Permen ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 2026 tentang Penilaian Tanah - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENILAIAN TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia merupakan kekayaan nasional yang mempunyai nilai ekonomi, sosial, dan magis religius untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; b. bahwa untuk menghasilkan nilai tanah yang menjadi basis data dalam perumusan kebijakan di bidang pertanahan dan bidang lainnya yang terkait dengan tanah diperlukan penilaian tanah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penilaian Tanah;
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
4.
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
- Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENILAIAN TANAH.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi. 2. Penilaian Tanah adalah proses kegiatan untuk memberikan estimasi nilai pada suatu bidang tanah atau zona untuk mendapatkan informasi nilai tanah pada waktu tertentu. 3. Nilai Tanah adalah nilai dari permukaan bumi, baik berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu. 4. Nilai Zona adalah nilai hasil perhitungan rata-rata sampel Nilai Tanah setiap zona dalam satuan rupiah per meter persegi. 5. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah gambaran Nilai Tanah yang relatif sama, dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta ZNT dan ditetapkan oleh kepala Kantor Pertanahan. 6. Nilai Bidang Tanah yang selanjutnya disingkat NBT adalah nilai dari bidang-bidang tanah hasil Penilaian Tanah massal secara sistematik dengan memanfaatkan uji statistik terhadap data dari masing-masing bidang tanah berdasarkan variabel pembentuk Nilai Tanah yang disajikan dalam bentuk peta NBT.
- Penilaian Massal adalah Penilaian Tanah yang sistematis untuk sejumlah sampel Nilai Tanah yang dilakukan pada waktu tertentu secara bersamaan dengan menggunakan prosedur standar dan diuji secara statistik.
- Penilaian Individual adalah Penilaian Tanah untuk mendapatkan sampel Nilai Tanah individual dengan pendekatan pasar, biaya, dan/atau pendapatan.
- Simpangan Baku Relatif adalah ukuran statistik dari penyebaran relatif titik data dalam rangkaian data di sekitar rata-rata yang dinyatakan dengan persentase.
- Indeks Sampel adalah indeks yang menggambarkan perbandingan sampel Nilai Tanah pada tahun berjalan dengan Nilai Tanah tahun sebelumnya pada zona atau lokasi yang sama.
- Indeks Nilai Tanah adalah indeks rata-rata dari Indeks Sampel.
- Basis Data Nilai Tanah adalah sistem penyimpanan data Nilai Tanah spasial dan tekstual yang terstruktur dalam bentuk struktur dan format yang baku pada media digital untuk memudahkan pencarian, pengelolaan, dan penggunaan informasi Nilai Tanah.
- Pengaduan Informasi Nilai Tanah adalah penyampaian keluhan yang disampaikan Pengadu kepada pengelola pengaduan atas keraguan/keberatan terhadap informasi Nilai Tanah yang disajikan oleh Kementerian.
- Pengadu adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk, baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan Pengaduan Informasi Nilai Tanah kepada Kementerian.
- Skala Ketelitian Peta Nilai Tanah yang selanjutnya disebut Skala adalah skala kedetailan delineasi yang berupa garis imajiner sebagai gambaran batas-batas zona atau bidang yang memiliki keseragaman Nilai Tanah yang disajikan.
- Penilai Tanah adalah orang yang memiliki kompetensi teknis Penilaian Tanah dan pemetaan Nilai Tanah.
- Variabel Pembentuk Nilai Tanah adalah karakteristik fisik dan karakteristik lingkungan bidang tanah yang dapat diukur atau dihitung dan dapat memengaruhi Nilai Tanah.
- Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
- Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.
BAB II SUBJEK DAN OBJEK PENILAIAN TANAH
Bagian Kesatu Subjek Penilaian Tanah
Pasal 2
(1)
Penilaian Tanah dilakukan oleh Penilai Tanah.
(2)
Penilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a.
Penilai Tanah aparatur sipil negara; atau
b.
Penilai Tanah nonaparatur sipil negara,
yang telah mendapatkan pelatihan mengenai Penilaian
Tanah dari Kementerian.
(3)
Penilai
Tanah
aparatur
sipil
negara
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aparatur
sipil negara di Kementerian.
(4)
Penilai Tanah nonaparatur sipil negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a.
penilai yang telah terdaftar dalam register sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b.
surveyor konsultan pemetaan pada suatu badan
usaha.
(5)
Penilai Tanah nonaparatur sipil negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada:
a.
Kementerian;
b.
Kantor Wilayah; atau
c.
Kantor Pertanahan.
(6)
Penilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh
tenaga lokal.
(7)
Tenaga lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
merupakan
orang
perseorangan
yang
memahami
karakteristik lokasi kegiatan Penilaian Tanah untuk
membantu
Penilai
Tanah
melaksanakan
kegiatan
pengumpulan data sampel Nilai Tanah yang ditugaskan
oleh kepala Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, atau
Kementerian.
Bagian Kedua Objek Penilaian Tanah
Pasal 3
(1)
Objek Penilaian Tanah terdiri atas:
a.
bidang Tanah; atau
b.
sekumpulan bidang Tanah (zona),
pada Tanah pertanian dan/atau Tanah nonpertanian di
kawasan budi daya di luar peruntukan kehutanan.
(2)
Dalam hal terdapat bangunan dan/atau vegetasi di atas
objek Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
Nilai
Tanah
merupakan
nilai
properti
yang
dipisahkan dari nilai bangunan dan/atau nilai vegetasi
di atasnya.
BAB III PENYELENGGARAAN PENILAIAN TANAH
Bagian Kesatu Umum
Pasal 4 (1) Penyelenggaraan Penilaian Tanah meliputi: a. pembuatan Peta Nilai Tanah; dan b. pembaruan Peta Nilai Tanah. (2) Penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi Penilaian Tanah. (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang menyebabkan sistem informasi Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terganggu atau tidak dapat dijalankan maka penyelenggaraan Penilaian Tanah diselenggarakan secara manual. (4) Peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Peta ZNT; b. Peta NBT; dan c. peta lain yang memberikan informasi mengenai Nilai Tanah. (5) Peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan standardisasi: a. sistem proyeksi pemetaan; b. geometri; c. struktur data atribut; d. metadata; e. topologi; f. penyajian peta; g. penamaan file dan folder; dan h. format pencetakan. (6) Peta NBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan standardisasi: a. sistem proyeksi pemetaan; b. geometri; c. struktur data atribut; d. metadata; e. penyajian peta; f. penamaan file dan folder; dan g. format pencetakan. (7) Standardisasi struktur peta Nilai Tanah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 5 (1) Penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kewenangan Menteri. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur jenderal yang membidangi Penilaian Tanah.
(3) Direktur jenderal yang membidangi Penilaian Tanah dapat menugaskan penyelenggaraan Penilaian Tanah kepada kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan dengan mempertimbangkan: a. efisiensi anggaran; b. efektivitas waktu pelaksanaan; c. kondisi geografis; dan/atau d. ketersediaan sumber daya manusia. (4) Penugasan Penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal yang membidangi Penilaian Tanah. (5) Penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah melalui perjanjian kerja sama dengan Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan. (6) Penyelenggaraan Penilaian Tanah melalui perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan/dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi Penilaian Tanah. (7) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibentuk tim penyelenggara Penilaian Tanah. (8) Susunan keanggotaan tim penyelenggara Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas: a. pengarah; b. ketua; c. wakil ketua; dan d. anggota. (9) Keanggotaan tim penyelenggara Penilaian Tanah yang dilakukan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan paling sedikit terdiri atas unsur: a. pejabat yang membidangi Penilaian Tanah di Kementerian/Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan; dan b. Penilai Tanah. (10) Keanggotaan tim penyelenggara Penilaian Tanah yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari unsur: a. kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan Penilaian Tanah; b. Kementerian; dan c. instansi terkait. (11) Unsur Kementerian yang menjadi anggota tim penyelenggara Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdiri atas: a. perwakilan direktorat jenderal yang membidangi Penilaian Tanah; b. kepala bidang Kantor Wilayah yang membidangi Penilaian Tanah; dan c. kepala seksi Kantor Pertanahan yang membidangi Penilaian Tanah. (12) Tim penyelenggara Penilaian Tanah yang dilakukan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh
pimpinan satuan kerja yang melaksanakan Penilaian Tanah. (13) Tim penyelenggara Penilaian Tanah yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan Penilaian Tanah.
(14) Format keputusan penugasan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format keputusan tim penyelenggara Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6 (1) Hasil penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa Peta Nilai Tanah elektronik. (2) Hasil penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh: a. Kementerian/Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan; atau b. kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah berdasarkan perjanjian kerja sama, ditandatangani oleh pimpinan masing-masing satuan kerja pada Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan sesuai dengan penugasannya. (3) Nilai Tanah yang tercantum dalam Peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai estimasi yang dinyatakan pada tanggal Penilaian. (4) Tanggal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada tanggal 31 Desember pada tahun penyelenggaraan Penilaian Tanah. (5) Peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam sistem komputerisasi kegiatan pertanahan. Bagian Kedua Sumber Data Penilaian Tanah
Pasal 7 (1) Dalam penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperlukan: a. data transaksi; dan/atau b. data penawaran. (2) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data hasil kegiatan transaksi jual beli pada waktu tertentu. (3) Data penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data harga properti yang ditawarkan kepada pembeli pada waktu tertentu.
Pasal 8 (1) Dalam penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, data dan/atau informasi yang digunakan terdiri atas:
a. data dan/atau informasi spasial; b. data dan/atau informasi nonspasial; dan/atau c. data dan/atau informasi lainnya. (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui: a. unit penyebarluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. permohonan tertulis kepada instansi yang menjadi walidata dan/atau penyedia data lainnya; dan/atau c. pengumpulan data dan/atau informasi secara mandiri. (3) Perolehan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. ketersediaan/kebutuhan data dan/atau informasi; b. tingkat akurasi data dan/atau informasi; c. ketersediaan Penilai Tanah; d. kebaruan data/atau informasi; e. lokasi objek Penilaian Tanah; dan/atau f. waktu pelaksanaan.
Pasal 9 (1) Data dan/atau informasi spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi: a. citra satelit dan/atau foto udara hasil rekaman terbaru; b. informasi geospasial dasar yang digunakan paling sedikit memuat unsur: 1. batas wilayah; 2. transportasi; 3. perairan; dan 4. nama rupabumi; dan/atau c. informasi geospasial tematik yang digunakan terdiri atas: 1. peta bidang tanah; 2. peta rencana tata ruang; dan/atau 3. peta batas kawasan hutan. (2) Data dan/atau informasi nonspasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan data tekstual bidang Tanah. (3) Data dan/atau informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan data dan/atau informasi lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Penilaian Tanah.
Pasal 10 (1) Dalam penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pengumpulan data dan/atau informasi harga tanah melalui survei kepada responden terpilih. (2) Responden terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemilik tanah yang telah melakukan transaksi jual beli; b. pemilik tanah yang berniat menjual tanah;
c. perusahaan perantara perdagangan properti/agen properti; d. badan usaha pengembang perumahan/properti; e. pemerintah pusat/pemerintah daerah; f. kepala desa/lurah atau nama lain, atau perangkat desa/perangkat kelurahan lainnya; dan/atau g. masyarakat sekitar di lokasi Penilaian Tanah.
Pasal 11 Dalam penyelenggaraan Penilaian Tanah, bidang Tanah/zona yang tidak dilakukan Penilaian Tanah meliputi: a. objek vital nasional; atau b. objek yang tidak dapat dinilai dengan metode Penilaian Massal.
Bagian Ketiga Pembuatan Peta Nilai Tanah
Paragraf 1 Umum
Pasal 12 (1) Pembuatan Peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pembuatan peta ZNT; dan b. pembuatan peta NBT. (2) Peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selama 5 (lima) tahun. (3) Dalam keadaan tertentu, peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan lebih atau kurang dari 5 (lima) tahun. (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. keadaan kahar yang menyebabkan perubahan Nilai Tanah; b. kebutuhan instansi pemerintah berdasarkan perjanjian kerja sama; dan/atau c. ketersedian anggaran.
Paragraf 2 Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah
Pasal 13 (1) Pembuatan peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pembuatan peta ZNT Skala 1:25.000; b. pembuatan peta ZNT Skala 1:10.000; c. pembuatan peta ZNT Skala 1:5.000; dan d. pembuatan peta ZNT Skala 1:2.500. (2) Pembuatan Peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan: a. persiapan; b. pembuatan peta zona awal Nilai Tanah; c. survei batas zona awal Nilai Tanah; d. pengumpulan data sampel Nilai Tanah; e. analisis dan pengolahan data;
f. penyajian peta; dan g. pelaporan. (3) Format dokumen yang berkaitan dengan pembuatan Peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 14
(1)
Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) huruf a terdiri atas:
a.
pemilihan wilayah;
b.
penyusunan dokumen administrasi;
c.
koordinasi antarsatuan kerja Kementerian dan
pemangku kepentingan; dan
d.
penyiapan alat kerja lapangan.
(2)
Pemilihan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan pada wilayah kabupaten/kota dengan
kriteria:
a.
belum memiliki peta ZNT;
b.
memiliki peta ZNT dengan persentase cakupan di
bawah 100% (seratus persen); dan/atau
c.
memiliki peta ZNT berumur lebih dari 5 (lima) tahun
sejak pembuatan sebelumnya.
(3)
Penyusunan
dokumen
administrasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan
penyiapan dokumen pelaksanaan pembuatan peta ZNT.
(4)
Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terdiri atas:
a.
keputusan penyelenggaraan Penilaian Tanah dalam
rangka pembuatan peta ZNT;
b.
surat tugas;
c.
rencana jadwal kegiatan; dan
d.
dokumen lainnya yang diperlukan.
(5)
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor
Pertanahan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk
penyampaian informasi:
a.
rencana pembuatan peta ZNT; dan
b.
rencana area kerja.
(6)
Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dituangkan dalam berita acara.
(7)
Penyiapan alat kerja lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a.
data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9;
b.
perangkat keras; dan
c.
perangkat lunak.
Pasal 15 (1) Pembuatan peta zona awal Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan tahapan: a. penentuan area kerja; dan b. delineasi zona awal Nilai Tanah. (2) Penentuan area kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. batas administrasi; b. batas kawasan budi daya di luar peruntukan kehutanan; dan c. batas peta ZNT yang sudah ada sebelumnya. (3) Delineasi zona awal Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan penentuan area kerja dan berita acara hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).
Pasal 16 (1) Survei batas zona awal Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan delineasi zona awal Nilai Tanah. (2) Survei batas zona awal Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil delineasi zona awal Nilai Tanah dengan keadaan faktual di lapangan. (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara hasil delineasi zona awal Nilai Tanah dengan keadaan yang faktual di lapangan, dilakukan perbaikan delineasi zona awal Nilai Tanah. (4) Survei batas zona awal Nilai Tanah menghasilkan peta zona awal Nilai Tanah yang digunakan sebagai peta kerja.
Pasal 17 (1) Pengumpulan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilaksanakan berdasarkan peta zona awal Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Pengumpulan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan: a. pembagian lokasi pengumpulan data sampel Nilai Tanah; dan b. pengisian formulir pengumpulan data sampel Nilai Tanah. (3) Pengumpulan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengumpulkan sampel Nilai Tanah sesuai dengan jenis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (4) Pengumpulan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. sampel dipilih dengan teknik penentuan kriteria tertentu (purposive sampling); b. jumlah sampel dalam setiap zona paling sedikit 3 (tiga) sampel; dan c. informasi transaksi sampel paling lama 2 (dua) tahun terakhir untuk jenis penggunaan nonpertanian atau 4 (empat) tahun terakhir untuk jenis penggunaan pertanian sejak tanggal pelaksanaan survei. (5) Dalam hal pengumpulan data sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan, dilakukan pengumpulan data sampel individual.
(6) Dalam hal pengumpulan data sampel individual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, dilakukan perbandingan zona.
Pasal 18 (1) Analisis dan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan hasil pengumpulan data sampel Nilai Tanah. (2) Analisis dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan: a. analisis dan pengolahan data sampel Nilai Tanah; dan b. analisis dan pengolahan data Nilai Tanah.
Pasal 19 (1) Analisis dan pengolahan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. analisis dan pengolahan data sampel Nilai Tanah sesuai dengan jenis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau b. analisis dan pengolahan data sampel individual. (2) Analisis dan pengolahan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal data sampel Nilai Tanah sesuai dengan jenis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diperoleh. (3) Analisis dan pengolahan data sampel individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperoleh. (4) Analisis dan pengolahan data sampel individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan pendekatan perbandingan data pasar. (5) Analisis dan pengolahan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menghitung nilai bangunan pada sampel yang terdapat bangunan di atasnya menggunakan standar perhitungan biaya per meter bangunan dan tabel penyusutan bangunan; b. menentukan harga Tanah; c. melakukan penyesuaian sampel harga penawaran menjadi harga transaksi; d. melakukan penyesuaian sampel jenis hak atas Tanah menjadi hak milik; e. melakukan penyesuaian sampel sesuai dengan tanggal Penilaian; dan f. menentukan sampel Nilai Tanah per meter persegi. (6) Analisis dan pengolahan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan sampel Nilai Tanah per meter persegi. (7) Dalam hal analisis dan pengolahan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, dilakukan perbandingan zona.
(8) Perbandingan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan cara perhitungan dengan membandingkan antara zona yang akan dinilai dengan zona lain yang berkarakteristik relatif sama dan telah memiliki nilai.
Pasal 20
(1)
Analisis dan pengolahan data Nilai Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan
dengan menghitung rata-rata sampel Nilai Tanah per
meter persegi setiap zona sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (6).
(2)
Hasil rata-rata sampel Nilai Tanah per meter persegi
setiap zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada metode Simpangan Baku Relatif.
(3)
Metode Simpangan Baku Relatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan persentase:
a.
≤ 20% (kurang dari atau sama dengan dua puluh
persen) untuk skala 1:2.500;
b.
≤ 22,5% (kurang dari atau sama dengan dua puluh
dua koma lima persen) untuk skala 1:5.000;
c.
≤ 25% (kurang dari atau sama dengan dua puluh
lima persen) untuk skala 1:10.000; dan
d.
≤ 30% (kurang dari atau sama dengan tiga puluh
persen) untuk skala 1:25.000.
(4)
Dalam hal hasil Simpangan Baku Relatif tidak sesuai
dengan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilakukan perbaikan delineasi zona awal Nilai Tanah
dan/atau data sampel per meter persegi.
(5)
Hasil perhitungan rata-rata sampel Nilai Tanah per meter
persegi setiap zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan nilai zona.
(6)
Kumpulan nilai zona sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) merupakan peta ZNT.
