Peraturan Menteri Nomor 55-m-dag-per-10-2009 Tahun 2009 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disingkat SIUPL adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.

2. Pendelegasian wewenang penerbitan SIUPL adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan SIUPL, termasuk penandatanganannya atas nama Menteri Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

4. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah LPND yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada PRESIDEN.

5. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SIUPL kepada Kepala BKPM dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.

Pelaksanaan penerbitan SIUPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala BKPM bertanggungjawab atas pelaksanaan pendelegasian wewenang penerbitan SIUPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(1) Kepala BKPM dalam melaksanakan pendelegasian wewenang penerbitan SIUPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

a. berpedoman pada ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; b. memperhatikan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri; c. menyampaikan tembusan kepada Menteri atas penerbitan SIUPL yang telah diterbitkan; dan d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerbitan SIUPL kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

(2) Penerbitan SIUPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan presentasi oleh pemohon SIUPL untuk dilakukan penilaian program pemasaran dan kode etik perusahaan yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh pejabat dari Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan dan pengurus dari asosiasi terkait.

(4) Berdasarkan hasil presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan penerbitan SIUPL setelah menerima masukan dari asosiasi terkait mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BKPM paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan presentasi.

Pendelegasian wewenang penerbitan SIUPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Menteri, sebagian atau seluruhnya, dalam hal:

a. BKPM mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan; b. BKPM dinilai tidak mampu melaksanakan pendelegasian wewenang yang telah didelegasikan; dan/atau c. BKPM tidak dapat melaksanakan pendelegasian wewenang karena perubahan kebijakan Menteri.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan pelimpahan wewenang penerbitan SIUPL kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan pelaksanaan penerbitan SIUPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BKPM.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 2009

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR