi sesuai dengan tempat diterbitkannya ITAS/ITAP 3 SD/Sederajat 10 Strata I
- Tanggal diterbitkannya ITAS/ITAP 4 SLTP/SMP/Sederajat 11 Strata III Diisi sesuai dengan tanggal diterbitkannya ITAS/ITAP 5 SLTA/SMA/Sederajat 12 Lainnya
- Tanggal berakhirnya ITAS/ITAP 6 Diploma I/II Diisi sesuai dengan tanggal diterbitkannya ITAS/ITAP 7 Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
- Tempat Kedatangan Pertama
- Jenis Pekerjaan Diisi sesuai dengan tempat kedatangan pertama kali di Indonesia Beri kode angka pada kotak (sesuai dengan jenis pilihan jawaban).
- Tanggal Kedatangan Pertama 1 Belum/Tidak Bekerja 19 Buruh Harian Lepas 2 20 Buruh Tani/Perkebunan 3 Pelajar/Mahasiswa 21 Buruh Nelayan/ Perikanan
- NIK Ibu 4 Pensiunan 22 Buruh Peternakan 5 23 Pembantu Rumah Tangga 6 24 Tukang Cukur
- Nama Lengkap Ibu 7 Kepolisian RI (POLRI) 25 Tukang Listrik 8 Perdagangan 26 Tukang Batu 9 Petani/Pekebun 27 Tukang Kayu 10 Peternak 28 Tukang Sol Sepatu 11 Nelayan/Perikanan 29 Tukang Las/Pandai Besi
- NIK Ayah 12 Industri 30 Tukang Jahit 13 Konstruksi 31 Tukang Gigi 14 Transportasi 32 Penata Rias
- Nama Lengkap Ayah 15 Karywan Swasta 33 Penata Busana 16 Karyawan BUMN 34 Penata Rambut 17 Karyawan BUMD 35 Mekanik 18 Karyawan Honorer 36 Seniman Lembar 2 : untuk arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lembar 3 : untuk arsip Kecamatan Lembar 4 : untuk arsip Kelurahan/Desa *) diisi oleh petugas **) Hanya untuk anak pemohon yang berusia dibawah 17 tahun atau belum memiliki KTP PROFESI SELAIN PEGAWAI NEGERI DAN MANDIRI Beri kode angka pada kotak sesuai dengan kondisi kepemilikan dokumen yang dimiliki setiap pemohon, mempunyai dokumen atau tidak Diisi dengan Nomor Akta Perceraian/Surat Cerai yang dimiliki oleh Diisi sesuai dengan tanggal putusan perceraian pemohon dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Diisi sesuai dengan status setiap pemohon dan anggota keluarga dengan kepala keluarga. Diisi dengan jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh setiap anggota keluarga pada saat pengisian formulir. Mengurus Rumah Tangga Aparatur Sipil Negara (ASN) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Beri kode angka pada kotak (sesuai dengan jenis pilihan jawaban) dan beri kode huruf jenis disabilitas (sesuai dengan jenis pilihan jawaban). Jika sudah mempunyai NIK, mohon diisi Nomor Induk Kependudukan ibu kandung pemohon Diisi nama ibu kandung pemohon secara lengkap sesuai dengan Surat Kenal Lahir atau Akte Kelahiran atau sesuai ijazah, dan/atau dokumen identitas lainnya tanpa pencantuman, tanpa pencantuman gelar akademis, gelar kebangsawanan atau gelar agama Diisi nama ibu kandung pemohon secara lengkap sesuai dengan Surat Kenal Lahir atau Akte Kelahiran atau sesuai ijazah, dan/atau dokumen identitas lainnya tanpa pencantuman, tanpa pencantuman gelar akademis, gelar kebangsawanan atau gelar agama Jika sudah mempunyai NIK, mohon diisi Nomor Induk Kependudukan ayah kandung pemohon. Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun kedatangan pertama kali di Indonesia
FORMULIR PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN
I. DATA PEMOHON :
- Nama Lengkap :
- Nomor Induk Kependudukan :
- Nomor Kartu Keluarga :
II. JENIS PERMOHONAN : I. Kartu Keluarga II. KTP el III. Kartu Identitas Anak IV. Perubahan Data A. Baru A. Baru A. Baru A. KK
Membentuk keluarga baru
Pergantian kepala keluarga B. Pindah datang B. Kehilangan /
Rusak B. KTP-elPisah KK
Hilang
Pindah datang C. Hilang / rusak
Rusak C. KIA
WNI dari LN Karena pindah
Hilang
Melampirkan :
- Formulir perubahan Data dan
- Bukti Perubahan Data
Rentan adminduk
Rusak C. Perpanjangan ITAP B. Perubahan data
Menumpang dalam KK D. Perpanjangan ITAP D. Lainnya
Peristiwa penting
Perubahan elemen data yang terccantum dalam KK E. Perubahan status Kewarganegaraan
C. Hilang / rusak F. Luar domisili
Hilang
Rusak
G. Transmigrasi
III. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN ⃝ KK Lama / KK rusak
⃝ Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ⃝ Buku nikah / kutipan akta perkawinan
⃝ SPTJM perkawinan / pereraian / perceraian belum tercatat ⃝ Kutipan akta perceraian
⃝ Akta Kematian ⃝ Surat keterangan pindah
⃝ Sura pernyataan penyebab terjadinya hilang atau rusak ⃝ Surat keterangan pindah luar negri
⃝ Surat keterangan pindah dari Perwakilan RI ⃝ KTP – EL rusak
⃝ Surat pernyataan bersedia menerima sebgai anggota keluarga ⃝ Dokumen perjalanan
⃝ Surat kuasa pengasuhan anak dari orang tua / wali ⃝ Surat keterangan hilang dari kepolisian
⃝ Kartu izin tinggal tetap
……….., …………, 20….
Petugas Pemohon
( )
( )
Petunjuk pengisian F-102
I 1. Nama Lengkap : Diisi Nama secara lengkap sesuai dengan Akta Kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orang tua.
No. Induk Kependudukan : Diisi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
No Kartu Keluarga : Diisi dengan nomor KK II Jenis Permohonan : Dibulatkan sesuai dengan peristiwa kependudukan yang akan diajukan. Anda dapat memilih lebih dari satu jenis permohonan. III Persyaratan yang dilampirkan : Diberi tanda centang (√ ) pada kolom yang sesuai dengan persyaratan yang dilampirkan.
F-1.03 FORMULIR PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK Perhatian : Harap di isi dengan huruf cetak dan menggunakan tinta hitam 1. No KK :
Nama Lengkap Pemohon :
NIK :
Jenis Permohonan : ☐ D. SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN
☐ surat keterangan pindah ☐ surat keterangan pindah luar negeri (SKPLN) ☐ surat keterangan tempat tinggal (SKTT) Bagi orang asing tinggal terbatas
- Alamat asal :
RT ☐☐☐ RW ☐☐☐
a Desa / Kelurahan
b kecamatan
c Kabupaten / Kota
d Provinsi
Kode Pos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- Klasifikasi Kepindahan
: ☐ dalam satu / desa / kelurahan atau yang disebut dengan nama lain
☐ antar desa / kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan
☐ antar kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten / kota
☐ antar kabupaten / kota dalam satu provinsi
☐ antar provinsi
7.
Alamat pindah
:
RT ☐☐☐ RW ☐☐☐
a Desa / Kelurahan
b kecamatan
c Kabupaten / Kota
d Provinsi
Kode Pos ☐ ☐ ☐ ☐
Alasan pindah
: ☐ Pekerjaan
☐ Keamanan
☐ Perumahan
☐ Lainnya (Sebutkan)
☐ Pendidikan
☐ Kesehatan
☐ Keluarga ☐ …………………………Jenis Kepindahan : ☐ Kepala Keluarga ☐ Kepala Keluarga dan sebagian anggota keluarganya ☐ Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarganya
☐ Anggota keluargaAnggota Keluarga tidak pindah : ☐ Numpang KK ☐ Membuat KK Baru
Anggota keluarga yang pindah : ☐ Numpang KK ☐ Membuat KK Baru
Daftar anggota keluarga yang pindah NO
NIK
Nama Lengkap
SHDK
Diisi oleh penduduk (Orang Asing) Pemegang ITAS yang mengajukan SKTT dan QA pemegang ITAP yang mengajukan surat keterangan kependudukan lainnya
Nama Sponsor :
Tipe Sponsor : ☐ Oranganisasi Internasional ☐ Pemerintah ☐ Perusahaan
☐ perorangan ☐ Tanpa Sponsor
15. Alamat Spomsor
:
Nomor dan Tanggal KITAS & KITAP :
Nomor Tanggal Masa Berlaku
Diisi oleh penduduk yang Mengajukan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri
17. Negara Tujuan
:
18. Alamat Tujuan
:
Penanggung Jawab
Rencana Pindah Tanggal : Tgl.
Bln
Thn
…………………………………………….., ………………………. 20 …………..
Mengetahui
Kepala Dinas / Suku Dinas NIPT Dinas
Kependudukan dan Pencataan Sipil
……………………………………………
(………………………………………………………………………..)
NIP.
Pemohon,
(………………………………………………………………………..)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR F1.03
- Nomor KK : Diisi nomor KK sesuai daerah asal.
- Nama Lengkap Pemohon : Diisi nama calon pemohon sesuai Akta Kelahiran atau sesuai dengan KTP.
- NIK : Diisi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor Identitas Tunggal (NIT) yang berlaku.
- Jenis Permohonan : Dicentang sesuai dengan dokumen kependudukan yang dibutuhkan pemohon (pindah pilih dari satu dokumen kependudukan).
- Alamat Asal : Diisi nama jalan atau kampung/dusun, rukun tetangga, dan rukun warga dengan nomor rumah (jika ada) sesuai alamat asal.
- Alamat Tujuan : Diisi nama jalan atau kampung/dusun, rukun tetangga, dan rukun warga dengan nomor rumah (jika ada) sesuai alamat tujuan. a. Desa/Kelurahan : Diisi sesuai dengan Desa/Kelurahan alamat pemohon bertempat tinggal. b. Kecamatan : Diisi sesuai dengan Kecamatan alamat pemohon bertempat tinggal. c. Kabupaten/Kota : Diisi sesuai dengan Kabupaten/Kota alamat pemohon bertempat tinggal. d. Provinsi : Diisi sesuai dengan Provinsi alamat pemohon bertempat tinggal. Diisi oleh penduduk yang mengajukan permohonan surat keterangan kependudukan
- Alasan Pindah : Dicentang sesuai dengan alasan pindah pemohon sebagaimana yang telah tersedia.
- Jenis Kepindahan : Dicentang sesuai dengan jenis kepindahan pemohon sebagaimana yang telah tersedia.
- Klasifikasi Kepindahan
: Dicentang sesuai dengan klasifikasi kepindahan
pemohon sebagaimana yang telah tersedia.
10.Status KK Bagi yang
Pindah
: Dicentang sesuai dengan pilihan status keluarga
yang pindah.
11.Status KK Bagi yang
Pindah
: Dicentang sesuai dengan pilihan status keluarga
yang pindah.
12.Daftar Anggota Keluarga
yang Pindah
: Diisi sesuai dengan anggota keluarga yang
pindah.
Diisi oleh penduduk (orang asing pemegang ITAS yang mengajukan SKTT dan OA
pemegang
ITAP
yang
mengajukan
KK/KTP-el/KIA/surat
keterangan
kependudukan lainnya
13.Nama Sponsor : Diisi dengan nama sponsor yang mensponsori kedatangan di Indonesia. 14.Tipe Sponsor
: Diisi dengan tipe sponsor yang mensponsori
kedatangan di Indonesia.
15.Alamat Sponsor
: Diisi dengan alamat sponsor di Indonesia.
16.Nomor dan Tanggal
KITAS & KITAP
: Diisi sesuai dengan Nomor dan Tanggal KITAS
dan KITAP (bagi WNA).
Diisi oleh penduduk yang mengajukan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri
17.Negara tujuan
: Diisi sesuai dengan Nama Negara Tujuan
18.Alamat Negara Tujuan
: Diisi dengan alamat lengkap pada Negara Tujuan.
19.Penanggung jawab
: Diisi dengan perseorangan atau lembaga yang
menaungi
dan
bertanggung
jawab
atas
kepindahan penduduk tersebut ke luar negeri
20.Rencana pindah
tanggal
: Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun
kepindahan
SURAT KUASA PENGASUHAN ANAK DARI ORANG TUA/WALI
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
NIK
:
No. KK
: Alamat
: yang selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.
Memberikan kuasa kepada: Nama
:
NIK
:
No. KK
: Alamat
: yang selanjutnya disebut Penerima Kuasa.
Untuk mengasuh anak Pemberi Kuasa dan memasukkan datanya ke dalam Kartu Keluarga Penerima Kuasa, sebagai berikut:
NO NAMA NIK 1.
Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka kami selaku Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.
…………………, ………………… 20….
Penerima Kuasa
(……………………………………..) Pemberi Kuasa
Meterai Cukup
(……………………………………..)
F-1.03A
PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA PENGASUHAN ANAK DARI ORANG TUA/WALI
A. Data Pemberi Kuasa
- Nama Diisi nama lengkap penduduk sebagai orang tua/wali yang berada dalam KK yang sama dengan anak yang akan dipindah, yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan pengasuhan anaknya dengan menitipkan anaknya dalam KK.
- NIK Diisi NIK pemberi kuasa sesuai yang tercantum dalam KK dan KTP-el pemberi kuasa.
- No. KK Diisi nomor Kartu Keluarga pemberi kuasa sesuai yang tercantum dalam KK pemberi kuasa.
- Alamat Diisi dengan alamat sesuai yang tercantum dalam KK pemberi kuasa. B. Data Penerima Kuasa
- Nama Diisi nama lengkap penduduk selaku kepala keluarga yang diberikan kuasa untuk melakukan pengasuhan anak pemberi kuasa dengan menitipkannya dalam KK penerima kuasa.
- NIK Diisi NIK penerima kuasa sesuai yang tercantum dalam KK dan KTP-el penerima kuasa.
- No. KK Diisi nomor KK penerima kuasa sesuai yang tercantum dalam KK penerima kuasa.
- Alamat Diisi dengan alamat sesuai yang tercantum dalam KK penerima kuasa. C. Data Anak yang Diasuhkan
- Nama Diisi dengan nama lengkap anak yang akan dipindahkan dari KK pemberi kuasa ke penerima kuasa.
- NIK Diisi dengan NIK anak yang akan dipindahkan sesuai yang tercantum dalam KK. D. Bagian Tanda Tangan E. Diisi Tempat dan Tanggal Surat Kuasa Pengasuhan Anak Dibuat.
- Tempelkan meterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan pada kolom tanda tangan pemberi kuasa.
- Pemberi kuasa membubuhkan tanda tangan/cap jempol di atas dan/atau mengenai bagian meterai.
- Penerima kuasa membubuhkan tanda tangan/cap jempol.
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA SEBAGAI ANGGOTA KELUARGA
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
NIK
:
No. KK
: Alamat
:
Bertindak selaku Kepala Keluarga menyatakan dengan ini bahwa saya bersedia menerima sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga sebagai berikut:
NO NAMA NIK 1.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.
…………………, ………………… 20….
Yang Membuat Pernyataan
Meterai Cukup
(……………………………………..)
F-1.03B
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA SEBAGAI ANGGOTA KELUARGA
A. Data yang Memberikan Pernyataan
- Nama Diisi nama lengkap penduduk selaku kepala keluarga yang dalam KK yang bersangkutan akan ditambahkan/ditumpangkan anggota keluarga dari keluarga lain.
- NIK Diisi NIK pembuat pernyataan sesuai yang tercantum dalam KK dan KTP-el.
- No. KK Diisi nomor Kartu Keluarga pembuat pernyataan sesuai yang tercantum dalam KK.
- Alamat Diisi dengan alamat sesuai yang tercantum dalam KK pembuat pernyataan. B. Data Anggota Keluarga yang Menumpang
- Nama Diisi nama lengkap penduduk yang akan menumpang sebagai anggota keluarga.
- NIK Diisi NIK penduduk yang akan menumpang sebagai anggota keluarga. C. Bagian Tanda Tangan
- Diisi tempat dan tanggal surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dibuat.
- Pembuat pernyataan membubuhkan tanda tangan/cap jempol di atas dan/atau mengenai bagian meterai.
SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN PENGGUNAAN ALAMAT
DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
NIK
:
No. KK
: Alamat
:
Selaku pemilik rumah dengan alamat ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
Dengan ini tidak keberatan alamat rumah tersebut digunakan dalam dokumen
kependudukan oleh penduduk yang menempati rumah dengan identitas sebagai
berikut:
Nama Kepala Keluarga :
NIK
:
Jumlah Pengikut
:
NO NAMA NIK 1.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.
…………………, ………………… 20….
Pengguna Alamat
(……………………………………..) Pemilik Rumah
Meterai
Cukup
(……………………………………..)
F-1.03C
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN PENGGUNAAN ALAMAT DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN
A. Data yang Memberikan Pernyataan
- Nama Diisi nama lengkap penduduk selaku pemilik rumah/kontrakan/kost atau disebut dengan nama lain.
- NIK Diisi NIK pembuat pernyataan sesuai yang tercantum dalam KK dan KTP-el.
- No. KK Diisi nomor KK pembuat pernyataan sesuai yang tercantum dalam KK.
- Alamat Diisi dengan alamat sesuai yang tercantum dalam KK pembuat pernyataan. B. Alamat yang Diizinkan Digunakan Orang Lain Diisi dengan alamat rumah/kontrakan/kost atau sejenisnya yang dimiliki oleh pembuat pernyataan yang akan digunakan oleh penyewa/penghuni rumah/kost/kontrakan dan tercantum dalam dokumen kependudukan. C. Data Pengguna Alamat/Penyewa Rumah
- Nama Kepala Keluarga
Diisi nama lengkap penduduk selaku pengguna alamat/penyewa rumah/kontrakan/kost atau disebut dengan nama lain. - NIK Diisi NIK penduduk selaku pengguna alamat/penyewa rumah/kontrakan/kost atau disebut dengan nama lain sesuai yang tercantum dalam KK dan KTP-el.
- Jumlah Pengikut Diisi jumlah anggota keluarga yang ikut tercantum dalam KK yang sama dengan pengguna alamat/penyewa rumah/kontrakan/kost.
- Pada tabel dituliskan nama dan NIK pengikut. D. Bagian Tanda Tangan
- Diisi tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat.
- Tempelkan meterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan pada kolom tanda tangan pemilik rumah/kontrakan/kost.
- Pemilik rumah/kontrakan/kost membubuhkan tanda tangan/cap jempol di atas dan/atau mengenai bagian meterai.
- Pengguna alamat/penyewa rumah membubuhkan tanda tangan/cap jempol.
F-1.04
SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Alamat
:
Tempat dan Tanggal lahir
:
Nama Ibu
:
Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak memiliki dokumen kependudukan dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta dokumen yang diterbitkan dari permohonan ini menjadi tidak sah. .............,.................20...
Yang menyatakan,
Materai Cukup
..........................................
F-1.05
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT
Kami yang bertandatangan di bawah ini: I. Nama
: ........................................................................................... NIK
: ........................................................................................... Sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. II. Nama
: ........................................................................................... NIK
: ........................................................................................... Sebagai istri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, menyatakan bahwa kami telah tercatat perkawinan sebagai suami istri/telah melakukan perceraian, yang dilaksanakan pada (tanggal perkawinan/perceraian), dengan saksi-saksi: I. Nama
: ........................................................................................... NIK
: ........................................................................................... II. Nama
: ........................................................................................... NIK
: ........................................................................................... Dengan nama anak-anak sebagai berikut: No Nama No. Akta Kelahiran SHDK
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan kebenaran yang sebenarnya, bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
................................, 20...... Yang menyatakan,
PIHAK KEDUA,
(....................................) NIK. ....................................
PIHAK PERTAMA,
Materai Cukup
(....................................) NIK. ....................................
Saksi II,
(....................................) NIK. ....................................
Saksi I,
(....................................) NIK. ....................................
Lembar 1
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT
A. Data Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/Perceraian
- Sebagai Suami/Pihak PERTAMA a. Nama Lengkap Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberikan pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan. b. NIK Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penduduk sesuai yang tertera dalam KTP-el
- Sebagai Istri/Pihak KEDUA a. Nama Lengkap Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberikan pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan. b. NIK Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penduduk sesuai yang tertera dalam KTP-el. B. Tanggal Perkawinan/Perceraian Diisikan dengan waktu (tanggal, lahir, dan tahun) perkawinan/perceraian tersebut dilangsungkan C. Penjelasan atas Saksi yang Disyaratkan Saksi adalah orang yang melihat/mengetahui/meyakini kejadian/peristiwa perkawinan dan telah memiliki NIK. D. Bagian Tanda Tangan
- Isikan tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat.
- Tempelkan materai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan pada kolom tanda tangan pemberi pernyataan. Pada lembar 1 materai dibubuhkan pada kolom tanda tangan suami, sedangkan pada lembar 2 materai dibubuhkan pada kolom tanda tangan istri.
- Pemberi pernyataan membubuhkan tanda tangan/cap jempol di atas dan/atau mengenai bagian materai.
- Saksi membubuhkan tanda tangan/cap jempol di bawah kolom tanda tangan suami dan istri.
F-1.06
SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN ELEMEN DATA KEPENDUDUKAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama lengkap
: ……………………………………….
NIK
: ……………………………………….
Nomor KK
: ……………………………………….
Alamat rumah
: ……………………………………….
Dengan rincian KK sebagai berikut : No Nama NIK SHDK Keterangan 1.
Menyatakan bahwa data elemen data kependudukan saya dan anggota keluarga
saya telah berubah, dengan rincian:
A. Pendidikan dan Pekerjaan:
NO
Elemen Data
Keterangan
Pendidikan terakhir
Pekerjaan
Semula Menjadi
Dasar
perubahan Semula Menjadi
Dasar
perubahan
1.
B. Agama dan Perubahan Lainnya NO Elemen Data Keterangan Agama Lainnya yaitu……………..) Semula Menjadi Dasar perubahan Semula Menjadi Dasar perubahan 1.
Terlampir disempatkan fotokopi berkas berkas yang terkait dengan perubahan elemen data tersebut.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dalam keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. .............,.................20...
Yang menyatakan,
Materai Cukup
..........................................
Keterangan :
*) Perubahan Lainnya ini, juga dapat digunakan untuk merubah data
kependudukan yang diakibatkan adanya kesalahan pada waktu pengisian Formulir
Biodata maupun kesalahan pada saat peng-entry-an biodata penduduk dimaksud.
F-1.07
SURAT KUASA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pada hari ini ............ tanggal .......... bulan .......... tahun ......... bertempat di
............, saya:
Nama lengkap
: ..............................................................
Tempat & Tanggal lahir/Usia
: ..............................................................
Pekerjaan
: ..............................................................
Alamat
: …...........................................................
Memberikan kuasa kepada:
Nama lengkap
: .............................................................. NIK
: ..............................................................
Untuk mengisi formulir dalam pelayanan administrasi kependudukan, sesuai keterangan dan kelengkapan persyaratan yang saya berikan seperti keadaan yang sebenarnya dikarenakan kondisi saya dalam keadaan sakit/lainnya ...........................................................*).
Yang diberi kuasa,
(....................................) Yang memberi kuasa,
(....................................)
*) coret yang tidak sesuai
PETUNJUK PENGISIAN
Tempat, tanggal, bulan, dan tahun diisi sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya pemberian Surat Kuasa. A. Data Pemberi Kuasa
- Nama Lengkap Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan pengisian formulir dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- Tempat/Tanggal Lahir/Usia Diisi dengan kabupaten/kota serta tempat pemberi kuasa lahir serta tanggal, bulan dan tahun lahir sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Kenal Lahir/Akta Kelahiran atau berdasarkan pengakuannya. Jika pemberi kuasa tidak dapat menyatakan tanggal lahirnya maka dapat mencantumkan usia pemberi kuasa.
- Pekerjaan Diisi dengan jenis atau bidang pekerjaan penduduk pemberi kuasa.
- Alamat Diisi dengan nama jalan atau kampung/dusun/dukuh atau yang sejenisnya, dilengkapi dengan nomor rumah (jika ada), nomor RT dan RW, desa/kelurahan, nama kecamatan dan kabupaten/kota tempat tinggal penduduk pemberi kuasa. B. Data Penerima Kuasa
- Nama Lengkap Diisi dengan nama lengkap penduduk yang diberi kuasa untuk melakukan pengisian formulir dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- NIK Diisi sesuai dengan NIK yang dimiliki oleh penerima kuasa. C. Pernyataan Pemberian Kuasa
- Coret pernyataan yang tidak sesuai sebagaimana pada *).
- Jika memilih pernyataan 1 (satu), maka diisikan kondisi atau alasan yang menyebabkan pemberi kuasa tidak dapat melakukan pengisian formulir dalam pelayanan administrasi kependudukan. D. Bagian Tanda Tangan
- Tempelkan materai secara cukup sesuai ketentuan perundang-undangan pada kolom tanda tangan pemberi kuasa.
- Pemberi kuasa membubuhkan tanda tangan/cap jempol di atas dan/atau mengenai bagian materai.
- Penerima kuasa membubuhkan tanda tangan pada kolom sebelah kiri pemberi kuasa.
F-1.08
No. KK : No SKTT : NIK
:
BIODATA PENDUDUK DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN WNI DI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DATA PERSONAL 1. Nama Lengkap
: 2. Tempat Lahir
: 3. Tanggal Lahir
: 4. Jenis Kelamin
: 5. Golongan Darah
: 6. Agama
: 7. Kewarganegaraan
: 8. Pendidikan Akhir
: 9. Pekerjaan
: 10. Penyandang Disabilitas
: 11. Status Perkawinan
: 12. Tanggal Perkawinan
: 13. Status Hubungan Dalam Keluarga : 14. NIK Ibu
: 15. Nama Ibu
: 16. NIK Ayah
:
- Nama Ayah
: 18. Alamat Sebelumnya
: 19. Alamat Sekarang
:
DATA KEPEMILIKAN DOKUMEN
20. Nomor Kartu Keluarga (No.KK)
:
21. Nomor Paspor
: 22. Tanggal Berakhir Paspor
: 23. Nomor Akta Kelahiran
: 24. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah : 25. Tanggal Perkawinan
: 26. Nomor Akta Perceraian
: 27. Tanggal Perceraian
:
……………, ………………… 20… Yang Bersangkutan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota ……..
Kepala perwakilan Republik Indonesia ……………………………..
NIP NIP
F-1.09
KARTU KELUARGA
NO…………………………………….
Nama
Alamat
RT/RW
Kode Pos
:
:
:
:
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
:
:
:
:
No
Nama Lengkap
NIK
Jenis Kelamin
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Agama
Pendidikan
Jenis Pekerjaan
Golongan Darah
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Status Perkawinan Tanggal Perkawinan/Perceraian Status hubungan Dalam Keluarga Kewarganegaraan Dokumen Imigrasi Orang TUA No Paspor No. KITAP Ayah Ibu
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dikeluarkan Tanggal :
KEPALA KELUARGA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN Lembar
: I. Kepala Keluarga
PENCATATAN SIPIL
II. RT
III Desa/Kelurahan
IV Kecamatan
Tanda tangan/Cap Jempol
__________________________________
NIP.
F-1.10 KOP PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA ………………………, ……………………, 20… Nomor :
Yth. Kepada Lampiran :
……………………………….
Hal
: Surat Pemberitahuan NIK
Selaku kepala keluarga No. Pasport : di- ……………………………… ……
Sehubungan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengamanatkan bahwa setiap Penduduk wajib memiliki NIK, dengan ini disampaikan rincian NIK untuk keluarga saudara:
Nomor KK : NO. NIK NAMA LENGKAP JENIS KELAMIN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR 1. 2. 3.
- dst…
NIK dimaksud berlaku seumur hidup, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili. Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Perwakilan Republik Indonesia
u.b
Pejabat Pencatatan Sipil,… (Nama
Perwakilan)
……………………………………
Nama Lengkap NIP.
F-1.11 (KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Dusun/Dukuh/Kampung :
SURAT KETERANGAN PINDAH No. ………………………………………
DATA DAERAH ASAL
1
Nomor Kartu Keluarga
2
Nama Kepala Keluarga
3
Alamat
RT
RW
Dusun/Dukuh/Kampung
a Desa Kelurahan
c. Kab./Kota
b Kecamatan
d. Provinsi
Kode Pos
Telepon
4
NIK Pemohon
5
Nama Lengkap
DATA KEPINDAHAN 1
Alamat Pindah
Pekerjaan
Keamanan
Perumahan
Lainnya (Sebutkan)
Pendidikan
Kesehatan
Keluarga ……………………………
2
Alamat Tujuan
RT
RW
Dusun/Dukuh/Kampung
a. Desa/Kelurahan
c. Kab./Kota
b. Kecamatan
d. Provinsi
Kode Pos
Telepon
3
Jenis Kepindahan
Kep. Keluarga
Kep Keluarga dan Sbg. Ang. Keluarga
Kep. Keluarga dan Seluruh Anggota Keluarga
Anggota Keluarga
4
Status KK
- Numpang KK
- Membuat KK Baru
- Nomor KK Tetap
Bagi yang tidak pindah
5
Status KK
- Numpang KK
- Membuat KK Baru
- Nomor KK Tetap
Bagi yang Pindah
6 Keluarga yang pindah NO NIK NAMA MASA BERLAKU KTP S/D SHDK
Surat keterangan pindah (SKP) ini berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan, paling lama 30 hari sejak SKP diterbitkan.
SKP surat keterangan Pindah (SKP) ini berlaku selama 100 (seratus) hari kerja, terhitung sejak tanggal dikeluarkan. ...................………………, ……........... Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kepala UTP Disdukcapil
(……………………………….)
F-1.12
NAMA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
NAMA INSTANSI PELAKSANA
PROVINSI :
*)
KABUPETEN / KOTA :
*)
SURAT KETERANGAN PINDAH LUAR NEGERI NOMOR : ..........................................
Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :
NIK
Nama Lengkap
Nomor Kartu Keluarga
Nama Kepala Keluarga
Jenis Kelamin
1 Laki laki
2 Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir Tgl.
Bln.
Thn.
- Agama
1 Islam
2 Kristen 3 Katholik 4 Hindu 5 Budha
6 Khonghucu 7 Penghayat Kepercayaan 8 Lainnya…………………...
- Status Perkawinan
1 Belum Kawin
2 Kawin 3 Cerai Hidup 4 Cerai Mati
- Alamat Sebelumnya (di Indonesia)
a. Desa/Kelurahan
b. Kecamatan
c. Kode Pos
d. Telepon
- Negara Tujuan
a. Alamat
b. Penanggung Jawab
- Alasan Pindah
1 Pekerjaan
2 Pendidikan 3 Keamanan 4 Kesehatan
5 Keluarga 6 Lainnya …………….............................................
- Rencana Pindah Tgl.
Bln.
Thn.
- Bidang Pekerjaan
1 Industri Perdagangan 5 Pertanian/Peternakan/Perikanan 9 Pariwisata
2 Kehutanan/ Perkebunan 6 Keagamaan 10 Transportasi/Komunikasi
3 Pertambangan/Energi 7 Keuangan/Perbankan 11 Pendidikan/Kebudayaan
4
Pekerjaan Umum/Kontruksi
8
Kesehatan/Sosial
12
Jasa dan Lainnya (sebutkan)
………………………………
- Pengikut/Anggota Keluarga **)
Orang
a. Bagi Pemohon dan Pengikut terdaftar dalam kartu keluarga yang sama
No Nama NIK Jenis Kelamin L/P Tempat Lahir Tanggal Lahir Hubungan dengan Pemohon
Logo Pem. Kab /Kota
b. Bagi Pemohon dan Pengikut terdaftar dalam kartu keluarga yang berbeda
No Nama NIK Jenis Kelamin L/P Tempat dan Tanggal Lahir Alamat Kepala Keluarga Hubungan dengan Pemohon
Yang bersangkutan bermaksud pindah ke Luar Negeri ........................................................ Pemohon
Petugas
NIP
Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
skpln-wni/JMS
NIP
Catatan :
Surat Keterangan ini rangkap 4 (empat) ;
Lembar 1 : untuk pengurusan Paspor.
Lembar 2 : untuk arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Lembar 3 : untuk arsip Kecamatan.
Lembar 4 : untuk arsip Kelurahan/Desa.
*) diisi oleh petugas
**) Hanya untuk anak pemohon yang berusia dibawah 17 tahun atau belum memiliki KTP.
F-1.13
SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL
(SKTT)
NAMA PROVINSI / PROVINCE NAMA KAB. / KOTA / REGENCY CITY
Nomor SKTT
NIK/Number of Population Identify
Nama / Name
Jenis Kelamin / Sex
Tempat dan Tanggal Lahir /
Place and Date Of Birth
Kewarganegaraan / Nationality
Pekerjaan / Occopation
Alamat / Address
Kelurahan/Desa/Village
Kecamatan / District
Nomor KITAS / KITAS Number
Masa Berlaku s.d / Expire Date
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Pemegang / Holder
(…………………………….)
………., ……….., 20… Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
(…………………………….)
Pas Foto 2x3
F-1.14
LAMBANG
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ……….
DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alamat
SURAT KETERANGAN PENGGANTI TANDA IDENTITAS (AKIBAT KENDALA TEKNIS) No. ....................................
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: NIP
: Jabatan
:
Menerangkan bahwa
NIK
: Nama
:
Jenis Kelamin
:
Golongan Darah
:
Tempat, Tanggal Lahir :
No. KK
: Alamat
: Agama
:
Status Perkawinan
:
Pekerjaan
:
Kewarganegaraan
:
Benar telah melakukan perekaman data kependudukan dan yang bersangkutan telah tercantum dalam Basis Data Kependudukan Republik Indonesia.
Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas ini berfungsi sebagai pengganti KK/KTP-el dan berlaku sampai kendala teknis pencetakan Dokumen KK/KTP-el dapat diatasi.
......................., ...................... 20... Kepala Disdukcapil/Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota ..........................................
Nama Lengkap ( __________________________ ) NIP Pangkat
Provinsi : Kabupaten/Kota : Kecamatan : Desa/Kelurahan : Kode Wilayah : Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Kelahiran Kematian DATA PELAPOR Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SUBJEK AKTA Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA ORANG TUA Nama Ayah : NIK Ayah : Tempat Lahir Ayah : Tanggal Lahir Ayah : Tgl : Bln : Thn : Kewarganegaraan : Nama Ibu : NIK Ibu : Tempat Lahir Ibu : Tanggal Lahir Ibu : Tgl : Bln : Thn : Kewarganegaraan : DATA SAKSI I Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI II Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : KELAHIRAN
- Nama :
- Jenis kelamin :
- Laki-Laki
- Perempuan
- Tempat dilahirkan :
- RS/RB
- Puskesmas
- Polindes
- Rumah
- Lainnya
- Tempat kelahiran :
- Hari dan tanggal lahir : Tgl : Bln: Thn :
- Pukul : :
- Jenis kelahiran :
- Kembar 4
- Lainnya
- Kelahiran ke :
- .........
- Penolong kelahiran :
- Dokter
- Bidan/Perawat
- Dukun
- Lainnya
- Berat bayi : Kg
- Panjang bayi : cm
- Lamanya dalam kandungan : Bulan
- Jenis Kelamin :
- Laki-laki
- Perempuan
- Tanggal lahir mati : Tgl : Bln : Thn :
- Jenis Kelahiran :
- Tunggal
- Kembar 2
- Kembar 3
- Kembar 4
- Lainnya
- Anak Ke- :
- Tempat dilahirkan :
- RS/RB
- Puskesmas
- Polindes
- Rumah
- Lainnya
- Penolong Kelahiran :
- Dokter
- Bidan/Perawat
- Dukun
- Lainnya
- Sebab Lahir Mati :
- Yang Menentukan :
- Dokter
- Bidan/Perawat
- Tenaga Kesehatan
- Kepolisian
- Lainnya
- Tempat Kelahiran : KEMATIAN
- NIK :
- Nama lengkap :
- Tanggal kematian : Tgl : Bln : Thn :
- Pukul : :
- Sebab Kematian :
- Sakit biasa / tua
- Wabah Penyakit
- Kecelakaan
- Kriminalitas
- Bunuh Diri
- Lainnya
- Tempat kematian :
- Yang menerangkan :
- Dokter
- Tenaga Kesehatan
- Kepolisian
- Lainnya ………………, …………………. 20…..
- Jika Ada
- Tunggal
- Kembar 2
- Kembar 3 Pejabat Dukcapil yang Membidangi Nomor Dokumen Perjalanan RI* Lahir Mati Nomor Dokumen Perjalanan RI* KOP SURAT KANTOR DINAS DUKCAPIL KABUPATEN/KOTA FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI Hari : F-2.01 A Mengetahui : Pelapor (…………………………………..) ( …………………..……………… ) YANG LAHIR MATI
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI (F-2.01A)
DATA WILAYAH • Provinsi diisi dengan nama Provinsi sesuai dengan Domisili Pemohon • Kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten/Kota sesuai dengan Domisili pemohon • Kecamatan diisi dengan nama Kecamatan sesuai dengan Domisili Pemohon • Desa/Kelurahan diisi dengan nama Desa/Kelurahan sesuai dengan Domisili Pemohon • Kode Wilayah tidak perlu diisi (diisi oleh sistem)
JENIS PELAPORAN PENCATATAN SIPIL Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil di centang sesuai dengan Jenis Peristiwa yang dilaporkan
DATA PELAPOR • Nama diisi dengan Nama Lengkap Pelapor • NIK diisi dengan NIK Pelapor • Nomor Dokumen Perjalanan diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan (Paspor), Pelapor Orang Asing atau WNI Bukan Penduduk* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Pelapor, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Pelapor
DATA SUBJEK AKTA • Nama diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta • NIK diisi dengan NIK Data Subjek Akta • Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan Data Subjek Akta* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Subjek Akta, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Subjek Akta
DATA ORANG TUA • Nama Ayah diisi dengan Nama Orang Tua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • NIK Ayah diisi dengan NIK Orang Tua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • Tempat Lahir Ayah diisi dengan Tempat Lahir Orang Tua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • Tanggal Lahir Ayah diisi dengan Tanggal Lahir Orang Tua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orang Tua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • Nama Ibu diisi dengan Nama Orang Tua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • NIK Ibu diisi dengan NIK Orang Tua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • Tempat Lahir Ibu diisi dengan Tempat Lahir Orang Tua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • Tanggal Lahir Ibu diisi dengan Tanggal Lahir Orang Tua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orang Tua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati
DATA SAKSI I • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Pertama • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Pertama
• Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Pertama • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Pertama
DATA SAKSI II • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Kedua • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Kedua • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Kedua • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Kedua
KELAHIRAN • Nama diisi dengan Nama Anak • Jenis kelamin diisi dengan centang sesuai Kelamin Anak • Tempat dilahirkan diisi dengan centang sesuai tempat dilahirkan Anak • Tempat kelahiran diisi dengan Kabupaten/Kota tempat kelahiran Anak • Hari dan tanggal lahir diisi dengan Hari dan Tanggal lahir Anak • Pukul diisikan dengan Waktu lahir Anak • Jenis kelahiran diisi dengan centang sesuai Jenis Kelahiran • Kelahiran ke diisi dengan Urutan Kelahiran dalam Satu Perkawinan • Penolong kelahiran diisi dengan centang sesuai Orang yang Membantu Kelahiran • Berat anak diisi dengan Berat Anak • Panjang anak diisi dengan Panjang Anak
YANG LAHIR MATI • Lamanya dalam kandungan diisi dengan Lamanya Bayi di dalam Kandungan • Jenis kelamin diisi dengan centang sesuai dengan Kelamin Anak • Tanggal lahir mati diisi dengan Tanggal Lahir Mati bayi • Jenis kelahiran diisi dengan centang sesuai Jenis Kelahiran • Anak ke diisi dengan Urutan Anak dalam Satu Perkawinan • Tempat dilahirkan diisi dengan centang sesuai tempat dilahirkan Anak • Penolong kelahiran diisi dengan centang sesuai Orang yang Membantu Kelahiran • Sebab lahir mati diisi dengan Penyebab Lahir Mati Anak • Yang menentukan diisi dengan centang yang menentukan Lahir Mati • Tempat kelahiran diisikan dengan Kabupaten/Kota tempat kelahiran Anak
KEMATIAN • NIK diisi dengan NIK Subjek Akta • Nama lengkap diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta • Tanggal kematian diisi dengan Tanggal kematian Subjek Akta • Pukul diisi dengan Waktu Kematian Subjek Akta • Sebab Kematian diisi dengan centang Penyebab Kematian • Tempat kematian diisi dengan Tempat Kematian
Provinsi : Kabupaten/Kota : Kecamatan : Desa/Kelurahan : Kode Wilayah : Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Perkawinan Pembatalan Perkawinan DATA PELAPOR Nama : NIK : Nomor Dokumen Perjalanan RI* : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SUBJEK AKTA KESATU Nama : NIK : Nomor Dokumen Perjalanan RI* : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SUBJEK AKTA KEDUA Nama : NIK : Nomor Dokumen Perjalanan RI* : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI I Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI II Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : PERKAWINAN ATAU PEMBATALAN PERKAWINAN
- NIK Ayah dari Suami :
- Nama Ayah dari Suami :
- NIK Ibu dari Suami :
- Nama Ibu dari Suami :
- NIK Ayah dari Istri :
- Nama Ayah dari Istri :
- NIK Ibu dari Istri :
- Nama Ibu dari Istri :
- : Kawin Belum Kawin Cerai Hidup Cerai Mati
- Perkawinan yang Ke- :
- ………………
- Istri yang Ke- :
- ……………… (bagi yang poligami)
- Tanggal Pemberkatan Perkawinan : Tgl : Bln : Thn :
- Tanggal Melapor : Tgl : Bln : Thn :
- Jam Pelaporan : :
- Agama :
- Islam
- Kristen
- Katolik
- Hindu
- Budha
- Khonghucu
- Kepercayaan :
- Nama Organisasi Kepercayaan :
- Nama Pengadilan :
- Nomor Penetapan Pengadilan :
- Tanggal Penetapan Pengadilan : Tgl : Bln : Thn :
- Nama Pemuka Agama/Kepercayaan :
- Nomor Surat Izin dari Perwakilan :
- Nomor Paspor :
- Perjanjian Perkawinan : dibuat oleh Notaris
- Nomor Akta Notaris :
- Tanggal Akta Notaris : Tgl : Bln : Thn :
- Jumlah Anak (jika ada agar : mengisi formulir tambahan nama anak dan akta kelahiran anak) Bagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengisi Data di bawah ini:
- Tanggal Perkawinan : Tgl : Bln : Thn :
- Nomor Akta Perkawinan :
- Tanggal Akta Perkawinan : Tgl : Bln : Thn :
- Nama Pengadilan :
- Nomor Putusan Pengadilan :
- Tanggal Putusan Pengadilan : Tgl : Bln : Thn :
- Tanggal Pelaporan Perkawinan : Tgl : Bln : Thn : di Luar Negeri ………………, …………………. 20…..