(7)
Peta
ZNT
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(6)
ditandatangani oleh:
a.
direktur
atau
kepala
subdirektorat
yang
membidangi Penilaian Tanah atas nama direktur
jenderal yang membidangi Penilaian Tanah;
b.
kepala Kantor Wilayah atau kepala bidang yang
membidangi Penilaian Tanah atas nama direktur
jenderal yang membidangi Penilaian Tanah; atau
c.
kepala Kantor Pertanahan atau kepala seksi yang
membidangi Penilaian Tanah atas nama direktur
jenderal yang membidangi Penilaian Tanah,
sesuai dengan penugasan.
Pasal 21 Penyajian peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f merupakan kegiatan menampilkan informasi peta ZNT.
Pasal 22 (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g merupakan kegiatan penyusunan laporan hasil pembuatan peta ZNT.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi Penilaian Tanah c.q direktur yang membidangi Penilaian Tanah.
Paragraf 3
Pembuatan Peta Nilai Bidang Tanah
Pasal 23 (1) Pembuatan peta NBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan pembuatan peta NBT Skala 1:1.000. (2) Pembuatan peta NBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan: a. persiapan; b. survei lingkungan dan pengamatan bidang tanah; c. penyusunan basis data Penilaian bidang Tanah; d. pengumpulan data sampel Nilai Tanah; e. analisis dan pengolahan data; f. penyajian peta; dan g. pelaporan. (3) Format dokumen yang berkaitan dengan pembuatan peta NBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 24 (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pemilihan wilayah; b. penyusunan dokumen administrasi; c. koordinasi antarsatuan kerja Kementerian dan pemangku kepentingan; dan d. penyiapan alat kerja lapangan. (2) Pemilihan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan perkotaan dengan satuan wilayah kabupaten/kota atau kecamatan atau desa/kelurahan dengan kriteria: a. memiliki peta ZNT dengan skala 1:2.500; dan b. bidang Tanah yang telah terpetakan dan tervalidasi seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemilihan wilayah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan berdasarkan usulan kepala Kantor Wilayah atau kepala Kantor Pertanahan dengan mempertimbangkan kesiapan data pertanahan dan lainnya. (4) Usulan kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada direktur jenderal yang membidangi Penilaian Tanah. (5) Ketentuan mengenai persiapan pembuatan peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sampai dengan ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembuatan Peta NBT.
Pasal 25
(1)
Survei lingkungan dan pengamatan bidang tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b
merupakan kegiatan untuk mendapatkan data dan
informasi tentang karakteristik lingkungan bidang tanah
dan karakteristik bidang tanah di wilayah pembuatan
peta NBT.
(2)
Karakteristik lingkungan bidang tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
a.
kelas jalan;
b.
lebar jalan;
c.
letak jalan utama;
d.
letak fasilitas;
e.
zonasi atau peruntukan kawasan; dan
f.
risiko.
(3)
Karakteristik bidang tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit:
a.
luas;
b.
lebar depan;
c.
bentuk;
d.
elevasi; dan
e.
letak.
(4)
Karakteristik lingkungan bidang tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan
survei
yang
diawali
dengan
delineasi
lokasi
menggunakan batas administrasi desa/kelurahan.
(5)
Karakteristik bidang tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diperoleh dengan analisis peta bidang tanah.
(6)
Survei lingkungan dan pengamatan bidang tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan
Variabel Pembentuk Nilai Tanah.
Pasal 26 (1) Penyusunan basis data Penilaian bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan menyusun Variabel Pembentuk Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) untuk setiap bidang tanah dari seluruh bidang tanah di wilayah pembuatan Peta NBT. (2) Variabel Pembentuk Nilai Tanah untuk setiap bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam basis data.
Pasal 27 (1) Pengumpulan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dilaksanakan berdasarkan Variabel Pembentuk Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2). (2) Pengumpulan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan: a. pembagian lokasi pengumpulan data sampel Nilai Tanah; dan b. pengisian formulir pengumpulan data sampel Nilai Tanah. (3) Pengumpulan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
mengumpulkan sampel Nilai Tanah sesuai dengan jenis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (4) Pengumpulan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan teknik penentuan kriteria tertentu (purposive sampling). (5) Pengumpulan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan data sampel Nilai Tanah.
Pasal 28 (1) Analisis dan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan hasil pengumpulan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) menjadi data Nilai Tanah. (2) Analisis dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan: a. analisis dan pengolahan data sampel; dan b. analisis dan pengolahan data Nilai Tanah. (3) Ketentuan mengenai analisis dan pengolahan data sampel dalam pembuatan peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap analisis dan pengolahan data sampel dalam pembuatan Peta NBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
Pasal 29
(1)
Analisis dan pengolahan data Nilai Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan
untuk menghitung prediksi nilai setiap bidang Tanah
berdasarkan
Variabel
Pembentuk
Nilai
Tanah
menggunakan metode paling sedikit:
a.
teknik statistika, meliputi:
1.
geographically weighted regression; atau
2.
spatial autoregressive error model;
atau
b.
kecerdasan buatan dan/atau machine learning,
meliputi random forest.
(2)
Penggunaan metode sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
harus
mendapatkan
persetujuan
dari
direktur
jenderal yang membidangi Penilaian Tanah.
(3)
Analisis dan pengolahan data Nilai Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menghasilkan NBT.
(4)
NBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
atribut Nilai Bidang Tanah pada peta pendaftaran tanah.
(5)
Kumpulan NBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan peta NBT.
(6)
Peta
NBT
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
ditandatangani oleh:
a.
direktur
atau
kepala
subdirektorat
yang
membidangi Penilaian Tanah atas nama direktur
jenderal yang membidangi Penilaian Tanah;
b.
kepala Kantor Wilayah atau kepala bidang yang
membidangi Penilaian Tanah atas nama direktur
jenderal yang membidangi Penilaian Tanah; atau
c.
kepala Kantor Pertanahan atau kepala seksi yang
membidangi Penilaian Tanah atas nama direktur
jenderal yang membidangi Penilaian Tanah,
sesuai dengan penugasan.
Pasal 30 Penyajian peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f merupakan kegiatan menampilkan informasi muka peta, informasi tepi peta, muatan, dan tata letak Peta NBT.
Pasal 31 (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g merupakan kegiatan penyusunan laporan pembuatan peta NBT yang dilaporkan pada saat kegiatan pembuatan peta NBT selesai dilaksanakan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi Penilaian Tanah c.q. direktur yang membidangi Penilaian Tanah.
Bagian Keempat Pembaruan Peta Nilai Tanah
Paragraf 1 Umum
Pasal 32
(1)
Pembaruan peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a.
pembaruan peta ZNT; dan
b.
pembaruan peta NBT.
(2)
Peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diperbarui paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
Pasal 33 Pembaruan peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan karena: a. tindak lanjut hasil penanganan pengaduan informasi Nilai Tanah; b. kebutuhan Kementerian; atau c. kebutuhan instansi pemerintah berdasarkan perjanjian kerja sama.
Paragraf 2 Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah
Pasal 34 (1) Pembaruan peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a terdiri atas tahapan: a. persiapan; b. analisis dan delineasi zona yang mengalami perubahan; c. survei batas zona yang akan diperbarui; d. pengumpulan data sampel Nilai Tanah; e. analisis dan pengolahan data;
f. penyajian peta; dan g. pelaporan. (2) Format dokumen yang berkaitan dengan pembaruan peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 35 (1) Persiapan pembaruan peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pemilihan wilayah; b. penyusunan dokumen administrasi; c. koordinasi antarsatuan kerja Kementerian dan pemangku kepentingan; dan d. penyiapan alat kerja lapangan. (2) Pemilihan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap kabupaten/kota yang telah memiliki peta ZNT. (3) Ketentuan mengenai persiapan pembuatan peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembaruan peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 36 (1) Analisis dan delineasi zona yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan batas zona yang akan diperbarui. (2) Analisis dan delineasi zona yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. analisis peta ZNT; b. identifikasi perubahan penggunaan tanah; dan c. delineasi perubahan batas zona.
Pasal 37 Survei batas zona awal Nilai Tanah pada pembuatan peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap survei batas zona yang akan diperbarui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c.
Pasal 38 (1) Pengumpulan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sampel: a. dipilih dengan teknik penentuan kriteria tertentu (purposive sampling); b. dilakukan secara proporsional dan merata; c. jumlah dalam setiap zona yang mengalami perubahan penggunaan tanah paling sedikit 3 (tiga) sampel; dan d. sampel transaksi pada tahun berjalan untuk jenis penggunaan pertanian dan nonpertanian. (2) Ketentuan mengenai pengumpulan data sampel Nilai Tanah pada pembuatan peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap pengumpulan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 39 (1) Analisis dan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan hasil pengumpulan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. (2) Analisis dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan: a. analisis dan pengolahan data sampel; dan b. analisis dan pengolahan data Nilai Tanah. (3) Ketentuan mengenai analisis dan pengolahan data sampel pada pembuatan peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis dengan analisis dan pengolahan data sampel pada pembaruan peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
Pasal 40
(1)
Analisis dan pengolahan data Nilai Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan
dengan membandingkan antara sampel Nilai Tanah pada
saat penilaian terhadap Nilai Zona tahun sebelumnya.
(2)
Perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Indeks Sampel.
(3)
Indeks Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dirata-ratakan sesuai dengan penggunaan Tanahnya
menjadi Indeks Nilai Tanah.
(4)
Indeks Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berpedoman pada metode:
a.
analisis manual;
b.
statistik Box Plot; dan/atau
c.
lainnya dengan persetujuan direktur jenderal yang
membidangi Penilaian Tanah.
(5)
Indeks Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:
a.
Indeks Nilai Tanah pertanian; dan
b.
Indeks Nilai Tanah nonpertanian.
(6)
Indeks Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
digunakan sebagai faktor perkalian terhadap Nilai Zona
yang penggunaan tanahnya tetap dan perubahan Nilai
Tanahnya wajar.
(7)
Perkalian
Indeks
Nilai
Tanah
dengan
Nilai
Zona
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menghasilkan Nilai
Zona yang diperbarui.
(8)
Dalam hal hasil Indeks Nilai Tanah yang diperoleh tidak
wajar dan/atau mengalami perubahan penggunaan
tanah, dilakukan analisis dan pengolahan data Nilai
Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
sampai dengan ayat (4).
(9)
Hasil
analisis
dan
pengolahan
data
Nilai
Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menghasilkan Nilai
Zona baru.
(10) Nilai Zona diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dan/atau Nilai Zona baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) merupakan kumpulan Nilai Zona.
(11) Kumpulan Nilai Zona sebagaimana dimaksud pada ayat
(10) merupakan hasil pembaruan peta ZNT.
(12) Pembaruan peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat
(11) ditandatangani oleh:
a.
direktur
atau
kepala
subdirektorat
yang
membidangi Penilaian Tanah atas nama direktur
jenderal yang membidangi Penilaian Tanah;
b.
kepala Kantor Wilayah atau kepala bidang yang
membidangi Penilaian Tanah atas nama direktur
jenderal yang membidangi Penilaian Tanah; atau
c.
kepala Kantor Pertanahan atau kepala seksi yang
membidangi Penilaian Tanah atas nama direktur
jenderal yang membidangi Penilaian Tanah,
sesuai dengan penugasan.
Pasal 41 Penyajian peta pada pembuatan Peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyajian peta pada pembaruan Peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f.
Pasal 42 Pelaporan pada pembuatan peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaporan pada pembaruan Peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g.
Paragraf 3
Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah
Pasal 43 (1) Pembaruan peta NBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b merupakan pembaruan peta NBT Skala 1:1.000. (2) Pembaruan Peta NBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan: a. persiapan; b. identifikasi perubahan fisik dan lingkungan bidang Tanah; c. survei lingkungan dan pengamatan bidang tanah; d. pembaruan basis data Penilaian bidang Tanah; e. pengumpulan data sampel Nilai Tanah; f. analisis dan pengolahan data; g. penyajian peta; dan h. pelaporan. (3) Format dokumen yang berkaitan dengan pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 44 Persiapan pembaruan peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
persiapan pembaruan Peta NBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a.
Pasal 45 (1) Identifikasi perubahan fisik dan lingkungan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan identifikasi fisik dan lingkungan bidang tanah terhadap bidang tanah: a. tidak mengalami perubahan; dan/atau b. mengalami perubahan. (2) Fisik dan lingkungan bidang tanah yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilanjutkan ke tahap pengumpulan data sampel Nilai Tanah. (3) Fisik dan lingkungan bidang tanah yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebabkan oleh: a. layanan pertanahan, terdiri atas: 1. pendaftaran tanah pertama kali; 2. pemecahan atau pemisahan bidang tanah; 3. penggabungan bidang tanah; 4. pengukuran ulang bidang tanah; 5. peningkatan kualitas data bidang tanah; dan/atau 6. layanan pertanahan lainnya, dan/atau b. faktor alam. (4) Faktor alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan faktor yang terjadi secara alamiah atau di luar kendali manusia. (5) Fisik dan lingkungan bidang tanah yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan: a. perubahan fisik dan lingkungan bidang tanah secara menyebar; dan/atau b. perubahan fisik dan lingkungan bidang tanah secara mengelompok. (6) Hasil identifikasi perubahan fisik dan lingkungan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen indikatif perubahan peta NBT.
Pasal 46 (1) Survei lingkungan dan pengamatan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan dokumen indikatif perubahan peta NBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6). (2) Ketentuan mengenai survei fisik dan lingkungan bidang tanah pada pembuatan Peta NBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap survei lingkungan dan pengamatan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 47 (1) Pembaruan basis data penilaian bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d
merupakan kegiatan menyusun Variabel Pembentuk Nilai Tanah untuk bidang tanah yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b. (2) Variabel Pembentuk Nilai Tanah untuk bidang tanah yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk basis data.
Pasal 48 (1) Pengumpulan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan: a. bidang tanah yang tidak mengalami perubahan dilaksanakan dengan teknik penentuan kriteria tertentu (purposive sampling) berdasarkan zonasi dengan paling sedikit 10 (sepuluh) sampel; b. bidang tanah yang mengalami perubahan: 1. menyebar dilaksanakan dengan teknik penentuan kriteria tertentu (purposive sampling) berdasarkan zonasi dengan paling sedikit 10 (sepuluh) sampel; dan 2. mengelompok dilaksanakan berdasarkan kluster yang berasal dari hasil pengamatan dan penyebab perubahan bidang tanah dengan paling sedikit 3 (tiga) sampel; c. pemilihan atau pengambilan sampel merupakan sampel pada tahun berjalan berdasarkan Variabel Pembentuk Nilai Tanah di wilayah pembaruan Peta NBT; dan d. pemilihan atau pengambilan sampel dilakukan secara proporsional dan merata. (2) Ketentuan mengenai kegiatan pengumpulan data sampel Nilai Tanah pada pembuatan peta NBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengumpulan data sampel Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 49 (1) Analisis dan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f dilaksanakan berdasarkan peta sebaran Nilai Tanah. (2) Analisis dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan: a. analisis dan pengolahan data sampel; dan b. analisis dan pengolahan data Nilai Tanah. (3) Ketentuan mengenai kegiatan analisis dan pengolahan data sampel pada pembaruan peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap analisis dan pengolahan data sampel pada pembaruan peta NBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
Pasal 50 (1) Analisis dan pengolahan data Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membandingkan antara sampel Nilai Tanah
tahun
pada
saat
penilaian
terhadap
NBT
tahun
sebelumnya.
(2)
Perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Indeks Sampel.
(3)
Indeks Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dirata-ratakan sesuai dengan zonasi menjadi Indeks Nilai
Tanah.
(4)
Indeks Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berpedoman pada metode:
a.
analisis manual;
b.
statistik Box Plot; dan/atau
c.
lainnya dengan persetujuan direktur jenderal yang
membidangi Penilaian Tanah.
(5)
Indeks Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan sebagai faktor perkalian terhadap NBT
dengan ketentuan:
a.
bidang tanah yang tidak mengalami perubahan fisik
dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (1) huruf a; dan
b.
bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan
lingkungan
secara
menyebar
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a.
(6)
Perkalian Indeks Nilai Tanah dengan NBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) menghasilkan NBT yang
diperbarui.
(7)
Dalam hal Bidang Tanah yang mengalami perubahan
fisik dan lingkungan secara mengelompok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf b, analisis dan
pengolahan
data
Nilai
Tanah
dilakukan
dengan
menggunakan perbandingan data pasar paling sedikit 3
(tiga)
sampel
pembanding,
yang
memenuhi
nilai
Simpangan Baku Relatif kurang dari 15% (lima belas
persen).
(8)
Hasil
analisis
dan
pengolahan
data
Nilai
Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan NBT
baru.
(9)
NBT diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dan/atau NBT baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
merupakan kumpulan NBT.
(10) Kumpulan NBT sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
merupakan hasil pembaruan Peta NBT.
(11) Pembaruan Peta NBT sebagaimana dimaksud pada ayat
(10) ditandatangani oleh:
a.
direktur
atau
kepala
subdirektorat
yang
membidangi Penilaian Tanah atas nama direktur
jenderal yang membidangi Penilaian Tanah;
b.
kepala Kantor Wilayah atau kepala bidang yang
membidangi Penilaian Tanah atas nama direktur
jenderal yang membidangi Penilaian Tanah; atau
c.
kepala Kantor Pertanahan atau kepala seksi yang
membidangi Penilaian Tanah atas nama direktur
jenderal yang membidangi Penilaian Tanah,
sesuai dengan penugasan.
Pasal 51 Penyajian peta pada pembuatan peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyajian peta pada pembaruan peta NBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf g.
Pasal 52 Pelaporan pada pembuatan peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaporan pada pembaruan Peta NBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf h.
BAB IV PEMANFAATAN PETA NILAI TANAH
Pasal 53
(1)
Pemanfaatan peta Nilai Tanah merupakan pemanfaatan
informasi
Nilai
Tanah
yang
digunakan
untuk
mendukung kegiatan:
a.
layanan pertanahan dan tata ruang yang ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
b.
kepentingan lainnya yang berhubungan dengan
Nilai Tanah.
(2)
Pemanfaatan peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berasal dari:
a.
peta Nilai Tanah yang dihasilkan oleh Kementerian;
dan
b.
peta Nilai Tanah yang dihasilkan dari perjanjian
kerja sama antara kementerian/lembaga dan/atau
pemerintah
daerah
yang
menyelenggarakan
Penilaian
Tanah
dengan
Kementerian,
Kantor
Wilayah atau Kantor Pertanahan,
yang telah diintegrasikan dalam sistem komputerisasi
kegiatan pertanahan.
(3)
Peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimanfaatkan sebagai:
a.
dasar dalam penentuan tarif penerimaan negara
bukan pajak layanan pertanahan dan tata ruang;
b.
data dan informasi untuk kegiatan penyusunan
rencana tata ruang;
c.
data dan informasi untuk menghitung perkiraan
biaya pengadaan tanah pada tahap perencanaan;
d.
data dan informasi untuk menghitung perubahan
Nilai
Tanah
sebelum
dan
setelah
kegiatan
konsolidasi tanah; dan/atau
e.
data atau informasi sekunder untuk kepentingan
lainnya.
(4)
Pemanfaatan peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui perjanjian
kerja sama atau persetujuan direktur jenderal yang
membidangi Penilaian Tanah.
(5)
Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilaksanakan untuk pemanfaatan peta Nilai Tanah
oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah
dan/atau pihak lainnya.
(6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 54
(1)
Peta Nilai Tanah yang telah diintegrasikan mulai berlaku
dan dimanfaatkan pada tanggal 2 Januari.
(2)
Pemberlakuan
pemanfaatan
peta
Nilai
Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
kepala Kantor Pertanahan dalam bentuk keputusan.
(3)
Dalam hal peta Nilai Tanah tidak dapat diintegrasikan
sampai dengan tanggal 2 Januari karena sistem
komputerisasi
kegiatan
pertanahan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengalami kendala maka peta
Nilai Tanah terakhir yang telah diberlakukan dinyatakan
tetap
berlaku
sampai
dengan
berhasilnya
proses
integrasi peta Nilai Tanah yang baru.
(4)
Dalam hal tidak terdapat pembuatan atau pembaruan
peta Nilai Tanah, Kantor Pertanahan menggunakan peta
Nilai Tanah tahun terakhir yang berlaku.
(5)
Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 55 (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih peta Nilai Tanah sejenis dalam 1 (satu) kabupaten/kota dengan lokasi yang berbeda, peta Nilai Tanah harus disatukan dalam 1 (satu) dokumen. (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) jenis peta Nilai Tanah yang tidak sejenis, peta Nilai Tanah yang digunakan dalam layanan pertanahan merupakan NBT dengan Skala yang lebih besar.
BAB V PENGADUAN INFORMASI NILAI TANAH
Pasal 56 (1) Pihak yang keberatan terhadap Nilai Tanah dapat mengajukan Pengaduan Informasi Nilai Tanah. (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Pengaduan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Pasal 57 Pihak yang mengajukan keberatan Informasi Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (1) terdiri atas: a. perorangan meliputi: 1. warga negara Indonesia; atau
- warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia, b. instansi pemerintah; c. badan hukum; d. yayasan sosial atau keagamaan; e. organisasi masyarakat; atau f. badan usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum.
Pasal 58
(1)
Penyampaian
Pengaduan
Informasi
Nilai
Tanah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) disertai
dengan:
a.
surat permohonan tertulis kepada Kepala Kantor
Pertanahan;
b.
salinan identitas diri pengadu/akta pendirian badan
hukum/akta pendirian badan usaha/lembaga tidak
berbadan hukum/yang dikuasakannya;
c.
salinan sertipikat hak atas tanah atau bukti
penguasaan lainnya;
d.
nomor berkas layanan informasi Nilai Tanah;
e.
kutipan Nilai Tanah;
f.
bukti transaksi jual beli; dan/atau
g.
bukti lainnya yang menerangkan Nilai Tanah.
(2)
Penyampaian
Pengaduan
Informasi
Nilai
Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh
petugas
pengelola
pengaduan
untuk
diperiksa
kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3)
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) belum lengkap, pengaduan dinyatakan belum lengkap
dan
dikembalikan
ke
Pengadu
untuk
melengkapi
persyaratan.
(4)
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dinyatakan lengkap, Petugas pengelola Pengaduan
mendistribusikan Pengaduan untuk ditindaklanjuti.
Pasal 59
(1)
Kantor Pertanahan yang menerima distribusi Pengaduan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
58
ayat
(4)
menangani pengaduan secara periodik setiap 3 (tiga)
bulan sekali.
(2)
Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a.
periode pertama: Januari sampai dengan Maret;
b.
periode kedua: April sampai dengan Juni;
c.
periode ketiga: Juli sampai dengan September; dan
d.
periode keempat: Oktober sampai dengan Desember.
(3)
Dalam hal terdapat permohonan Pengaduan Informasi
Nilai Tanah yang diterima setelah tanggal 15 pada setiap
akhir periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
penanganan Pengaduan Informasi Nilai Tanah dilakukan
pada periode berikutnya.
Pasal 60 (1) Penanganan pengaduan informasi Nilai Tanah di Kantor Pertanahan dilakukan melalui tahapan:
a. pengkajian pengaduan; b. gelar awal; dan c. tindak lanjut penanganan pengaduan ke Kantor Wilayah. (2) Pengkajian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk: a. melakukan telaah pengaduan terhadap hasil penelusuran data dan/atau pemeriksaan lapangan; dan b. menyusun laporan hasil pengkajian pengaduan. (3) Hasil pengkajian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk melaksanakan gelar awal. (4) Gelar awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tujuan untuk membahas hasil pengkajian Pengaduan. (5) Gelar awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh kepala Kantor Pertanahan atau kepala seksi yang membidangi Penilaian Tanah. (6) Hasil gelar awal digunakan sebagai dasar untuk menyampaikan surat kepada kepala Kantor Wilayah sebagai tindak lanjut penanganan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (7) Hasil gelar awal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa surat usulan penyelesaian pengaduan. (8) Surat usulan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah.
Pasal 61 (1) Kepala Kantor Wilayah dan kepala bidang yang membidangi Penilaian Tanah menindaklanjuti surat usulan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (8). (2) Tindak lanjut surat usulan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeriksaan usulan penyelesaian pengaduan; dan b. gelar akhir. (3) Pemeriksaan usulan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pemeriksaan terhadap surat usulan penyelesaian pengaduan yang menghasilkan laporan hasil pemeriksaan usulan penyelesaian pengaduan. (4) Laporan hasil pemeriksaan usulan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk melaksanakan gelar akhir. (5) Gelar akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk menentukan tindak lanjut terhadap surat usulan penyelesaian pengaduan. (6) Gelar akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh kepala Kantor Wilayah, kepala bidang yang
membidangi Penilaian Tanah, atau pejabat fungsional yang setara yang membidangi Penilaian Tanah. (7) Hasil gelar akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa surat rekomendasi penyelesaian pengaduan yang ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah. (8) Surat rekomendasi penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada kepala Kantor Pertanahan.
Pasal 62 (1) Kepala Kantor Pertanahan melakukan tindak lanjut terhadap surat rekomendasi penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (7). (2) Surat rekomendasi penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. rekomendasi peta Nilai Tanah dilakukan perbaikan; atau b. rekomendasi peta Nilai Tanah tidak dilakukan perbaikan. (3) Dalam hal rekomendasi peta Nilai Tanah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kantor Pertanahan melakukan perbaikan peta Nilai Tanah. (4) Hasil perbaikan peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh kepala Kantor Pertanahan dengan menetapkan perubahan atas keputusan pemanfaatan peta Nilai Tanah hasil penanganan pengaduan. (5) Dalam hal rekomendasi peta Nilai Tanah tidak dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemanfaatan peta Nilai Tanah menggunakan peta Nilai Tanah terakhir. (6) Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan: a. surat pemberitahuan hasil penanganan pengaduan dan kutipan peta Nilai Tanah kepada Pengadu, dalam hal hasil penanganan Pengaduan Informasi Nilai Tanah ditindaklanjuti dengan perbaikan peta Nilai Tanah; atau b. surat pemberitahuan hasil penanganan pengaduan kepada Pengadu, dalam hal hasil penanganan Pengaduan Informasi Nilai Tanah tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan peta Nilai Tanah. (7) Keputusan pemanfaatan peta Nilai Tanah hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dan diintegrasikan pada hari kerja pertama bulan berikutnya pasca periodisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2). (8) Dalam hal keputusan pemanfaatan Nilai Tanah hasil penanganan Pengaduan Informasi Nilai Tanah yang ditetapkan pada bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dan kegiatan pembaruan peta Nilai Tanah pada tahun berjalan sedang dilakukan, keputusan yang ditetapkan mengikuti ketentuan pengintegrasian peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
Pasal 63 Tahapan penanganan Pengaduan Informasi Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
BAB VI PENDANAAN
Pasal 64 (1) Pendanaan penyelenggaraan Penilaian Tanah di lingkungan Kementerian bersumber dari: a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara; b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan penyelenggaraan Penilaian Tanah yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah dengan Kementerian bersumber dari anggaran kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan Penilaian Tanah.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.
peta Nilai Tanah yang sedang dalam proses pembuatan
atau proses pembaruan, dilanjutkan penyelesaiannya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
b.
peta Nilai Tanah yang sedang dimanfaatkan untuk
layanan pertanahan dan tata ruang dan kepentingan
lainnya yang berhubungan dengan Nilai Tanah, tetap
berlaku sampai adanya pembaruan Informasi Nilai
Tanah
yang
dilaksanakan
berdasarkan
Peraturan
Menteri ini;
c.
perjanjian kerja sama pemanfaatan peta Nilai Tanah
yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka
waktu perjanjian kerja sama;
d.
Pengaduan Informasi Nilai Tanah yang sedang dalam
proses
penanganan,
diselesaikan
sesuai
dengan
ketentuan Peraturan Menteri ini;
e.
Dalam hal pengintegrasian peta nilai tanah belum dapat
dilakukan, maka:
1.
Pemanfaatan peta Nilai Tanah dilakukan dengan:
a)
mengunggah peta Nilai Tanah ke dalam sistem
komputerisasi kegiatan pertanahan oleh Kantor
Pertanahan; atau
b) melakukan integrasi peta Nilai Tanah antara sistem informasi penilaian tanah dengan sistem komputerisasi kegiatan pertanahan oleh direktorat yang membidangi Penilaian Tanah; 2. Peta Nilai Tanah diunggah atau dilakukan integrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada tanggal 2 Januari; 3. Peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada saat pengunggahan atau integrasi peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada angka 2 berhasil dilakukan; 4. Dalam hal peta Nilai Tanah tidak dapat diunggah atau dilakukan integrasi karena sistem sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengalami kendala maka: a) peta Nilai Tanah tahun sebelumnya tetap berlaku sampai dengan peta Nilai Tanah berhasil diunggah atau dilakukan integrasi dengan batas waktu paling lambat tanggal 31 Januari; dan b) kepala Kantor Pertanahan atau direktorat yang membidangi Penilaian Tanah membuat berita acara keterlambatan mengunggah atau melakukan integrasi peta Nilai Tanah yang menerangkan alasan keterlambatan mengunggah atau melakukan integrasi peta Nilai Tanah dalam sistem sebagaimana dimaksud pada angka 1; 5. Dalam hal peta Nilai Tanah belum diunggah dalam sistem komputerisasi kegiatan pertanahan lebih dari tanggal 31 Januari maka: a) Peta Nilai Tanah hasil pembuatan atau pembaruan tahun terakhir dinyatakan berlaku; b) Kantor Pertanahan membuat keputusan pemanfaatan peta Nilai Tanah pada tanggal 31 Januari; dan c) kepala Kantor Pertanahan membuat berita acara keterlambatan mengunggah peta Nilai Tanah yang menerangkan alasan keterlambatan peta Nilai Tanah dalam sistem komputerisasi kegiatan pertanahan; 6. Kepala Kantor Wilayah setempat memberi surat teguran secara tertulis kepada kepala Kantor Pertanahan yang tidak mengunggah peta Nilai Tanah pada tanggal 2 Januari atau melebihi tanggal 31 Januari yang disebabkan bukan karena kendala sistem; 7. Berita acara keterlambatan mengunggah atau melakukan integrasi peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b tercantum dalam Lampiran IX, berita acara keterlambatan mengunggah peta Nilai Tanah lebih dari 31 Januari
sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c tercantum dalam Lampiran X. dan surat teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan f. penerapan sistem informasi Penilaian Tanah serta pengintegrasian ke dalam sistem komputerisasi kegiatan pertanahan harus telah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66 Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2026
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Œ
NUSRON WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN TANAH
STANDARDISASI STRUKTUR PETA NILAI TANAH
Standardisasi struktur peta Nilai Tanah dalam Peraturan Menteri ini meliputi standar sistem proyeksi pemetaan, geometri, struktur data atribut, metadata, topologi, penyajian peta, penamaan file dan folder, dan format pencetakan yang dibedakan dalam standar struktur Peta ZNT dan Peta NBT. Berikut penjelasan mengenai standar struktur peta terkait.
A.
Standardisasi Struktur Peta Zona Nilai Tanah
1.
Sistem Proyeksi Pemetaan
Standar sistem proyeksi pemetaan yang digunakan adalah sistem
koordinat proyeksi Transverse Mercator Nasional dengan lebar zona
3° (tiga derajat) atau TM-3°.
2.
Geometri
a.
titik/point untuk data titik sampel dan titik zona; dan
b.
area/polygon untuk data layer Zona Nilai Tanah.
3.
Struktur Data Atribut
Tabel atribut layer Zona Nilai Tanah sekurang-kurangnya memuat
informasi:
a.
Satuan Wilayah Administrasi Provinsi;
b.
Satuan Wilayah Administrasi Kabupaten atau Kota;
c.
Nomor Zona;
d.
Jumlah Sampel;
e.
Jumlah Nilai;
f.
Nilai Tertinggi;
g.
Nilai Terendah;
h.
Simpangan Baku;
i.
Simpangan Baku Relatif;
j.
Jenis Zona;
k.
Nilai Zona;
l.
Pembulatan Nilai Zona; dan
m. Tahun Penilaian.
Keterangan mengenai pengisian tabel atribut peta zona nilai tanah
pada tabel berikut:
Tabel Atribut Peta Zona Nilai Tanah
KETENTUAN DATA
NAMA FIELD
KETERANGAN
Satuan Wilayah
Administrasi Provinsi
WADMPR
Nama provinsi berdasarkan
Kementerian Dalam Negeri
Satuan Wilayah
Administrasi
Kabupaten atau Kota
WADMKK
Nama kabupaten atau kota
berdasarkan
Kementerian
Dalam Negeri
Nomor Zona
NOZN
Nomor zona nilai tanah
Jumlah Sampel
JMLSMPL
Jumlah sampel nilai tiap zona
Jumlah Nilai
JMLNILAI Jumlah total Nilai dari Seluruh sampel nilai tanah pada tiap zona
KETENTUAN DATA NAMA FIELD KETERANGAN Nilai Tertinggi NILMAKS Nilai Tertinggi dari Seluruh sampel pada Tiap Zona Nilai Terendah
NILMIN Nilai Terendah dari Seluruh sampel pada Tiap Zona Simpangan Baku
SMPBAKU Simpangan Baku Nilai dari Seluruh Sampel pada tiap Zona Simpangan Baku Relatif
SMPBKREL Simpangan Baku relatif nilai dari seluruh sampel pada tiap zona Jenis Zona JNSZN Jenis zona penggunaan tanah Nilai Zona NILAIZN Besaran nilai tanah rata-rata Pembulatan Nilai Zona NILBULAT Hasil pembulatan nilai zona Tahun Penilaian THNNILAI Tahun Penilaian Penyajian Tabel Atribut Peta Zona Nilai Tanah KETENTUAN DATA SATUAN WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI SATUAN WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN ATAU KOTA NOMOR ZONA (…) NAMA FIELD WADMPR WADMKK NOZN
TIPE DATA Text Text Long Integer
LENGTH 50 50
(…) JUMLAH SAMPEL JUMLAH NILAI NILAI TERTINGGI NILAI TERENDAH SIMPANGAN BAKU (…)
JMLSMPL JMLNILAI NILMAKS NILMIN SMPBAKU
Integer Double Long Integer Long Integer Double
(…) SIMPANGAN BAKU RELATIF JENIS ZONA NILAI ZONA PEMBULATAN NILAI ZONA TAHUN PENILAIAN
SMPBKREL JNSZN NILAIZN NILBULAT THNNILAI
Double Short Integer Double Text Short Integer
Metadata Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Penyusunan metadata merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
Topologi Topologi adalah pendefinisian secara matematis yang menerangkan hubungan atau relasi antar objek spasial. Dalam pembuatan peta zona nilai tanah ketentuan topologi dilakukan berdasarkan bentuk geometri area/polygon dengan ketentuan sebagai berikut:
Tabel Aturan Topologi Peta ATURAN TOPOLOGI GEOMETRI AREA/POLYGON KETENTUAN SALAH BENAR Tidak terjadi ruang kosong pada peta (must not have gaps) sehingga tidak memiliki informasi yang hilang dalam peta zona nilai tanah.
Tidak terjadi tumpang tindih zona pada peta (must not overlap) antara satu zona atau lebih dengan zona lainnya, sehingga dalam satu lokasi memiliki satu nilai.
- Penyajian Peta Penyajian peta terdiri atas muatan dan tata letak peta pada muka peta, informasi tepi peta, dan standar ukuran layout peta. Berikut merupakan penjelasan penyajian peta zona nilai tanah. a. Penyajian Muka Peta Muka peta zona nilai tanah merupakan bagian peta yang menggambarkan area yang dipetakan terdiri atas simbolisasi, unsur dasar, label, dan koordinat peta. Tabel Penyajian Muka Peta UNSUR PETA KETERANGAN CONTOH ILUSTRASI Simbolisasi
Merepresentasikan fitur yang berupa titik, garis dan poligon yang berada di permukaan bumi.
Unsur Dasar
Unsur dasar dalam
hal
ini
merupakan
unsur
yang
digunakan
sebagai
informasi
dasar
dalam
penyusunan
Peta ZNT.
Unsur dasar terdiri
atas
garis
pantai,
perairan, nama rupa
bumi, batas wilayah.
Jika dalam 1 (satu)
garis
batas
administrasi terdapat
UNSUR PETA KETERANGAN CONTOH ILUSTRASI batas administrasi dengan tingkat berbeda, yang ditampilkan adalah batas administrasi yang tertinggi. Label Menyajikan informasi yang harus dimunculkan pada hasil peta zona nilai tanah.
Koordinat dan Grid Peta Menyajikan koordinat geografis dan koordinat proyeksi dengan ketentuan jarak antar grid 10 cm pada muka peta.
b. Penyajian Informasi Tepi Peta Informasi tepi peta merupakan bagian yang memuat suatu keterangan/informasi yang berkaitan dengan isi peta. Informasi tepi peta terdiri atas informasi peta, lokasi peta, petunjuk lokasi, legenda peta, sumber data dan sistem proyeksi dan grid, logo kementerian, keterangan peta dan kolom tanda tangan.
