Permen ATR/Kepala BPN No. 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK AGRARIA STPN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pertanahan dan penataan ruang perlu dilakukan perubahan bentuk dan organisasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menjadi Politeknik Agraria STPN; b. bahwa perubahan bentuk dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
- Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
- Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK AGRARIA STPN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Politeknik Agraria STPN yang selanjutnya disebut Poltek
Agraria
STPN
adalah
perguruan
tinggi
yang
diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang selanjutnya
disebut Kementerian ATR adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan
lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umum.
- Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM adalah badan di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- Kepala adalah unsur pemimpin BPN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN.
- Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2
(1)
Poltek Agraria STPN berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri/Kepala melalui Kepala BPSDM.
(2)
Pembinaan teknis akademik Poltek Agraria STPN
dilakukan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan
suburusan
pemerintahan
pendidikan
tinggi
yang
merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi.
(3)
Pembinaan teknis operasional dan administratif Poltek
Agraria STPN dilakukan oleh Menteri/Kepala.
(4)
Poltek Agraria STPN dipimpin oleh Direktur.
Pasal 3
Poltek Agraria STPN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pertanahan dan penataan ruang dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Poltek Agraria STPN menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan
rencana,
program
pendidikan,
dan
anggaran;
b.
pelaksanaan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi
di bidang pertanahan dan penataan ruang;
c.
pelaksanaan
penelitian
dan
pengabdian
kepada
masyarakat;
d.
pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
e.
pelaksanaan sistem pengawasan internal;
f.
pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
g. pengelolaan perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan bahasa, laboratorium, pembinaan karakter dan pengembangan karier, dan sarana dan prasarana penunjang lainnya; h. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan hubungan masyarakat; i. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan; dan j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Umum
Pasal 5
(1)
Susunan organisasi Poltek Agraria STPN terdiri atas:
a. Senat;
b. Pemimpin;
c. Satuan Pengawas Internal; dan
d. Dewan Pertimbangan.
(2)
Bagan
susunan
organisasi
Poltek
Agraria
STPN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua Senat
Pasal 6
(1)
Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang
menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan
pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)
Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Ketua Senat.
(3)
Senat
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai statuta
Poltek Agraria STPN.
Bagian Ketiga Pemimpin
Paragraf 1 Direktur
Pasal 7
(1)
Direktur merupakan pemimpin Poltek Agraria STPN.
(2)
Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu
oleh:
a.
Wakil Direktur; dan
b.
unsur organisasi di bawah pemimpin.
Pasal 8
(1)
Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
mempunyai
tugas
memimpin
penyelenggaraan
pendidikan,
penelitian,
dan
pengabdian
kepada
masyarakat,
serta
membina
pendidik,
tenaga
kependidikan,
mahasiswa,
dan
hubungan
sivitas
akademika dengan lingkungan.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan
perencanaan,
penyusunan,
dan
evaluasi kebijakan nonakademik;
b.
pelaksanaan
dan
pengembangan
pendidikan
vokasi dan profesi di bidang pertanahan dan
penataan ruang;
c.
pelaksanaan
penelitian
dalam
rangka
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang pertanahan dan penataan ruang;
d.
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.
pembinaan
pendidik,
tenaga
kependidikan,
mahasiswa, dan hubungan sivitas akademika
dengan lingkungan; dan
f.
pelaksanaan layanan administrasi.
Paragraf 2 Wakil Direktur
Pasal 9
(1)
Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf a terdiri atas:
a.
Wakil Direktur Bidang Akademik;
b.
Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum; dan
c.
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
(2)
Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur.
Pasal 10
(1)
Wakil
Direktur
Bidang
Akademik
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai
tugas
membantu
Direktur
dalam
memimpin
penyelenggaraan
kegiatan
di
bidang
pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)
Wakil
Direktur
Bidang
Administrasi
Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b
mempunyai
tugas
membantu
Direktur
dalam
memimpin
penyelenggaraan
kegiatan
di
bidang
administrasi umum.
(3)
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai
tugas
membantu
Direktur
dalam
memimpin
penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan
dan kealumnian.
Paragraf 3 Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin
Pasal 11
(1)
Unsur organisasi di bawah pemimpin Poltek Agraria
STPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf b terdiri atas:
a.
pelaksana akademik;
b.
pelaksana administrasi;
c.
penjaminan mutu; dan
d.
penunjang akademik.
(2)
Pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilaksanakan oleh:
a.
Program Studi; dan
b.
Pusat
Penelitian
dan
Pengabdian
Kepada
Masyarakat.
(3)
Pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
a.
Bagian
Administrasi
Akademik
dan
Kemahasiswaan; dan
b.
Bagian Administrasi Umum.
(4)
Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu
Internal dan Pengembangan Pembelajaran.