- Jika Ada KOP SURAT KANTOR DINAS DUKCAPIL KABUPATEN/KOTA FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI Status Perkawinan Sebelum Kawin F-2.01 B Pelapor Mengetahui : Pejabat Dukcapil yang Membidangi (…………………………………..) ( …………………..……………… )
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL
DI DALAM WILAYAH NKRI (F-2.01B)
DATA WILAYAH • Provinsi diisi dengan nama Provinsi sesuai dengan Domisili Pemohon • Kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten/Kota sesuai dengan Domisili Pemohon • Kecamatan diisi dengan nama Kecamatan sesuai dengan Domisili Pemohon • Desa/Kelurahan diisi dengan nama Desa/Kelurahan sesuai dengan Domisili Pemohon • Kode Wilayah tidak perlu diisi (diisi oleh sistem)
JENIS PELAPORAN PENCATATAN SIPIL Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil dicentang sesuai dengan Jenis Peristiwa yang dilaporkan
DATA PELAPOR • Nama diisi dengan Nama Lengkap Pelapor • NIK diisi dengan NIK Pelapor • Nomor Dokumen Perjalanan diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan (Paspor), Pelapor Orang Asing atau WNI Bukan Penduduk* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Pelapor, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Pelapor
DATA SUBJEK AKTA KESATU ATAU KEDUA
• Nama diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta
• NIK diisi dengan NIK Data Subjek Akta
• Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan Data
Subjek Akta*
• Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Subjek Akta, bila
Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal
Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi
• Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Subjek Akta
DATA SAKSI I • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Pertama • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Pertama • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Pertama • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Pertama
DATA SAKSI II • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Kedua • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Kedua • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Kedua • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Kedua
PERKAWINAN ATAU PEMBATALAN PERKAWINAN • NIK Ayah dari Suami diisi dengan NIK Orang Tua Laki-laki dari Suami • Nama Ayah dari Suami diisi dengan Nama Orang Tua Laki-laki dari Suami • NIK Ibu dari Suami diisi dengan NIK Orang Tua Perempuan dari Suami • Nama Ibu dari Suami diisi dengan Nama Orang Tua Perempuan dari Suami • NIK Ayah dari Istri diisi dengan NIK Orang Tua Laki-laki dari Istri • Nama Ayah dari Istri diisi dengan Nama Orang Tua Laki-laki dari Istri • NIK Ibu dari Istri diisi dengan NIK Orang Tua Perempuan dari Istri • Nama Ibu dari Istri diisi dengan Nama Orang Tua Perempuan dari Istri • Status Perkawinan Sebelum Kawin diisi dengan centang Status Perkawinan Sebelum Kawin • Perkawinan yang Ke- diisi dengan Urutan Perkawinan
• Istri yang Ke- diisi dengan Urutan Istri dalam Perkawinan (maksimal sampai dengan empat, bagi yang poligami) • Tanggal Pemberkatan Perkawinan diisi dengan Tanggal Pemberkatan Perkawinan • Tanggal Melapor diisi dengan Tanggal Melapor Perkawinan • Jam Pelaporan diisi dengan Waktu Pelaporan Perkawinan • Agama diisi dengan centang Agama • Kepercayaan diisi dengan Kepercayaan yang dianut • Nama Organisasi Kepercayaan diisi dengan Nama Organisasi Kepercayaan • Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang Menerbitkan Penetapan/Putusan • Nomor Penetapan diisi dengan Nomor Penetapan/Putusan Pengadilan • Tanggal Penetapan diisi dengan Tanggal Penetapan/Putusan yang memiliki Hukum Tetap • Nama Pemuka Agama/Kepercayaan diisi dengan Nama Pemuka Agama/Kepercayaan • Nomor Surat Izin dari Perwakilan diisi dengan Nomor Surat Izin Perwakilan • Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Paspor • Perjanjian Perkawinan dibuat oleh Notaris diisi dengan Nama Notaris • Nomor Akta Notaris diisi dengan Nomor Akta Perjanjian Perkawinan yang dikeluarkan oleh Notaris • Tanggal Akta Notaris diisi dengan Tanggal Terbit Akta Perjanjian Perkawinan yang dikeluarkan oleh Notaris • Jumlah Anak diisi dengan Jumlah Anak yang Telah Lahir dari Perkawinan (jika ada agar mengisi formulir tambahan nama anak dan akta kelahiran anak)
BAGI PEMOHON PEMBATALAN PERKAWINAN HARAP MENGISI DATA DI BAWAH INI: • Tanggal Perkawinan diisi dengan Tanggal Perkawinan • Nomor Akta Perkawinan diisi dengan Nomor Akta Perkawinan • Tanggal Akta Perkawinan diisi dengan Tanggal diterbitkannya Akta Perkawinan • Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang menerbitkan Putusan Pembatalan Perkawinan • Nomor Putusan Pengadilan diisi dengan Nomor Putusan yang telah diputuskan • Tanggal Putusan Pengadilan diisi dengan Tanggal Putusan Pengadilan • Tanggal Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri diisi dengan Tanggal Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri
Provinsi : Kabupaten/Kota : Kecamatan : Desa/Kelurahan : Kode Wilayah : Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Perceraian Pembatalan Perceraian DATA PELAPOR Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SUBJEK AKTA KESATU Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SUBJEK AKTA KEDUA Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI I Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI II Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : PERCERAIAN ATAU PEMBATALAN PERCERAIAN
- Nomor Akta Perkawinan :
- Tanggal Akta Perkawinan : Tgl : Bln : Thn :
- Tempat Pencatatan Perkawinan :
- Nama Pengadilan :
- Tanggal Putusan Pengadilan : Tgl : Bln : Thn :
- Nomor Putusan Pengadilan :
- Nomor Surat Keterangan : Panitera Pengadilan
- Tanggal Surat Keterangan : Tgl : Bln : Thn : Panitera Pengadilan
- : Tgl : Bln : Thn : Bagi Pemohon Pembatalan Perceraian Harap Mengisi Data di bawah ini:
- Nomor Akta Perceraian :
- Tanggal Akta Perceraian : Tgl : Bln : Thn :
- Tanggal Pelaporan Perceraian : Tgl : Bln : Thn : di Luar Negeri
- Jika Ada F-2.01 C Mengetahui : Pejabat Dukcapil yang Membidangi (…………………………………..) Pelapor ………………, …………………. 20….. KOP SURAT KANTOR DINAS DUKCAPIL KABUPATEN/KOTA FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI Nomor Dokumen Perjalanan RI* Tanggal Melapor Nomor Dokumen Perjalanan RI* Nomor Dokumen Perjalanan RI* ( …………………..……………… )
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI (F-2.01C) DATA WILAYAH • Provinsi diisi dengan nama Provinsi sesuai dengan Domisili Pemohon • Kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten/Kota sesuai dengan Domisili Pemohon • Kecamatan diisi dengan nama Kecamatan sesuai dengan Domisili Pemohon • Desa/Kelurahan diisi dengan nama Desa/Kelurahan sesuai dengan Domisili Pemohon • Kode Wilayah tidak perlu diisi (diisi oleh sistem)
JENIS PELAPORAN PENCATATAN SIPIL Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil dicentang sesuai dengan Jenis Peristiwa yang dilaporkan
DATA PELAPOR • Nama diisi dengan Nama Lengkap • Pelapor NIK diisi dengan NIK Pelapor • Nomor Dokumen Perjalanan diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan (Paspor), Pelapor Orang Asing atau WNI Bukan Penduduk* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Pelapor, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Pelapor
DATA SUBJEK AKTA KESATU ATAU KEDUA
• Nama diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta
• NIK diisi dengan NIK Data Subjek Akta
• Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan Data
Subjek Akta*
• Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Subjek Akta, bila Pelapor
Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor
Kartu Keluarga tidak diisi
• Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Subjek Akta
DATA SAKSI I • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Pertama • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Pertama • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Pertama • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Pertama
DATA SAKSI II • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Kedua • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Kedua • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Kedua • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Kedua
PERCERAIAN ATAU PEMBATALAN PERCERAIAN • Nomor Akta Perkawinan diisi dengan Nomor Akta Perkawinan • Tanggal Akta Perkawinan diisi dengan Tanggal Akta Perkawinan • Tempat Pencatatan Perkawinan diisi dengan Tempat Pencatatan Perkawinan • Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang mengeluarkan Penetapan/Putusan • Tanggal Putusan Pengadilan diisi dengan Tanggal Putusan Pengadilan • Nomor Putusan Pengadilan diisi dengan Nomor Putusan Pengadilan • Nomor Surat Keterangan Panitera Pengadilan diisi dengan Nomor Surat Keterangan Panitera Pengadilan • Tanggal Surat Keterangan Panitera Pengadilan diisi dengan Tanggal Surat Keterangan Panitera Pengadilan • Tanggal Melapor diisi Tanggal Melapor
BAGI PEMOHON PEMBATALAN PERCERAIAN HARAP MENGISI DATA DI BAWAH INI: • Nomor Akta Perceraian diisi dengan Nomor Akta Perceraian • Tanggal Akta Perceraian diisi dengan Tanggal Akta Perceraian • Tanggal Pelaporan Perceraian dari Luar Negeri diisi dengan Tanggal Pelaporan Perceraian dari Luar Negeri
Kabupaten/Kota : Kecamatan : Desa/Kelurahan : Kode Wilayah : Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Pengangkatan Anak Pengakuan Anak Pengesahan Anak DATA PELAPOR Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SUBJEK AKTA Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI I Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI II Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : PENGANGKATAN ANAK
- Nama anak angkat :
- Nomor Akta Kelahiran :
- Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan : Tgl : Bln : Thn : Akta Kelahiran
- Dinas Kab/Kota/Pewakilan : Republik Indonesia yang menerbitan Akta Kelahiran
- Nama Ibu Kandung : 6 NIK Ibu Kandung
- Kewarganegaraan :
- Nama Ayah :
- NIK Ayah Kandung :
- Kewarganegaraan :
- Nama Ibu Angkat :
- NIK Ibu Angkat :
- Nomor Paspor :
- Nama Ayah Angkat :
- NIK Ayah Angkat :
- Nomor Paspor :
- Nama Pengadilan :
- Tanggal Penetapan Pengadilan : Tgl : Bln : Thn :
- Nomor Penetapan Pengadilan :
- Nama Lembaga Penetapan Pengadilan :
- Tempat Lembaga Penetapan Pengadilan : PENGAKUAN ANAK
- Nomor Akta Kelahiran :
- Tanggal/Bulan/Tahun : Tgl : Bln : Thn : Penerbitan Akta Kelahiran
- Dinas Kab/Kota/Pewakilan : Republik Indonesia yang menerbitan Akta Kelahiran
- Tanggal/Bulan/Tahun : Tgl : Bln : Thn : Kelahiran Anak
- Tanggal/Bulan/Tahun : Tgl : Bln : Thn : Perkawinan Agama
- Nama Ibu Kandung :
- NIK Ibu Kandung :
- Kewarganegaraan Ibu Kandung :
- Nama Ayah Kandung :
- NIK Ayah Kandung :
- Kewarganegaraan Ayah Kandung :
- Tanggal Penetapan Pengadilan : Tgl : Bln : Thn :
- Nomor Penetapan Pengadilan :
- Nama lembaga Pengadilan : PENGESAHAN ANAK
- Nomor Akta Kelahiran :
- Tanggal/Bulan/Tahun : Tgl : Bln : Thn : Penerbitan Akta Kelahiran
- Dinas Kab/Kota/Pewakilan : Republik Indonesia yang menerbitan Akta Kelahiran
- Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak : Tgl : Bln : Thn :
- Tanggal/Bulan/Tahun : Tgl : Bln : Thn : Perkawinan Agama
- Nomor Tanggal/Bulan/Tahun : Akta Perkawinan/Buku Nikah Tgl : Bln : Thn :
- Nama Ibu Kandung :
- NIK Ibu Kandung :
- Kewarganegaraan Ibu Kandung :
- Nama Ayah Kandung :
- NIK Ayah Kandung :
- Kewarganegaraan Ayah Kandung :
- Nomor Penetapan Pengadilan :
- Tanggal Penetapan Pengadilan : Tgl : Bln : Thn :
- Nama lembaga Pengadilan : ………………, …………………. 20…..
- Jika Ada FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI Pejabat Dukcapil yang Membidangi (…………………………………..) ( …………………..……………… ) F-2.01 D KOP SURAT KANTOR DINAS DUKCAPIL KABUPATEN/KOTA Pelapor Nomor Dokumen Perjalanan RI* Nomor Dokumen Perjalanan RI* Mengetahui :
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI (F-2.01D)
DATA WILAYAH • Provinsi diisi dengan nama Provinsi sesuai dengan Domisili Pemohon • Kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten/Kota sesuai dengan Domisili Pemohon • Kecamatan diisi dengan nama Kecamatan sesuai dengan Domisili Pemohon • Desa/Kelurahan diisi dengan nama Desa/Kelurahan sesuai dengan Domisili Pemohon • Kode Wilayah tidak perlu diisi (diisi oleh sistem)
JENIS PELAPORAN PENCATATAN SIPIL Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil dicentang sesuai dengan Jenis Peristiwa yang dilaporkan
DATA PELAPOR • Nama diisi dengan Nama Lengkap • Pelapor NIK diisi dengan NIK Pelapor • Nomor Dokumen Perjalanan diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan (Paspor), Pelapor Orang Asing atau WNI Bukan Penduduk* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Pelapor, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Pelapor
DATA SUBJEK AKTA • Nama diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta • NIK diisi dengan NIK Data Subjek Akta • Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan Data Subjek Akta* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Subjek Akta, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Subjek Akta
DATA SAKSI I • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Pertama • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Pertama • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Pertama • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Pertama
DATA SAKSI II • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Kedua • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Kedua • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Kedua • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Kedua
PENGANGKATAN ANAK
• Nama Anak Angkat diisi dengan Nama Anak Angkat
• Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran
• Tanggal/Bulan/Tahun
Penerbitan
Akta
Kelahiran
diisi
dengan
Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran Subjek Akta
• Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran diisi dengan Nama Dinas
Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran
• Nama Ibu Kandung diisi dengan Nama Orang Tua Perempuan Kandung Subjek Akta
• NIK Ibu Kandung diisi dengan NIK Orang Tua Perempuan Subjek Akta
• Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orang Tua Perempuan Subjek Akta
• Nama Ayah diisi dengan Nama Orang Tua Laki-laki Subjek Akta
• NIK Ayah Kandung diisi dengan NIK Orang Tua Laki-laki Subjek Akta
• Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orang Tua Laki-laki Subjek Akta
• Nama Ibu Angkat diisi dengan Nama Orang Tua Perempuan Angkat
• NIK Ibu Angkat diisi dengan NIK Orang Tua Perempuan Angkat
• Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor
• Nama Ayah Angkat diisi dengan Nama Orang Tua Laki-laki Angkat
• NIK Ayah Angkat diisi dengan NIK Orang Tua Laki-laki Angkat
• Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor
• Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang mengeluarkan Penetapan/Putusan • Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan • Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan • Nama lembaga Penetapan Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Penetapan Pengadilan • Tempat lembaga penetapan Pengadilan diisi dengan Tempat Lembaga Penetapan Pengadilan
PENGAKUAN ANAK • Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran Subjek Akta • Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran Subjek Akta • Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran diisi dengan Nama Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran • Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak • Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama Orang Tua Subjek Akta • Nama Ibu Kandung diisi dengan Nama Orang Tua Perempuan Kandung • NIK Ibu Kandung diisi dengan NIK Orang Tua Perempuan Kandung • Kewarganegaraan Ibu Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orang Tua Perempuan Kandung • Nama Ayah Kandung diisi dengan Nama Orang Tua Laki-laki Kandung • NIK Ayah Kandung diisi dengan NIK Orang Tua Laki-laki Kandung • Kewarganegaraan Ayah Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orang Tua Laki-laki Kandung • Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan • Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan • Nama Lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan
PENGESAHAN ANAK • Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran Subjek Akta • Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran Subjek Akta • Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran diisi dengan Nama Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran • Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak • Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Orang Tua Subjek Akta • Nomor Tanggal/Bulan/Tahun Akta Perkawinan/Buku Nikah diisi dengan Nomor Tanggal/Bulan/Tahun Akta Perkawinan/Buku Nikah terbit • Nama Ibu Kandung diisi dengan Nama Orang Tua Perempuan Kandung • NIK Ibu Kandung diisi dengan NIK Orang Tua Perempuan Kandung • Kewarganegaraan Ibu Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orang Tua Perempuan Kandung • Nama Ayah Kandung diisi dengan Nama Orang Tua Laki-laki Kandung • NIK Ayah Kandung diisi dengan NIK Orang Tua Laki-laki Kandung • Kewarganegaraan Ayah Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orang Tua Laki-laki Kandung • Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan • Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan • Nama Lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan
Provinsi : Kabupaten/Kota : Kecamatan : Desa/Kelurahan : Kode Wilayah : Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Perubahan Nama Perubahan Status Kewarganegaraan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya DATA PELAPOR Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SUBJEK AKTA Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI I Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI II Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : PERUBAHAN NAMA
- Nama Lama :
- Nama Baru :
- Nomor Akta Kelahiran :
- Nama Ayah/Ibu/Wali : (bagi yang di bawah umur)
- NIK Nama Ayah/Ibu/Wali :
- Kewarganegaraan :
- Nomor Penetapan Pengadilan :
- Tanggal Penetapan Pengadilan : Tgl: Bln: Thn:
- Nama lembaga Pengadilan : PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN
- Kewarganegaraan Baru :
- Nomor Akta Kelahiran :
- Nomor Akta Perkawinan :
- Nama Suami atau Istri :
- NIK Suami atau Istri :
- Nomor Paspor :
- Nomor Afidavit :
- Nomor Keputusan Presiden :
- Tanggal/Bulan/Tahun : Tgl: Bln: Thn:
- Nomor Berita Acara Sumpah/ : Janji Setia
- Nama Jabatan yang menerbitkan : BAS/Janji Setia
- Tanggal/Bulan/Tahun : Tgl:
- Nomor Keputusan Menteri : Hukum dan HAM
- Tanggal/Bulan/Tahun : Tgl: PERUBAHAN PERISTIWA PENTING LAINNYA
- Nomor Akta Kelahiran :
- Jenis Kelamin Lama :
- Laki-laki
- Perempuan
- Jenis Kelamin Baru :
- Laki-laki
- Perempuan
- Nomor Penetapan Pengadilan :
- Tanggal Penetapan Pengadilan : Tgl:
- Nama Lembaga Pengadilan : ………………, …………………. 20…..
- Jika Ada Bln: Thn: Mengetahui : Pejabat Dukcapil yang Membidangi F-2.01 E Nomor Dokumen Perjalanan RI* Nomor Dokumen Perjalanan RI* KOP SURAT KANTOR DINAS DUKCAPIL KABUPATEN/KOTA FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI Bln: Bln: Thn: Pelapor Thn: (…………………………………..) ( …………………..……………… )
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI (F-2.01E)
DATA WILAYAH • Provinsi diisi dengan nama Provinsi sesuai dengan Domisili Pemohon • Kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten/Kota sesuai dengan Domisili Pemohon • Kecamatan diisi dengan nama Kecamatan sesuai dengan Domisili Pemohon • Desa/Kelurahan diisi dengan nama Desa/Kelurahan sesuai dengan DomisiliPemohon • Kode Wilayah tidak perlu diisi (diisi oleh sistem)
JENIS PELAPORAN PENCATATAN SIPIL Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil dicentang sesuai dengan Jenis Peristiwa yang dilaporkan
DATA PELAPOR • Nama diisi dengan Nama Lengkap • Pelapor NIK diisi dengan NIK Pelapor • Nomor Dokumen Perjalanan diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan (Paspor), Pelapor Orang Asing atau WNI Bukan Penduduk* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Pelapor, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Pelapor
DATA SUBJEK AKTA • Nama diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta • NIK diisi dengan NIK Data Subjek Akta • Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan Data Subjek Akta* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Subjek Akta, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Subjek Akta
DATA SAKSI I • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Pertama • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Pertama • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Pertama • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Pertama
DATA SAKSI II • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Kedua • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Kedua • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Kedua • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Kedua
PERUBAHAN NAMA • Nama Lama diisi dengan Nama Lama Subjek Akta • Nama Baru diisi dengan Nama Baru Subjek Akta • Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran • Nama Ayah/Ibu/Wali diisi apabila Subjek Akta di bawah umur dengan Nama Orang Tua Laki-laki dan Perempuan atau yang mewakili (bagi yang di bawah umur) • NIK Nama Ayah/Ibu/Wali diisi dengan NIK Nama Orang Tua Laki-laki dan Perempuan atau yang mewakili • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Subjek Akta • Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan • Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan • Nama Lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan
PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN • Kewarganegaraan Baru diisi dengan Kewarganegaraan Baru • Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran • Nomor Akta Perkawinan diisi dengan Nomor Akta Perkawinan • Nama Suami atau Istri diisi dengan Nama Pasangan Perkawinan • NIK Suami atau Istri diisi dengan NIK Pasangan Perkawinan • Nomor Paspor diisi dengan Nomor Paspor Pelapor • Nomor Afidavit diisi dengan Nomor Afidavit dari Subjek Akta • Nomor Keputusan Presiden diisi dengan Nomor Keputusan Presiden • Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Nomor Keputusan Presiden • Nomor Berita Acara Sumpah/Janji Setia diisi dengan Nomor Berita Acara Sumpah/Janji Setia (bila ada) • Nama Jabatan diisi dengan Nama Pejabat yang menandatangani BAS (bila ada) • Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Nomor BAS diterbitkan (bila ada) • Nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM • Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM diterbitkan
PERUBAHAN PERISTIWA PENTING LAINNYA
• Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran
• Jenis Kelamin Lama diisi dengan centang Jenis Kelamin Lama
• Jenis Kelamin Baru diisi dengan centang Jenis Kelamin Baru
• Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan
• Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan
• Nama Lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan
Provinsi : Kabupaten/Kota : Kecamatan : Desa/Kelurahan : Kode Wilayah : Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Penerbitan Kembali Akta Pencatatan Sipil Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI DATA PELAPOR Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SUBJEK AKTA Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI I Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI II Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : PEMBETULAN AKTA
- Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditarik :
- Nama Ayah/Ibu/Wali (yang di bawah umur) :
- NIK Ayah/Ibu/Wali : PEMBATALAN AKTA
- Akta yang dibatalkan :
- Nomor Akta yang dibatalkan :
- Nomor Putusan Pengadilan :
- Tanggal Putusan Pengadilan : Tgl : Bln : Thn :
- Nama Lembaga Pengadilan : PENERBITAN KEMBALI AKTA PENCATATAN SIPIL/PELAPORAN LUAR NEGERI
- Jenis Akta Pencatatan Sipil/Pelaporan dari luar :
- Kelahiran
- Perkawinan
- Percerian
- Kematian
- Pengakuan Anak negeri yang akan diterbitkan kembali
- Pengesahan Anak
- Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- Nomor Akta Pencatatan Sipil/Pelaporan dari luar : negeri yang akan diterbitkan kembali
- Tanggal, Bulan, Tahun Penerbitan : Tgl : Thn : Akta Pencatatan Sipil/Pelaporan dari luar negeri
- Dinas Dukcapil Kab/Kota yang menerbitan : Akta Pencatatan Sipil/Pelaporan dari luar negeri PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DARI LUAR WILAYAH NKRI
- Jenis Peristiwa Penting :
- Kelahiran
- Perkawinan
- Perceraian
- Kematian
- Pengangkatan Anak
- Pelepasan Kewarganegaraan RI
- :
- : Tgl :
- Kantor Perwakilan RI yang melakukan : pencatatan
- Nomor Bukti Pencatatan Sipil dari : Negara Setempat
- Tanggal Penerbitan dari Negara Setempat : ………………, …………………. 20….. ( …………………..……………… )
- Jika Ada Thn : Pelapor Tanggal Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Perwakilan RI Mengetahui : Pejabat Dukcapil yang Membidangi (…………………………………..) Bln : Tgl : KOP SURAT KANTOR DINAS DUKCAPIL KABUPATEN/KOTA FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI Nomor Dokumen Perjalanan RI* F-2.01 F Pencatatan Sipil dari Perwakilan RI Bln : Thn : Bln : Nomor Dokumen Perjalanan RI* Nomor Surat Keterangan Pelaporan
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI (F-2.01F)
DATA WILAYAH • Provinsi diisi dengan nama Provinsi sesuai dengan Domisili Pemohon • Kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten/Kota sesuai dengan Domisili Pemohon • Kecamatan diisi dengan nama Kecamatan sesuai dengan Domisili Pemohon • Desa/Kelurahan diisi dengan nama Desa/Kelurahan sesuai dengan DomisiliPemohon • Kode Wilayah tidak perlu diisi (diisi oleh sistem)
JENIS PELAPORAN PENCATATAN SIPIL Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil dicentang sesuai dengan Jenis Peristiwa yang dilaporkan
DATA PELAPOR • Nama diisi dengan Nama Lengkap • Pelapor NIK diisi dengan NIK Pelapor • Nomor Dokumen Perjalanan diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan (Paspor), Pelapor Orang Asing atau WNI Bukan Penduduk* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Pelapor, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Pelapor
DATA SUBJEK AKTA • Nama diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta • NIK diisi dengan NIK Data Subjek Akta • Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan Data Subjek Akta* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Subjek Akta, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Subjek Akta
DATA SAKSI I • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Pertama • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Pertama • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Pertama • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Pertama
DATA SAKSI II • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Kedua • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Kedua • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Kedua • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Kedua
PEMBETULAN AKTA • Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditarik diisi dengan Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditarik • Nama Ayah/Ibu/Wali diisi apabila Subjek Akta di bawah umur dengan Nama Orang Tua Laki-laki atau Orang Tua Perempuan atau yang mewakili • NIK Nama Ayah/Ibu/Wali diisi dengan NIK Nama Orang Tua Laki-laki atau Orang Tua Perempuan atau yang mewakili
PEMBATALAN AKTA • Akta yang dibatalkan diisi dengan Nama Akta yang akan dibatalkan • Nomor Akta yang dibatalkan diisi dengan Nomor Akta yang dibatalkan • Nomor Putusan Pengadilan diisi dengan Nomor Putusan Pengadilan
• Tanggal Putusan Pengadilan diisi dengan Tanggal Putusan Pengadilan • Nama Lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan
PENERBITAN KEMBALI AKTA PENCATATAN SIPIL DAN PELAPORAN LUAR NEGERI • Jenis Akta Pencatatan Sipil/Pelaporan dari luar negeri yang akan diterbitkan kembali diisi dengan centang Jenis Akta Pencatatan Sipil/Pelaporan dari luar negeri yang akan diterbitkan kembali • Nomor Akta yang akan diterbitkan kembali diisi dengan Nomor Akta yang akan diterbitkan kembali • Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Pencatatan Sipil diisi Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Pencatatan Sipil • Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil diisi Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil
PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DARI LUAR WILAYAH NKRI • Jenis Peristiwa Penting diisi centang Peristiwa Penting yang dilaporkan • Nomor Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Perwakilan RI diisi Nomor Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Perwakilan RI yang dilaporkan • Tanggal Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Perwakilan RI diisi tanggal Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Perwakilan RI yang dilaporkan • Kantor Perwakilan RI yang menerbitkan diisi Kantor Perwakilan RI yang menerbitkan bukti Pelaporan Pencatatan Sipil dari luar negeri • Nomor Bukti Pencatatan Sipil dari negara setempat diisi Nomor Bukti Pencatatan Sipil dari negara setempat • Tanggal Penerbitan dari negara setempat diisi Tanggal Bukti Pencatatan Sipil dari negara setempat
Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Kelahiran Kematian DATA PELAPOR Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SUBJEK AKTA Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA ORANG TUA Nama Ayah : NIK Ayah : Tempat Lahir Ayah : Tanggal Lahir Ayah : Tgl : Bln : Thn : Kewarganegaraan : Nama Ibu : NIK Ibu : Tempat Lahir Ibu : Tanggal Lahir Ibu : Tgl : Bln : Thn : Kewarganegaraan : DATA SAKSI I Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI II Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA ANAK
Nama :
Jenis kelamin :
Laki-Laki
Perempuan
Tempat dilahirkan :
RS/RB
Puskesmas
Polindes
Rumah
Lainnya
Tempat kelahiran :
Hari dan tanggal lahir : Har : Tgl : Bln: Thn:
Pukul :
Jenis kelahiran :
Tunggal
Kembar 2
Kembar 3
Kembar 4
Lainnya
Kelahiran ke :
………………
Penolong kelahiran :
Dokter
Bidan/Perawat
Dukun
Lainnya
Berat bayi :
Panjang bayi : KELAHIRAN
Nama :
Jenis kelamin :
Laki-Laki
Perempuan
Tempat dilahirkan :
RS/RB
Puskesmas
Polindes
Rumah
Lainnya
Tempat kelahiran :
Hari dan tanggal lahir : Tgl : Bln: Thn:
Pukul : :
Jenis kelahiran :
Tunggal
Kembar 2
Kembar 3
Kembar 4
Lainnya
Kelahiran ke :
- .........
Penolong kelahiran :
Dokter
Bidan/Perawat
Dukun
Lainnya
Berat bayi :
Panjang bayi : KEMATIAN
NIK :
Nama lengkap :
Tanggal kematian : Tgl : Bln : Thn : 4 Pukul : : 5 Sebab Kemaian :
Sakit biasa / tua
Wabah Penyakit
Kecelakaan
Kriminalitas
Bunuh Diri
Lainnya 6 Tempat kematian :
Yang menerangkan :
Dokter
Tenaga Kesehatan
Kepolisian
Lainnya ………………, …………………. 20…..
- Jika Ada F-2.02 A Pelapor cm cm KOP SURAT KANTOR PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI LUAR WILAYAH NKRI Mengetahui : Pejabat Konsuler (…………………………………..) ( …………………..……………… ) Hari : Kg Nomor Dokumen Perjalanan RI* Kg Nomor Dokumen Perjalanan RI*
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI LUAR WILAYAH NKRI (F-2.02A)
JENIS PELAPORAN PENCATATAN SIPIL Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil dicentang sesuai dengan Jenis Peristiwa yang dilaporkan
DATA PELAPOR • Nama diisi dengan Nama Lengkap Pelapor • NIK diisi dengan NIK Pelapor • Nomor Dokumen Perjalanan diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan (Paspor), Pelapor Orang Asing atau WNI Bukan Penduduk* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Pelapor, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Pelapor
DATA SUBJEK AKTA • Nama diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta • NIK diisi dengan NIK Data Subjek Akta • Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan Data Subjek Akta* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Subjek Akta, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Subjek Akta
DATA ORANG TUA • Nama Ayah diisi dengan Nama Orang Tua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • NIK Ayah diisi dengan NIK Orang Tua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • Tempat Lahir Ayah diisi dengan Tempat Lahir Orang Tua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • Tanggal Lahir Ayah diisi dengan Tanggal Lahir Orang Tua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orang Tua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • Nama Ibu diisi dengan Nama Orang Tua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • NIK Ibu diisi dengan NIK Orang Tua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • Tempat Lahir Ibu diisi dengan Tempat Lahir Orang Tua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • Tanggal Lahir Ibu diisi dengan Tanggal Lahir Orang Tua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orang Tua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Lahir Mati
DATA SAKSI I • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Pertama • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Pertama • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Pertama • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Pertama
DATA SAKSI II • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Kedua • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Kedua • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Kedua • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Kedua
KELAHIRAN • Nama diisi dengan Nama Anak • Jenis kelamin diisi dengan centang sesuai Kelamin Anak • Tempat dilahirkan diisi dengan centang sesuai Tempat dilahirkan Anak • Tempat kelahiran diisi dengan Kabupaten/Kota Tempat kelahiran Anak • Hari dan Tanggal lahir diisi dengan Hari dan Tanggal lahir Anak • Pukul diisikan dengan Waktu lahir Anak • Jenis Kelahiran diisi dengan centang sesuai Jenis Kelahiran • Kelahiran Ke- diisi dengan Urutan Kelahiran dalam Satu Perkawinan • Penolong kelahiran diisi dengan centang sesuai Orang yang membantu Kelahiran • Berat anak diisi dengan Berat Anak • Panjang anak diisi dengan Panjang Anak
KEMATIAN • NIK diisi dengan NIK Subjek Akta • Nama Lengkap diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta • Tanggal Kematian diisi dengan Tanggal Kematian Subjek Akta • Pukul diisi dengan Waktu Kematian Subjek Akta • Sebab Kematian diisi dengan centang Penyebab Kematian • Tempat Kematian diisi dengan Tempat Kematian • Yang Menerangkan diisi dengan centang Yang Menerangkan Kematian
Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Perkawinan Perceraian DATA PELAPOR Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SUBJEK AKTA KESATU Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SUBJEK AKTA KEDUA Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI I Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI II Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : PERKAWINAN
- NIK Ayah dari Suami
- Nama Ayah dari Suami :
- NIK Ibu dari Suami
- Nama Ibu dari Suami :
- NIK Ayah dari Istri :
- Nama Ayah dari Istri :
- NIK Ibu dari Istri :
- Nama Ibu dari Istri :
- : Kawin Belum Kawin Cerai Hidup Cerai Mati
- Perkawinan yang Ke- :
- ………………
- Istri yang Ke- :
- ……………… (bagi yang poligami)
- Tanggal Pemberkatan Perkawinan : Tgl : Bln : Thn :
- Tanggal Melapor : Tgl : Bln : Thn :
- Jam Pelaporan : :
- Agama :
- Islam
- Kristen
- Katolik
- Hindu
- Budha
- Konghuchu
- Kepercayaan :
- Nama Organisasi Kepercayaan :
- Nama Pengadilan :
- Nomor Penetapan Pengadilan :
- Tanggal Penetapan Pengadilan : Tgl : Bln : Thn :
- Nama Pemuka Agama/ :
- Nomor Surat Izin dari Perwakilan :
- Nomor Paspor :
- Perjajian Perkawinan
: dibuat oleh Notaris - Nomor Akta Notaris :
- Tanggal Akta Notaris :
- Jumlah Anak (jika ada agar : mengisi formulir tambahan nama anak dan akta kelahiran anak) PERCERAIAN
- Nomor Akta Perkawinan :
- Tanggal Akta Perkawinan : Tgl : Bln : Thn :
- Tempat Pencatatan Perkawinan :
- Nama Pengadilan :
- Tanggal Putusan Pengadilan : Tgl : Bln : Thn :
- Nomor Putusan Pengadilan :
- Nomor Surat Keterangan : Panitera Pengadilan
- Tanggal Surat Keterangan : Tgl : Bln : Thn : Panitera Pengadilan
- : Tgl : Bln: Thn : ………………, …………………. 20…..
- Jika Ada Tanggal Melapor Mengetahui : Pejabat Konsuler (…………………………………..) ( …………………..……………… ) Pelapor F-2.02 B Nomor Dokumen Perjalanan RI* Status Perkawinan Sebelum Kawin Kepercayaan Nomor Dokumen Perjalanan RI* Nomor Dokumen Perjalanan RI* KOP SURAT KANTOR PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI LUAR WILAYAH NKRI
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI LUAR WILAYAH NKRI (F-2.02B)
Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil dicentang sesuai dengan Jenis Peristiwa yang dilaporkan
DATA PELAPOR • Nama diisi dengan Nama Lengkap • Pelapor NIK diisi dengan NIK Pelapor • Nomor Dokumen Perjalanan diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan (Paspor), Pelapor Orang Asing atau WNI Bukan Penduduk* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Pelapor, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Pelapor
DATA SUBJEK AKTA KESATU ATAU KEDUA • Nama diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta • NIK diisi dengan NIK Data Subjek Akta • Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan Data Subjek Akta* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Subjek Akta, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Subjek Akta
DATA SAKSI I • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Pertama • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Pertama • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Pertama • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Pertama
DATA SAKSI II • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Kedua • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Kedua • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Kedua • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Kedua
PERKAWINAN • NIK Ayah dari Suami diisi dengan NIK Orang Tua Laki-laki dari Suami • Nama Ayah dari Suami diisi dengan Nama Orang Tua Laki-laki dari Suami • NIK Ibu dari Suami diisi dengan NIK Orang Tua Perempuan dari Suami • Nama Ibu dari Suami diisi dengan Nama Orang Tua Perempuan dari Suami • NIK Ayah dari Istri diisi dengan NIK Orang Tua Laki-laki dari Istri • Nama Ayah dari Istri diisi dengan Nama Orang Tua Laki-laki dari Istri • NIK Ibu dari Istri diisi dengan NIK Orang Tua Perempuan dari Istri • Nama Ibu dari Istri diisi dengan Nama Orang Tua Perempuan dari Istri • Status Perkawinan Sebelum Kawin diisi dengan centang Status Perkawinan Sebelum Kawin • Perkawinan yang Ke-diisi dengan Urutan Perkawinan • Istri yang Ke- diisi dengan Urutan Istri dalam Perkawinan (maksimal sampai dengan empat, bagi yang poligami) • Tanggal Pemberkatan Perkawinan diisi dengan Tanggal Pemberkatan Perkawinan • Tanggal Melapor diisi dengan Tanggal Melapor Perkawinan • Jam Pelaporan diisi dengan Waktu Pelaporan Perkawinan • Agama diisi dengan centang Agama • Kepercayaan diisi dengan Kepercayaan yang dianut • Nama Organisasi Kepercayaan diisi dengan Nama Organisasi Kepercayaan
• Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang menerbitkan Penetapan/Putusan • Nomor Penetapan diisi dengan Nomor Penetapan/Putusan Pengadilan • Tanggal Penetapan diisi dengan Tanggal Penetapan/Putusan yang memiliki Hukum Tetap • Nama Pemuka Agama/Kepercayaan diisi dengan Nama Pemuka Agama/Kepercayaan • Nomor Surat Izin dari Perwakilan diisi dengan Nomor Surat Izin Perwakilan • Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor diisi dengan Nomor Paspor • Perjajian Perkawinan dibuat oleh Notaris diisi dengan Nama Notaris • Nomor Akta Notaris diisi dengan Nomor Akta Perjanjian Perkawinan yang dikeluarkan oleh Notaris • Tanggal Akta Notaris diisi dengan Tanggal Terbit Akta Perjanjian Perkawinan yang dikeluarkan oleh Notaris • Jumlah Anak diisi dengan Jumlah Anak yang telah lahir dari Perkawinan (jika ada agar mengisi formulir tambahan nama anak dan akta kelahiran anak)
PERCERAIAN
• Nomor Akta Perkawinan diisi dengan Nomor Akta Perkawinan
• Tanggal Akta Perkawinan diisi dengan Tanggal Akta Perkawinan
• Tempat Pencatatan Perkawinan diisi dengan Tempat Pencatatan Perkawinan
• Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang mengeluarkan
Penetapan/Putusan
• Tanggal Putusan Pengadilan diisi dengan Tanggal Putusan Pengadilan
• Nomor Putusan Pengadilan diisi dengan Nomor Putusan Pengadilan
• Nomor Surat Keterangan Panitera Pengadilan diisi dengan Nomor Surat
Keterangan Panitera Pengadilan
• Tanggal Surat Keterangan Panitera Pengadilan diisi dengan Tanggal Surat
Keterangan Panitera Pengadilan
• Tanggal Melapor diisi Tanggal Melapor
Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Pengangkatan Anak WNA oleh WNI Tinggal di Luar Wilayah NKRI Tinggal di Luar Wilayah NKRI Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SUBJEK AKTA Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI I Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI II Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : PENGANGKATAN ANAK WNA OLEH WNI
- Nama anak angkat :
- Nomor Akta Kelahiran :
- Tanggal/Bulan/Tahun : Tgl : Bln : Thn : Penerbitan Akta Kelahiran
- Dinas Kab/Kota/Pewakilan Republik : Indonesia yang menerbitan Akta Kelahiran
- Nama Ibu Kandung : 6 NIK Ibu Kandung
- Kewarganegaraan :
- Nama Ayah :
- NIK Ayah Kandung :
- Kewarganegaraan :
- Nama Ibu Angkat :
- NIK Ibu Angkat :
- Nomor Paspor :
- Nama Ayah Angkat :
- NIK Ayah Angkat :
- Nomor Paspor :
- Nama Pengadilan :
- Tanggal Penetapan Pengadilan : Tgl : Bln : Thn :
- Nomor Penetapan Pengadilan :
- Nama Lembaga Penetapan Pengadilan :
- Tempat Lembaga Penetapan Pengadilan : PENGAKUAN ANAK
- Nomor Akta Kelahiran :
- Tanggal/Bulan/Tahun : Tgl : Bln : Thn : Penerbitan Akta Kelahiran
- Dinas Kab/Kota/Pewakilan Republik
: Indonesia yang menerbitan Akta Kelahiran - Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak : Tgl : Bln : Thn :
- Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama : Tgl : Bln : Thn :
- Nama Ibu Kandung :
- NIK Ibu Kandung :
- Kewarganegaraan Ibu Kandung :
- Nama Ayah Kandung :
- NIK Ayah Kandung :
- Kewarganegaraan Ayah Kandung :
- Tanggal Penetapan Pengadilan : Tgl : Bln : Thn :
- Nomor Penetapan Pengadilan :
- Nama Lembaga Pengadilan : PENGESAHAN ANAK
- Nomor Akta Kelahiran :
- Tanggal/Bulan/Tahun : Tgl : Bln : Thn : Penerbitan Akta Kelahiran
- Dinas Kab/Kota/Pewakilan Republik : Indonesia yang menerbitan Akta Kelahiran
- Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak : Tgl : Bln : Thn :
- Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama : Tgl : Bln : Thn :
- Nomor Tanggal/Bulan/Tahun : Akta Perkawinan/Buku Nikah Tgl : Bln : Thn :
- Nama Ibu Kandung :
- NIK Ibu Kandung :
- Kewarganegaraan Ibu Kandung :
- Nama Ayah Kandung :
- NIK Ayah Kandung :
- Kewarganegaraan Ayah Kandung :
- Nomor Penetapan Pengadilan :
- Tanggal Penetapan Pengadilan : Tgl : Bln : Thn :
- Nama Lembaga Pengadilan : ………………, …………………. 20…..
- Jika Ada DATA PELAPOR F-2.02 C Pengakuan Anak yang Bertempat Pelapor Nomor Dokumen Perjalanan RI* Mengetahui : Nomor Dokumen Perjalanan RI* Pengesahan Anak yang Bertempat KOP SURAT KANTOR PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI LUAR WILAYAH NKRI Pejabat Konsuler (…………………………………..) ( …………………..……………… )
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI LUAR WILAYAH NKRI (F-2.02C)
JENIS PELAPORAN PENCATATAN SIPIL Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil dicentang sesuai dengan Jenis Peristiwa yang dilaporkan
DATA PELAPOR • Nama diisi dengan Nama Lengkap • Pelapor NIK diisi dengan NIK Pelapor • Nomor Dokumen Perjalanan diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan (Paspor), Pelapor Orang Asing atau WNI Bukan Penduduk* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Pelapor, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Pelapor
DATA SUBJEK AKTA • Nama diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta • NIK diisi dengan NIK Data Subjek Akta • Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan Data Subjek Akta* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Subjek Akta, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Subjek Akta
DATA SAKSI I • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Pertama • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Pertama • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Pertama • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Pertama
DATA SAKSI II • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Kedua • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Kedua • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Kedua • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Kedua
PENGANGKATAN ANAK WNA OLEH WNI • Nama Anak Angkat diisi dengan Nama Anak Angkat • Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran • Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran Subjek Akta • Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran diisi dengan Nama Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran • Nama Ibu Kandung diisi dengan Nama Orang Tua Perempuan Kandung Subjek Akta • NIK Ibu Kandung diisi dengan NIK Orang Tua Perempuan Subjek Akta • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orang Tua Perempuan Subjek Akta • Nama Ayah diisi dengan Nama Orang Tua Laki-laki Subjek Akta • NIK Ayah Kandung diisi dengan NIK Orang Tua Laki-laki Subjek Akta • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orang Tua Laki-laki Subjek Akta • Nama Ibu Angkat diisi dengan Nama Orang Tua Perempuan Angkat • NIK Ibu Angkat diisi dengan NIK Orang Tua Perempuan Angkat • Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor Orang Tua Perempuan Angkat • Nama Ayah Angkat diisi dengan Nama Orang Tua Laki-laki Angkat
• NIK Ayah Angkat diisi dengan NIK Orang Tua Laki-laki Angkat • Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor Orang Tua Laki-laki Angkat • Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang mengeluarkan Penetapan/Putusan • Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan • Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan • Nama Lembaga Penetapan Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Penetapan Pengadilan • Tempat Lembaga Penetapan Pengadilan diisi dengan Tempat Lembaga Penetapan Pengadilan PENGAKUAN ANAK • Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran Subjek Akta • Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran Subjek Akta • Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran diisi dengan Nama Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran • Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak • Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama Orang Tua Subjek Akta • Nama Ibu Kandung diisi dengan Nama Orang Tua Perempuan Kandung • NIK Ibu Kandung diisi dengan NIK Orang Tua Perempuan Kandung • Kewarganegaraan Ibu Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orang Tua Perempuan Kandung • Nama Ayah Kandung diisi dengan Nama Orang Tua Laki-laki Kandung • NIK Ayah Kandung diisi dengan NIK Orang Tua Laki-laki Kandung • Kewarganegaraan Ayah Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orang Tua Laki-laki Kandung • Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan • Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan • Nama lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan
PENGESAHAN ANAK • Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran Subjek Akta • Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran Subjek Akta • Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran diisi dengan Nama Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran • Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak • Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Orang Tua Subjek Akta • Nomor Tanggal/Bulan/Tahun Akta Perkawinan/Buku Nikah diisi dengan Nomor Tanggal/Bulan/Tahun Akta Perkawinan/Buku Nikah terbit • Nama Ibu Kandung diisi dengan Nama Orang Tua Perempuan Kandung • NIK Ibu Kandung diisi dengan NIK Orang Tua Perempuan Kandung • Kewarganegaraan Ibu Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orang Tua Perempuan Kandung • Nama Ayah Kandung diisi dengan Nama Orang Tua Laki-laki Kandung • NIK Ayah Kandung diisi dengan NIK Orang Tua Laki-laki Kandung • Kewarganegaraan Ayah Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orang Tua Laki-laki Kandung • Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan • Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan • Nama Lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan
Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Pelepasan Kewarganegaraan RI Pelaporan Pencatatan Sipil dari Negara Setempat DATA PELAPOR Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SUBJEK AKTA Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI I Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI II Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : PELEPASAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
- Kewarganegaraan Baru :
- Nomor Akta Kelahiran :
- Nomor Akta Perkawinan :
- Nama Suami atau Istri :
- NIK Suami atau Istri :
- Nomor Paspor :
- Nomor Afidavit :
- Nomor Keputusan Presiden :
- Tanggal/Bulan/Tahun : Tgl : Bln : Thn :
- Nomor Berita Acara Sumpah :
- Tanggal/Bulan/Tahun : Tgl : Bln : Thn :
- Nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM :
- Tanggal/Bulan/Tahun : Tgl : Bln : Thn : PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DARI NEGARA SETEMPAT
- Jenis peristiwa penting :
- Kelahiran
- Perkawinan
- Perceraian
- Kematian
- Pengangkatan Anak
- Pelepasan Kewarganegaraan RI
- : dari Kantor Perwakilan
- : Tgl : Bln : Thn : dari Kantor Perwakilan
- Kantor Perwakilan yang menerbitkan akta :
- Nomor Akta Pencatatan Sipil dari : Negara Setempat
- : Tgl : Bln : Thn : ………………, …………………. 20…..
- Jika Ada F-2.02 D Pejabat Konsuler (…………………………………..) ( …………………..……………… ) Tanggal Penerbitan Akta Pencatatan Sipil dari Negara Setempat Nomor Bukti Pencatatan Sipil Tanggal Bukti Pencatatan Sipil Nomor Dokumen Perjalanan RI* Nomor Dokumen Perjalanan RI* FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI LUAR WILAYAH NKRI KOP SURAT KANTOR PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA Mengetahui : Pelapor
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI LUAR WILAYAH NKRI (F-2.02D)
JENIS PELAPORAN PENCATATAN SIPIL Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil dicentang sesuai dengan Jenis Peristiwa yang dilaporkan
DATA PELAPOR • Nama diisi dengan Nama Lengkap • Pelapor NIK diisi dengan NIK Pelapor • Nomor Dokumen Perjalanan diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan (Paspor), Pelapor Orang Asing atau WNI Bukan Penduduk* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Pelapor, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Pelapor
DATA SUBJEK AKTA • Nama diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta • NIK diisi dengan NIK Data Subjek Akta • Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan Data Subjek Akta* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Subjek Akta, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Subjek Akta
DATA SAKSI I • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Pertama • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Pertama • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Pertama • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Pertama
DATA SAKSI II • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Kedua • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Kedua • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Kedua • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Kedua
PELEPASAN STATUS KEWARGANEGARAAN
• Kewarganegaraan Baru diisi dengan Kewarganegaraan Baru
• Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran
• Nomor Akta Perkawinan diisi dengan Nomor Akta Perkawinan
• Nama Suami atau Istri diisi dengan Nama Pasangan Perkawinan
• NIK Suami atau Istri diisi dengan NIK Pasangan Perkawinan
• Nomor Dokumen Perjalanan RI diiisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor
• Nomor Affidavit diisi dengan Nomor Affidavit dari Subjek Akta
• Nomor Keputusan Presiden diisi dengan Nomor Keputusan Presiden
• Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Nomor Keputusan Presiden
• Nomor Berita Acara Sumpah diisi dengan Nomor Berita Acara Sumpah
• Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Nomor Berita Acara Sumpah
• Nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Hukum
dan HAM
• Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Nomor Keputusan Menteri
Hukum dan HAM
PELAPORAN BUKTI PENCATATAN SIPIL DARI NEGARA SETEMPAT • Jenis Peristiwa Penting diisi centang Peristiwa Penting yang dilaporkan • Nomor Bukti Pencatatan Sipil dari Kantor Perwakilan diisi dengan Nomor Bukti Pencatatan Sipil dari Kantor Perwakilan • Tanggal Bukti Pencatatan Sipil dari Kantor Perwakilan diisi dengan Tanggal Bukti Pencatatan Sipil dari Kantor Perwakilan • Kantor Perwakilan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil diisi dengan Nama Kantor Perwakilan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil • Nomor Akta Pencatatan Sipil dari negara setempat diisi dengan Nomor Akta Pencatatan Sipil dari negara setempat • Tanggal Penerbitan Akta Pencatatan Sipil dari negara setempat diisi dengan Tanggal Penerbitan Akta Pencatatan Sipil dari negara setempat
Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Pembatalan Akta Pencatatan Sipil DATA PELAPOR Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SUBJEK AKTA Nama : NIK : : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI I Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : DATA SAKSI II Nama : NIK : Nomor Kartu Keluarga : Kewarganegaraan : PEMBETULAN AKTA
- Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditarik :
- Nama Ayah/Ibu/Wali (yang di bawah umur) :
- NIK Ayah/Ibu/Wali : PEMBATALAN AKTA
- Akta yang dibatalkan :
- Nomor Akta yang dibatalkan :
- Nomor Putusan Pengadilan :
- Tanggal Putusan Pengadilan : Tgl : Bln : Thn :
- Nama Lembaga Pengadilan : PENERBITAN KEMBALI AKTA PENCATATAN SIPIL DAN PELAPORAN LUAR NEGERI
- Jenis Akta Pencatatan Sipil :
- Kelahiran
- Perkawinan
- Percerian
- Kematian
- Pengakuan Anak yang akan diterbitkan kembali
- Pengesahan Anak
- Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- Nomor Akta yang akan diterbitkan kembali :
- Tanggal, Bulan, Tahun : Tgl : Bln : Thn : Penerbitan Akta Pencatatan Sipil
- Dinas Dukcapil Kab/Kota : yang menerbitan Akta Pencatatan Sipil ………………, …………………. 20…..
- Jika Ada Penerbitan Kembali Akta Pencatatan Sipil dan Pelaporan Luar Negeri Nomor Dokumen Perjalanan RI* Nomor Dokumen Perjalanan RI* KOP SURAT KANTOR PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA ( …………………..……………… ) F-2.02 E Pelapor FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI LUAR WILAYAH NKRI Mengetahui : Pejabat Konsuler (…………………………………..)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI LUAR WILAYAH NKRI (F2.02E)
JENIS PELAPORAN PENCATATAN SIPIL Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil dicentang sesuai dengan Jenis Peristiwa yang dilaporkan
DATA PELAPOR • Nama diisi dengan Nama Lengkap • Pelapor NIK diisi dengan NIK Pelapor • Nomor Dokumen Perjalanan diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan (Paspor), Pelapor Orang Asing atau WNI Bukan Penduduk* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Pelapor, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Pelapor
DATA SUBJEK AKTA • Nama diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta • NIK diisi dengan NIK Data Subjek Akta • Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan Data Subjek Akta* • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Subjek Akta, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga tidak diisi • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Subjek Akta
DATA SAKSI I • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Pertama • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Pertama • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Pertama • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Pertama
DATA SAKSI II • Nama diisi dengan Nama Data Saksi Kedua • NIK diisi dengan NIK Data Saksi Kedua • Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Data Saksi Kedua • Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Kedua
PEMBETULAN AKTA • Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditarik diisi dengan Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditarik • Nama Ayah/Ibu/Wali diisi apabila Subjek Akta di bawah umur dengan Nama Orang Tua Laki-laki atau Orang Tua Perempuan atau yang mewakili • NIK Nama Ayah/Ibu/Wali diisi dengan NIK Nama Orang Tua Laki-laki atau Orang Tua Perempuan atau yang mewakili
PEMBATALAN AKTA • Akta yang dibatalkan diisi dengan Nama Akta yang akan dibatalkan • Nomor Akta yang dibatalkan diisi dengan Nomor Akta yang dibatalkan • Nomor Putusan Pengadilan diisi dengan Nomor Putusan Pengadilan • Tanggal Putusan Pengadilan diisi dengan Tanggal Putusan Pengadilan • Nama Lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan
PENERBITAN KEMBALI AKTA PENCATATAN SIPIL DAN PELAPORAN PERISTIWA PENTING DARI LUAR NEGERI • Jenis Akta Pencatatan Sipil yang akan diterbitkan kembali diisi dengan centang Jenis Akta Pencatatan Sipil yang akan diterbitkan kembali • Nomor Akta Pencatatan Sipil atau Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting dari luar negeri yang akan diterbitkan kembali diisi dengan Nomor Akta yang akan diterbitkan Kembali • Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Pencatatan Sipil atau Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting dari luar negeri diisi Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Pencatatan Sipil atau Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting dari luar negeri • Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota/Perwakilan RI yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atau Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting dari luar negeri diisi Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atau Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting dari luar negeri.
F-2.03 SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA KELAHIRAN
Saya yang bertandatangan dibawah ini: Nama
:.................................................................................. NIK
:..................................................................................
Tempat/tanggal lahir
: .................................................................................
Pekerjaan
: ................................................................................. Alamat
: .................................................................................
menyatakan bahwa: Nama
: ................................................................................. NIK
: .................................................................................
Tempat/tanggal lahir
: .................................................................................
Anak ke *)
: ................................................................................. Alamat
: .................................................................................
adalah anak kandung dari: Nama Ibu
:.................................................................................. NIK
: .................................................................................
Tempat/tanggal lahir
: .................................................................................
Pekerjaan
: ................................................................................. Alamat
: .................................................................................
yang lahir dengan penolong kelahiran: Nama
: ................................................................................. NIK
: ................................................................................. Pekerjaan
: ................................................................................. Alamat
: ……………………………………………………………………
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.
..................., ...........................**) Saksi I,
(………………………) NIK. ……………………….. Saya yang menyatakan,
(………………………)
Saksi II,
(………………………) NIK. ………………………..
Keterangan:
Lampiran ini digunakan dalam hal persyaratan berupa Surat Keterangan Lahir
tidak terpenuhi.
*) Ditulis urutan kelahiran anak.
**) Ditulis nama Ibu Kota kabupaten/kota, tanggal-bulan-tahun.
F-2.04
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI
Saya yang bertandatangan dibawah ini: Nama
: .................................................................................. NIK
: ..................................................................................
Tempat/tanggal lahir
: ..................................................................................
Pekerjaan
: .................................................................................. Alamat
: ..................................................................................
menyatakan bahwa: Nama
: .................................................................................. NIK
: ..................................................................................
Tempat/tanggal lahir
: ..................................................................................
Pekerjaan
: .................................................................................. Alamat
: ..................................................................................
adalah suami/istri*) dari: Nama
: ................................................................................. NIK
: .................................................................................
Tempat/tanggal lahir
: .................................................................................
Pekerjaan
: ................................................................................. Alamat
: ................................................................................. sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: ............................
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah. ..................., ...........................**)
Saksi I,
(………………………) NIK. ……………………….. Saya yang menyatakan,
(………………………)
Saksi II,
(………………………) NIK. ………………………..
Keterangan:
Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan
akta perkawinan atau akta nikah.
*) coret yang tidak perlu.
**) Ditulis nama Ibu Kota kabupaten/kota, tanggal-bulan-tahun.
F-2.04A
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM HAL SALAH SATU ATAU KEDUA SUAMI ISTRI MENINGGAL DUNIA SEBELUM PENCATATAN PERKAWINAN
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama
: …………………………………………………………………………… NIK
: ……………………………………………………………………………
dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa orang tua saya yang
bernama:
Nama
: …………………………………………..........…………………
NIK
: ………………………………………………….…………………
Tempat/Tanggal Lahir : ………………………....…………………………………………
selaku SUAMI, telah meninggal dunia pada tanggal : …………………………..….*)
berdasarkan Akta Kematian Nomor : ………………………………………………….…..
dan
Nama
: ………………………………………………………………….…
NIK
: ………………………………………………………………….…
Tempat/Tanggal Lahir : …………………………………………………………..…….…
selaku ISTRI, telah meninggal dunia pada tanggal : ……………………………….*)
berdasarkan Akta Kematian Nomor : ………………………………….………………….
telah melangsungkan perkawinan:
berdasarkan agama
: ………………………………………………….…
di hadapan pemuka agama bernama : …………………………………………………….
bertempat di
: ………………….…………………………..…….
pada tanggal
: ……………………………….………………..….
dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Indonesia atau di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia
diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi
tidak sah.
………….., ……………………… 20..… Saksi I (PIHAK SUAMI)
Saya yang menyatakan,
Meterai
Cukup
……………………………………….
………………………………….
NIK ………………………………....
NIK …………………………....
Saksi II (PIHAK ISTRI)
……………………………………….
NIK ………………………………….
*) diisi jika telah meninggal dunia
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM HAL SALAH SATU ATAU KEDUA SUAMI ISTRI MENINGGAL DUNIA SEBELUM PENCATATAN PERKAWINAN
A. Data Pemohon
- Nama:
Diisi nama lengkap pemohon. - NIK:
Diisi sesuai dengan NIK yang dimiliki oleh pemohon. B. Pernyataan Identitas Kedua Orang Tua - Nama: Diisi dengan nama lengkap suami dan istri.
- NIK: Diisi sesuai dengan NIK yang dimiliki oleh suami dan istri.
- Tempat/Tanggal Lahir: Diisi dengan tempat dan tanggal lahir suami dan istri.
- Tanggal meninggal dunia: Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun meninggal dunia suami dan istri.
- Nomor Akta Kematian: Diisi dengan nomor Akta Kematian dan Instansi Penerbit Akta Kematian suami dan istri.
- Dokumen Akta Kematian suami dan istri tersebut wajib dilampirkan dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SPTJM.
C. Bagian Pernyataan Bukti Perkawinan secara Agama Kedua Orang Tua - Berdasarkan agama:
Diisi dengan menurut agama apa perkawinan tersebut dilaksanakan (Katolik/Kristen/Hindu/Buddha/Khonghucu/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa). - Di hadapan Pemuka Agama/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bernama: Diisi dengan gelar keagamaan lengkap di depan nama lengkap pemuka agama/penghayat kepercayaan
- Bertempat di: Diisi dengan nama lengkap tempat peribadatan lokasi pemberkatan perkawinan tersebut dilaksanakan (Gereja/Pura/Vihara/Kelenteng).
- Tanggal: Diisi dengan tanggal pemberkatan perkawinan tersebut dilaksanakan.
- Dokumen Surat Pemberkatan Perkawinan secara Agama/Penghayat
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut wajib
dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SPTJM.
D. Bagian Tanggal Penandatanganan dan Saksi-Saksi - Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan SPTJM.
- Pemohon menulis nama lengkap dan menandatangani SPTJM di atas meterai.
- Saksi I dan Saksi II masing-masing menulis nama lengkap berikut NIK dan menandatangani SPTJM pada kolom Saksi I dan Saksi II.
F-2.04B
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL
Saya bertanda tangan dibawah ini:
Nama
: .....................................................................................
NIK
: .....................................................................................
dengan ini mengajukan permohonan pembetulan akta pencatatan sipil sebagai
berikut:
- Nama
: .....................................................................................
2. Nama Orang Tua
: .....................................................................................
3. Pembetulan Lainnya : .....................................................................................
Pada Kutipan Akta Kelahiran / Perkawinan / Perceraian / Kematian /
Pengakuan Anak / Pengesahan Anak*) Nomor …………………………………………
atas nama ……………………………………………………….....……………………………
yang dikeluarkan oleh ………………………………………………………………………..
pada tanggal …………………………………………….....……… dengan membetulkan
yang semula ………………………………………………………………………………………
menjadi
………………………………………………………………………………………………………
sesuai / berdasarkan dokumen pendukung:
………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………….…………………………………………………
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia
diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi
tidak sah.
….…… , …………………… 20..…
Saksi I
Saya yang menyatakan,
Meterai
Cukup
………………………………………….
………………………………………….
NIK …………………………………….
NIK …………………………………….
Saksi II
………………………………………….
NIK …………………………………….
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL
A. Data Pemohon
- Nama : Diisi nama lengkap pemohon.
- NIK:
Diisi sesuai dengan NIK yang dimiliki oleh pemohon.
B. Bagian Akta Pencatatan Sipil yang Dibetulkan - Pilihlah elemen data yang akan dibetulkan dan dicantumkan identitasmya
- Jenis Akta: Diisi salah satu jenis akta pencatatan sipil yang dibetulkan yaitu: kelahiran/perkawinan/perceraian/kematian/pengakuan anak/ pengesahan anak.
- Nomor Akta & Staatblad: Diisi nomor akta pencatatan sipil yang dibetulkan dan untuk akta pencatatan sipil yang diterbitkan sebelum tanggal 29 Desember 2006, berikut nomor Staatblad-nya apabila ada (1849/1917/1920/1933).
- Nama pada Akta: Diisi dengan nama lengkap pada akta pencatatan sipil yang dibetulkan.
- NIK: Diisi sesuai dengan NIK yang dimiliki oleh subjek akta pencatatan sipil yang dibetulkan.
- Tanggal Penerbitan: Diisi tanggal penerbitan akta pencatatan sipil yang dibetulkan.
- Instansi Penerbit:
Diisi
instansi
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota atau Perwakiln Republik Indonesia yang menerbitkan
akta pencatatan sipil.
C. Bagian Dokumen Pendukung sebagai Dasar Pembetulan - Diisi dengan dokumen pendukung yang menjadi bukti/fakta terbaru yang menjadi dasar pembetulan akta pencatatan sipil.
- Dokumen pendukung tersebut wajib dilampirkan dan menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari SPTJM.
D. Bagian Tanggal Penandatanganan dan Saksi-Saksi - Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan SPTJM.
- Pemohon menulis nama lengkap berikut NIK dan menandatangani SPTJM di atas meterai.
- Saksi I dan Saksi II masing-masing menulis nama lengkap berikut NIK dan menandatangani SPTJM pada kolom Saksi I dan Saksi II.
F-2.04C
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN/CONTRARIUS ACTUS
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama
: ................................................................................. NIK
: .................................................................................
dengan ini mengajukan permohonan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa
melalui penetapan pengadilan/contrarius actus sebagai berikut:
Jenis Akta
: ..................................................................................
Nomor Akta & Staatblad : ..................................................................................
Nama pada Akta
: ..................................................................................
NIK
: ..................................................................................
Tanggal Penerbitan
: ..................................................................................
Instansi Penerbit
: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Perwakilan
Republik Indonesia ……………………………………….* )
Permohonan pembatalan akta pencatatan sipil ini disebabkan karena:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
dan dilampirkan dokumen pendukung sebagai dasar pembatalan akta
pencatatan sipil sebagai berikut:
- ......................................................................................................................
- ......................................................................................................................
- ......................................................................................................................
- ......................................................................................................................
- ......................................................................................................................
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia
diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi
tidak sah.
…………, ………….………… 20..… Saksi I
Saya yang menyatakan,
Meterai
Cukup
………………………………………….
………………………………………….
NIK …………………………………….
NIK …………………………………….
Saksi II
………………………………………….
NIK ……………………………………
*) coret pada informasi yang tidak diperlukan
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL TANPA MELALUI PENETAPAN
PENGADILAN/CONTRARIUS ACTUS
A. Data Pemohon
- Nama : Diisi nama lengkap pemohon.
- NIK:
Diisi sesuai dengan NIK yang dimiliki oleh pemohon.
B. Bagian Akta Pencatatan Sipil Yang Dibatalkan - Jenis Akta: Diisi salah satu jenis akta pencatatan sipil yang dibatalkan, yaitu: kelahiran/perkawinan/perceraian/kematian/pengakuan anak/pengesahan anak.
- Nomor Akta & Staatblad: Diisi nomor akta pencatatan sipil yang dibatalkan dan untuk akta pencatatan sipil yang diterbitkan sebelum tanggal 29 Desember 2006, berikut nomor Staatblad-nya apabila ada (1849/1917/1920/1933).
- Nama pada Akta: Diisi dengan nama lengkap pada akta pencatatan sipil yang dibatalkan.
- NIK: Diisi sesuai dengan NIK yang dimiliki oleh subjek akta pencatatan sipil yang dibatalkan.
- Tanggal Penerbitan: Diisi tanggal penerbitan akta pencatatan sipil yang dibatalkan.
- Instansi Penerbit:
Pilihlah salah satu instansi penerbit akta pencatatan sipil yang
dibatalkan dengan mencoret pada informasi yang tidak diperlukan.
C. Bagian Penyebab Permohonan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Diisi dengan keterangan singkat penyebab permohonan pembatalan akta pencatatan sipil. D. Bagian Dokumen Pendukung sebagai Dasar Pembatalan - Diisi dengan dokumen pendukung yang menjadi bukti/fakta terbaru yang menjadi dasar pembatalan akta pencatatan sipil.
- Dokumen pendukung tersebut wajib dilampirkan dan menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari SPTJM.
E. Bagian Tanggal Penandatanganan dan Saksi-Saksi - Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan SPTJM.
- Pemohon menulis nama lengkap berikut NIK dan menandatangani SPTJM di atas meterai.
- Saksi I dan Saksi II masing-masing menulis nama lengkap berikut NIK dan menandatangani SPTJM pada kolom Saksi I dan Saksi II.
F-2.04D
SURAT PERMOHONAN
PENERBITAN KEMBALI KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL ATAU
PELAPORAN PERISTIWA PENTING DARI LUAR NEGERI
Kepada
Hal : Permohonan Penerbitan Kembali
Kutipan Akta …..…………………/
Pelaporan Luar Negeri.
Yth.
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kab/Kota/UPT Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab/Kota/
Perwakilan RI …………………
di -
……………………
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: .................................................................................... NIK
: .................................................................................... Tempat/Tanggal Lahir : .................................................................................... Pekerjaan
: ....................................................................................
Kewarganegaraan
: ....................................................................................
Alamat
: ....................................................................................
.................................................................................... dengan ini memohon untuk dapat diterbitkan kembali Kutipan Akta / Pelaporan Luar Negeri): Kelahiran / Kematian /Perkawinan / Perceraian / Pengangkatan Anak / Pengakuan Anak / Pengesahan Anak / Pelepasan Kewarganegaraan) Nomor ………………………..............................…… atas nama ............................................................................................. yang dikeluarkan oleh …................................................... pada tanggal ...................................... Adapun alasan permohonan penerbitan kembali Kutipan Akta atau Pelaporan Luar Negeri ini dikarenakan: hilang / rusak / berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.*) Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data dan informasi tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
…………., ,................ 20.......
Pemohon
Meterai
Cukup
(……………………………)
*) Coret yang tidak perlu
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KEMBALI KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL ATAU PELAPORAN PERISTIWA PENTING DARI LUAR NEGERI
A. Ditujukan kepada Diisi Kepala Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomili B. Hal Surat Diisi sesuai dengan permohonan penerbitan kembali kutipan akta atau pelaporan peristiwa penting dari luar negeri. C. Bagian Pemohon
- Nama: Diisi nama lengkap pemohon yang mengajukan permohonan penerbitan kembali kutipan akta atau pelaporan peristiwa penting dari luar negeri.
- NIK: Diisi sesuai dengan NIK yang dimiliki oleh pemohon.
- Pekerjaan: Diisi sesuai dengan pekerjaan yang dimiliki oleh pemohon.
- Kewarganegaraan: Diisi sesuai dengan kewarganegaraan yang dimiliki oleh pemohon.
- Alamat: Diisi sesuai dengan alamat tempat domisli permohononan pemohon. D. Bagian Informasi Permohonan
- Pilihlah salah satu jenis akta pencatatan sipil / pelaporan luar negeri dengan mencoret pada informasi yang tidak diperlukan.
- Diisi nomor kutipan akta pencatatan sipil atau pelaporan luar negeri.
- Diisi dengan nama lengkap pada kutipan akta pencatatan sipil atau pelaporan luar negeri.
- Diisi tanggal penerbitan kutipan akta pencatatan sipil atau pelaporan luar negeri. E. Bagian Tanggal Penandatanganan
- Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.
- Pemohon menulis nama lengkap dan menandatangani surat permohonan di atas meterai
F-2.05 KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA ................
SURAT KETERANGAN LAHIR MATI Nomor:………….