Tabel Penyajian Informasi Tepi Peta UNSUR PETA KETERANGAN ILUSTRASI Informasi Peta 1. Judul peta dituliskan dengan huruf kapital jenis huruf arial dengan ukuran 28, ditebalkan dan letaknya di tengah. 2. Arah utara berada di bawah judul peta dan letaknya di tengah. 3. Skala peta menggunakan skala bar menggunakan jenis huruf arial dengan ukuran 12 dan letaknya di tengah.
Lokasi Peta
- Provinsi lokasi kegiatan.
- Kabupaten/kota lokasi kegiatan.
UNSUR PETA KETERANGAN ILUSTRASI Petunjuk Lokasi
- Menggambarkan letak kabupaten/ kota wilayah kerja dalam satu Provinsi.
- Menggambarkan wilayah Zona Nilai Tanah yang sedang dikerjakan dalam kabupaten/kota yang bersangkutan.
Klasifikasi Nilai Tanah
- Klasifikasi Nilai Tanah berisi 8 gradasi warna Nilai Tanah beserta Nilai Tanah dari masing-masing simbol gradasi warna tersebut. Semakin mendekati warna hijau, maka nilai tanah akan semakin murah. Sedangkan jika mendekati warna merah, maka nilai tanah akan semakin mahal. Pembagian kelas ditampilkan dalam pembulatan ribuan. Simbol Warna Simbol RGB CMYK HSV
56 168 80 outline 156 156 156 78 34 69 0 outline 0 0 0 39 132 67 66 outline 0 0 61
102 191 80 outline 156 156 156 60 25 69 0 outline 0 0 0 39 108 59 75 outline 0 0 61
155 217 80 outline 156 156 156 39 15 69 0 outline 0 0 0 39 87 64 85 outline 0 0 61
222 242 80 outline 156 156 156 13 5 69 0 outline 0 0 0 39 67 67 95 outline 0 0 61
255 221 80 outline 156 156 156 0 13 69 0 outline 0 0 0 39 49 69 100 outline 0 0 61
255 145 80 outline 156 156 156 0 43 69 0 outline 0 0 0 39 22 69 100 outline 0 0 61
255 72 80 outline 156 156 156 0 72 69 0 outline 0 0 0 39 357 72 100 outline 0 0 61
255 0 80 outline 156 156 156 0 100 690 outline 0 0 0 39 341 100 100 outline 0 0 61
- Pewarnaan Simpangan Baku Relatif Simbol Warna Simbol RGB CMYK HSV
190 255 232 outline 156 156 156 25 0 9 0 outline 0 0 0 39 158 25 100 outline 0 0 61
163 255 115 outline 156 156 156 36 0 55 0 outline 0 0 0 39 99 55 100 outline 0 0 61
115 178 255 outline 156 156 156 55 30 0 0 outline 0 0 0 39 213 55 100 outline 0 0 61
Model pewarnaan 8 kelas
Model pewarnaan simpangan baku relatif
UNSUR PETA KETERANGAN ILUSTRASI
255 190 190 outline 156 156 156 0 25 25 0 outline 0 0 0 39 0 25 100 outline 0 0 61
Sumber data dan sistem proyeksi serta grid
Sumber data berisi data-data yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan Peta Zona Nilai Tanah.
Sistem Proyeksi dan Grid terdiri dari: a. Proyeksi : TM-3° b. Datum : WGS-84 c. Zona : Zona TM-3°
(disesuaikan dengan lokasi pekerjaan)
Legenda Legenda peta adalah keterangan dari simbol-simbol peta yang digunakan supaya mudah dipahami, yang berisi kumpulan beberapa simbol yang digunakan pada peta, antara lain:
NO SIMBOL NAMA KETERANGAN 1.
Ibukota Kabupaten Penulisan nama Ibukota Kabupaten dituliskan dengan huruf kapital jenis arial dengan ukuran 20 dan letaknya berdekatan dengan simbol Ibukota Kabupaten. 2.
Ibukota Kota Penulisan nama Ibukota Kota dituliskan dengan huruf kapital jenis arial dengan ukuran 20 dan letaknya berdekatan dengan simbol Ibukota Kota. 3.
Nomor Zona Nilai Tanah Nomor Zona Nilai Tanah dituliskan dengan jenis huruf arial narrow ukuran 6 dan letaknya di atas Nilai Tanah Per Meter Persegi. 4.
Nilai Tanah per Meter Persegi Nilai Tanah per Meter Persegi dituliskan dengan jenis huruf arial narrow ukuran 6 dan letaknya di bawah nomor Zona Nilai Tanah. 5.
Titik Sampel Non Pertanian Lokasi titik sampel pada lokasi non pertanian. Kb K
UNSUR PETA KETERANGAN ILUSTRASI 6.
Titik Sampel Pertanian Lokasi titik sampel pada lokasi pertanian. 7.
Batas Negara Penulisan nama Negara yg berbatasan dengan wilayah kerja dituliskan dengan huruf kapital jenis arial dengan ukuran 22 dan ditebalkan. 8.
Batas Provinsi Penulisan nama Provinsi yg berbatasan dengan wilayah kerja dituliskan dengan huruf kapital jenis arial dengan ukuran 22 dan ditebalkan. 9.
Batas Kabupaten/ Kota Penulisan nama Kabupaten/Kota baik Kabupaten/Kota yang sedang dikerjakan pembuatan Peta ZNT, maupun Kabupaten/ Kota yang berbatasan dituliskan dengan huruf kapital jenis arial dengan ukuran 16. 10.
Batas Kecamatan Penulisan nama Kecamatan dituliskan dengan huruf kapital jenis arial dengan ukuran 14. 11.
Batas Desa/ Kelurahan Batas desa/kelurahan ditampilkan jika Peta ZNT dibuat dengan skala besar. 12.
Jalan Jalan yang ditampilkan yaitu jalan kolektor dan jalan arteri. 13.
Jalan Bebas Hambatan Jalan bebas hambatan yang ditampilkan yaitu jalan bebas hambatan eksisting. 14.
Rel Kereta Api Rel kereta api yang ditampilkan yaitu rel kereta eksisting. 15.
Rencana Area Kerja Menunjukan rencana area kerja dalam pembuatan atau pembaruan Peta ZNT. 16.
Area Kerja yang Disepakati Menunjukan area kerja yang disepakati dalam pembuatan atau pembaruan Peta ZNT.
UNSUR PETA KETERANGAN ILUSTRASI 17.
Area Kerja Menunjukan area kerja dalam pembuatan atau pembaruan Peta ZNT. 18.
Area Perubahan Zona Menunjukan area yang mengalami perubahan zona dalam pembaruan Peta ZNT. 19.
Zona Tidak Dinilai Zona yang tidak dilakukan penilaian, misalnya kawasan bandara, pemakaman, dll. 20.
Wilayah Belum Ada Peta ZNT Wilayah yang belum ada Peta ZNT nya. 21.
Wilayah Sudah Ada Peta ZNT Wilayah yang sudah ada Peta ZNT nya. 22.
Hutan Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi kehutanan. 23.
Sungai Nama sungai dituliskan dengan menggunakan jenis huruf arial ukuran 8, huruf miring dan warna tulisan biru. 24. Perairan Nama Perairan seperti laut, danau, waduk dan lainnya dituliskan dengan menggunakan jenis huruf arial ukuran 8, huruf miring dan warna tulisan biru. Keterangan: Legenda disesuaikan dengan muka peta.
UNSUR PETA KETERANGAN ILUSTRASI Kop dan Logo Instansi Satuan kerja yang membuat Peta Zona Nilai Tanah dan di sebelah kiri dicantumkan logo Instansi.
- Peta Zona Nilai Tanah yang dibuat oleh Kementerian, maka yang dituliskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan logo Kementerian.
- Peta Zona Nilai Tanah yang dibuat oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, maka yang dituliskan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan logo Kementerian.
- Peta Zona Nilai Tanah yang dibuat oleh Kantor Pertanahan, maka yang dituliskan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan logo Kementerian.
Nama Kegiatan Menerangkan Kegiatan, Skala, Lokasi, Luasan dan Tahun Anggaran.
Keterangan Menerangkan informasi tentang Peta Zona Nilai Tanah, terdiri atas informasi: 1. Luas : Luas area pembuatan/pembaruan Peta Zona Nilai Tanah dalam satuan hektare. 2. Jumlah Zona : Jumlah zona akhir setelah dilakukan pengolahan data spasial. 3. Tanggal Pelaksanaan : Tanggal pelaksanaan pengambilan data di lapangan. 4. Tanggal Penilaian : Tanggal pada saat nilai atau hasil penilaian dinyatakan. 5. Pelaksana : Pelaksana Kegiatan Pembuatan/ pembaruan Peta Zona Nilai Tanah. 6. Penanggung Jawab Penilaian : Petugas atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap hasil penilaian Peta Zona Nilai Tanah. 7. Penanggung Jawab Pemetaan : Petugas atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap hasil pemetaan Peta Zona Nilai Tanah. 8. Diperiksa : Petugas/pegawai yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pembuatan atau pembaruan ZNT.
c. Ukuran Layout Peta Merupakan standar ukuran layout pada peta zona nilai tanah yang mengatur ukuran-ukuran dari garis batas peta, garis tepi peta, dan informasi tepi peta.
Tabel Ukuran Layout Peta
UNSUR PETA
KETERANGAN
CONTOH ILUSTRASI
Garis
batas
peta
Merupakan ukuran kertas
A0
dengan
ketentuan
ukuran:
POSISI
UKURAN
X : 9 cm
P
:
105
cm
Y : 2 cm
L : 80 cm
UNSUR PETA KETERANGAN ILUSTRASI Kolom Tanda Tangan
Kolom tanda tangan pengesahan pembuatan ditandatangani oleh pejabat pelaksana dimana anggaran penyusunan Peta Zona Nilai Tanah disusun, misalnya: a. anggaran Kantor Pertanahan, pembuatan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Seksi yang membidangi Penilaian Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan;
b. anggaran Kantor Wilayah, pembuatan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Bidang yang membidangi Penilaian Tanah atas nama Kepala Kantor Wilayah; dan c. anggaran pusat ditandatangani oleh Direktur atau Kepala Subdirektorat yang membidangi Penilaian Tanah atas nama Direktur.Kolom tanda tangan pemanfaatan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Seksi yang membidangi Penilaian Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan lokasi pembuatan Peta Zona Nilai Tanah.
UNSUR PETA KETERANGAN CONTOH ILUSTRASI Garis tepi peta Merupakan garis yang dibuat mengelilingi gambar peta untuk menunjukan batas peta tersebut dengan ketentuan ukuran:
POSISI UKURAN X : 10 cm P : 80 cm Y : 3 cm L : 78 cm
Informasi tepi peta Merupakan bagian yang memuat suatu keterangan/informasi yang berkaitan dengan isi peta dengan ketentuan ukuran:
POSISI UKURAN X : 91 cm P : 22 cm Y : 3 cm L : 78 cm
- Penamaan File dan Folder a. Penamaan pada File Geodatabase Peta Zona Nilai Tanah Penamaan File Geodatabase Peta ZNT terdiri dari skala, unit produksi, informasi unsur IGT, nama daerah, dan tahun anggaran, dengan format:
Contoh:
Untuk kegiatan pembuatan peta ZNT: _10K_DPTEP_ZONANILAITANAH_KOTASEMARANG_2023 _10K_KANWILJAWATENGAH_ZONANILAITANAH_KOTASEMA RANG_2023
Untuk kegiatan pembaruan peta ZNT: 10K_KANTAHKOTASEMARANG_ZONANILAITANAH_KOTASE MARANG_2023 Penamaan Kelas Fitur: _[Skala][Bentuk Geometri][Informasi Unsur IGT][Nama Daerah]_[Tahun Anggaran] Contoh: _10K_AR_ZONANILAITANAH_KOTASEMARANG_2023 _10K_PT_TITIKZONA_KOTASEMARANG_2023 _10K_PT_TITIKSAMPEL_KOTASEMARANG_2023
b. Penamaan Folder Data Peta Zona Nilai Tanah Penamaan folder data Peta Zona Nilai Tanah memuat informasi unit produksi, informasi unsur IGT, nama kabupaten/kota, nama kegiatan, tahun anggaran, dengan format:
Contoh: KANWIL JAWA TENGAH_ZONANILAITANAH_KOTA SEMARANG_PEMBUATAN_2023 KANTAH KOTA SEMARANG_ZONANILAITANAH_KOTA SEMARANG_PEMBARUAN_2023
- Format Pencetakan a. Pencetakan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Peta Zona Awal, Peta Sebaran Sampel Nilai Tanah, Peta Simpangan Baku Relatif dan Peta Zona Nilai Tanah dicetak dalam kertas ukuran A3 untuk digunakan sebagai lampiran laporan. Khusus Peta Zona Nilai Tanah juga dicetak dalam kertas ukuran A0 untuk digunakan sebagai lampiran Surat Keputusan Pemanfaatan Peta Nilai Tanah. b. Pencetakan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Peta Hasil Survei Batas Zona Nilai Tanah yang diperbarui, Peta Sebaran Sampel Nilai Tanah, Peta Zona Nilai Tanah dan/atau Peta Simpangan Baku Relatif dicetak dalam kertas ukuran A3 untuk digunakan sebagai lampiran laporan. Khusus Peta Zona Nilai Tanah juga dicetak dalam kertas ukuran A0 untuk digunakan sebagai lampiran Surat Keputusan Pemanfaatan Peta Nilai Tanah.
B. Standardisasi Struktur Peta Nilai Bidang Tanah 1. Sistem Proyeksi Pemetaan Standar sistem proyeksi pemetaan yang digunakan adalah sistem koordinat proyeksi Transverse Mercator Nasional dengan lebar zona 3° (tiga derajat) atau TM-3°. 2. Geometri a. titik/point untuk data titik sampel; dan b. area/polygon untuk data layer Nilai Bidang Tanah. 3. Struktur Data Atribut Tabel atribut layer nilai bidang tanah sekurang-kurangnya memuat informasi: a. Satuan Wilayah Administrasi Provinsi; b. Satuan Wilayah Administrasi Kabupaten atau Kota; c. Satuan Wilayah Administrasi Kecamatan; d. Satuan Wilayah Administrasi Desa atau Kelurahan; e. Tipe Hak; f. Luas (Meter Persegi); g. Lebar Depan; h. Zonasi; i. Letak; j. Elevasi; k. Lebar Jalan; l. Kelas Jalan; m. Jarak Arteri Primer; n. Jarak Arteri Sekunder; o. Jarak Kolektor Primer; p. Jarak Kolektor Sekunder; q. Jarak Central Business District (CBD); r. Jarak Fasilitas Kesehatan; s. Jarak Fasilitas Pendidikan;
t. Jarak Fasilitas Transportasi; u. Jarak Fasilitas Pemerintahan; v. Banjir; w. Longsor; x. Nilai Bidang Tanah; dan y. Tahun Penilaian. Keterangan mengenai pengisian tabel atribut peta nilai bidang tanah pada tabel berikut:
Tabel Atribut Peta Nilai Bidang Tanah
KETENTUAN DATA
NAMA FIELD
KETERANGAN
Satuan Wilayah
Administrasi Provinsi
WADMPR
Nama provinsi berdasarkan
Kementerian Dalam Negeri.
Satuan Wilayah
Administrasi
Kabupaten atau Kota
WADMKK
Nama kabupaten atau kota
berdasarkan
Kementerian
Dalam Negeri.
Satuan Wilayah
Administrasi
Kecamatan
WADMKC
Nama
kecamatan
berdasarkan
Kementerian
Dalam Negeri.
Satuan Wilayah
Administrasi
Desa atau Kelurahan
WADMKD
Nama desa atau kelurahan
berdasarkan
Kementerian
Dalam Negeri.
Tipe Hak
TIPEHAK
Tipe hak atas tanah.
Luas (Meter Persegi)
LUASM2
Luas tanah dalam satuan
meter persegi (dua angka
belakang koma).
Lebar Depan
LBRDPN
Lebar depan bidang tanah
yang menghadap jalan.
Zonasi
ZONASI
Penggunaan tanah eksisting
Letak
LETAK
Sisi bidang tanah terhadap
akses jalan.
Elevasi
ELEVASI
Posisi
ketinggian
bidang
tanah terhadap jalan.
Lebar Jalan
LBRJLN
Lebar jalan yang menjadi
akses utama bidang tanah.
Kelas Jalan
KLSJLN
Kelas jalan yang menjadi
akses bidang tanah.
Jarak Arteri Primer
JKATRP
Jarak jalan arteri primer
yang
terdekat
dengan
bidang tanah.
Jarak Arteri Sekunder
JKATRS
Jarak jalan arteri sekunder
yang
terdekat
dengan
bidang tanah.
Jarak Kolektor Primer
JKKOLP
Jarak jalan kolektor primer
yang
terdekat
dengan
bidang tanah.
Jarak Kolektor
Sekunder
JKKOLS
Jarak
jalan
kolektor
sekunder
yang
terdekat
dengan bidang tanah.
Jarak Central
Business District
(CBD)
JKCBD
Jarak
lokasi
pusat
perdagangan yang terdekat
dengan bidang tanah.
Jarak Fasilitas
JKKES
Jarak
lokasi
fasilitas
KETENTUAN DATA NAMA FIELD KETERANGAN Kesehatan
kesehatan yang terdekat dengan bidang tanah. Jarak Fasilitas Pendidikan
JKPDDKN Jarak lokasi fasilitas pendidikan yang terdekat dengan bidang tanah. Jarak Fasilitas Transportasi
JKTRANSP Jarak lokasi fasilitas transportasi yang terdekat dengan bidang tanah. Jarak Fasilitas Pemerintahan
JKPMRNTH Jarak lokasi fasilitas pemerintahan yang terdekat dengan bidang tanah. Banjir
BANJIR Ada atau tidaknya risiko banjir terhadap bidang tanah. Longsor LONGSOR Ada atau tidaknya risiko longsor terhadap bidang tanah. Nilai Bidang Tanah NILAIBD Prediksi nilai bidang tanah. Tahun Penilaian THNNILAI Tahun penilaian.
Penyajian Tabel Atribut Peta Nilai Tanah KETENTUAN DATA SATUAN WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI SATUAN WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN ATAU KOTA SATUAN WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN SATUAN WILAYAH ADMINISTRASI DESA ATAU KELURAHAN TIPE HAK LUAS (METER PERSEGI) LEBAR DEPAN (…) NAMA FIELD WADMPR WADMKK WADMKC WADMKD TIPEHAK LUASM2 LBRDPN
TIPE DATA Text Text Text Text Text Double Double
LENGTH 50 50 50 50 250
(…) ZONASI LETAK ELEVASI LEBAR JALAN KELAS JALAN
JARAK ARTERI PRIMER JARAK ARTERI SEKUNDER JARAK KOLEKTOR PRIMER JARAK KOLEKTOR SEKUNDER JARAK CENTRAL BUSINESS DISTRICT (CBD) (…)
ZONASI LETAK ELEVASI LBRJLN KLSJLN JKATRP JKATRS JKKOLP JKKOLS JKCBD
Text Text Text Double Text Double Double Double Double Double
250 250 250
(…) JARAK FASILITAS KESEHATAN JARAK FASILITAS PENDIDIKAN JARAK FASILITAS TRANSPORTASI JARAK FASILITAS PEMERINTAHAN BANJIR LONGSOR NILAI BIDANG TANAH TAHUN PENILAIAN
JKKES JKPDDKN JKTRANSP JKPMRNTH BANJIR LONGSOR NILAIBD THNNILAI
Double Double Double Double Short Integer Short Integer Double Short Integer
Metadata Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Penyusunan metadata merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
Penyajian Peta Penyajian peta terdiri atas muatan dan tata letak peta pada muka peta, informasi tepi peta, dan standar ukuran layout peta. Berikut merupakan penjelasan penyajian peta nilai bidang tanah. a. Penyajian Muka Peta Muka peta nilai bidang tanah merupakan bagian peta yang menggambarkan area yang dipetakan terdiri dari simbolisasi, unsur dasar, koordinat peta dan hasil pengolahan nilai bidang tanah.
Tabel Penyajian Muka Peta
UNSUR PETA KETERANGAN CONTOH ILUSTRASI Simbolisasi
Merepresentasikan fitur yang berupa titik, garis dan poligon yang berada di permukaan bumi.
Unsur Dasar Unsur dasar dalam hal ini merupakan unsur yang digunakan sebagai informasi dasar dalam penyusunan Peta NBT.
Unsur dasar terdiri atas garis pantai, perairan, nama rupabumi, batas wilayah.
Jika dalam 1 (satu) garis batas administrasi terdapat batas administrasi dengan tingkat berbeda, yang ditampilkan adalah batas administrasi yang tertinggi.
UNSUR PETA KETERANGAN CONTOH ILUSTRASI Koordinat dan Grid Peta Menyajikan koordinat geografis dan koordinat proyeksi dengan ketentuan jarak antar grid 10 cm pada muka peta.
b. Penyajian Informasi Tepi Peta Informasi tepi peta merupakan bagian yang memuat suatu keterangan/informasi yang berkaitan dengan isi peta. Informasi tepi peta terdiri dari informasi peta, lokasi peta, petunjuk lokasi, legenda peta, sumber data dan sistem proyeksi dan grid, logo kementerian, keterangan peta dan kolom tanda tangan.
Tabel Penyajian Informasi Tepi Peta
UNSUR PETA KETERANGAN CONTOH ILUSTRASI Informasi Peta
- Judul peta dituliskan dengan huruf kapital jenis huruf arial dengan ukuran 28, ditebalkan dan letaknya di tengah.
- Arah utara berada di bawah judul peta dan letaknya di tengah.
- Skala peta menggunakan skala bar menggunakan jenis huruf arial dengan ukuran 12 dan letaknya di tengah.
Lokasi Peta
- Provinsi lokasi kegiatan.
- Kabupaten/Kota lokasi kegiatan.
Petunjuk Lokasi
- Menggambarkan letak kabupaten/ kota wilayah kerja dalam satu Provinsi.
- Menggambarkan wilayah Nilai Bidang Tanah yang sedang dikerjakan dalam kabupaten/kota yang bersangkutan.
UNSUR PETA KETERANGAN CONTOH ILUSTRASI Klasifikasi Nilai Tanah Klasifikasi Nilai Tanah berisi 8 gradasi warna Nilai Tanah beserta Nilai Tanah dari masing-masing simbol gradasi warna tersebut. Semakin mendekati warna hijau, maka nilai tanah akan semakin murah. Sedangkan jika mendekati warna merah, maka nilai tanah akan semakin mahal. Pembagian kelas ditampilkan dalam pembulatan ribuan.
Simbol Warna Simbol RGB CMYK HSV
56 168 80 outline 156 156 156 78 34 69 0 outline 0 0 0 39 132 67 66 outline 0 0 61
102 191 80 outline 156 156 156 60 25 69 0 outline 0 0 0 39 108 59 75 outline 0 0 61
155 217 80 outline 156 156 156 39 15 69 0 outline 0 0 0 39 87 64 85 outline 0 0 61
222 242 80 outline 156 156 156 13 5 690 outline 0 0 0 39 67 67 95 outline 0 0 61
255 221 80 outline 156 156 156 0 13 69 0 outline 0 0 0 39 49 69 100 outline 0 0 61
255 145 80 outline 156 156 156 0 43 69 0 outline 0 0 0 39 22 69 100 outline 0 0 61
255 72 80 outline 156 156 156 0 72 69 0 outline 0 0 0 39 357 72 100 outline 0 0 61
255 0 80 outline 156 156 156 0 100 69 0 outline 0 0 0 39 341 100 100 outline 0 0 61
Model pewarnaan 8 kelas
Sumber data dan sistem proyeksi serta grid
Sumber data berisi data-data yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan Peta Nilai Bidang Tanah.
Sistem Proyeksi dan Grid terdiri dari: a. Proyeksi : TM-3° b. Datum : WGS-84 c. Zona : Zona TM-3° (disesuaikan dengan lokasi pekerjaan)
UNSUR PETA KETERANGAN CONTOH ILUSTRASI Legenda Legenda peta adalah keterangan dari simbol-simbol peta yang digunakan supaya mudah dipahami, yang berisi kumpulan beberapa simbol yang digunakan pada peta, antara lain:
NO. SIMBOL NAMA KETERANGAN 1.
Ibukota Kabupaten Penulisan nama Ibukota Kabupaten dituliskan dengan huruf kapital jenis arial dengan ukuran 20 dan letaknya berdekatan dengan simbol Ibukota Kabupaten. 2.
Ibukota Kota Penulisan nama Ibukota Kota dituliskan dengan huruf kapital jenis arial dengan ukuran 20 dan letaknya berdekatan dengan simbol Ibukota Kota. 3.
Titik Sampel Non Pertanian Lokasi titik sampel pada lokasi non pertanian. 4.
Titik Sampel Pertanian Lokasi titik sampel pada lokasi pertanian. 5.
Batas Negara Penulisan nama Negara yang berbatasan dengan wilayah kerja dituliskan dengan huruf kapital jenis arial dengan ukuran 22 dan ditebalkan. 6.
Batas Provinsi Penulisan nama Provinsi yang berbatasan dengan wilayah kerja dituliskan dengan huruf kapital jenis arial dengan ukuran 22 dan ditebalkan. 7.
Batas Kabupaten/ Kota Penulisan nama Kabupaten/Kota baik Kabupaten/Kota yang sedang dikerjakan pembuatan Peta ZNT, maupun Kabupaten/Kota yang berbatasan dituliskan dengan huruf kapital jenis arial dengan ukuran 16. 8.
Batas Kecamatan Penulisan nama Kecamatan dituliskan dengan huruf kapital jenis arial dengan ukuran 14. 9.
Batas Desa/ Kelurahan Batas desa/kelurahan ditampilkan jika Peta NBT dibuat dengan skala besar. 10.
Jalan Jalan yang ditampilkan yaitu jalan kolektor dan Kb K
UNSUR PETA KETERANGAN CONTOH ILUSTRASI jalan arteri. 11.
Jalan Bebas Hambatan Jalan bebas hambatan yang ditampilkan yaitu jalan bebas hambatan eksisting. 12.
Rel Kereta Api Rel kereta api yang ditampilkan yaitu rel kereta eksisting. 13.
Rencana Area Kerja Menunjukkan rencana area kerja dalam pembuatan atau pembaruan Peta NBT. 14.
Area Kerja yang Disepakati Menunjukkan area kerja yang disepakati dalam pembuatan atau pembaruan Peta NBT. 15.
Area Kerja Menunjukkan area kerja dalam pembuatan atau pembaruan Peta NBT. 16.
Bidang Tanah Tidak Dinilai Bidang tanah yang tidak dilakukan penilaian, misalnya kawasan bandara, pemakaman, dan lain-lain. 17.
Wilayah Belum Ada Peta NBT Wilayah yang belum ada Peta NBT. 18.
Wilayah Sudah Ada Peta NBT Wilayah yang sudah ada Peta NBT. 19.
Hutan Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian yang membidangi kehutanan. 20.
Sungai Nama sungai dituliskan dengan jenis arial ukuran 8, huruf miring dan warna tulisan biru. 21. Perairan Nama Perairan seperti laut, danau, waduk dan lainnya dituliskan dengan menggunakan jenis huruf arial ukuran 8, huruf miring dan warna tulisan biru.
Kop dan Logo Instansi Satuan kerja yang membuat Peta Nilai Bidang Tanah dan disebelah kiri dicantumkan logo Instansi.
- Peta Nilai Bidang Tanah yang dibuat oleh Kementerian, maka yang dituliskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan logo Kementerian.
- Peta Nilai Bidang Tanah yang dibuat oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, maka
UNSUR PETA KETERANGAN CONTOH ILUSTRASI yang dituliskan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan logo Kementerian. 3. Peta Nilai Bidang Tanah yang dibuat oleh Kantor Pertanahan, maka yang dituliskan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan logo Kementerian. Nama Kegiatan Menerangkan Kegiatan, Skala, Lokasi, Luasan dan Tahun Anggaran.
Keterangan
Menerangkan informasi tentang Peta Zona Nilai Tanah, terdiri
atas informasi:
1.
Luas
: Luas area pembuatan/pembaruan
Peta Nilai Bidang Tanah.
2.
Jumlah Bidang
: Jumlah bidang yang memiliki nilai
tanah.
3.
Tanggal
Pelaksanaan
: Tanggal pelaksanaan pengambilan
data di lapangan.
4.
Tanggal
Penilaian
: Tanggal pada saat nilai atau hasil
penilaian dinyatakan.
5.
Pelaksana
: Pelaksana
Kegiatan
Pembuatan/
pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah.
6.
Penanggung
Jawab Penilaian
: Orang
yang
bertanggung
jawab
terhadap hasil penilaian Peta Nilai
Bidang Tanah.
7.
Penanggung
Jawab Pemetaan
: Orang
yang
bertanggung
jawab
terhadap hasil pemetaan Peta Nilai
Bidang Tanah.
8.
Diperiksa
: Kepala
Seksi
yang
membidangi
Penilaian
Tanah
atau
Pejabat
Fungsional yang setara.
c. Ukuran Layout Peta Merupakan ukuran layout pada peta nilai bidang tanah yang mengatur ukuran-ukuran dari garis batas peta, garis tepi peta, dan informasi tepi peta.
Tabel Ukuran Layout Peta
UNSUR PETA KETERANGAN CONTOH ILUSTRASI Garis batas peta
Merupakan kertas ukuran A0 dengan ketentuan ukuran:
POSISI UKURAN X : 9 cm P : 105 cm Y : 2 cm L : 80 cm
UNSUR PETA KETERANGAN CONTOH ILUSTRASI Kolom Tanda Tangan
Kolom pembuatan ditandatangani oleh pejabat dimana anggaran penyusunan Peta Nilai Bidang Tanah disusun, misalnya: a. anggaran Kantor Pertanahan, pembuatan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Seksi yang membidangi Penilaian Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan;
b. anggaran Kantor Wilayah, pembuatan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Bidang yang membidangi Penilaian Tanah atas nama Kepala Kantor Wilayah; dan c. anggaran pusat ditandatangani oleh Direktur atau Kepala Subdirektorat yang membidangi Penilaian Tanah atas nama Direktur.Kolom tanda tangan pemanfaatan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Seksi yang membidangi Penilaian Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan lokasi pembuatan Peta Nilai Bidang Tanah.
UNSUR PETA KETERANGAN CONTOH ILUSTRASI Garis tepi peta Merupakan garis yang dibuat mengelilingi gambar peta untuk menunjukkan batas peta tersebut dengan ketentuan ukuran:
POSISI UKURAN X : 10 cm P : 80 cm Y : 3 cm L : 78 cm
Informasi tepi peta Merupakan bagian yang memuat suatu keterangan/ informasi yang berkaitan dengan isi peta dengan ketentuan ukuran:
POSISI UKURAN X : 91 cm P : 22 cm Y : 3 cm L : 78 cm
- Penamaan File dan Folder a. Penamaan pada File Geodatabase Peta Nilai Bidang Tanah Penamaan File Geodatabase Peta NBT terdiri dari skala, unit produksi, informasi unsur IGT, nama daerah, dan tahun anggaran, dengan format:
Contoh:
1)
Untuk kegiatan pembuatan peta NBT:
1K_DPTPP_NILAIBIDANGTANAH_KOTASEMARANG_2023
_1K_KANWILJAWATENGAH_NILAIBIDANGTANAH_KOTASE
MARANG_2023
2)
Untuk kegiatan pembaruan peta NBT:
_1K_DPTPP_NILAIBIDANGTANAH_KOTASEMARANG_2023
_1K_KANTAHKOTASEMARANG_NILAIBIDANGTANAH_KOTA
SEMARANG_2023
Penamaan Kelas Fitur:
_[Skala][Bentuk Geometri][Informasi Unsur IGT][Nama
Daerah]_[Tahun]
_1K_AR_NILAIBIDANGTANAH_KOTASEMARANG_2023
_1K_PT_TITIKSAMPEL_KOTASEMARANG_2023
b.
Penamaan Folder Data Peta Nilai Bidang Tanah
Penamaan folder data peta Nilai Bidang Tanah memuat
informasi
unit
produksi,
informasi
unsur
IGT,
nama
kabupaten/kota, nama kegiatan, tahun anggaran, dengan
format:
Contoh: KANWIL JAWA TENGAH_NILAIBIDANGTANAH_KOTA SEMARANG_ PEMBUATAN_2023 KANTAH KOTA SEMARANG_NILAIBIDANGTANAH_KOTA SEMARANG_PEMBARUAN_2023 7. Format Pencetakan a. Pencetakan Pembuatan Peta Nilai Bidang Tanah
Peta Sebaran Sampel Nilai Tanah dan Peta Nilai Bidang Tanah
dicetak dalam kertas ukuran A3 untuk digunakan sebagai
lampiran laporan. Khusus Peta Nilai Bidang Tanah juga dicetak
dalam kertas ukuran A0 untuk digunakan sebagai lampiran
Surat Keputusan Pemanfaatan Peta Nilai Tanah.
b.
Pencetakan Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah
Peta Sebaran Sampel Nilai Tanah dan Peta Nilai Bidang Tanah
dicetak dalam kertas ukuran A3 untuk digunakan sebagai
lampiran laporan. Khusus Peta Nilai Bidang Tanah juga dicetak
dalam kertas ukuran A0 untuk digunakan sebagai lampiran
Surat Keputusan Pemanfaatan Peta Nilai Tanah.
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
NUSRON WAHID
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN TANAH
FORMAT KEPUTUSAN PENUGASAN DAN
TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH
A. FORMAT KEPUTUSAN PENUGASAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN TANAH
LOGO DAN KOP INSTANSI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (YANG MEMBIDANGI PENILAIAN TANAH)
NOMOR ...
TENTANG PENUGASAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN TANAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN ...
DIREKTUR JENDERAL ... (YANG MEMBIDANGI PENILAIAN TANAH),
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Penilaian Tanah, perlu menugaskan penyelenggaraan Penilaian Tanah kepada Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah) tentang Penugasan Penyelenggaraan Penilaian Tanah di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran ...;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804); 3. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372); 4. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373); 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309); 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor … Tahun … tentang Penilaian Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (YANG MEMBIDANGI PENILAIAN TANAH) TENTANG PENUGASAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN TANAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN ...
KESATU : Menugaskan Penyelenggara Penilaian Tanah untuk melakukan pembuatan Peta Nilai Tanah dan/atau pembaruan Peta Nilai Tanah pada Direktorat ... (yang membidangi Penilaian Tanah), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi … , dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota … Tahun Anggaran … yang lokasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
KEDUA : Biaya pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat ... (yang membidangi Penilaian Tanah), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi … , dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...
KETIGA : Dalam hal terdapat usulan perubahan lokasi penugasan Penyelenggaraan Penilaian Tanah, wajib disampaikan oleh direktur... (yang membidangi Penilaian Tanah), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi … , dan/atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota … kepada Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah).
KEEMAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ... pada tanggal ... (hh/bb/tttt)
Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah),
ttd.
... (Nama) NIP ... Tembusan:
- Sekretaris Direktorat Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah), di Jakarta;
- Direktur ... (yang membidangi Penilaian Tanah), di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi..., di...;
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) ... , di ...;
- ...;
- Yang bersangkutan.
*) hapus yang tidak perlu
Stempel/ Cap Dinas
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
DIREKTUR
JENDERAL
...
(YANG MEMBIDANGI PENILAIAN TANAH
NOMOR ...
TENTANG
PENUGASAN
PENYELENGGARAAN PENILAIAN TANAH DI
LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
AGRARIA
DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN …
LOKASI PENUGASAN KEGIATAN PEMBUATAN PETA NILAI TANAH
NO. PROVINSI LOKASI LUAS (HA) ANGGARAN A. PETA ZONA NILAI TANAH SKALA 1: … 1. … … … … 2. … … … … 3. … … … … 4. … … … … ...dst. ...dst. ...dst. ...dst. ...dst. B. PETA NILAI BIDANG TANAH SKALA 1:1000 1. … … … … 2. … … … … 3. … … … … 4. … … … … ...dst. ...dst. ...dst. ...dst. ...dst.
Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah),
ttd.
... (Nama) NIP ...
Stempel/ Cap Dinas
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN
DIREKTUR
JENDERAL...
(YANG MEMBIDANGI PENILAIAN TANAH)
NOMOR ...
TENTANG
PENUGASAN
PENYELENGGARAAN PENILAIAN TANAH DI
LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
TAHUN ANGGARAN …
LOKASI PENUGASAN KEGIATAN PEMBARUAN PETA NILAI TANAH
NO. PROVINSI LOKASI BIDANG ANGGARAN A. PETA ZONA NILAI TANAH 1. … … … … 2. … … … … 3. … … … … 4. … … … … ...dst. ...dst. ...dst. ...dst. ...dst. B. PETA NILAI BIDANG TANAH 1. … … … … 2. … … … … 3. … … … … 4. … … … … ...dst. ...dst. ...dst. ...dst. ...dst.
Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah),
ttd.
... (Nama) NIP ...
Stempel/ Cap Dinas
B. FORMAT KEPUTUSAN TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEMENTERIAN/KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
LOGO DAN KOP INSTANSI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... ,(YANG MEMBIDANGI PENILAIAN TANAH)/KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...)
NOMOR ...
TENTANG
TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN
PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH/
PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH/PEMBARUAN PETA NILAI
BIDANG TANAH *) DI ...**)
TAHUN ANGGARAN ...
