Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010
regulation_id: "PERMEN_46_2010" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010" year: "2010" number: "46" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-46-2010" frbr_uri: "/akn/id/act/permendagri/2010/46" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-46-tahun-2010" source: "pasal.id"
Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010
Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-46-2010
Pasal I
- Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010, diubah sebagai berikut: a. Pagu Program/Kegiatan pada angka 1 huruf c dan huruf e; b. Pagu Program/Kegiatan pada angka 2 huruf a, huruf c dan huruf e; c. Pagu Program/Kegiatan pada angka 3 huruf c, huruf e dan huruf g; d. Pagu Program/Kegiatan pada angka 4 huruf d dan huruf f; e. Pagu Program/Kegiatan pada angka 5 huruf e dan huruf g; f. Pagu Program/Kegiatan pada angka 6 huruf d dan huruf f; g. Pagu Program/Kegiatan pada angka 7 huruf a, huruf f dan huruf h; h. Pagu Program/Kegiatan pada angka 8 huruf e dan huruf g; i. Pagu Program/Kegiatan pada angka 9 huruf c, huruf d dan huruf f; j. Pagu Program/Kegiatan pada angka 10 huruf a, huruf e dan huruf g; k. Pagu Program/Kegiatan pada angka 11 huruf a, huruf e dan huruf g; l. Pagu Program/Kegiatan pada angka 13 huruf e, dan huruf g; m. Jumlah Program/Kegiatan pada angka 14, dan Pagu Program/Kegiatan pada angka 14 huruf a, huruf d, dan huruf f;
n. Pagu Program/Kegiatan pada angka 15 huruf a, huruf c, huruf e dan huruf g; o. Pagu Program/Kegiatan pada angka 16 huruf a, huruf d dan huruf f; p. Pagu Program/Kegiatan pada angka 17 huruf c, huruf d dan huruf f; q. Pagu Program/Kegiatan pada angka 18 huruf e dan huruf g; r. Pagu Program/Kegiatan pada angka 19 huruf c dan huruf e; s. Pagu Program/Kegiatan pada angka 20 huruf d dan huruf f; t. Pagu Program/Kegiatan pada angka 21 huruf d dan huruf f; u. Pagu Program/Kegiatan pada angka 22 huruf c, huruf e dan huruf g; v. Pagu Program/Kegiatan pada angka 23 huruf d dan huruf f; w. Pagu Program/Kegiatan pada angka 24 huruf c, huruf d dan huruf f; x. Pagu Program/Kegiatan pada angka 25 huruf e dan huruf g; y. Pagu Program/Kegiatan pada angka 26 huruf a, huruf e dan huruf g; z. Pagu Program/Kegiatan pada angka 27 huruf d dan huruf f; aa. Pagu Program/Kegiatan pada angka 28 huruf a, huruf d dan huruf f; bb. Pagu Program/Kegiatan pada angka 29 huruf c, huruf f dan huruf h; cc. Pagu Program/Kegiatan pada angka 30 huruf c, huruf d dan huruf f; dd. Pagu Program/Kegiatan pada angka 31 huruf e dan huruf g; ee. Pagu Program/Kegiatan pada angka 32 huruf d dan huruf f; dan ff. Pagu Program/Kegiatan pada angka 33 huruf d dan huruf f. 2. Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010, diubah sebagai berikut: a. Jumlah Lokasi Program/Kegiatan pada Lampiran II; b. Pagu Program/Kegiatan pada angka 1 huruf b; c. Lokasi dan Pagu Program/Kegiatan pada angka 2 huruf a, dan huruf c; d. Pagu Program/Kegiatan pada angka 3 huruf a, dan Lokasi serta Pagu Program/Kegiatan pada angka 3 huruf b; e. Lokasi dan Pagu Program/Kegiatan pada angka 4 huruf a; f. Jumlah Program/Kegiatan pada angka 5, dan lokasi serta Pagu Program/Kegiatan pada angka 5 huruf a; g. Lokasi dan Pagu Program/Kegiatan pada angka 6 huruf a; h. Pagu Program/Kegiata pada angka 7 huruf a; i. Jumlah Program/Kegiatan pada angka 8, dan lokasi serta Pagu Program/Kegiatan pada angka 8 huruf a; j. Lokasi dan Pagu Program/Kegiatan pada angka 9 huruf a; k. Jumlah Kegiatan pada angka 10 huruf a dan Pagu Program/Kegiatan pada angka 10 huruf a; l. Pagu Program/Kegiatan pada angka 11 huruf a; m. Pagu Program/Kegiatan pada angka 14 huruf a; n. Pagu Program/Kegiatan pada angka 15 huruf a; o. Jumlah Program/Kegiatan pada angka 16, dan Lokasi serta Pagu Program/Kegiatan pada angka 16 huruf a; p. Pagu Program/Kegiatan pada angka 17 huruf a; q. Lokasi dan Pagu Program/Kegiatan pada angka 18 huruf a dan huruf b; dan r. Pagu Program/Kegiatan pada angka 19 huruf a. 3. Rincian perubahan Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2010
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 437
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 466TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pelaksanaan urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Negeri yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah, dan ditugas- pembantuankan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, perlu dilakukan penyesuaian lokasi dan/atau alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
b. bahwa untuk penyesuaian lokasi dan/atau alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010, perlu dilakukan perubahan Lampiran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu MENETAPKAN Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010;
Mengingat :
UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4844);
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4438);
UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4916);
UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5132);
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4407);
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4406);
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4816);
Peraturan PRESIDEN Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintah Lingkup Departemen Dalam Negeri 2010;
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010.
Pasal I
- Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010, diubah sebagai berikut: a. Pagu Program/Kegiatan pada angka 1 huruf c dan huruf e; b. Pagu Program/Kegiatan pada angka 2 huruf a, huruf c dan huruf e; c. Pagu Program/Kegiatan pada angka 3 huruf c, huruf e dan huruf g; d. Pagu Program/Kegiatan pada angka 4 huruf d dan huruf f; e. Pagu Program/Kegiatan pada angka 5 huruf e dan huruf g; f. Pagu Program/Kegiatan pada angka 6 huruf d dan huruf f; g. Pagu Program/Kegiatan pada angka 7 huruf a, huruf f dan huruf h; h. Pagu Program/Kegiatan pada angka 8 huruf e dan huruf g; i. Pagu Program/Kegiatan pada angka 9 huruf c, huruf d dan huruf f; j. Pagu Program/Kegiatan pada angka 10 huruf a, huruf e dan huruf g; k. Pagu Program/Kegiatan pada angka 11 huruf a, huruf e dan huruf g; l. Pagu Program/Kegiatan pada angka 13 huruf e, dan huruf g; m. Jumlah Program/Kegiatan pada angka 14, dan Pagu Program/Kegiatan pada angka 14 huruf a, huruf d, dan huruf f;
n. Pagu Program/Kegiatan pada angka 15 huruf a, huruf c, huruf e dan huruf g; o. Pagu Program/Kegiatan pada angka 16 huruf a, huruf d dan huruf f; p. Pagu Program/Kegiatan pada angka 17 huruf c, huruf d dan huruf f; q. Pagu Program/Kegiatan pada angka 18 huruf e dan huruf g; r. Pagu Program/Kegiatan pada angka 19 huruf c dan huruf e; s. Pagu Program/Kegiatan pada angka 20 huruf d dan huruf f; t. Pagu Program/Kegiatan pada angka 21 huruf d dan huruf f; u. Pagu Program/Kegiatan pada angka 22 huruf c, huruf e dan huruf g; v. Pagu Program/Kegiatan pada angka 23 huruf d dan huruf f; w. Pagu Program/Kegiatan pada angka 24 huruf c, huruf d dan huruf f; x. Pagu Program/Kegiatan pada angka 25 huruf e dan huruf g; y. Pagu Program/Kegiatan pada angka 26 huruf a, huruf e dan huruf g; z. Pagu Program/Kegiatan pada angka 27 huruf d dan huruf f; aa. Pagu Program/Kegiatan pada angka 28 huruf a, huruf d dan huruf f; bb. Pagu Program/Kegiatan pada angka 29 huruf c, huruf f dan huruf h; cc. Pagu Program/Kegiatan pada angka 30 huruf c, huruf d dan huruf f; dd. Pagu Program/Kegiatan pada angka 31 huruf e dan huruf g; ee. Pagu Program/Kegiatan pada angka 32 huruf d dan huruf f; dan ff. Pagu Program/Kegiatan pada angka 33 huruf d dan huruf f. 2. Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010, diubah sebagai berikut: a. Jumlah Lokasi Program/Kegiatan pada Lampiran II; b. Pagu Program/Kegiatan pada angka 1 huruf b; c. Lokasi dan Pagu Program/Kegiatan pada angka 2 huruf a, dan huruf c; d. Pagu Program/Kegiatan pada angka 3 huruf a, dan Lokasi serta Pagu Program/Kegiatan pada angka 3 huruf b; e. Lokasi dan Pagu Program/Kegiatan pada angka 4 huruf a; f. Jumlah Program/Kegiatan pada angka 5, dan lokasi serta Pagu Program/Kegiatan pada angka 5 huruf a; g. Lokasi dan Pagu Program/Kegiatan pada angka 6 huruf a; h. Pagu Program/Kegiata pada angka 7 huruf a; i. Jumlah Program/Kegiatan pada angka 8, dan lokasi serta Pagu Program/Kegiatan pada angka 8 huruf a; j. Lokasi dan Pagu Program/Kegiatan pada angka 9 huruf a; k. Jumlah Kegiatan pada angka 10 huruf a dan Pagu Program/Kegiatan pada angka 10 huruf a; l. Pagu Program/Kegiatan pada angka 11 huruf a; m. Pagu Program/Kegiatan pada angka 14 huruf a; n. Pagu Program/Kegiatan pada angka 15 huruf a; o. Jumlah Program/Kegiatan pada angka 16, dan Lokasi serta Pagu Program/Kegiatan pada angka 16 huruf a; p. Pagu Program/Kegiatan pada angka 17 huruf a; q. Lokasi dan Pagu Program/Kegiatan pada angka 18 huruf a dan huruf b; dan r. Pagu Program/Kegiatan pada angka 19 huruf a. 3. Rincian perubahan Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2010
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 437
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pelaksanaan urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Negeri yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah, dan ditugas- pembantuankan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, perlu dilakukan penyesuaian lokasi dan/atau alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2010;
b. bahwa untuk penyesuaian lokasi dan/atau alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010, perlu dilakukan perubahan Lampiran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4844);
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4438);
UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4916);
UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5132);
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4407);
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4406);
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4816);
Peraturan PRESIDEN Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintah Lingkup Departemen Dalam Negeri 2010;