Berdasarkan laporan dari:
Nama
:
NIK
:
Tanggal lahir/Umur :
Pekerjaan
:
Alamat
:
Bahwa pada
Hari
:
Tanggal
:
Tempat
:
telah lahir mati bayi laki/perempuan*) tunggal/kembar anak ke ......
setelah dalam kandung selama .............. bulan, dari seorang ibu:
Nama
:
NIK
:
Tanggal lahir/Umur :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan
:
Alamat
:
Istri dari
:
Nama
:
NIK
:
Tanggal lahir/Umur :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan
:
Alamat
:
……………………., ……………….20….
Pejabat Pencatatan Sipil.................
…………………………………..
F-2.06
KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA .................
SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERKAWINAN Nomor :………….
Pada hari ini …….tanggal………bulan………..tahun………….telah tercatat dalam register akta perkawinan Nomor……………………………………………
tentang pembatalan perkawinan antara:
Nama (Laki-laki)
:
NIK
:
Nomor Dokumen Perjalanan RI
:
Tempat tanggal lahir
:
Pekerjaan
:
Agama/Penghayat Kepercayaan
:
Alamat
:
Kewarganegaraan
:
Nama Ayah
:
Nama Ibu
:
dengan
Nama (Perempuan)
:
NIK
:
Nomor Dokumen Perjalanan RI
:
Tempat tanggal lahir
:
Pekerjaan
:
Agama/Penghayat Kepercayaan
:
Alamat
:
Kewarganegaraan
:
Nama Ayah
:
Nama Ibu
:
Pembatalan perkawinan ini berdasarkan penetapan putusan pengadilan (PN / PTN / MA) ……………………. Nomor …… tanggal ….. bulan …… tahun …….. yang menetapkan pembatalan perkawinan dari pasangan tersebut dan mengembalikan status dari masing-masing pasangan tersebut pada status semula.
Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ini bukan merupakan akta pembatalan perkawinan.
………………………………., ………… 20 ……
PEJABAT PENCATATAN SIPIL
…………………………………..
F-2.07 KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA .................
SURAT KETERANGAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN Nomor :………….
Pada hari ini ……..tanggal…….bulan……….tahun……Saya…………..Pejabat Pencatatan Sipil…………. telah menerima laporan perjanjian perkawinan untuk disertakan dalam akta perkawinan/nama lain yang diterbitkan oleh Negara…………. Nomor………..tanggal..........................,antara:
Nama (Laki-laki)
:
NIK
:
Nomor Dokumen Perjalanan RI
:
Tempat tanggal lahir
:
Pekerjaan
:
Agama/Penghayat Kepercayaan
:
Alamat
:
Kewarganegaraan
:
Nama Ayah
:
Nama Ibu
:
dengan
Nama (Perempuan)
:
NIK
:
Nomor Dokumen Perjalanan RI
:
Tempat tanggal lahir
:
Pekerjaan
:
Agama/Penghayat Kepercayaan
:
Alamat
:
Kewarganegaraan
:
Nama Ayah
:
Nama Ibu
:
Merujuk pada Akta Perjanjian Perkawinan Nomor……….. tanggal……….. yang dibuat dihadapan Notaris …………….. yang berkedudukan di …………… Pelaporan perjanjian perkawinan ini disertakan pula dengan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Perkawinan WNI diluar Wilayah NKRI nomor………….. tanggal………..
…..………, ............... 20.. Pejabat Pencatatan Sipil ………..………………
NIP……………………
F-2.08 KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA .................
SURAT KETERANGAN PERUBAHAN/PENCABUTAN PERJANJIAN PERKAWINAN Nomor:………..
Pada hari ini …….. tanggal……. bulan………. tahun…… Saya................. Pejabat Pencatatan Sipil…………. telah menerima laporan perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan untuk disertakan dalam akta perkawinan/nama lain yang diterbitkan oleh Negara…………. Nomor……….. tanggal...…,antara:
Nama (Laki-laki)
:
NIK
:
Nomor Dokumen Perjalanan RI
:
Tempat tanggal lahir
:
Pekerjaan
:
Agama/Penghayat Kepercayaan
:
Alamat
:
Kewarganegaraan
:
Nama Ayah
:
Nama Ibu
:
dengan
Nama (Perempuan)
:
NIK
:
Nomor Dokumen Perjalanan RI
:
Tempat tanggal lahir
:
Pekerjaan
:
Agama/Penghayat Kepercayaan
:
Alamat
:
Kewarganegaraan
:
Nama Ayah
:
Nama Ibu
:
Merujuk pada akta perjanjian perkawinan nomor ……….. tanggal ............... yang dibuat dihadapan Notaris …………….. yang berkedudukan di …………… Pelaporan perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan ini disertakan pula dengan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Perkawinan WNI diluar Wilayah NKRI nomor ………….. tanggal ………..
..........., ....................20... Pejabat Pencatatan Sipil ………..………………
NIP……………………
*) Pilihan
F-2.09 KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA.................
SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERCERAIAN Nomor :………….
Pada hari ini …….tanggal………bulan………..tahun………….telah tercatat dalam register perceraian nomor…………………………………………… tentang pembatalan perceraian antara :
Nama Suami
:
NIK
:
Nomor Dokumen Perjalanan RI :
Tempat tanggal lahir
:
Pekerjaan
:
Agama/penghayat kepercayaan :
Alamat
:
Kewarganegaraan
:
Nama Ayah
:
Nama Ibu
:
:
dengan
Nama Istri
:
NIK
:
Nomor Dokumen Perjalanan RI :
Tempat tanggal lahir
:
Pekerjaan
:
Agama
:
Kepercayaan Terhadap Tuhan
YME
:
Alamat
:
Kewarganegaraan
:
Nama Ayah
:
Nama Ibu
:
Pembatalan Perceraian ini berdasarkan penetapan putusan pengadilan
………. (PN / PTN / MA) Nomor …… tanggal ….. bulan …… tahun ……..
yang menetapkan
Pembatalan Perceraian pasangan tersebut
dan
menetapkan kembali status perkawinan pasangan tersebut sebagai suami
istri yang sah sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta perkawinan
Nomor …………………….. yang diterbitkan pada tanggal
………………..…………………….. oleh ……………………..…………………
Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ini digunakan sebagai dokumen sah.
……......……., ………… 20 ……
PEJABAT PENCATATAN SIPIL
…………………………………..
F-2.10 KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA.................
SURAT PERYATAAN PENGAKUAN ANAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
NIK
:
Tempat/tanggal lahir
:
Pekerjaan
:
Alamat
:
dengan ini menyatakan mengakui seorang anak biologis saya :
Nama
:
NIK
:
Jenis kelamin
:
Tempat/tanggal lahir
:
Nomor Akta Kelahiran
:
Tanggal/Bulan/Tahun
:
Akta Kelahiran
Dinas Kab./Kota yang Menerbitkan :
Akta Kelahiran
:
Alamat Dinas Dukcapil
:
yang merupakan anak kandung dari seorang ibu : Nama : NIK : Tempat/tanggal lahir : Pekerjaan : Alamat : Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, saya bersedia memenuhi kewajiban dan tanggung jawab atas pengakuan anak yang saya nyatakan ini.
……………….., ………………20...
Menyetujui
Yang Membuat Pernyataan Ibu Kandung Anak
………………………………..
……………………………….. Materai Rp. 6000,-
F-2.11 KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA .................
SURAT KETERANGAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN Nomor: ………….
Pada hari ini ……. tanggal ……… bulan ……….. tahun …………, Saya ............................ Pejabat Pencatatan Sipil .…...................…………….., telah menerima laporan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari ................................................. menjadi Warga Negara Indonesia:
Nama
: NIK/NIT
: Nomor Dokumen Perjalanan
: Tempat tanggal lahir
: Pekerjaan
: Agama
:
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
:
Alamat
: Kewarganegaraan
:
Berdasarkan Keputusan .................................... Nomor ....................... tanggal .......................................... dan Berita Acara Sumpah Pengadilan Negeri ........................... Nomor........................ tanggal ..............................
……………………………., ……………….20…. PEJABAT PENCATATAN SIPIL
…………………………………..
F-2.12
KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA .................
SURAT KETERANGAN PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DARI LUAR WILAYAH NKRI Nomor: ………….
Dengan
ini menerangkan
telah menerima pelaporan pencatatan
peristiwa ......................... di luar wilayah NKRI, atas nama:
Nama
:
NIK
: Alamat :
Pencatatan ........................... tersebut telah dilaksanakan pada tanggal ………………. Nomor …................................. yang diterbitkan oleh …………………………………………. dan telah dilaporkan ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia .......................………………… sebagaimana Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI Nomor ……………………….. tanggal …………………………
Surat Keterangan ini bukan merupakan akta pencatatan sipil.
……………………………., ……………….20…. PEJABAT PENCATATAN SIPIL
…………………………………..
F-2.13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA.................
SURAT KETERANGAN PENCATATAN SIPIL BAGI ORANG ASING YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEIMIGRASIAN Nomor: ………….
Berdasarkan laporan dari: Nama : Tanggal lahir/umur : Kewarganegaraan : Alamat di Indonesia : bahwa pada: Hari : Tanggal : Telah terjadi peristiwa .......................... atas: Nama : Tanggal lahir/umur : Kewarganegaraan : Alamat di Indonesia : dengan:*) Nama : Tanggal lahir/umur : Kewarganegaraan : Alamat di Indonesia :
……………………., ……………….20….
Pejabat Pencatatan Sipil
…………………………………..
*) untuk peristiwa perkawinan
F-2.14 REGISTER AKTA KELAHIRAN
AKTA KELAHIRAN Warga Negara ……
Nomor Akta
: ………………………. NIK
: ……………………….
AKTA KELAHIRAN Warga Negara ……
Nomor
:
NIK
:
Pada hari ini ……………… tanggal …………………… tahun …………………… hadir dihadapan saya ………………………………… Pejabat Pencatatan Sipil di …………… seorang pelapor bernama ………………………………………… NIK ……………………… umur ………… tahun, pekerjaan ……………………… alamat tempat tinggal ………………………………… RT ……… RW ……… Desa/Kelurahan ………………………………… Kecamatan ……………………… Kabupaten/Kota ………………………………… Provinsi ……………….………… dengan membawa persyaratan:
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… melaporkan bahwa di ………………… pada hari …………………………. tanggal …………… tahun ………………… pukul ………………………………… telah lahir seorang anak bernama ………………………………………… anak ke ……………… laki-laki / perempuan dari ……………………………… NIK ……………………… umur ………… tahun, pekerjaan …………………… alamat tempat tinggal ……….……………………………… RT ……… RW ……… Desa/Kelurahan ………………………………… Kecamatan ……………………… Kabupaten/Kota ……………………………… Provinsi …………………………….. dan ……………………………………… NIK ……………………… umur ………… tahun, pekerjaan ……………………… alamat tempat tinggal ………………… RT ……… RW ……… Desa/Kelurahan ………………………………… Kabupaten/Kota …………………………… Provinsi …………………………… kelahiran ini disaksikan oleh: ……………………........................... NIK ………....................………….…………
Setelah akta kelahiran ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh pelapor dan saya.
Tanda tangan
Pejabat Pencatatan Sipil ............ Pelapor,
…………………………
……….………………………….
Keterangan: A. Formulasi kalimat dalam Register Akta Kelahiran memuat elemen data: 1. Nomor kendali/pengaman; 2. Kewarganegaraan; 3. Nomor akta; 4. Nomor induk kependudukan (NIK) bayi/anak; 5. Hari, tanggal, bulan dan tahun pencatatan; 6. Nama pejabat pencatatan sipil; 7. Nomenklatur instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran; 8. Nama kabupaten/kota; 9. Nama, NIK, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal pelapor; 10. Data persyaratan yang dilampirkan; 11. Nama kabupaten/kota tempat kelahiran; 12. Data kelahiran bayi/anak (hari, tanggal, tahun, jam, nama, urutan kelahiran, jenis kelamin bayi/anak); 13. Data ibu kandung (nama, nik, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal); 14. Data ayah kandung (nama, nik, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal); 15. Frasa "yang mana perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan" apabila ibu dan ayah kandung tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri; 16. Data saksi (nama dan NIK), tanpa membubuhkan tandatangan; 17. Nama dan tanda tangan pelapor, dikecualikan bagi pencatatan kelahiran secara online tidak diperlukan tandatangan pelapor; 18. Tempat pencatatan/penerbitan akta kelahiran; 19. Nomenklatur instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran; 20. Nama dan tanda tangan Pejabat yang menerbitkan akta kelahiran.
Keterangan: *) Nama ibu kandung dan ayah kandung, dengan menambahkan frasa "yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan” apabila tidak memiliki akta perkawinan/ akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri. *) Nama ibu kandung, apabila tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri.
F-2.15 REGISTER AKTA PERKAWINAN
AKTA PERKAWINAN Warga Negara ……… dan Warga Negara ……..
Nomor Akta
: ……………………….
NIK Suami
: ……………………….
NIK Istri
: ……………………….
AKTA PERKAWINAN
WARGA NEGARA (1) ………...…… DAN WARGA NEGARA (2) ………………
Nomor
: (3) ………………………………..
NIK Suami
: (4) ……………………….……….
NIK Istri
: (5) ……………………….………. Pada hari ini (6) …………………. tanggal (7) …………………… tahun (8) ……… pukul (9) …………………. hadir dihadapan saya (10) ……………..…………… Pejabat Pencatatan Sipil (11) …………….....…… di (12) ……………….............. (13) ………………………………………….……………………….. tempat tanggal lahir (14 )………… umur (15) ………..…….... tahun, agama/ kepercayaan (16) ……………….... pekerjaan (17) ……………. alamat tempat tinggal (18) ................ anak ke (20) ……………….... laki-laki (21) …………………………. umur (22) ………. tahun, agama/ kepercayaan (23)……..….. pekerjaan (24) ..…….. alamat tempat tinggal (25) …………................................................. .................................................................................................................. dan (26) …………… umur (27) ..………. tahun, agama/kepercayaan (28) …………………………………….. pekerjaan (29) ……….......... alamat tempat tinggal (30) …….......................................................................................... .................................................................................................................. dan (31) …………………………………………………………………..........................… tempat tanggal lahir (32) …….……………………………………. umur (33) ……….….............. tahun, agama/kepercayaan (34) ………....................…… pekerjaan (35) ………......... alamat tempat tinggal (36) ............................. .................................................................................................................. sebelumnya pernah/belum pernah kawin dengan (37) …………….. anak ke (38) ……………………… perempuan (39) ……….…………… umur (40) ……… tahun, agama/kepercayaan (41) ……… pekerjaan (42) …………… alamat tempat tinggal (43) ..................................................................................... .................................................................................................................. dan (44) …........................… umur (45) ………. tahun, agama/kepercayaan (46) ……………......... pekerjaan (47) ………… alamat tempat tinggal (48) ……............................................................................................................ .................................................................................................................. Perkawinan mereka telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama/ Pemuka Penghayat Kepercayaan ………………….. (49) ..................... yang bernama (50) .....................… pada tanggal (51) ………………..… tahun (52) …………………… di (53) ............................................................................. atau Perkawinan telah ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan (54) ….......................... Nomor Penetapan, ..................... tanggal .............................. bulan .................................... tahun .......................... Perkawinan ini disaksikan oleh:
- (55) …………………………….…… umur (56) .......... tahun, agama/ kepercayaan (57) …………................. pekerjaan (58) ……………alamat tempat tinggal (59) ............................................................................... ............................................................................................................
- .…………………………… umur …..…………. tahun, agama/kepercayaan ………............................. pekerjaan …….………… alamat tempat tinggal
............................................................................................................ ............................................................................................................ Dalam pencatatan perkawinan ini telah diakui dan disahkan (60) …………………………………………………… anak, yaitu :
- (61) ………...........................……………………………………………………… …………………………………………………………….....………………………… Akta Kelahiran nomor (62) …......................…………………………….
- ………...........................………………………………......……………………… …………………………………………………………….....………………………… Akta Kelahiran nomor .........…......................…………………………….
- ......………...........................……………………………………………………… …………………………………………………………….....………………………… Akta Kelahiran nomor …...............................……………………………. Mereka meminta kepada saya supaya mencatatkan perkawinannya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: (58) 1.................... 6...................... 2.................... 7..................... 3.................... 8..................... 4.................... 9..................... 5.................... 10.....................
Setelah Akta Perkawinan ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangai oleh para penghadap dan saya.
Tanda Tangan, Suami
(63) …………………………………. Tanda Tangan, Istri
(64) ………………………………….
Keterangan: A. Formulasi Kalimat dalam Register Akta Perkawinan memuat elemen data: 1. Kewarganegaraan suami; 2. Kewarganegaraan istri; 3. Nomor akta; 4. NIK suami; 5. NIK istri; 6. Hari, tanggal, bulan, tahun pelaporan; 7. Nama dan tempat kedudukan PPS; 8. Data pasangan suami dan istri: a. Nama; b. Jenis kelamin; c. Tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran; d. Umur; e. Agama/kepercayaan; f. Pekerjaan; dan g. Alamat tempat tinggal; 9. Keterangan mengenai pernah/belum pernah kawin dengan siapa dari suami dan istri; 10. Nama dan NIK bekas suami/istri bila sebelumnya pernah kawin (NIK bukan data mandatori); 11. Nama dan NIK kedua orang tua pasangan suami dan istri (NIK bukan data mandatori); 12. Keterangan mengenai perkawinan telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama/pemuka penghayat kepercayaan atau penetapan pengadilan bagi perkawinan yang membutuhkan penetapan: a. Nama pengadilan; b. Nomor penetapan; dan c. Tanggal/bulan/tahun penetapan. 13. Nama pemuka agama/pemuka penghayat kepercayaan 14. Tanggal, bulan, tahun dilaksanakan perkawinan; 15. Nama dan nomor akta kelahiran anak yang disahkan dalam pencatatan perkawinan bila ada; 16. Pernyataan mengenai pencatatan perkawinan; 17. Data persyaratan yang dilampirkan; 18. Identitas 2 (dua) orang saksi; 19. Nama dan tanda tangan pasangan suami dan istri; 20. Tempat, tanggal, bulan, tahun penerbitan akta perkawinan; dan 21. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS yaitu: a. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; b. Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau c. Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.
F-2.16 REGISTER AKTA PERCERAIAN
AKTA PERCERAIAN Warga Negara ….…
Nomor : …………………….. NIK : …………………….. NIK : ……………………..
AKTA PERCERAIAN
WARGA NEGARA (1) ……………… DAN WARGA NEGARA (2) ………….…. Nomor
: (3)………………………………..
NIK Suami
: (4)……………………………….. NIK Istri
: (5)………………………………..
Pada hari ini (6) ................ tanggal (7)……….......………… tahun (8)
……………… hadir dihadapan saya (9) ……………… Pejabat Pencatatan
Sipil (10) ……………....…… seorang pelapor bernama (11) …………………
umur ..… tahun, pekerjaan (13) …………...…… alamat tempat tinggal (14)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
melaporkan dengan membawa putusan pengadilan (16) ….................
nomor (16) …..............…… tanggal (17) ……… tahun (18) ………………………
yang menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian antara
(19) ……….....……………………………...........................................................
dengan
(20)…................……......………………………………….....………………….........
yang perkawinannya dicatatkan di (21) …………..………… Akta Perkawinan
Nomor (22) ……...........................…… tanggal (23) ……………………… tahun
(24)…………………….. dan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri.
(25) ……………………. Nomor (26) …………………………………….… tanggal
(27) …………………… tahun (28) …………………... yang menyatakan bahwa
putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Tanda tangan
Pejabat Pencatatan Sipil
Pelapor,
(30)…………………….. ………….………………………….
(29) …………………………
(31) ……….………………………….
Keterangan: A. Formulasi kalimat dalam Register Akta Perceraian memuat elemen data: 1. Kewarganegaraan bekas suami; 2. Kewarganegaraan bekas istri; 3. Nomor akta; 4. NIK bekas suami; 5. NIK bekas istri; 6. Hari, tanggal, bulan, tahun pencatatan; 7. Nama dan tempat kedudukan PPS; 8. Nama dan NIK Pelapor; 9. Nama Pengadilan Negeri yang menerbitkan putusan perceraian; 10. Nomor serta tanggal, bulan, tahun putusan pengadilan negeri; 11. Pernyataan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian; 12. Nama dan kewarganegaraan bekas suami; 13. Nama dan kewarganegaraan bekas istri; 14. Tempat pencatatan perkawinan; 15. Nomor serta tanggal, bulan, tahun akta perkawinan; 16. Kedudukan panitera pengadilan negeri; 17. Nomor serta tanggal, bulan, tahun surat keterangan panitera pengadilan negeri; 18. Tanda tangan pelapor; 19. Tempat, tanggal, bulan, tahun penerbitan akta perceraian; dan 20. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS yaitu: a. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; b. Kepala UPT DIsdukcapil Kabupaten/Kota; atau c. Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.
F-2.17 REGISTER AKTA KEMATIAN
AKTA KEMATIAN Warga Negara .…
Nomor Akta
: ……………………..
NIK
: ……………………..
AKTA KEMATIAN Warga Negara ....
Nomor
: ................................
NIK
: ................................
Pada hari ini ................ tanggal ………. tahun …………… hadir dihadapan saya ................... Kepala ............................ di …........…… seorang pelapor bernama .............. umur…… tahun, pekerjaan …..........…….. alamat tempat tinggal .................................... RT ........ RW ......... Kelurahan/Desa .......................... Kecamatan ……….....….. dengan membawa persyaratan: 1................................................................................................................ 2................................................................................................................ 3................................................................................................................ 4................................................................................................................ melaporkan bahwa di ....................... pada hari .............. tanggal ............................. tahun ............................ pukul ............................... telah meninggal dunia …...........….. seorang bernama ........................... NIK .......................................... lahir di ................................ pada tanggal ......................................... tahun .................. pekerjaan ...................... alamat tempat tinggal terakhir .............................. laki-laki/perempuan. Ibu kandung bernama .......................... NIK .................................. lahir di ……….............. pada tanggal ................... tahun ................................. pekerjaan .......................... alamat tempat tinggal terakhir .................................................................................................................. Ayah kandung bernama ................... ................ NIK ........................... lahir di .......................... pada tanggal .............................. tahun................ pekerjaan .............................................. alamat tempat tinggal terakhir .................................................................................................................. Pencatatan kematian ini disaksikan oleh : 1................................ umur ......... tahun, pekerjaan ........................... alamat tempat tinggal ................................................................................ 2...............................................................…..……...................................... ............................... umur ......... tahun, pekerjaan ........................... alamat tempat tinggal ................................................................................ ..............................................................…..…….........................................
Setelah Akta Kematian ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh pelapor, saksi, dan saya.
Tanda Tangan
Pelapor
Pejabat Pencatatan sipil
…………………..
…………………….
Keterangan: A. Formulasi kalimat dalam Register Akta Kematian memuat elemen data: 1. Kewarganegaraan ayah biologis; 2. Kewarganegaraan ibu kandung; 3. Nomor akta; 4. Data ayah biologis: a. Nama; b. Kewarganegaraan; c. Tanggal, bulan, tahun kelahiran; d. Agama/kepercayaan; e. Pekerjaan; f. Alamat tempat tinggal; dan g. NIK. 5. Data ibu kandung: a. Nama; b. Kewarganegaraan; c. Tanggal, bulan, tahun kelahiran; d. Agama/kepercayaan; e. Pekerjaan; f. Alamat tempat tinggal; dan g. NIK. 6. Hari, tanggal, bulan, tahun pencatatan; 7. Nama dan tempat kedudukan PPS; 8. Pernyataan mengenai peristiwa pengakuan anak; 9. Nama dan NIK anak yang diakui; 10. Nomor serta tanggal, bulan, tahun akta kelahiran anak yang diakui; 11. Nama pengadilan serta nomor, tanggal, bulan, serta tahun penetapan pengadilan (bukan mandatori); 12. Nama dan tanda tangan ayah biologis dan ibu kandung; 13. Tempat, tanggal, bulan, tahun pencatatan; dan 14. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS yaitu: a. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; b. Kepala UPT DIsdukcapil Kabupaten/Kota; atau c. Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.
F-2.18 REGISTER AKTA PENGAKUAN ANAK
AKTA PENGAKUAN ANAK Warga Negara ............…
Nomor Akta
: ……………………..
NIK
: ……………………..
NIK
: ……………………..
AKTA PENGAKUAN ANAK WARGA NEGARA …………
Nomor Akta
: ……………………………….
NIK Penghadap Pertama
: ……………………………….
NIK Penghadap Kedua
: ……………………………….
Pada hari ini ……..….. tanggal ………bulan ………………… tahun …….. pukul ………….. hadir dihadapan Saya …............……. Kepala ……….………...................…………… di ……………..............……….....
- ……………………… umur ……… tahun……… pekerjaan …………. alamat tempat tinggal …………………………………….....…………………...………… ............................................................................................................
- ………………….… umur ……… tahun……… pekerjaan …………. alamat tempat tinggal …………………............................................................... ............................................................................................................
Menerangkan kepada saya bahwa mereka mengakui seorang anak laki- laki/perempuan bernama ……………………………… lahir di ……….........…… pada tanggal .…………..……… tahun …………… pukul …… dari ibunya bernama ................... Kelahiran anak tersebut telah dicatatkan dengan Akta Kelahiran nomor .....................… tanggal …………… tahun …………… Pencatatan Pengakuan Anak disaksikan oleh :
- ………………...… umur ..……… tahun, pekerjaan .……… alamat tempat tinggal …...............……...................……………………..……………….….... ………………………………………………………………………………...............
- …………………… umur ..……… tahun, pekerjaan .……… alamat tempat tinggalm ..............................……………………………..……………….….... ………………………………………………………………………………...............
Setelah Akta Pengakuan Anak ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh para penghadap, saksi dan saya.
Tanda tangan Penghadap Pertama,
(..............................) Tanda tangan Penghadap kedua,
(............................) Pejabat Pencatatan Sipil .....................................
(..................................)
Keterangan: A. Formulasi kalimat dalam Register Akta Pengakuan Anak memuat elemen data: 1. Kewarganegaraan ayah biologis; 2. Kewarganegaraan ibu kandung; 3. Nomor akta; 4. Data ayah biologis: a. Nama; b. Kewarganegaraan; c. Tanggal, bulan, tahun kelahiran; d. Agama/kepercayaan; e. Pekerjaan; f. Alamat tempat tinggal; dan g. NIK. 5. Data ibu kandung: a. Nama; b. Kewarganegaraan; c. Tanggal, bulan, tahun kelahiran; d. Agama/kepercayaan; e. Pekerjaan; f. Alamat tempat tinggal; dan g. NIK. 6. Hari, tanggal, bulan, tahun pencatatan; 7. Nama dan tempat kedudukan PPS; 8. Pernyataan mengenai peristiwa pengakuan anak; 9. Nama dan NIK anak yang diakui; 10. Nomor serta tanggal, bulan, tahun akta kelahiran anak yang diakui; 11. Nama pengadilan serta nomor, tanggal, bulan, serta tahun penetapan pengadilan (bukan mandatori); 12. Nama dan tanda tangan ayah biologis dan ibu kandung; 13. Tempat, tanggal, bulan, tahun pencatatan; dan 14. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS yaitu: a. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; b. Kepala UPT DIsdukcapil Kabupaten/Kota; atau c. Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.
F-2.19 REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK
AKTA PENGESAHAN ANAK Warga Negara ……………….
Nomor Akta
: ……………………
NIK
: ……………………
NIK
: ……………………
NIK
: ……………………
AKTA PENGESAHAN ANAK Warga Negara ………………
Nomor Akta
NIK Ayah Kandung
NIK Ibu Kandung
NIK Anak
Pada hari ini ……………... tanggal …………. bulan .............……….. tahun …………….... Hadir dihadapan saya ...................................... ......... Pejabat Pencatatan Sipil di ………………………………………………………………........ 1. Nama …………………. umur ………… tahun pekerjaan alamat Tempat tinggal …………………………………………………….… RT….. RW Desa/Kelurahan ……………………………… Kecamatan …………......... Kabupaten/Kota ……………………………………………………….....……. Provinsi ……………………………………………………………………….........
Akta Nikah/ Akta Perkawinan nomor ………………….. tanggal …..........……. bulan ………… tahun ………………… dan/atau penetapan pengadilan ………………………………...... Nomor ………………. tanggal ……………… bulan ………….. tahun………..……… menerangkan kepada saya bahwa mereka mengesahkan seorang anak laki-laki / perempuan bernama ……………………….……. tempat lahir di ………………...…….. pada tanggal …….……........... bulan ……….............… tahun …………….... NIK ……………………………….. dari seorang ibu bernama ……………...………….. Kelahiran anak tersebut telah dicatatkan dengan Akta Kelahiran nomor ……………….... tanggal ………………… bulan ……………. tahun …………. Pencatatan Anak disaksikan oleh :
- Nama ……………………………… umur …….. tahun, NIK …………….… pekerjaan ………..……… alamat tempat tinggal ……………...……………. RT .....….. RW .......….. Desa/Kelurahan ………………............................ Kecamatan …………………………… Kabupaten/Kota ……………………… Provinsi ……………………………………………………………………………....
- Nama ……………………………… umur …….. tahun NIK …………….…… pekerjaan ………..……… alamat tempat tinggal ……………...………..…. RT .....….. RW .......….. Desa/Kelurahan ………………............................ Kecamatan …………………………… Kabupaten/Kota ……………………… Provinsi ……………………………………………………………………………....
Setelah Akta Pengesahan Anak ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh ayah kandung, ibu kandung, dan saya.
Tanda Tangan Ayah Kandung,
(..................................) Tanda Tangan Ibu Kandung,
(..................................) Pejabat Pencatatan Sipil
(..................................)
Keterangan: A. Formulasi kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak memuat elemen data: 1. Kewarganegaraan; 2. Nomor akta; 3. NIK ayah kandung; 4. NIK ibu kandung; 5. NIK anak; 6. Hari, tanggal, bulan, tahun pencatatan; 7. Nama PPS 8. Nama, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal ayah kandung dan ibu kandung; 9. Nomor dan tanggal akta nikah/akta perkawinan dan/atau nama pengadilan serta nomor, tanggal, bulan dan tahun penetapan pengadilan; 10. Pernyataan mengenai peristiwa pengesahan anak; 11. Nama serta tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran, dan NIK anak yang disahkan; 12. Nomor serta tanggal, bulan, tahun akta kelahiran anak yang disahkan; 13. Nama, umur, NIK, pekerjaan, alamat tempat tinggal saksi 1; 14. Nama, umur, NIK, pekerjaan, alamat tempat tinggal saksi 2; 15. Nama dan tanda tangan ayah kandung; 16. Nama dan tanda tangan ibu kandung; 17. Tempat pencatatan; dan 18. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS yaitu: a. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; b. Kepala UPT DIsdukcapil Kabupaten/Kota; atau c. Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.
F-2.20 KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
Nomor Induk Kependudukan Personal Registration Number
REPUBLIK INDONESIA PENCATATAN SIPIL R E G I S T R Y O F F I C E
WARGA NEGARA ……………………. N A T I O N A L I T Y
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN E X C E R P T OF B I R T H C E R T I F I C A T E
Keterangan A. Desain, meliputi:
- Di bagian tengah Kutipan Akta Kelahiran terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila.
- Di bagian tengah Kutipan Akta Kelahiran di bawah lambang Garuda Pancasila tertulis “Republik Indonesia”. B. Tanda Pengaman, meliputi:
- Tanda pengaman Kutipan Akta Kelahiran berupa QR Code sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas kebenaran data yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran.
- Verifikasi dan autentifikasi berupa data NIK, pemilik akta, nomor akta, NIK Pemohon, nama petugas yang memproses dan Instansi Pelaksaa atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran. C. Formulasi Kalimat:
- Formulasi Kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran memuat Elemen
Data:
a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi/anak;
b. Status kewarganegaraan;
c. Nomor Akta Kelahiran;
d. Tempat kelahiran;
e. Tanggal dan bulan kelahiran;
f. Tahun kelahiran;
g. Nama anak;
h. Urutan kelahiran;
i. Nama ibu kandung dan ayah kandung;*)
j.
Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan Kutipan Akta
Kelahiran;
k. Nomenklatur
Instansi
Pelaksana atau
UPT Instansi
Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran; dan
l. Nama dan tanda tangan Pejabat yang menerbitkan Kutipan
Akta Kelahiran.
Keterangan: *)
Nama ibu kandung dan ayah kandung, dengan menambahkan frasa "yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang undangan” apabila tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri. *) Nama ibu kandung, apabila tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri. *) Formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan
Formulasi kalimat Kutipan Akta Kelahiran Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai Akibat Perkawinan yang sah.
NO. ................................... NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:
PENCATATAN SIPIL WARGA NEGARA ........................
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor .........................................................
bahwa di .................................... pada tanggal ........................................
............................................ tahun ..........................................................
.................................................................................................. telah lahir
..................................................................................................................
anak ke .....................................................................................................
dari .........................................................................................................
dan ..................................................................................................................
Kutipan ini dikeluarkan........................
Pada tanggal ........................................
Penjabat Pencatatan Sipil .....................
.....................................
Formulasi Kalimat Kutipan Akta Kelahiran Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah yang belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan hubungan perkawinan sebagai suami istri.
NO. ................................... NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:
PENCATATAN SIPIL WARGA NEGARA ........................
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor .........................................................
bahwa di .................................... pada tanggal ........................................
............................................ tahun ..........................................................
................................................................................................. telah lahir
..................................................................................................................
anak ke .....................................................................................................
dari ........................................................................................................
dan .................................................................................................................. yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang- undangan
Kutipan ini dikeluarkan........................
Pada tanggal ........................................
Penjabat Pencatatan Sipil .....................
.....................................
Formulasi Kalimat Kutipan Akta Kelahiran Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan hubungan perkawinan sebagai suami istri.
NO. ................................... NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:
PENCATATAN SIPIL WARGA NEGARA ........................
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor .........................................................
bahwa di .................................... pada tanggal ........................................
............................................ tahun .........................................................
.................................................................................................. telah lahir
..................................................................................................................
anak ke .....................................................................................................
dari .........................................................................................................
Kutipan ini dikeluarkan........................
Pada tanggal ........................................
Penjabat Pencatatan Sipil .....................
.....................................
Formulasi Kalimat Kutipan Akta Kelahiran Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
NO. ................................... NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:
PENCATATAN SIPIL WARGA NEGARA ........................
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor .........................................................
bahwa di .................................... pada tanggal ........................................
............................................ tahun ..........................................................
.................................................................................................. telah lahir
..................................................................................................................
Kutipan ini dikeluarkan........................
Pada tanggal ........................................
Penjabat Pencatatan Sipil .....................
.....................................
F-2.21 KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
Nomor Induk Kependudukan Personal Registration Number
REPUBLIK INDONESIA
PENCATATAN SIPIL R E G I S T R Y O F F I C E
WARGA NEGARA .......................... N A T I O N A L I T Y
KUTIPAN AKTA PERKAWINAN E X C E R P T O F M A R R I A G E C E R T I F I C A T E
Keterangan A. Desain, meliputi:
- Di bagian tengah Kutipan Akta Perkawinan terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila.
- Di bagian tengah Kutipan Akta Perkawinan di bawah lambang Garuda Pancasila tertulis “Republik Indonesia”. B. Tanda Pengaman, meliputi:
- Tanda pengaman Kutipan Akta Perkawinan berupa QR Code sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas kebenaran data yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan.
- Verifikasi dan autentifikasi berupa data NIK, pemilik akta, nomor akta, NIK Pemohon, nama petugas yang memproses dan Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran. C. Formulasi Kalimat:
- Formulasi kalimat dalam Kutipan Akta Perkawinan memuat elemen data: a. Nomor Induk Kependudukan; b. Kewarganegaraan suami; c. Kewarganegaraan istri; d. Nomor Akta Perkawinan; e. Tempat, tanggal, bulan, tahun pencatatan perkawinan; f. Pernyataan mengenai pencatatan perkawinan; g. Nama pasangan suami dan istri; h. Keterangan mengenai perkawinan telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama/pemuka penghayat kepercayaan atau penetapan pengadilan bagi perkawinan yang membutuhkan penetapan:
- Nama pengadilan;
- Nomor penetapan: dan
- Tanggal/bulan/tahun penetapan. i. Nama pemuka agama/penghayat kepercayaan; j. Tanggal, bulan, tahun dilangsungkannya perkawinan; k. Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan Kutipan Akta Perkawinan; dan l. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai dan tanda tangan PPS, yaitu:
- Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau
- Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.
Formulasi Kalimat Kutipan Akta Perkawinan Nomor Induk Kependudukan: ………………………………. Personnel Registration Number
PENCATATAN SIPIL REGISTRY OFFICE
WARGA NEGARA SUAMI …………………….…
HUSBAND NATIONALITY
WARGA NEGARA ISTRI ……………...……….
WIFE NATIONALITY
KUTIPAN AKTA PERKAWINAN EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE
Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : ……………….............…..…………… By Virtue of Marriage Certificate Number bahwa di ………..…....…… pada tanggal ………….…….…………...........….. that in
on date
tahun………………………………...........……. telah tercatat perkawinan antara
on year
on marriage was recorded between
……………………………………….........………………………………………
dengan
with
…………………………...........…………………………………………….…...
yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama/Pemuka Penghayat
Kepercayaan yang bernama
which is conducted before a clergyman by name
……………………….……………..........……………….....................................
pada tanggal ………….......................................................................
on date
tahun……………....………….........………..……….………………………….
on year
atau
or
berdasarkan penetapan pengadilan ……...........………….……………………..
by the court of
Nomor……………………………………………………............…………………………
Number
Tanggal. . . . …………………………………………...........…………………….……
Date
Kutipan ini dikeluarkan
The excerpt is issued
Pada tanggal……………………………….
On date
Pejabat Pencatatan Sipil ……….……… Officer of Civil Registration
……………………………
NIP. ………………….
Lampiran Perjanjian Perkawinan
Mariage Agreement Attachment
Notaris …………………………………………………
Notary
Nomor …………………………………………………
Number
Tanggal ……………………………………………….
Date
F-2.22 KUTIPAN AKTA PERCERAIAN
Nomor Induk Kependudukan Personal Registration Number
REPUBLIK INDONESIA
PENCATATAN SIPIL R E G I S T R Y O F F I C E
WARGA NEGARA .......................... N A T I O N A L I T Y
KUTIPAN AKTA PERCERAIAN E X C E R P T O F D I V O R C E C E R T I F I C A T E
Keterangan A. Desain, meliputi:
- Di bagian tengah Kutipan Akta Perceraian terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila.
- Di bagian tengah Kutipan Akta Perceraian di bawah lambang Garuda Pancasila tertulis “Republik Indonesia”. B. Tanda Pengaman, meliputi:
- Tanda pengaman Kutipan Akta Perceraian berupa QR Code sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas kebenaran data yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran.
- Verifikasi dan autentifikasi berupa data NIK, pemilik akta, nomor akta, NIK Pemohon, nama petugas yang memproses dan Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran. C. Formulasi Kalimat:
- Formulasi kalimat dalam Kutipan Akta Perceraian memuat elemen data: a. Nomor Induk Kependudukan; b. Kewarganegaraan; c. Nomor Akta Perceraian; d. Tempat, tanggal, bulan dan tahun pencatatan perceraian; e. Pengadilan negeri yang menerbitkan putusan perceraian; f. Nomor serta tanggal, bulan, tahun putus pengadilan negeri; g. Pernyataan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian; h. Nama dan kewarganegaraan pasangan yang bercerai; i. Nomenklatur Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indobesia atau nama, tempat dan negara di luar negara kesatuan republik Indonesia yang mencatatkan perkawinan; j. Nomor serta tanggal, bulan, tahun akta perkawinan; k. Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan Kutipan Akta Perceraian; dan l. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai dan tanda tangan PPS, yaitu:
- Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau
- Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.
Formulasi Kalimat Kutipan Akta Perceraian NIK : ………….………………………………… Number of Population Identity
PENCATATAN SIPIL CIVIL REGISTRATION
WARGA NEGARA …………………………. NATIONALITY
KUTIPAN AKTA PERCERAIAN EXCERPT OF DIVORCE CERTIFICATE
Berdasarkan Akta Perceraian Nomor ………………………… bahwa di By Virtue of Divorce Certificate Number
that in ……………………...…… pada tanggal ……..…………..…….…...... on date tahun …………………. telah tercatat putusan ……......................… on year recorded the judgment of ………………..................… Nomor ………………….……..……. Number pada tanggal ……………………… tahun ………………………. On date year
yang menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian antara : there is a termination of marriage owing to divorce between ….……………………………………………………………………… dengan with ……………………………………………………………………………….. yang perkawinannya dicatatkan di ……….......................………………......... whose marriage was registered at akta perkawinan nomor …..……………………………………………................. marriage certificate number pada tanggal ………………………..................… tahun .……....……….......... On date on year
Kutipan ini dikeluarkan ..................... The excerpt is issued Pada tanggal …...……………...……. On date Pejabat Pencatatan Sipil .….…….....… Officer of Civil Registration
……………………………
NIP. …………………
F-2.23 KUTIPAN AKTA KEMATIAN
Nomor Induk Kependudukan Personal Registration Number
REPUBLIK INDONESIA
PENCATATAN SIPIL R E G I S T R Y O F F I C E
WARGA NEGARA .......................... N A T I O N A L I T Y
KUTIPAN AKTA KEMATIAN E X C E R P T O F D E A T H C E R T I F I C A T E
Keterangan A. Desain, meliputi:
- Di bagian tengah Kutipan Akta Kematian terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila.
- Di bagian tengah Kutipan Akta Kematian di bawah lambang Garuda Pancasila tertulis “Republik Indonesia”. B. Tanda Pengaman, meliputi:
- Tanda pengaman Kutipan Akta Kematian berupa QR Code sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas kebenaran data yang tertuang dalam Kutipan Akta Kematian.
- Verifikasi dan autentifikasi berupa data NIK, pemilik akta, nomor akta, NIK Pemohon, nama petugas yang memproses dan Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kematian. C. Formulasi Kalimat:
- Formulasi kalimat dalam Kutipan Akta Kematian memuat elemen data: a. Nomor Induk Kependudukan; b. Kewarganegaraan; c. Nomor Akta Kematian; d. Tempat, tanggal, bulan, tahun kematian; e. Pernyataan mengenai peristiwa kematian/meninggal dunia; f. Nama, tempat dan tanggal lahir yang meninggal dunia; g. Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan kutipan akta kematian; dan h. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai dan tanda tangan PPS, yaitu:
- Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau
- Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.
Formulasi Kalimat Kutipan Akta Kematian
Nomor Induk Kependudukan : ................................................... Personnel Registration Number
PENCATATAN SIPIL REGISTRY OFFICE
WARGA NEGARA ….................. NATIONALITY
KUTIPAN AKTA KEMATIAN EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE
Berdasarkan Akta Kematian Nomor ..........................................
By Virtue of Death Certificate Number
menurut stbld bahwa di ........................................................
in accordance with state gaezette that in
pada tanggal .................................................................
on date
tahun ..........................................................................
on year
telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn .................
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss
lahir di ................................................................... .
born in
pada tanggal ..................................................................................
on date
tahun...........................................................................
on year
Kutipan ini dikeluarkan .............. The excerpt is issued
pada tanggal ........................... on date
Kepala………………………………....
Head of
F-2.24 KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK
Nomor Induk Kependudukan Personal Registration Number
REPUBLIK INDONESIA
PENCATATAN SIPIL REGISTRY OFFICE WARGA NEGARA .......................... N A T I O N A L I T Y
KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK E X C E R P T O F C H I L D A C K N O W L E D G E M E N T C E R T I F I C A T E
Keterangan A. Desain, meliputi:
- Di bagian tengah Kutipan Akta Pengakuan Anak terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila.
- Di bagian tengah Kutipan Akta Pengakuan Anak di bawah lambang Garuda Pancasila tertulis “Republik Indonesia”. B. Tanda Pengaman, meliputi:
- Tanda pengaman Kutipan Akta Pengakuan Anak berupa QR Code sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas kebenaran data yang tertuang dalam Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- Verifikasi dan autentifikasi berupa data NIK, pemilik akta, nomor akta, NIK Pemohon, nama petugas yang memproses dan Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pengakuan Anak. D. Formulasi Kalimat:
- Formulasi kalimat dalam Kutipan Akta Pengakuan Anak memuat elemen data: a. Nomor Induk Kependudukan; b. Kewarganegaraan; c. Nomor Akta Pengakuan Anak; d. Tempat pencatatan pengakuan anak; e. Nama anak yang diakui; f. Tanggal, bulan, tahun pencatatan pengakuan anak; g. Pernyataan mengenai peristiwa pengakuan anak; h. Nama ayah yang mengakui; i. Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak; dan j. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai dan tanda tangan PPS, yaitu:
- Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau
- Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.
Formulasi Kalimat Kutipan Akta Pengakuan Anak
Nomor Induk Kependudukan : …………….. Personel Registration Number
PENCATATAN SIPIL REGISTRY OFFICE
WARGA NEGARA …………………………….……………. NATIONALITY
KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK EXCERT OF CHILD ACKNOWLEDGEMENT CERTIFICATE
Berdasarkan Akta Pengakuan Anak Nomor: ………………….. By Virtue of Child Acknowledgement Certificate Number
bahwa di ……..……………………………………………………... that in
seorang anak bernama …..………….…………………………….. a chlild by name of
pada tanggal …………………..……. tahun………….………….. On date on year
telah diakui sebagai anak kandungnya oleh .......................... has been acknowledged as their child by
dan
and
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
Kutipan ini dikeluarkan ……………… The excerpt is issued
pada tanggal ……………................... on date
Kepala..................................... Head of
F-2.25 KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK
Nomor Induk Kependudukan Personal Registration Number
REPUBLIK INDONESIA
PENCATATAN SIPIL R E G I S T R Y O F F I C E
WARGA NEGARA .......................... N A T I O N A L I T Y
KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK E X C E R P T O F C H I L D L E G I T I M A T I O N C E R T I F I C A T E
Keterangan A. Desain, meliputi:
- Di bagian tengah Kutipan Akta Pengesahan Anak terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila.
- Di bagian tengah Kutipan Akta Pengesahan Anak di bawah lambang Garuda Pancasila tertulis “Republik Indonesia”. B. Tanda Pengaman, meliputi:
- Tanda pengaman Kutipan Akta Pengesahan Anak berupa QR Code sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas kebenaran data yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran.
- Verifikasi dan autentifikasi berupa data NIK, pemilik akta, nomor akta, NIK Pemohon, nama petugas yang memproses dan Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran. C. Formulasi Kalimat:
- Formulasi kalimat dalam Kutipan Akta Pengesahan Anak memuat elemen data: a. Kewarganegaraan; b. Nomor akta; c. NIK ayah kandung; d. NIK ibu kandung; e. NIK anak; f. Hari, tanggal, bulan, tahun pencatatan; g. Nama PPS; h. Nama, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal ayah kandung dan ibu kandung; i. Nomor dan tanggal akta nikah/akta perkawinan dan/atau nama pengadilan serta nomor, tanggal, bulan dan tahun penegapan pengadilan; j. Pernyataan mengenai peristiwa pengesahan anak; k. Nama serta tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan NIK anak yang disahkan; l. Nomor serta tanggal, bulan, tahun akta kelahiran anak yang disahkan; m. Nama, umur, NIK, pekerjaan, alamat tempat tinggal saksi 1; n. Nama, umur, NIK, pekerjaan, alamat tempat tinggal saksi 2; o. Nama dan tanda tangan ayah kandung; p. Nama dan tanda tangan ibu kandung; q. Tempat pencatatan; dan r. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai dan tanda tangan PPS, yaitu:
- Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau
- Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.
Formulasi Kalimat Kutipan Akta Pengesahan Anak
AKTA PENGESAHAN ANAK Warga Negara ………………
Nomor Akta
:
NIK Ayah Kandung
:
NIK Ibu Kandung
:
NIK Anak
:
Pada hari ini ……………... tanggal …………. bulan ………. tahun …………... Hadir dihadapan saya ........................................... Pejabat Pencatatan Sipil di ………………………………………………………………..…………………………...
- Nama …………… umur ………… tahun pekerjaan .................................. alamat tempat tinggal …………………………………………………….… RT….. RW ….. Desa/Kelurahan ……………………………… Kecamatan ……………………....... Kabupaten/Kota .....……………………………………. Provinsi ……………………………………………………………………………......
- Nama …………… umur ………… tahun pekerjaan.................................. alamat tempat tinggal …………………………………………………….… RT….. RW ….. Desa/Kelurahan ……………………………… Kecamatan ……………………....... Kabupaten/Kota .....……………………………………. Provinsi ……………………………………………………………………………......
Akta Nikah/ Akta Perkawinan nomor ………………….. tanggal ………. bulan ………… tahun ………………… dan/atau penetapan pengadilan ………………………………...... Nomor ………………. tanggal ……………… bulan ………….. tahun………..……… menerangkan kepada saya bahwa mereka mengesahkan seorang anak laki-laki / perempuan bernama …………………………………….……. tempat lahir di .........………………. pada tanggal ………......…. bulan …..........……… tahun …...………….... NIK ……………………………….. dari seorang ibu bernama ……………...………….. Kelahiran anak tersebut telah dicatatkan dengan Akta Kelahiran nomor ……………….... tanggal ………………… bulan ……………. tahun …………. Pencatatan Anak disaksikan oleh:
- Nama ……………………………… umur …..............….. tahun NIK …………….………… pekerjaan ………..……… alamat tempat tinggal ……………...……………………. RT .....….. RW ….......... Desa/Kelurahan ………………………………………… Kecamatan ……………….....…………… Kabupaten/Kota ……………………...…… Provinsi …………....………….....
- Nama ……………………………… umur …..............….. tahun NIK …………….………… pekerjaan ………..……… alamat tempat tinggal ……………...……………………. RT .....….. RW ….......... Desa/Kelurahan ………………………………………… Kecamatan ……………….....…………… Kabupaten/Kota ……………………...…… Provinsi …………....………….....
Setelah Akta Pengesahan Anak ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh ayah kandung, ibu kandung, dan saya.
Tanda tangan Ayah Kandung,
(..................................) Tanda tangan Ibu Kandung,
(..................................) Pejabat Pencatatan Sipil
(..................................)
F-2.26
..................................................
SURAT KETERANGAN PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: ………….
Pada hari ini ….........… tanggal ……… bulan ……….. tahun …………, Saya Pejabat Pencatatan Sipil ………………………………….., telah menerima pelaporan pencatatan …………… dari ……… : Nama
: NIK
: No. Dokumen Perjalanan RI
:
Tempat tanggal lahir
: Pekerjaan
: Agama
:
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
:
Alamat Kewarganegaraan
:
Pencatatan ................. tersebut telah dilaksanakan pada tanggal …………. Nomor Akta ........................................................ yang diterbitkan oleh …………………………………………. dan telah tercatat dalam daftar pencatatan ...................... di Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia/Konsulat Republik Indonesia ...................… Nomor ………….. tanggal ………………
Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan ................................ ini bukan merupakan akta ..............................................
……….……………….., 20 … a.n. Kepala Perwakilan Republik Indonesia
......................…………………………………. * FOTO 4 x 6 BERWARNA BERDAMPINGAN SUAMI ISTRI (BAGI PERKAWINAN)
F-2.27
.................................................. ..................................................
SURAT KETERANGAN PENGANGKATAN ANAK WNA OLEH WNI DI LUAR WILAYAH NKRI No. ........................................
Kepada Semua Yang Berkepentingan
Pejabat Pencatatan Sipil Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia di ............................., menerangkan bahwa anak laki laki/perempuan bernama ................................... lahir di ........................... tanggal .......................... bulan.............................. tahun .................... Nomor Akta Kelahiran ................................. anak kandung pasangan suami/istri dari ...................... dan .................... berdasarkan Surat Putusan/Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan ........................................ Nomor.......................... tanggal .............. tahun .................. dan/atau Surat Keterangan Pengangkatan Anak dari ....................................
Negara ........................................... Nomor
.......................... tanggal ............................... t ahun ..................... telah
diangkat oleh pasangan suami/istri .......................... dan ..........................
yang
beralamat
di
.....................
RT
..........
RW
..................
Desa/Kelurahan .................. Kecamatan ................ Kabupaten/Kota
.................... Provinsi ................
......................, .......... 20 ... Dikukuhkan di.................. Pada tanggal...........................20....
Pejabat Pencatatan Sipil Pejabat Pencatatan Sipil
pada Perwakilan Republik Indonesia ........................................ ...................................................
NIP....................................
NIP.....................................................
F-2.28 SURAT PERMOHONAN PELEPASAN KEWARGANEGARAAN
Hal
: Pelepasan Kewarganegaraan RI Kepada Yth Lampiran :
Menteri
(yang
membidangi
kewarganegaraan) melalui
Kepala
Perwakilan
Republik Indonesia
di ....................................
Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
- N a m a :
- NIK/NIT :
- Tempat/Tgl Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :
- No. Dokumen Perjalanan RI :
- No. Akta Kelahiran :
- No. Akta Perkawinan :
- Nama Suami/Istri :
- NIK/NIT Suami/Istri :
- Alamat terakhir di Indonesia :
Dengan ini mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan RI. menjadi warga negara .............................. berdasarkan surat/keputusan .................................. Nomor .................. tanggal ........................................
Demikian surat permohonan ini dibuat untuk dapat diproses lebih lanjut.
……………………………., ……………….20…. Pemohon
.......................................
..................................................
SURAT KETERANGAN PELEPASAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR WILAYAH NKRI Nomor: ...................
Pada hari ini
….....…. tanggal ……… bulan……….. tahun………
Saya ………………………. Pejabat Pencatatan Sipil ……….., telah menerima
laporan pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi Warga
Negara ......... dari :
Nama
:
NIK
:
Nomor Dokumen Perjalanan RI
:
Tempat tanggal lahir
:
Jenis kelamin
:
Pekerjaan
:
Agama
:
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME :
Alamat Baru
:
No. Paspor Baru
:
No. Akta Kelahiran*
:
No. Akta Perkawinan*
:
Nama Suami/Istri*
:
NIK Suami/Istri*
:
Alamat terakhir di Indonesia*
:
No. Paspor Republik Indonesia
:
Berdasarkan surat/keputusan ............. Nomor ............. Tanggal ............ Tentang …………
……………………………., ……………….20…. Pejabat Pencatatan Sipil
…………………………………..
CP.01 CATATAN PINGGIR PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri .............................. Nomor ............................. tanggal .......... bulan .......... tahun .......... bahwa perkawinan ....................... dengan ..................... telah batal.
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.02 CATATAN PINGGIR PENCATATAN PERCERAIAN
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri .................................. Nomor ............................ tanggal .......... bulan .......... tahun .......... bahwa perkawinan antara ................. dengan ................ sebagaimana akta perkawinan nomor .............................. telah putus.
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.03 CATATAN PINGGIR PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri .............................. Nomor ............................. tanggal .......... bulan .......... tahun .......... bahwa perceraian antara ................. dengan ................. sebagaimana akta perkawinan nomor ........................... telah batal.
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.04 CATATAN PINGGIR PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK
Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama .................................... Nomor ........................ tanggal .......... bulan .......... tahun .......... bahwa ................................. adalah anak angkat sah dari .................... dan ....................
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.04A CATATAN PINGGIR PENCATATAN PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK
Berdasarkan penetapan Pengadilan ......................................... Nomor .............................. tanggal .......... bulan .......... tahun .......... bahwa pengangkatan anak atas nama ......................................... oleh ........................ dan ..................... berdasarkan penetapan Pengadilan .............................. Nomor .............................. tanggal .......... bulan .......... tahun .......... dibatalkan.
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ………………………….…..
NIP. ………………………..
CP.05 CATATAN PINGGIR PENCATATAN PENGAKUAN ANAK
Berdasarkan akta pengakuan anak Nomor .............................. tanggal .......... bulan .......... tahun .......... yang diterbitkan oleh ........................................ bahwa ........................... telah diakui sebagai anak oleh ....……………………
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.06 CATATAN PINGGIR PENCATATAN PENGAKUAN ANAK BERDASARAN PENETAPAN PENGADILAN
Berdasarkan Penetapan Pengadilan …….........................…… Nomor .............................................. tanggal .......... bulan .......... tahun .......... bahwa ................................ telah diakui sebagai anak oleh ………….......……………….
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.07 CATATAN PINGGIR PENCATATAN PENGESAHAN ANAK
Berdasarkan akta pengesahan anak Nomor .............................. tanggal .......... bulan .......... tahun .......... yang diterbitkan oleh ........................................ bahwa ..................... telah disahkan sebagai anak sah pasangan suami istri dari ....................... dan ........................
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.08
CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PENGESAHAN ANAK
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri .............................. Nomor .............................. tanggal .......... bulan .......... tahun .......... bahwa .............................. telah disahkan sebagai anak sah pasangan suami istri dari .............................. dan ..............................
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.08A
CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PENGESAHAN ANAK
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama .............................. Nomor .............................. tanggal .......... bulan .......... tahun .......... bahwa ................................. (diisi sesuai perintah penetapan Pengadilan Agama) …………………………………………..…
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.09 CATATAN PINGGIR PENCATATAN PERUBAHAN NAMA
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri .............................. Nomor ................................ tanggal .......... bulan .......... tahun .......... bahwa ..................... telah berubah nama menjadi .............................
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.10 CATATAN PINGGIR PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN DARI WNA MENJADI WNI
Berdasarkan Keputusan .……............... Nomor ...................... tanggal .......... bulan .......... tahun .......... dan Berita Acara Sumpah/Pernyataan Janji Setia Nomor ....................................... tanggal .......... bulan .......... tahun .......... bahwa ........................... telah berubah status kewarganegaraan dari Warga Negara ................................. menjadi Warga Negara Indonesia.
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.11 CATATAN PINGGIR PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN DARI WNI MENJADI WNA
Berdasarkan Keputusan Menteri ……………..........................… Nomor ................................ tanggal .......... bulan .......... tahun .......... bahwa ................................... telah berubah status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara ....………….......…...........………
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.12 CATATAN PINGGIR ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS YANG TELAH MENDAPATKAN SERTIFIKAT BUKTI PENDAFTARAN
Berdasarkan Sertifikat Bukti Pendaftaran dari ................…..………......….. Nomor ............................... tanggal .......... bulan .......... tahun .......... bahwa ................................ berstatus Warga Negara Indonesia dan Warga Negara ……..................… sampai berusia 21 tahun.
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.13
CATATAN PINGGIR
ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA
YANG TELAH MEMILIH KEWARGANEGARAAN
Berdasarkan Keputusan …...................... Nomor ..................... tanggal .......... bulan .......... tahun .......... bahwa ..................... telah memilih menjadi Warga Negara ………...............…….
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.14 CATATAN PINGGIR ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA YANG TIDAK MEMILIH KEWARGANEGARAAN
Berdasarkan Keputusan ……..............…... Nomor .................... tanggal .......... bulan .......... tahun .......... bahwa ..................... merupakan Warga Negara ……..…………….
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.15 CATATAN PINGGIR PERUBAHAN PERISTIWA PENTING LAINNYA
Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ............................
Nomor ................................ tanggal .......... bulan .......... tahun ..........
bahwa nama .............................................................. akta kelahiran
Nomor ................................ tanggal .......... bulan .......... tahun ..........
telah
merubah
jenis
kelamin
dari
......................
menjadi
......................
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.16 CATATAN PINGGIR PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL
Berdasarkan dokumen persyaratan dan/atau permohonan penduduk, telah dilakukan pembetulan ...................………….......… dari ............................... menjadi ...………………............. pada akta ...................................... Nomor .......................................
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.17 CATATAN PINGGIR PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL
Berdasarkan penetapan/putusan pengadilan ................................… Nomor .................................. tanggal .......... bulan .......... tahun .......... telah dilakukan pembatalan akta ...………........................ Nomor ................................ tanggal .......... bulan .......... tahun ...........
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
CP.018 CATATAN PINGGIR PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM ATAU PADA SAAT PENCATATAN PERKAWINAN PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN *)
Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor .............................. tanggal .......... bulan .......... tahun .......... yang dibuat dihadapan Notaris .......................... yang berkedudukan di .............................. telah mengadakan kesepakatan bersama atas perjanjian perkawinan sebagai lampiran dalam akta perkawinan.
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………………...
NIP. ………………………..
*) diisi jika terlambat pelaporan perjanjian perkawinan
CP.019 CATATAN PINGGIR PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN SELAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor .............................. tanggal .......... bulan .......... tahun .......... yang dibuat dihadapan Notaris .......................... yang berkedudukan di .............................. telah mengadakan kesepakatan bersama atas perjanjian perkawinan sebagai lampiran dalam akta perkawinan.
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………….……..
NIP. ………………………..
CP.020
CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PERUBAHAN/PENCABUTAN*)
PERJANJIAN PERKAWINAN
PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor .............................. tanggal .......... bulan .......... tahun .......... yang dibuat dihadapan Notaris .......................... yang berkedudukan di .............................. telah dilakukan perubahan/pencabutan*) atas akta perjanjian perkawinan Nomor .............................. tanggal .......... bulan .......... tahun .......... yang dibuat dihadapan Notaris .............................. yang berkedudukan di .............................. sebagai lampiran dalam akta perkawinan.
…………….., ……………… 20 ….. Pejabat Pencatatan Sipil ……………………….……..
NIP. ………………………
SPESIFIKASI CATATAN PINGGIR AKTA PENCATATAN SIPIL
Halaman Muka Akta
3 cm 7 cm CATATAN PINGGIR
Catatan Pinggir Pada Akta Pencatatan Sipil, Dalam Bentuk QR Code
Hasil Scan QR Code
KOP
LEMBAGA PENGGUNA
Nomor
:
Lampiran :
Hal
:
................. , ..........., 20 ......
Kepada
Yth.
Menteri Dalam Negeri
c.q Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di-
Jakarta.
Menindaklanjuti perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan yang ditandatangani pada tanggal …………… antara …………… selaku pihak pertama dan …………… selaku pihak kedua yang di dalamnya diatur bahwa pihak pertama memberikan kepada pihak kedua untuk memberikan hak akses data dan dokumen kependudukan melalui pemberian User ID kepada lembaga pengguna. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini mengajukan permohonan User ID, dengan rincian sebagai berikut: No. NIK NAMA LENGKAP JENIS KELAMIN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR 1. 2.
- Dst…
Sehubungan dengan pemberian User ID tersebut, kami sepenuhnya bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama di atas dan apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian kerjasama tersebut, kami bersedia menanggung akibatnya sesuai dengan peraturan perundangan.
Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ......., ..............., 20...... Yang mengajukan
Nama Lengkap
NIK.
F-3.01
F-1.09
FORMULIR PENGAJUAN USER ID PENGGUNA
NAMA INSTANSI
:
ALAMAT INSTANSI
:
PIC INSTANSI
: KUOTA
:
INSTANSI / LEMBAGA PENGGUNA DUKCAPIL* NO NIK (NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN) NAMA PERSONIL INSTANSI NIP STATUS JABATAN KODE WILAYAH KANTOR NAMA DAN ALAMAT KANTOR USER ID LOKAL USER ID WS/WP* PASSWORD PROV KAB KEC
Jakarta, ......................... Portal (tanda tangan)
Meterai
( NAMA )
Catatan:
- Nama Personil diisi dengan kepala perangkat daerah/pimpinan lembaga yang menandatangani PKS
- WS: Web Service / WP: Web
STEMPEL
Meterai STEMPEL F-3.02 FORMULIR SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
FORMULIR INTERNAL Akses Dibatasi Hanya Untuk Internal
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN No. Dokumen
Revisi
Tanggal
Halaman
Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ............................................................................................................................ Jabatan : ............................................................................................................................ Alamat Kantor : ............................................................................................................................
Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan ..........(Nama Pengguna)....… Nomor … (PKS Ditjen Dukcapil) … dan Nomor … (PKS Lembaga Pengguna) … tanggal … (penandatanganan PKS) … tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Lingkup Tugas …(Nama Lembaga Pengguna)… dan Petunjuk Teknis (Juknis) saya menyatakan:
- Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan, dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses melalui mekanisme web service, web portal, dan/atau card reader oleh …(Nama Lembaga Pengguna)… dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
- Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh …(Nama Lembaga Pengguna)… dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi: a. Data kependudukan; b. Application Programming Interface (API) hak akses database kependudukan, web portal, web service dan card reader; c. IP Address Local (IP LAN); dan d. User ID.
- Bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan sanksi baik bersifat administratif maupun pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
- Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta Hasil Proof of Concept (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak …(Nama Lembaga Pengguna)…. Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta,
Yang menyatakan,
( )
F-3.03 FORMULIR SURAT PERNYATAAN MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI (NON-DISCLOSURE AGREEMENT/NDA)
FORMULIR INTERNAL Akses Dibatasi Hanya Untuk Internal
SURAT PERNYATAAN MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI (NON- DISCLOSURE AGREEMENT/NDA) No. Dokumen
Revisi
Tanggal Berlaku
Halaman
Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ............................................................................................................................ Jabatan : ............................................................................................................................ Alamat Kantor : ............................................................................................................................
Sebagai Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi “Rahasia” Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan. Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari …(Nama Lembaga Pengguna)…, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama …(Nama Lembaga Pengguna)… dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan. Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada …(Nama Lembaga Pengguna)…. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan. Setelah penugasan di …(Nama Lembaga Pengguna)… selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik …(Nama Lembaga Pengguna)… yang saya gunakan atau di bawah kendali saya. Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang- undangan pelaksanaannya.
Jakarta,
Yang menyatakan
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd ( NAMA MENTERI )
Meterai STEMPEL
SPESIFIKASI STEMPEL JABATAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL
- Stempel jabatan Pejabat Pencatatan Sipil berbentuk lingkaran, terbuat dari bahan karet sintetik kualitas tinggi dengan huruf Arial pica 7.
- Bentuk stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
a. garis lingkaran luar;
b. garis lingkaran tengah;
c. garis lingkaran dalam;
d. garis mendatar dalam garis lingkaran dalam; dan
e. isi stempel. - Ukuran stempel meliputi:
a. Garis tengah lingkaran luar adalah 4 cm;
b. Garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 cm;
c. Garis tengah lingkaran dalam adalah 2,7 cm;
d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm;
e. Garis mendatar dalam garis lingkaran dalam; dan
f. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam garis lingkaran dalam maksimal 2 cm. - Bentuk Stempel Jabatan Pejabat Pencatatan Sipil
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
R. Gani Muhamad, SH., MAP. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001
- Contoh stempel jabatan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.
X :
XX : XXX :
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL.
NAMA KABUPATEN/KOTA
PEJABAT PENCATATAN SIPIL
- Contoh stempel jabatan Pejabat Pencatatan Sipil pada Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia
X :
XX :
XXX :
UPT INSTANSI PELAKSANA
NAMA UPT INSTANSI PELAKSANA PEJABAT PENCATATAN SIPIL UPT INSTANSI PELAKSANA
X :
XX : XXX :
KONSULAT
JENDERAL/KONSULAT
REPUBLIK INDONESIA
PEJABAT PENCATATAN SIPIL
NAMA KOTA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa untuk menyesuaikan terhadap jenis disabilitas,
penambahan jenis pekerjaan, penerbitan kembali akta
pencatatan sipil, dan perubahan formulir pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data
kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian formulir
dan
buku
yang
digunakan
dalam
administrasi
kependudukan;
b.
bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam
Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan dengan
perkembangan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan, sehingga perlu diubah;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6354);
5.
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 184);
6.
Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun
2019
tentang
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019
tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1611), sebagaimana telah diubah dengan
Peturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan
Data
Kependudukan
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019
tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam
Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 333);