DIREKTUR JENDERAL ... (YANG MEMBIDANGI PENILAIAN TANAH)/ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...)
Menimbang
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8)
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ...
tentang
Penilaian
Tanah,
dalam
melaksanakan
penyelenggaraan penilaian tanah perlu dibentuk tim
penyelenggara penilaian tanah;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf
a,
perlu
menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi
penilaian
tanah)/Kepala
Kantor
Wilayah
Badan
Pertanahan
Nasional
Provinsi
.../Kepala
Kantor
Pertanahan
Kabupaten/Kota)
...)
tentang
Tim
Penyelenggara
Penilaian
Tanah
pada
Kegiatan
Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah/Pembaruan Peta
Zona Nilai Tanah/Pembuatan Peta Nilai Bidang
Tanah/Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah *) di ... **)
Tahun Anggaran ...;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804); 3. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372); 4. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373); 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309); 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor … Tahun … tentang Penilaian Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (YANG MEMBIDANGI PENILAIAN TANAH)/KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...) TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH /PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH/PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH*) DI ...**) TAHUN ANGGARAN ...
KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Penilaian Tanah Pada Kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah/Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah/Pembuatan Peta Nilai Bidang Tanah/Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah*) di …**) Tahun Anggaran … yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara Penilaian Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal …/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota … ini.
KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyelenggara Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas: a. pengarah; b. ketua; c. wakil ketua; dan d. anggota.
KETIGA : Pengarah, ketua, wakil ketua, dan anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas: a. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan mengenai pelaksanaan kegiatan, menerima dan menanggapi laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, dan bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan kegiatan penilaian tanah;
b. Ketua mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas penyiapan data teknis, pelaksanaan supervisi, dan penyelesaian fisik; c. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas penyiapan data teknis, pelaksanaan supervisi, dan penyelesaian fisik; dan d. Anggota mempunyai tugas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penilaian tanah sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah disusun.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pengarah, ketua, wakil ketua, dan anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal … /Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota … ini.
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal …/Kepala Kantor Wilayah.../Kepala Kantor Pertanahan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat ... (yang membidangi Penilaian Tanah) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun ... Nomor ... Tanggal ... (hh/bb/tttt)/ Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... Tahun ... Nomor ... Tanggal ... (hh/bb/tttt)/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) ... Tahun ... Nomor ... Tanggal ... (hh/bb/tttt).
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Direktur Jenderal …/Kepala Kantor Wilayah .../Kepala Kantor Pertanahan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ... pada tanggal ... (hh/bb/tttt)
Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
… (Nama) NIP ...
Stempel/ Cap Dinas
Tembusan:
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
- Direktur ... (yang membidangi Penilaian Tanah), di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..., di ...;
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) ..., di ...;
- ... dst.;
- Yang bersangkutan.
*) pilih salah satu **) Diisi lokasi penyelenggaraan penilaian tanah
LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (YANG MEMBIDANGI PENILAIAN TANAH)/KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...) NOMOR ... TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH/PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH*) DI ...**) TAHUN ANGGARAN ...
SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH/PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH*) DI ...**) TAHUN ANGGARAN ...
NO.
NAMA
NIP/NIK
JABATAN
JABATAN DALAM
TIM
1.
…
…
Direktur … (yang membidangi
Penilaian Tanah)/Kepala Kantor
Wilayah/Kepala
Kantor
Pertanahan)
Pengarah
2.
…
…
Kepala
Subdirektorat
(yang
membidangi
Penilaian
Tanah)/
Kepala Bidang (yang membidangi
Penilaian
Tanah)/Penata
Pertanahan Madya/Kepala Seksi
(yang
membidangi
Penilaian
Tanah))
Ketua
3.
…
…
Pejabat
Struktural
Eselon
III/Pejabat
Struktural
Eselon
IV/Penata
Pertanahan
Madya/
Penata Pertanahan Muda/Penata
Pertanahan Pertama)
Wakil Ketua
4.
…
…
Pejabat Struktural Eselon IV atau
setara
Pejabat
Fungsional
Tertentu/Pejabat
Fungsional
Umum/Staf Direktorat ... (yang
membidangi Penilaian Tanah))
Anggota
5.
…
…
Penilai tanah
Anggota
… dst.
… dst.
… dst.
… dst.
... dst.
Direktur Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...*),
ttd.
… (Nama) NIP … *) pilih salah satu **) Diisi lokasi penyelenggaraan penilaian tanah
Stempel/ Cap Dinas
LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL … (YANG MEMBIDANGI PENILAIAN TANAH)/KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...) NOMOR ... TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH/ PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH*) DI ...**) TAHUN ANGGARAN ...
DAFTAR SATUAN HONORARIUM TIM PENYELENGGARA PENILAIAN
TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI
TANAH/PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBUATAN PETA NILAI
BIDANG TANAH/PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH*) DI ...**)
TAHUN ANGGARAN ...
NO. JABATAN DALAM TIM VOLUME HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH BIAYA (Rp) 1. Pengarah
...
(Sesuai RAB)
OH
…
…
2.
Ketua
...
OH
...
...
3.
Wakil Ketua … OH … … 4. Anggota … OH … … ... dst. ... dst. ... dst. ... dst. ... dst. ... dst.
Direktur Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...*),
ttd.
… (Nama) NIP ...
*) pilih salah satu **) Diisi lokasi penyelenggaraan penilaian tanah Keterangan: Format keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Stempel/ Cap Dinas
C. FORMAT KEPUTUSAN TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH YANG DILAKUKAN MELALUI PERJANJIAN KERJA SAMA
LOGO DAN KOP INSTANSI
KEPUTUSAN … (PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN PENILAIAN TANAH)
NOMOR ...
TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH/ PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH/PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH*) DI ...**) TAHUN ANGGARAN ...
… (PIMPINAN SATUAN KERJA YANG MELAKUKAN PENILAIAN TANAH)
Menimbang : a. …;
b. …;
c. … dst. (isi sesuai dengan kebutuhan)
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. … dst. (isi sesuai dengan kebutuhan)
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN … (PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN PENILAIAN TANAH) TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH/ PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH) DI ... **) KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Penilaian Tanah pada Kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah/Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah/Pembuatan Peta Nilai Bidang Tanah/Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah) Di ...) Tahun Anggaran … yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara Penilaian Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi penilaian tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) ...) ini.
KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyelenggara Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas: a. pengarah; b. ketua; c. wakil ketua; dan d. anggota.
KETIGA : Pengarah, ketua, wakil ketua, dan anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas: a. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan mengenai pelaksanaan kegiatan, menerima dan menanggapi laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan kegiatan penilaian tanah; b. Ketua mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan bertanggung jawab atas penyiapan data teknis, pelaksanaan supervisi dan penyelesaian fisik; c. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan, mengawasi dan bertanggung jawab atas penyiapan data teknis, pelaksanaan supervisi dan penyelesaian fisik; dan d. Anggota mempunyai tugas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penilaian tanah sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah disusun.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pengarah, ketua, wakil ketua, dan anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ... (pimpinan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan penilaian tanah) ini.
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ... (pimpinan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan penilaian tanah) ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota*) …
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ... (pimpinan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan penilaian tanah) ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ... pada tanggal ... (hh/bb/tttt) … (pimpinan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan penilaian tanah),
ttd.
… (Nama) NIP ... Tembusan:
- …;
- … dst. (isi sesuai kebutuhan)
*) hapus yang tidak perlu **) Diisi lokasi penyelenggaraan penilaian tanah
Stempel/ Cap Dinas
LAMPIRAN I KEPUTUSAN … (PIMPINAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN PENILAIAN TANAH) NOMOR ... TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH/PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH *) DI ...**) TAHUN ANGGARAN ...
SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH/PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH*) DI ...**) TAHUN ANGGARAN ...
NO.
NAMA
NIP/NIK
JABATAN
JABATAN
DALAM TIM
1.
…
…
…
(berasal
dari
unsur
Kementerian
atau
kementerian/lembaga
atau
pemerintah
daerah
atau
instansi terkait) *)
Pengarah
2.
…
…
...
(berasal
dari
unsur
Kementerian
atau
kementerian/lembaga
atau
pemerintah
daerah
atau
instansi terkait) *)
Ketua
3.
…
…
...
(berasal
dari
unsur
Kementerian
atau
kementerian/lembaga
atau
pemerintah
daerah
atau
instansi terkait) *)
Wakil Ketua
4.
…
…
...
(berasal
dari
unsur
Kementerian
atau
kementerian/lembaga
atau
pemerintah
daerah
atau
instansi terkait) *)
Anggota
... dst.
… dst.
… dst.
... dst.
... dst.
… (pimpinan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan Penilaian Tanah),
ttd.
… (Nama) NIP ...
*) hapus yang tidak perlu **) Diisi lokasi penyelenggaraan penilaian tanah
Stempel/ Cap Dinas
n LAMPIRAN II KEPUTUSAN … (PIMPINAN SATUAN KERJA YANG MELAKSANAKAN PENILAIAN TANAH) NOMOR ... TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH/PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH *) DI ... **) TAHUN ANGGARAN ...
DAFTAR SATUAN HONORARIUM TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH/PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH/PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH*) DI ...**) TAHUN ANGGARAN ...
NO
JUMLAH
PELAKSANA
VOLUME
HARGA
SATUAN
(Rp)
JUMLAH
BIAYA
(Rp)
1.
Pengarah
...
(sesuai RAB)
OH
…
…
2.
Ketua
...
OH
...
...
3.
Wakil Ketua … OH … … 4. Anggota … OH … … ... dst. ... dst. … dst. ... dst. … dst. … dst.
… (pimpinan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan penilaian tanah),
ttd.
… (Nama) NIP ...
*) hapus yang tidak perlu **) Diisi lokasi penyelenggaraan penilaian tanah
Stempel/ Cap Dinas MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
NUSRON WAHID
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENILAIAN TANAH
FORMAT DOKUMEN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH
A. Format Dokumen dalam Tahapan Persiapan A.1. Format Dokumen dalam Kegiatan Pemilihan Wilayah
Format Peta Rencana Area Kerja
A.2. Format Dokumen dalam Kegiatan Penyusunan Dokumen Administrasi A.2.1 Format Keputusan Tim Penyelenggara Penilaian Tanah pada Kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah
LOGO DAN KOP INSTANSI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...)
NOMOR ...
TENTANG
TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA
KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH DI ...**)
TAHUN ANGGARAN ...
DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...)
Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang
Penilaian
Tanah,
dalam
melaksanakan
penyelenggaraan penilaian tanah perlu dibentuk Tim
Penyelenggara Penilaian Tanah;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf
a,
perlu
menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi
Penilaian
Tanah)/Kepala
Kantor
Wilayah
Badan
Pertanahan
Nasional
Provinsi
.../Kepala
Kantor
Pertanahan
Kabupaten/Kota)
...)
tentang
Tim
Penyelenggara
Penilaian
Tanah
pada
Kegiatan
Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di ...**) Tahun
Anggaran ...;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
1960
tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);
- Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
- Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
- Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309); 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor … Tahun … tentang Penilaian Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...) TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH DI ...**) TAHUN ANGGARAN ...
KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Penilaian Tanah pada Kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Di ...**) Tahun Anggaran … yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara Penilaian Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) ini.
KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyelenggara Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas: a. pengarah; b. ketua; c. wakil ketua; dan d. anggota.
KETIGA
: Pengarah, ketua, wakil ketua, dan anggota sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
a. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan
mengenai
pelaksana
kegiatan,
menerima
dan
menanggapi
laporan
yang
berhubungan
dengan
pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab atas
hasil pelaksanaan kegiatan penilaian tanah;
b. Ketua
mempunyai
tugas
untuk
memimpin,
mengoordinasikan,
mengawasi
dan
bertanggung
jawab atas penyiapan data teknis, pelaksanaan
supervisi dan penyelesaian fisik;
c.
Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam
Stempel/ Cap Dinas mengoordinasikan, mengawasi dan bertanggung jawab atas penyiapan data teknis, pelaksanaan supervisi dan penyelesaian fisik; dan d. Anggota mempunyai tugas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penilaian tanah sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah disusun.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pengarah, ketua, wakil ketua, dan anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ... Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) ini.
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi penilaian tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat ... (yang membidangi Penilaian Tanah) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun ... Nomor ... Tanggal ... (hh/bb/tttt)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...Tahun ... Nomor ... Tanggal ... (hh/bb/tttt)/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ... Tahun ... Nomor ... Tanggal ... (hh/bb/tttt)).
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi penilaian tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ... pada tanggal ... (hh/bb/tttt)
Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
... (Nama) NIP ...
Tembusan:
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
- Direktur ... (yang membidangi Penilaian Tanah), di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi..., di...;
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) ... , di ...;
- ... dst.;
- Yang bersangkutan. *) hapus yang tidak perlu **) Diisi lokasi penyelenggaraan penilaian tanah
Stempel/ Cap Dinas
LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...) NOMOR ... TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH DI ...**) TAHUN ANGGARAN ...
SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA
KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH DI ...**)
TAHUN ANGGARAN ...
NO.
NAMA
NIP/NIK
JABATAN
JABATAN
DALAM TIM
1.
…
…
Direktur … (yang membidangi
Penilaian Tanah)/Kepala Kantor
Wilayah/Kepala
Kantor
Pertanahan)
Pengarah
2.
…
…
Kepala
Subdirektorat
(yang
membidangi
Penilaian
Tanah)/
Kepala Bidang (yang membidangi
Penilaian
Tanah)/Penata
Pertanahan Madya/Kepala Seksi
(yang
membidangi
Penilaian
Tanah))
Ketua
3.
…
…
Pejabat
Struktural
Eselon
III,
Pejabat
Struktural
Eselon
IV,
Penata
Pertanahan
Madya/
Penata Pertanahan Muda/ Penata
Pertanahan Pertama*)
Wakil Ketua
- … … Pejabat Struktural Eselon IV atau setara Pejabat Fungsional Tertentu/Pejabat Fungsional Umum/Staf Direktorat ... (yang membidangi Penilaian Tanah)*) Anggota
- … … Penilai tanah Anggota … dst. … dst. … dst. … dst. … dst.
Direktur Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
... (Nama) NIP ... *) hapus yang tidak perlu **) Diisi lokasi penyelenggaraan penilaian tanah
Stempel/ Cap Dinas
LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...) NOMOR ... TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH DI ...**) TAHUN ANGGARAN ...
DAFTAR SATUAN HONORARIUM
TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA
KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH DI ...**)
TAHUN ANGGARAN ...
Direktur Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
... (Nama) NIP ...
*) hapus yang tidak perlu Keterangan: Format keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan
NO. JABATAN DALAM TIM VOLUME HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH BIAYA (Rp) 1.
- Pengarah
Ketua
...
(Sesuai RAB)
…
OH
OH …
… …
... 3. Wakil Ketua … OH … … 4. Anggota … OH … … ... dst. ... dst. … dst. ... dst. … dst. … dst.
Stempel/ Cap Dinas A.2.2 Format Surat Tugas
LOGO DAN KOP INSTANSI
SURAT TUGAS NOMOR ...
Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... ) akan dilaksanakan kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:… di Kabupaten/Kota) ... Provinsi ...;
b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Tugas ini dipandang cukup kemampuannya untuk melakukan kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:… di Kabupaten/Kota*) ... Provinsi ...;
c. ... dst.
Dasar : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktur Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran ... Kegiatan (Nomor Akun)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... Tahun Anggaran ... Kegiatan (Nomor Akun)/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ... Tahun Anggaran ... Kegiatan (Nomor Akun)).
Sekretaris Direktorat Jenderal (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...), dengan ini:
MEMBERI TUGAS:
Kepada
: 1. Nama
: ...
NIP : ...
Pangkat/Gol : ...
Jabatan : ...
- Nama
: ...
NIP : ...
Pangkat/Gol : ...
Jabatan : ...
- ... dst.
Untuk : Melaksanakan kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Skala 1: ... di Kabupaten/Kota*) ... Provinsi ... Seluas ... Ha Tahun Anggaran ... pada ... (hh/bb/tttt) sampai dengan ... (hh/bb/tttt)
... , ... (hh/bb/tttt) Sekretaris Direktorat Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
... (Nama) NIP ... *) hapus yang tidak perlu
Stempel/ Cap Dinas A.2.3 Format Rencana Jadwal Kegiatan
LOGO DAN KOP INSTANSI
JADWAL KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH SKALA 1: ... DI KABUPATEN/KOTA*) ... PROVINSI ... TAHUN ANGGARAN ...
NO KEGIATAN VOLUME (HA) LAMA PELAKSANAAN (HARI) 1. KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH SKALA 1: ... DI KABUPATEN/KOTA ... *) PROVINSI ...
- Persiapan;
- Pembuatan zona awal Nilai Tanah;
- Survei batas zona awal Nilai Tanah;
- Pengumpulan data sampel Nilai Tanah;
- Analisis dan pengolahan data;
- Penyajian peta; dan
- Pelaporan.
...
5 Hari
... Hari **)
... Hari **)
... Hari **)
... Hari **)
5 Hari 5 Hari
Direktur Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...)
ttd.
... (Nama)
NIP ...
*) hapus yang tidak perlu **) jumlah hari terhitung berdasarkan luas area kerja, jumlah sampel, jumlah pelaksana, dan kapasitas pelaksanaan kegiatan per orang per hari.
A.2.4 Format Dokumen Lainnya yang Diperlukan
Dokumen lainnya dapat berupa:
- Surat undangan koordinasi
Format Surat Undangan Koordinasi
LOGO DAN KOP INSTANSI
Nomor
: … Kabupaten/Kota*) …, hh/bb/tttt
Sifat
: … Lampiran : … Hal : …
Yth. … di … (Alinea Pembuka dan Alinea Isi) …
Hari/tanggal : … Waktu : … Tempat : … Acara : …
(Alinea Penutup) …
Direktur … (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi …/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) …),
ttd.
... (Nama) NIP …
Tembusan:
- ...;
- …;
- dst.
Stempel/ Cap Dinas
Lampiran Surat … Nomor : Tanggal :
DAFTAR LAMPIRAN UNDANGAN RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZNT/PEMBUATAN PETA NBT/PEMBARUAN PETA ZNT/PEMBARUAN PETA NBT) KABUPATEN/KOTA) … TAHUN …
…
…
…
…
dst.
Surat undangan sosialisasi
Format Surat Undangan Sosialisasi
LOGO DAN KOP INSTANSI
Nomor : … Kabupaten/Kota*) …, hh/bb/tttt Sifat
: … Lampiran : … Hal : …
Yth. … di … (Alinea Pembuka dan Alinea Isi) …
Hari/tanggal : … Waktu : … Tempat : … Acara : …
(Alinea Penutup) …
Direktur … (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi …/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) …),
ttd.