(5)
Penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dilaksanakan oleh unit penunjang akademik.
Pasal 12
(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana akademik
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur, yang pembinaannya dilakukan oleh Wakil
Direktur Bidang Akademik.
(2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a.
ketua;
b.
sekretaris;
c.
laboratorium/studio; dan
d.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(3) Program
Studi
mempunyai
tugas
melaksanakan
pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi di
bidang pertanahan dan penataan ruang.
(4) Laboratorium/studio sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan praktikum
pada Program Studi.
(5) Program Studi yang diselenggarakan pada Poltek Agraria
STPN ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (3), Program Studi menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana dan program kerja Program Studi;
b.
pengendalian
dan
peningkatan
penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran;
c. penyusunan kurikulum dan metode pembelajaran; d. koordinasi kegiatan pembelajaran; e. pemantauan dan evaluasi kegiatan pembelajaran; f. penyusunan laporan kegiatan pembelajaran; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.
Pasal 14
(1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b
merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
dipimpin oleh kepala.
(3) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dalam pengembangan keahlian dan profesi
di bidang pertanahan dan penataan ruang.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana dan program kerja penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat;
b.
koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat;
c.
pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat;
d.
pelaksanaan layanan publikasi hasil penelitian;
e.
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat;
f.
penyusunan laporan pelaksanaan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat;
g.
pelaksanaan urusan administrasi pusat; dan
h.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Direktur.
(5) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
terdiri atas:
a.
kepala;
b.
sekretaris; dan
c.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 15
(1)
Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a
merupakan unsur pelaksana administrasi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan dikoordinasikan oleh:
a.
Wakil Direktur Bidang Akademik; dan
b.
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
(3)
Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang
administrasi akademik, kemahasiswaan, kealumnian,
dan kerja sama.
(4)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Bagian Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan kegiatan administrasi akademik;
b.
pelaksanaan layanan dan dukungan mahasiswa di
luar kelas;
c.
pelaksanaan registrasi mahasiswa, laporan studi
tahunan, dan statistik akademik;
d.
pelaksanaan
pengelolaan
data
dan
sarana
akademik;
e.
pelaksanaan pengelolaan data kemahasiswaan dan
alumni;
f.
fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni; dan
g.
pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja
sama.
Pasal 16
Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri
atas:
a.
Subbagian Administrasi Akademik;
b.
Subbagian
Administrasi
Kemahasiswaan
dan
Kealumnian;
c.
Subbagian Administrasi Kerja Sama; dan
d.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 17
(1)
Subbagian
Administrasi
Akademik
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas
melakukan
penyiapan
pelaksanaan
kegiatan
administrasi akademik, registrasi mahasiswa, laporan
studi tahunan, statistik akademik, dan pengelolaan
data dan sarana akademik.
(2)
Subbagian
Administrasi
Kemahasiswaan
dan
Kealumnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan
pelaksanaan layanan dan dukungan mahasiswa di luar
kelas, pengelolaan data kemahasiswaan dan alumni,
dan fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
(3)
Subbagian Administrasi Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mempunyai tugas
melakukan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan
administrasi kerja sama.
Pasal 18
(1)
Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b merupakan unsur
pelaksana administrasi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Administrasi
Umum dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang
Administrasi Umum.
(3)
Bagian
Administrasi
Umum
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
penyusunan
rencana
dan
anggaran,
keuangan,
ketatausahaan,
kearsipan,
sumber
daya
manusia,
organisasi,
hubungan
masyarakat, dan kerumahtanggaan.
(4)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(3),
Bagian
Administrasi
Umum
menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.
pelaksanaan urusan keuangan;
c.
pelaksanaan
urusan
ketatausahaan
dan
kearsipan;
d.
pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan
organisasi;
e.
pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
f.
koordinasi pelaksanaan manajemen risiko;
g.
pelaksanaan
urusan
kerumahtanggaan
dan
pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
h.
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
rencana, program, dan anggaran.
Pasal 19
Bagian Administrasi Umum terdiri atas:
a.
Subbagian Perencanaan dan Umum;
b.
Subbagian Keuangan;
c.
Subbagian Sumber Daya Manusia; dan
d.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 20
(1)
Subbagian Perencanaan dan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas
melakukan
penyiapan
perencanaan,
pemantauan,
evaluasi,
dan
pelaporan
rencana
dan
program,
ketatausahaan,
kearsipan,
hubungan
masyarakat,
pengelolaan
kerumahtanggaan
dan
barang
milik/kekayaan negara, serta koordinasi pelaksanaan
manajemen risiko.
(2)
Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf b mempunyai tugas melakukan
penyiapan perencanaan, pemantauan, dan pelaporan
urusan keuangan.
(3)
Subbagian
Sumber
Daya
Manusia
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mempunyai tugas
melakukan
penyiapan
pengelolaan
sumber
daya
manusia dan organisasi.
Pasal 21
(1)
Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan
Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (4) merupakan unsur penjaminan mutu yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur.
(2)
Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan
Pembelajaran dipimpin oleh kepala.
(3)
Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan
Pembelajaran
mempunyai
tugas
melaksanakan
koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
kegiatan
penjaminan
mutu
dan
pengembangan
pembelajaran.
(4)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pusat Penjaminan Mutu Internal dan
Pengembangan Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:
a.
penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.
pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan
mutu pendidikan;
c.
pelaksanaan penjaminan mutu;
d.
pelaksanaan
fasilitasi
peningkatan
mutu
pendidikan;
e.
pelaksanaan
peningkatan
dan
pengembangan
pembelajaran;
f.
koordinasi
pelaksanaan
kegiatan
penjaminan
mutu
pendidikan
serta
peningkatan
dan
pengembangan pembelajaran;
g.
pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama di
bidang
penjaminan
mutu
pendidikan
dan
pengembangan pembelajaran;
h.
pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu dan
pengembangan pembelajaran;
i.
pelaksanaan urusan administrasi Pusat; dan
j.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Direktur.
(5)
Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan
Pembelajaran terdiri atas:
a.
kepala;
b.
sekretaris; dan
c.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 22
(1)
Unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (5) merupakan unsur penunjang
akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur.
(2)
Setiap unit penunjang akademik dipimpin oleh kepala.
(3)
Unit penunjang akademik terdiri atas:
a.
perpustakaan;
b.
teknologi informasi dan komunikasi;
c.
pelatihan bahasa;
d.
laboratorium terpadu; dan
e.
pembinaan karakter dan pengembangan karier.
Pasal 23
(1)
Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.
(2)
Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan
Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan
layanan
teknologi
informasi
dan
komunikasi
di
lingkungan Poltek Agraria STPN.
(3) Unit Penunjang Akademik Pelatihan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan praktikum bahasa. (4) Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium terpadu. (5) Unit Penunjang Akademik Pembinaan Karakter dan Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pembinaan karakter dan pengembangan karier mahasiswa.
Pasal 24
Unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan
oleh:
a.
Wakil Direktur Bidang Akademik bagi unit penunjang
akademik:
1.
perpustakaan;
2.
pelatihan bahasa; dan
3.
laboratorium terpadu;
b.
Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Umum bagi
Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan
Komunikasi; dan
c.
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan bagi Unit
Penunjang
Akademik
Pembinaan
Karakter
dan
Pengembangan Karier.
Bagian Keempat Satuan Pengawas Internal
Pasal 25
(1)
Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur
pengawasan bidang nonakademik yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)
Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh kepala.
(3)
Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a.
kepala;
b.
sekretaris; dan
c.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(4)
Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
merupakan
unsur
pengawas
yang
melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk
dan atas nama Direktur.
Pasal 26
(1)
Satuan
Pengawas
Internal
mempunyai
tugas
melaksanakan pengawasan nonakademik.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi: a. penetapan kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang nonakademik; c. koordinasi pelaksanaan pengawasan nonakademik; d. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; e. pelaksanaan pemantauan atas hasil pengawasan internal; dan f. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.
Bagian Kelima Dewan Pertimbangan
Pasal 27
(1)
Dewan
Pertimbangan
merupakan
unsur
yang
mempunyai tugas menjalankan fungsi memberikan
pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang
ditetapkan dalam statuta Poltek Agraria STPN.
(2)
Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai statuta
Poltek Agraria STPN.
Bagian Keenam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
Pasal 28
(1)
Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan
pada Poltek Agraria STPN sesuai dengan kebutuhan
yang
pelaksanaannya
dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian
dan/atau keterampilan.
(3)
Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan
melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan
sederhana.
(4)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(5)
Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan
pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil
analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(6) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29
(1)
Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim
kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja
organisasi.
(2)
Penugasan
secara
individu
dan/atau
tim
kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
(3)
Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 30
Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus
menerapkan
sistem
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah.
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Poltek Agraria STPN
harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi
lingkup Poltek Agraria STPN.
Pasal 32
Poltek Agraria STPN harus menyusun analisis jabatan, peta
jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap
seluruh jabatan di lingkungan Poltek Agraria STPN.
Pasal 33
Setiap unsur di lingkungan Poltek Agraria STPN dalam
melaksanakan
tugasnya
harus
menerapkan
prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik di
lingkungan Poltek Agraria STPN maupun dalam hubungan
antar instansi lain yang terkait.
Pasal 34
Semua unsur di lingkungan Poltek Agraria STPN harus
menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di
lingkungan
masing-masing
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 35
Setiap
pimpinan
unit
organisasi
harus
mengawasi
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal
terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 36
(1)
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Poltek
Agraria STPN bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan
bawahan
masing-masing
dan
memberikan
bimbingan
serta
petunjuk
bagi
pelaksanaan tugas bawahan.
(2)
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan
secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun.
(3)
Dalam
menyampaikan
laporan
kepada
atasan,
tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.
(4)
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit dari
bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan
petunjuk kepada bawahan.
Pasal 37
(1)
Direktur
menyampaikan
laporan
kepada
Menteri/Kepala melalui Kepala BPSDM mengenai hasil
pelaksanaan tugas dan fungsi Poltek Agraria STPN
secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2)
Wakil Direktur menyampaikan laporan secara berkala
paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada
Direktur.
(3)
Kepala bagian, Ketua Program Studi, Kepala Pusat
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala
Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan
Pembelajaran, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan
kepala
unit
penunjang
akademik
menyampaikan
laporan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam
1 (satu) tahun kepada Direktur melalui Wakil Direktur
sesuai dengan bidang tugasnya.
(4)
Para pejabat fungsional menyampaikan laporan secara
berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
kepada pejabat yang berwenang.
(5)
Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 38
Direktur, Wakil Direktur, Kepala Satuan Pengawas Internal,
Ketua
Program
Studi,
Kepala
Pusat
Penelitian
dan
Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Penjaminan
Mutu Internal dan Pengembangan Pembelajaran, Sekretaris
Program Studi, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu
Internal
dan
Pengembangan
Pembelajaran,
Sekretaris
Satuan Pengawas Internal, kepala laboratorium/studio
Program Studi dan kepala unit penunjang akademik dijabat
oleh pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan.
Pasal 39
(1)
Kepala bagian merupakan jabatan administrator atau
jabatan struktural eselon III.a.
(2)
Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau
jabatan struktural eselon IV.a.
Pasal 40
Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri/Kepala.
Pasal 41
Kepala
bagian
dan
kepala
subbagian
diangkat
dan
diberhentikan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal 42
Kepala Satuan Pengawas Internal, Ketua Program Studi,
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan
Pembelajaran, Sekretaris Program Studi, Sekretaris Pusat
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris
Pusat Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan
Pembelajaran, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, kepala
laboratorium/studio
Program
Studi
dan
kepala
unit
penunjang akademik diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
LOKASI
Pasal 43
Poltek Agraria STPN berlokasi di Kabupaten Sleman, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan organisasi
masing-masing unit organisasi di lingkungan Poltek Agraria
STPN diatur dalam Statuta Poltek Agraria STPN.
Pasal 45
Perubahan organisasi dan tata kerja Poltek Agraria STPN
ditetapkan
oleh
Menteri/Kepala
setelah
mendapat
persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.
seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang
memangku jabatan di lingkungan Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
diangkat
dan
dilantiknya
pejabat
yang
baru
berdasarkan Peraturan Menteri ini;
b.
dalam hal pejabat yang baru berdasarkan Peraturan
Menteri ini telah diangkat, berlaku ketentuan sebagai
berikut:
1.
pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi
dan
Tata
Kerja
Sekolah
Tinggi
Pertanahan
Nasional, dinyatakan berakhir masa jabatannya;
2.
segala tugas dan fungsi yang belum selesai
dilaksanakan oleh pejabat sebagaimana dimaksud
pada angka 1, diselesaikan oleh pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
3.
ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
tugas dan fungsi yang belum selesai sebagaimana
dimaksud pada angka 2 ditetapkan oleh Direktur
setelah memperoleh persetujuan Kepala BPSDM.
c.
pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset, dan
pengalihan objek lain yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional disesuaikan
paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan
Menteri ini diundangkan; dan
d.
hak dan kewajiban, status mahasiswa atau alumni,
dokumen akademik dan nonakademik pada Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional diintegrasikan ke dalam
Poltek Agraria STPN paling lambat 1 (satu) tahun
terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 48
Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2026
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Œ
NUSRON WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK AGRARIA STPN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
POLITEKNIK AGRARIA STPN
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NUSRON WAHID DIREKTUR WAKIL DIREKTUR BIDANG AKADEMIK WAKIL DIREKTUR BIDANG ADMINISTRASI UMUM WAKIL DIREKTUR BIDANG KEMAHASISWAAN SENAT DEWAN PERTIMBANGAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL BAGIAN ADMINISTRASI UMUM SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN DAN KEALUMNIAN SUBBAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA PROGRAM STUDI UNIT PENUNJANG AKADEMIK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pertanahan dan penataan ruang perlu dilakukan perubahan bentuk dan organisasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menjadi Politeknik Agraria STPN; b. bahwa perubahan bentuk dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