... (Nama) NIP …
Tembusan:
- ...;
- …;
- dst.
Stempel/ Cap Dinas
Lampiran Surat … Nomor : Tanggal :
DAFTAR LAMPIRAN UNDANGAN RAPAT SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZNT/PEMBUATAN PETA NBT/PEMBARUAN PETA ZNT/PEMBARUAN PETA NBT) KABUPATEN/KOTA) … TAHUN …
…
…
…
…
dst.
Surat keputusan penanggung jawab teknis kegiatan
Format Surat Keputusan Penanggung Jawab Teknis Kegiatan
LOGO DAN KOP INSTANSI
KEPUTUSAN DIREKTUR … (YANG MEMBIDANGI PENILAIAN TANAH)/ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI …/ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) …)
NOMOR ...
TENTANG PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH DI KABUPATEN/KOTA) … PROVINSI … SKALA … SELUAS … HA/ SEBANYAK … BIDANG) TAHUN ANGGARAN …
DIREKTUR … (YANG MEMBIDANGI PENILAIAN TANAH)/ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI …/ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) …)
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah), Tahun Anggaran … tentang pelaksanaan kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan; b. bahwa dalam rangka keberlangsungan dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan yang akan mendukung layanan pertanahan di seluruh Indonesia yang menggunakan Peta Nilai Tanah sebagai dasar dalam penghitungan tarif PNBP termasuk Layanan Informasi Nilai Tanah dan Aset Properti; c. bahwa dalam rangka kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Kabupaten/Kota) …; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur … (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi …/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) …) tentang Penanggung Jawab Teknis Kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Kabupaten/Kota) … Provinsi … Skala … Seluas … Ha/Sebanyak … Bidang*) Tahun Anggaran …;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804); 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor); 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan; 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309); 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor … Tahun … tentang Penilaian Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …); 8. … dst.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR … (YANG MEMBIDANGI PENILAIAN TANAH)/KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI …/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) …) NOMOR ... TENTANG PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH DI KABUPATEN/KOTA) … PROVINSI … SKALA … SELUAS … HA/SEBANYAK … BIDANG) TAHUN ANGGARAN …
KESATU : Penanggung jawab teknis kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Kabupaten/Kota) … Provinsi … Skala … Seluas … Ha/Sebanyak … Bidang) Tahun Anggaran … merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat … (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi …/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) …)
KEDUA : Penanggung jawab teknis kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Kabupaten/Kota*) … Provinsi … Skala … Seluas … Ha/Sebanyak … Bidang *) Tahun Anggaran … sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
Bertanggung jawab terhadap teknis kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah;
Mengoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah dengan tim;
Memastikan peta zona nilai tanah yang dihasilkan memiliki kualitas sesuai dengan standar pembuatan peta zona nilai tanah yang tercantum dalam kerangka acuan kerja pembuatan peta zona nilai tanah;
Melaporkan kepada ketua/wakil ketua terkait kemajuan pekerjaan dalam kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah secara berkala.
KETIGA : Penanggung jawab teknis kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Kabupaten/Kota) ... Provinsi … Skala … Seluas … Ha/Sebanyak … Bidang) Tahun Anggaran … sebagaimana tertuang pada Diktum KESATU dan memiliki tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA berperan aktif dalam mewujudkan Peta Zona Nilai Tanah di Kabupaten/Kota*) …
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Direktur ... (yang membidangi penilaian tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ... Pada tanggal ... (hh/bb/tttt)
Direktur … (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi …/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) …),
ttd.
... (Nama) NIP …
Tembusan:
- Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah), di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah), di Jakarta;
- ... dst.
*) hapus yang tidak perlu
Stempel/ Cap Dinas
LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DIREKTUR
…
(YANG
MEMBIDANGI
PENILAIAN
TANAH)/
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN
NASIONAL
PROVINSI
…/KEPALA
KANTOR
PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA) …)
NOMOR ... TAHUN…
TENTANG
PENANGGUNG
JAWAB
TEKNIS
KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA
NILAI TANAH DI KABUPATEN/KOTA)
… PROVINSI … SKALA … SELUAS …
HA/SEBANYAK … BIDANG) TAHUN
ANGGARAN …
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH DI KABUPATEN/KOTA) … PROVINSI … SKALA … SELUAS … HA/ SEBANYAK … BIDANG) TAHUN ANGGARAN …
NO. NAMA NIP PANGKAT/GOL. JABATAN 1.
… … … … ... dst. ... dst. ... dst. ... dst. ... dst.
Direktur … (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi …/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) …),
ttd.
... (Nama) NIP …
*) hapus yang tidak perlu Keterangan: Format keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Stempel/ Cap Dinas
- Surat tugas pengawasan
Format Surat Tugas Pengawasan
LOGO DAN KOP INSTANSI SURAT TUGAS NOMOR ...
Menimbang
: a. bahwa untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Direktorat
…
(yang
membidangi
Penilaian
Tanah)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi .../Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...)
akan dilaksanakan kegiatan Pembuatan Peta Zona
Nilai Tanah Skala 1:… di Kabupaten/Kota*) ... Provinsi
...;
b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Tugas ini sebagai ketua dan/atau wakil ketua dan/atau pegawai yang dipandang cukup kemampuannya untuk melakukan pengawasan kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:… di Kabupaten/Kota*) ... Provinsi ...;
c. ... dst.;
Dasar : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran ... Kegiatan (Nomor Akun)/ Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... Tahun Anggaran ... Kegiatan (Nomor Akun)/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ... Tahun Anggaran ... Kegiatan (Nomor Akun)).
Sekretaris Direktorat Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...), dengan ini:
MEMBERI TUGAS:
Kepada
: 1. Nama
: ...
NIP : ...
Pangkat/Gol. : ...
Jabatan : ...
- Nama
: ...
NIP : ...
Pangkat/Gol. : ...
Jabatan : ...
- ... dst.
Untuk : Melaksanakan pengawasan kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:… di Kabupaten/Kota) ... Provinsi ... Seluas ... Ha/Sebanyak … Bidang) Tahun Anggaran ... pada ... (hh/bb/tttt) sampai dengan ... (hh/bb/tttt).
Stempel/ Cap Dinas
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan selambat- lambatnya dalam waktu satu minggu setelah melaksanakan tugas/pekerjaan, harus membuat laporan tertulis atas hasil pekerjaan.
... , ... (hh/bb/tttt) Sekretaris Direktorat Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
... (Nama) NIP ...
*) hapus yang tidak perlu
- Surat tugas penyusunan laporan
Format Surat Tugas Penyusunan Laporan
LOGO DAN KOP INSTANSI SURAT TUGAS NOMOR ...
Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat … (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) akan dilaksanakan kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:… di Kabupaten/Kota*)... Provinsi ...;
b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Tugas ini sebagai ketua dan/atau wakil ketua dan/atau pegawai yang dipandang cukup kemampuannya untuk melakukan Penyusunan laporan kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:… di Kabupaten/Kota*)... Provinsi ...;
c. ... dst.;
Dasar : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran ... Kegiatan (Nomor Akun)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... Tahun Anggaran ... Kegiatan (Nomor Akun)/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ... Tahun Anggaran ... Kegiatan (Nomor Akun)).
Sekretaris Direktorat Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...), dengan ini:
MEMBERI TUGAS:
Kepada
: 1. Nama
: ...
NIP : ...
Pangkat/Gol : ...
Jabatan : ...
- Nama
: ...
NIP : ...
Pangkat/Gol : ...
Jabatan : ...
- ... dst.
Untuk : Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:… di Kabupaten/Kota) ... Provinsi ... Seluas ... Ha/Sebanyak … Bidang) Tahun Anggaran ... pada ... (hh/bb/tttt) sampai dengan ... (hh/bb/tttt).
Stempel/ Cap Dinas Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan selambat- lambatnya dalam waktu satu minggu setelah melaksanakan tugas/pekerjaan, harus membuat laporan tertulis atas hasil pekerjaan.
... , ... (hh/bb/tttt) Sekretaris Direktorat Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...)
ttd.
... (Nama) NIP ...
*) hapus yang tidak perlu
A.3. Format Dokumen dalam Kegiatan Koordinasi Antarsatuan Kerja Kementerian dan Pemangku Kepentingan
LOGO DAN KOP INSTANSI
BERITA ACARA HASIL KOORDINASI KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH NOMOR ...
Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:
- Nama
: ...
NIP : ...
Jabatan : …/selaku Penanggungjawab Teknis
Instansi
: ...
2.
Nama
: ...
NIP : ...
Jabatan : ...
Instansi : ... 3. …dst.
Dengan ini telah dilakukan koordinasi bersama antara Direktorat … (yang membidangi
Penilaian Tanah)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi …/Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota) …) dengan … (pemangku kepentingan) dalam rangka
menentukan lokasi area kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di … Skala 1:…
Tahun …, dengan hasil sebagai berikut:
1.
… (batas area/peta lokasi kegiatan);
2.
… (serah terima data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8);
3.
… (deskripsi kondisi lokasi kegiatan secara detail mencakup informasi letak, luas,
dan kondisi khusus lainnya);
4.
… (peran para pihak dalam kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah);
5.
... dst.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Para Pihak
- Instansi, Jabatan
- Instansi, Jabatan
ttd. ttd.
... (Nama) ... (Nama) NIP ... NIP ...
- Instansi, Jabatan
- Instansi, Jabatan
ttd. ttd.
... (Nama) ... (Nama) NIP ... NIP ...
- ... dst.
Saksi a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) …,
ttd.
... (Nama)
NIP ...
*) hapus yang tidak perlu
Stempel/ Cap Dinas
LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL KOORDINASI PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH NOMOR …
Contoh Format Peta Area Kerja yang Disepakati
A.4. Format Dokumen untuk Kegiatan Penyiapan Alat Kerja Lapangan
Format Pemeriksaan Kelengkapan Alat Kerja Lapangan NO. ALAT DAN BAHAN KERJA KETERANGAN ADA TIDAK DATA DAN INFORMASI 1. Citra Satelit dan/atau foto udara
Peta Batas Administrasi
Peta Jaringan Jalan
Peta Wilayah Perairan
Peta Toponimi
Peta Bidang Tanah
Peta RTRW dan/atau Peta RDTR (pilihan)
Peta Kawasan Hutan
Peta Penggunaan Tanah (pilihan)
Peta Batas Kawasan Lainnya, seperti PPIB, LP2B dan lain sebagainya (pilihan)
Data Rekapitulasi Peralihan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Setempat (pilihan)
PERANGKAT KERAS 1. Komputer/Laptop
Printer
Tablet/Smartphone
Alat Tulis
Peta Kerja
Plotter (pilihan)
GPS Navigasi (pilihan)
PERANGKAT LUNAK 1. Aplikasi Pengambilan Sampel
Pengolahan Data Tabular
Aplikasi Pengolahan Data Spasial
Keterangan: Kolom ada/tidak diberikan “✓”
B. Format Dokumen dalam Tahapan Pembuatan Peta Zona Awal Nilai Tanah
B.1
Format Dokumen dalam Kegiatan Penentuan Area Kerja
B.1.1
Format Peta Area Kerja
Contoh Format Peta Area Kerja
B.2
Format Dokumen dalam Kegiatan Delineasi Zona Awal Nilai Tanah
Pada tahapan Delineasi Zona Awal Nilai Tanah, memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:
a. Batas Wilayah Administrasi, yang diperoleh dari walidata;
b. Batas Area Budi Daya atau area penggunaan lain, dapat
menggunakan batas yang telah digunakan pada aplikasi yang
telah dibuat oleh Kementerian untuk kegiatan Penilaian Tanah;
c. Batas Peta Zona Nilai Tanah yang sudah ada sebelumnya
menjadi dasar untuk Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah yang
akan dilaksanakan;
Kegiatan Delineasi Zona Awal Nilai Tanah dilaksanakan berdasarkan
berita acara hasil koordinasi. Delineasi adalah upaya pembuatan
garis batas sebuah wilayah tertentu yang bertujuan untuk
menentukan zona area kerja dengan memperhatikan 10 (sepuluh)
ketentuan delineasi Zona Awal Nilai Tanah sebagaimana dijelaskan
berikut ini:
Bahan yang dibutuhkan : Berita Acara Hasil Koordinasi, Peta Bidang Tanah, Citra Satelit, Peta Jaringan Jalan, Peta RTRW/RDTR, Peta Area Kerja
Sistem Koordinat : TM3°
Jumlah Zona : 1. Sesuai ketelitian pembuatan peta;
Jumlah titik sampel dapat diprediksi dari jumlah zona awal.
Luas Zona Terkecil sesuai dengan minimal unit
a. Skala 1:25.000 : (½ cm x skala peta) x (½ cm x skala peta) = 1.5625 Ha.
b. Skala 1:10.000 : (½ cm x skala peta) x (½ cm x skala peta) = 2.500 m2 atau 0,25 Ha.
c. Skala 1:5.000 : (½ cm x skala peta) x (½ cm x skala peta) = 625 m2 atau 0,0625 Ha.
d. Skala 1:2.500 : (½ cm x skala peta) x (½ cm x skala peta) = 156,25 m2 atau 0.0156 Ha. 5. Deliniasi Zona berdasarkan Jenis Penggunaan : 1. Pertanian;
- Non Pertanian.
- Delineasi Zona, dengan overlay peta
a. Citra
Satelit
dan
Bidang Tanah
: 1.
Mengikuti batas bidang tanah di
pinggir kanan kiri jalan;
Jika tidak ada peta bidang maka mengikuti kenampakan pada peta citra satelit;
Jika kenampakan tidak jelas dan tidak bisa dibatasi maka mengikuti kondisi relatif di lapangan.
b. RTRW atau RDTR : mengikuti zonasi yang ada pada peta RTRW/RDTR.
c. Citra Satelit dan Jenis Penggunaan Non Pertanian
Skala
1:2.500,
delineasi
zona
mengikuti
: 1.
Komersial meliputi: pertokoan, jasa,
Central Business District;
Industri meliputi: pabrik, pergudangan;
Pusat Pemerintahan;
Pemukiman meliputi:
a. Perumahan Teratur, yaitu: ● perumahan mewah; ● perumahan menengah; ● perumahan sederhana; ● apartemen; dan ● rumah susun.
b. Perumahan Tidak Teratur, yaitu: ● perumahan menengah; ● perumahan sederhana; ● perkampungan padat; dan ● perkampungan jarang.
d. Citra Satelit dan Jenis Penggunaan Pertanian : 1. Perkebunan meliputi: tanaman keras dan tanaman musiman;
- Pertanian meliputi: sawah, tambak dan tegalan.
e. Citra Satelit dan Objek lain maka delineasi zona mengikuti : Objek lain tersebut, seperti: ● Jalur Pipa Gas; ● Jalur Kereta Api; dsb. 7. Delineasi Jalan
Untuk jenis jalan arteri,
kolektor atau jalan lain
yang diperkirakan bernilai
sama maka dibuat batas
zona atau buffer (kanan
dan kiri)
: dengan mengikuti peta bidang tanah dan
peta citra satelit;
a. Skala 1: 25.000 : 1. mengikuti jaringan Jalan Arteri;
- mengikuti Jaringan Jalan Kolektor.
b. Skala 1:10.000 sampai dengan 1: 2.500 : 1. mengikuti jaringan Jalan Arteri;
mengikuti Jaringan Jalan Kolektor;
mengikuti Jaringan Jalan Lokal.
Delineasi Zona Lainnya, mengikuti : Peta bidang tanah dan atau sesuai kenampakan pada citra satelit. Penarikan batas zona disesuaikan dengan skala ketelitian pembuatan peta.
Hal lain yang diperhatikan dalam delineasi zona awal, bahwa dalam satu zona dapat diperkirakan : 1. mempunyai nilai pasar tanah yang relatif sama;
memiliki jarak kedekatan yang relatif sama dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
mempunyai aksesibilitas yang tidak jauh berbeda.
Hasil dari kegiatan Delineasi Zona Awal : Delineasi Zona Awal Nilai Tanah (shapefile). Beberapa gambar di bawah ini merupakan contoh pembuatan delineasi Zona Awal Nilai Tanah:
● Pembuatan Zona Awal Menggunakan Peta Bidang Tanah
● Pembuatan Zona Awal tanpa menggunakan Peta Bidang Tanah
C. Format Dokumen dalam Tahapan Pembuatan Survei Batas Zona Awal Nilai Tanah Survei batas zona awal nilai tanah dilaksanakan untuk mengamati kesesuaian hasil delineasi zona awal dengan keadaan faktual di lapangan. Dalam hal terjadi perbedaan antara delineasi zona awal Nilai Tanah
dengan kondisi faktual di lapangan, maka dilakukan perbaikan delineasi zona awal Nilai Tanah. Survei batas zona awal nilai tanah dilaksanakan secara teliti guna mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan harga sampel bidang tanah yang ekstrem pada zona yang sama. Hasil dari perbaikan delineasi zona awal Nilai Tanah ini adalah Peta Zona Awal Nilai Tanah yang telah disesuaikan. Format Peta Zona Awal Nilai Tanah disajikan dalam lampiran penyajian peta. Dalam hal survei batas zona awal nilai tanah ini dilakukan pembagian lokasi dengan membagi wilayah kerja berdasarkan batas administrasi dan/atau batas hasil delineasi zona awal Nilai Tanah. Kegiatan pembagian lokasi survei menggunakan hasil delineasi zona awal Nilai Tanah dan kertas kerja sebagai berikut: C.1. Pembagian Lokasi Survei Batas Zona Awal Nilai Tanah Menggunakan Hasil Delineasi Zona Awal Nilai Tanah
Contoh Format Pembagian Lokasi survei batas zona awal Nilai Tanah
C.2. Pembagian Lokasi Survei Menggunakan Hasil Delineasi Zona Awal Nilai Tanah Menggunakan Kertas Kerja
NO. NAMA TIM TENAGA PELAKSANA KECAMATAN DESA/ KELURAHAN PENILAI TANAH TENAGA LOKAL 1. Tim 1 … … Kecamatan A Desa/Kelurahan 1, Desa/Kelurahan 2, dst. Kecamatan B Desa/Kelurahan 1, dst. …dst ...dst 2. Tim 2 … … Kecamatan B Desa/Kelurahan 4, Desa/Kelurahan 5, dst. Kecamatan C Desa/Kelurahan 4 … dst … dst … dst. … dst. … dst. … dst. … dst. … dst.
Contoh Format Peta Zona Awal Nilai Tanah
D.
Format Dokumen dalam Tahapan Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah
D.1. Format Dokumen dalam Kegiatan Pembagian Lokasi Pengumpulan
Data Sampel Nilai Tanah
Dalam kegiatan pembagian Lokasi pengumpulan data sampel nilai
tanah dapat dilakukan dengan membagi wilayah kerja berdasarkan
batas administrasi dan/atau batas zona awal nilai tanah.
Kegiatan pembagian lokasi pengumpulan data sampel nilai tanah menggunakan peta kerja dan kertas kerja sebagai berikut: D.1.1. Format Pembagian Lokasi Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah Menggunakan Peta Zona Awal Nilai Tanah (peta kerja) Contoh Format Pembagian Lokasi Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah
D.1.2. Format Pembagian Lokasi Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah Menggunakan Kertas Kerja
NO. NAMA TIM TENAGA PELAKSANA
KECAMATAN
DESA/ KELURAHAN PENILAI TANAH TENAGA LOKAL 1 Tim 1 … … Kecamatan A Desa/Kelurahan 1, Desa/Kelurahan 2, ... dst. Kecamatan B Desa/Kelurahan 1, ... dst. … dst. ... dst. 2 Tim 2 … … Kecamatan B Desa/Kelurahan 4, Desa 5, ... dst. Kecamatan C Desa/Kelurahan 4 … dst. … dst. …dst. …dst. …dst. …dst. …dst. …dst.
D.2. Format Dokumen dalam Kegiatan Pengisian Formulir Pengumpulan
Data Sampel Nilai Tanah
D.2.1. Format Pengisian Formulir Manual Pengumpulan Data
Sampel Nilai Tanah
D.2.2. Format Pengisian Formulir Elektronik Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah (Formulir Elektronik)
Formulir Elektronik Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah NIB/NIS : ......................................... Nomor Surat Tugas : ......................................... Tanggal Surat Tugas : ......................................... Tanggal Pelaksanaan : .......................................... Koordinat X (TM-3) : .......................................... Koordinat Y (TM-3) : .......................................... A. Data Administrasi/Harga Tanah 1. Alamat : ............................................................................................................................................ Desa/Kelurahan : ............................................... Kecamatan : ............................................... Kabupaten/Kota : ............................................... 2. Status Kepemilikan : ............................................... 3. Jenis Data : ............................................... Tanggal Transaksi/Penawaran : ............................... 4. Harga Jual Beli : Rp........................................... 5. Responden : ............................................... Alamat/No telp : ............................................... B. Data Bidang Tanah 6. Luas Tanah : ............................................m2 7. Lebar Depan : ............................................m Panjang Kebelakang : ............................................m 8. Bentuk Tanah : ............................................... 9. Elevasi dari Jalan : ............................................... 10. Letak Tanah : ............................................... C. Data Lingkungan Bidang Tanah 11. Kelas Jalan : ............................................... Lebar Jalan : ............................................m 12. Aksesibilitas : ............................................... 13. Drainase : ............................................... 14. Utilitas : ............................................... ............................................... 15. Fasilitas : ............................................... ............................................... 16. Zoning/Peruntukan : ............................................... D. Data Bangunan 17. Luas Bangunan : .............................................m 18. Jenis Bangunan : ................................................ 19. Jumlah Lantai : ................................................ 20. Tahun Pembuatan : ................................................ Tahun Renovasi : ................................................ 21. Konstruksi Atas : ................................................ Konstruksi Bawah : ................................................ 22. Atap : ................................................ 23. Dinding : ................................................ 24. Langit-langit : ............................................... 25. Lantai : ............................................... 26. Pagar : ............................................... Panjang Pagar : ............................................m 27. Luas Carpot/Parkir : ............................................m2 28. Pintu/Jendela : ............................................... 29. Fasilitas : ............................................... 30. Keadaan Fisik Umumnya : ...................................... 31. Biaya per m 2 Bangunan : Rp................................. Penilai Tanah ............................................... E. Lampiran Foto Sampel Tampak Depan Foto Sampel Tampak Lingkungan
E.
Dokumen terkait dengan Analisis dan Pengolahan Data
Kegiatan yang dilakukan pada tahapan analisis dan pengolahan data
merupakan tahapan inti dari kegiatan penilaian tanah yaitu kegiatan
mengolah dan menghitung sampel nilai tanah menjadi nilai tanah dan
menganalisis nilai tersebut mewakili nilai zona.
E.1. Format Dokumen dalam Kegiatan Analisis dan Pengolahan Data
Sampel Nilai Tanah
E.1.1. Menghitung nilai bangunan
- Nilai Bangunan diperoleh dengan cara menghitung Nilai Perolehan Bangunan Baru (NPBB) dikurangi dengan penyusutan bangunan. 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 = 𝑁𝑃𝐵𝐵 − 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛
- NPBB adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bangunan baru. NPBB dihitung menggunakan pendekatan nilai per meter persegi bangunan. NPBB hendaknya disesuaikan dengan tahun penilaian dan lokasi bidang tanah. a. NPBB diperoleh dengan cara luas bangunan dikali dengan biaya per meter bangunan. 𝑁𝑃𝐵𝐵 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 × 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 Contoh: Suatu bidang tanah terdapat bangunan dengan luas 100 m2 dengan biaya per meter bangunan sebesar Rp3.000.000,00 maka perhitungan NPBB sebagai berikut. NPBB = 100 m2 × Rp3.000.000,00/m2 = Rp300.000.000,00 b. Biaya per meter bangunan dapat diperoleh dari rekomendasi dari instansi terkait atau melalui survei ke perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan sejenis pada kabupaten/kota setempat. c. Biaya per meter bangunan dapat diperoleh dari daftar yang disusun dan ditetapkan oleh Kementerian.
- Penyusutan adalah pengurangan nilai dari NPBB. Penyusutan diperoleh dengan cara besarnya persentase penyusutan dikali dengan NPBB. Penyusutan = Persentase Penyusutan × NPBB Persentase penyusutan ditentukan berdasarkan pengelompokan besarnya biaya per meter bangunan, umur efektif, kondisi fisik bangunan pada umumnya, dan dituangkan dalam suatu tabel penyusutan yang ditetapkan oleh instansi terkait. a. Umur efektif
- Apabila suatu bangunan sejak tahun pembuatan sampai dengan tahun penilaian belum pernah dilakukan renovasi maka umur efektif diperoleh dengan cara tahun penilaian (TP) dikurangi tahun pembuatan (TB). 𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 = 𝑇𝑃 − 𝑇𝐵
Contoh:
Suatu bangunan dibangun pada tahun 2005
dilakukan penilaian pada tahun penilaian 2023
maka perhitungan umur efektif sebagai berikut.
𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 = 2023 − 2005 = 18
2) Apabila suatu bangunan pernah dilakukan renovasi
maka umur efektif diperoleh dengan cara tahun
penilaian (TP) dikurangi tahun pembuatan (TB)
ditambah 2 kali tahun penilaian dikurangi tahun
renovasi (TR) kemudian dibagi 3.
𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 =
(𝑇𝑃 − 𝑇𝐵) + 2 (𝑇𝑃 − 𝑇𝑅)
3
Contoh: Suatu bangunan dibangun pada tahun 2005 dan direnovasi pada tahun 2011 dengan tahun penilaian 2023 maka perhitungan umur efektif sebagai berikut.
b. Besarnya persentase penyusutan dihitung berdasarkan pada tabel penyusutan dengan mempertimbangkan pengelompokan besarnya biaya per meter bangunan, umur efektif, dan kondisi fisik bangunan dengan cara sebagai berikut.
- Menentukan tabel penyusutan yang digunakan sesuai dengan jenis bangunan, yaitu bangunan rumah atau bangunan ruko.
- Menentukan sub tabel jenis bangunan yang digunakan berdasarkan biaya per meter bangunan.
- Menentukan umur efektif bangunan pada kolom umur efektif.
- Besarnya
persentase
penyusutan
bangunan
diperoleh
dengan
menyesuaikan
umur
efektif
bangunan sesuai dengan kondisi fisik bangunan
pada kolom BS apabila kondisi fisik bangunan baik
sekali, kolom B apabila kondisi fisik bangunan
baik, kolom S apabila kondisi fisik bangunan
sedang, kolom J apabila kondisi fisik bangunan
jelek, kolom JS apabila kondisi fisik bangunan jelek
sekali.
Contoh:
Suatu bangunan tempat tinggal memiliki umur efektif
14 tahun dengan biaya per meter bangunan sebesar
Rp3.000.000,00 dan kondisi fisik bangunan baik
maka besarnya persentase penyusutan dilihat pada
tabel
penyusutan bangunan rumah diperoleh 32%.
c. Penyusutan
Penyusutan diperoleh dengan cara besarnya persentase
penyusutan dikali dengan NPBB.
Contoh:
Suatu bangunan tempat tinggal memiliki NPBB sebesar
Rp300.000.000,00 dengan umur efektif 14 tahun, biaya
per meter bangunan sebesar Rp3.000.000,00 dan kondisi
fisik bangunan baik, maka berdasarkan Tabel Penyusutan
untuk Bangunan Rumah sebagaimana dibuat dalam Tabel
1 di bawah diperoleh persentase penyusutan sebesar 32%.
Perhitungan penyusutan sebagai berikut.
Penyusutan = 32% × Rp300.000.000,00
= Rp96.000.000,00 Sehingga dalam contoh di atas maka Nilai Bangunan adalah sebagai berikut: Nilai Bangunan = NPBB – Penyusutan = Rp300.000.000,00 - Rp96.000.000,00 = Rp204.000.000,00
Tabel 1. Contoh Tabel Persentase Penyusutan untuk Bangunan Rumah
Tahun 2018
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya lebih dari Rp2.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 7
1 4 5 6 7 8 2 5 7 9 11 11
2 8 9 10 12 14 3 7 10 13 16 16
3 11 13 14 17 20 4 10 13 17 20 21
4 14 15 18 22 25 5 12 16 20 24 27
5 16 18 22 26 30 Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi Pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi Pada Umumnya lebih dari Rp2.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 7
1 4 5 6 7 8 2 5 7 9 11 11
2 8 9 10 12 14 3 7 10 13 16 16
3 11 13 14 17 20 4 10 13 17 20 21
4 14 15 18 22 25 5 12 16 20 24 27
5 16 18 22 26 30 6 14 19 23 28 31
6 16 21 26 30 35 7 15 22 26 31 35
7 16 24 29 34 39 8 15 24 29 34 38
8 16 27 32 38 43 9 15 26 32 37 43
9 16 31 35 41 47 10 15 28 35 40 47
10 16 34 38 44 50 11 15 30 38 43 50
11 16 34 41 47 53 12 15 32 40 46 53
12 16 34 44 50 56 13 15 32 42 49 56
13 16 34 47 53 59 14 15 32 44 52 58
14 16 34 50 56 62 15 15 32 46 54 60
15 16 34 52 59 64 16 15 32 48 56 63
16 16 34 52 62 66 17 15 32 50 58 65
17 16 34 52 64 68
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya lebih dari Rp2.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 6 14 19 23 28 31
6 16 21 26 30 35 7 15 22 26 31 35
7 16 24 29 34 39 8 15 24 29 34 38
8 16 27 32 38 43 9 15 26 32 37 43
9 16 31 35 41 47 10 15 28 35 40 47
10 16 34 38 44 50 11 15 30 38 43 50
11 16 34 41 47 53 12 15 32 40 46 53
12 16 34 44 50 56 13 15 32 42 49 56
13 16 34 47 53 59 14 15 32 44 52 58
14 16 34 50 56 62 15 15 32 46 54 60
15 16 34 52 59 64 16 15 32 48 56 63
16 16 34 52 62 66 17 15 32 50 58 65
17 16 34 52 64 68 18 15 32 50 60 67
18 16 34 52 66 70 19 15 32 50 62 69
19 16 34 52 68 72 20 15 32 50 64 71
20 16 34 52 70 74 21 15 32 50 66 73
21 16 34 52 70 76 22 15 32 50 67 75
22 16 34 52 70 77 23 15 32 50 67 76
23 16 34 52 70 78 24 15 32 50 67 77
24 16 34 52 70 79 25 15 32 50 67 78
25 16 34 52 70 80 26 15 32 50 67 79
26 16 34 52 70 80 27 15 32 50 67 80
27 16 34 52 70 80 28 15 32 50 67 80
28 16 34 52 70 80 29 15 32 50 67 80
29 16 34 52 70 80 30 15 32 50 67 80
30 16 34 52 70 80 31 15 32 50 67 80
31 16 34 52 70 80 32 15 32 50 67 80
32 16 34 52 70 80 33 15 32 50 67 80
33 16 34 52 70 80 34 15 32 50 67 80
34 16 34 52 70 80 35 15 32 50 67 80
35 16 34 52 70 80 36 15 32 50 67 80
36 16 34 52 70 80 37 15 32 50 67 80
37 16 34 52 70 80 38 15 32 50 67 80
38 16 34 52 70 80 39 15 32 50 67 80
39 16 34 52 70 80 40 15 32 50 67 80
40 16 34 52 70 80 41 15 32 50 67 80
41 16 34 52 70 80 42 15 32 50 67 80
42 16 34 52 70 80 43 15 32 50 67 80
43 16 34 52 70 80 44 15 32 50 67 80
44 16 34 52 70 80 45 15 32 50 67 80
45 16 34 52 70 80 46 15 32 50 67 80
46 16 34 52 70 80 47 15 32 50 67 80
47 16 34 52 70 80 48 15 32 50 67 80
48 16 34 52 70 80 49 15 32 50 67 80
49 16 34 52 70 80 50 15 32 50 67 80
50 16 34 52 70 80
Tabel 2. Contoh Tabel Persentase Penyusutan untuk Bangunan Ruko Tahun 2018
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya lebih dari Rp3.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6
1 3 4 5 6 7 2 4 5 7 9 10
2 7 8 9 10 11 3 6 8 10 13 14
3 10 11 13 14 15 4 8 10 14 17 18
4 12 14 17 18 19 5 10 13 18 21 22
5 14 17 21 22 23 6 12 15 21 24 26
6 14 20 25 26 27 7 13 17 24 29 30
7 14 23 29 30 31 8 13 20 27 32 34
8 14 26 32 34 35 9 13 22 30 35 38
9 14 28 35 38 39 10 13 24 33 38 41
10 14 30 38 41 43 11 13 26 36 41 44
11 14 30 41 44 47 12 13 28 39 44 47
12 14 30 44 47 50 13 13 28 41 47 50
13 14 30 47 50 53 14 13 28 43 49 52
14 14 30 49 53 56 15 13 28 45 51 54
15 14 30 51 56 59 16 13 28 47 53 56
16 14 30 51 58 62 17 13 28 49 55 58
17 14 30 51 60 64 18 13 28 49 57 60
18 14 30 51 62 66 19 13 28 49 59 62
19 14 30 51 64 68 20 13 28 49 61 64
20 14 30 51 66 70 21 13 28 49 63 66
21 14 30 51 66 72 22 13 28 49 65 68
22 14 30 51 66 74 23 13 28 49 65 70
23 14 30 51 66 76 24 13 28 49 65 72
24 14 30 51 66 77 25 13 28 49 65 74
25 14 30 51 66 78 26 13 28 49 65 76
26 14 30 51 66 78 27 13 28 49 65 77
27 14 30 51 66 78 28 13 28 49 65 77
28 14 30 51 66 78 29 13 28 49 65 77
29 14 30 51 66 78 30 13 28 49 65 77
30 14 30 51 66 78 31 13 28 49 65 77
31 14 30 51 66 78 32 13 28 49 65 77
32 14 30 51 66 78 33 13 28 49 65 77
33 14 30 51 66 78 34 13 28 49 65 77
34 14 30 51 66 78 35 13 28 49 65 77
35 14 30 51 66 78 36 13 28 49 65 77
36 14 30 51 66 78 37 13 28 49 65 77
37 14 30 51 66 78 38 13 28 49 65 77
38 14 30 51 66 78 39 13 28 49 65 77
39 14 30 51 66 78 40 13 28 49 65 77
40 14 30 51 66 78 41 13 28 49 65 77
41 14 30 51 66 78
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya lebih dari Rp3.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 42 13 28 49 65 77
42 14 30 51 66 78 43 13 28 49 65 77
43 14 30 51 66 78 44 13 28 49 65 77
44 14 30 51 66 78 45 13 28 49 65 77
45 14 30 51 66 78 46 13 28 49 65 77
46 14 30 51 66 78 47 13 28 49 65 77
47 14 30 51 66 78 48 13 28 49 65 77
48 14 30 51 66 78 49 13 28 49 65 77
49 14 30 51 66 78 50 13 28 49 65 77
50 14 30 51 66 78
E.1.2. Menentukan harga tanah
- Tanah kosong Sampel harga yang diperoleh pada sebidang tanah kosong merupakan harga tanah.
- Tanah dan bangunan Sampel harga yang diperoleh pada sebidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya merupakan harga tanah dan bangunan sehingga nilai bangunan harus dikeluarkan untuk mendapatkan harga tanah. Harga tanah diperoleh dengan cara harga tanah dan bangunan dikurangi dengan nilai bangunan.
E.1.3. Melakukan penyesuaian sampel harga penawaran menjadi harga transaksi Penyesuaian terhadap jenis data dilakukan dengan menyesuaikan harga dari jenis data penawaran menjadi harga dari jenis data transaksi. Jenis data penawaran perlu disesuaikan dengan mengurangkan dalam persentase tertentu sesuai dengan analisis di lapangan. Persentase penyesuaian dapat diperoleh dengan cara antara lain: a. Membandingkan data penawaran dengan data transaksi yang memiliki karakteristik (waktu transaksi/penawaran, luas, lokasi, status hak) yang relatif sama minimal di 3 lokasi. b. Mencari informasi biaya atas jasa perusahaan perantara perdagangan properti. Informasi ini digunakan untuk mengurangi harga penawaran properti dari perusahaan perantara perdagangan properti menjadi harga penawaran murni tanpa jasa. c. Mempertimbangkan informasi dari Kantor Pertanahan atau masyarakat setempat. Contoh: Pada suatu wilayah kabupaten terdapat beberapa karakteristik harga tanah, antara lain: ▪ Bidang tanah yang terletak di jalan arteri dengan jenis data penawaran memiliki harga Rp3.000.000,00/m2 sedangkan jenis data transaksi memiliki harga
Rp2.500.000,00/m2, sehingga persentase pengurangan dari data penawaran menjadi data transaksi adalah
▪ Bidang tanah yang terletak di jalan kolektor dengan jenis data penawaran memiliki harga Rp680.000,00/m2 sedangkan jenis data transaksi memiliki harga Rp520.000,00/m2 sehingga persentase pengurangan dari data penawaran menjadi data transaksi adalah
▪ Bidang tanah yang terletak di jalan lokal dengan jenis data penawaran memiliki harga Rp165.000,00/m2 sedangkan jenis data transaksi memiliki harga Rp128.000,00/m2 sehingga persentase pengurangan dari data penawaran menjadi data transaksi adalah
Berdasarkan ketiga karakteristik di atas kemudian dihitung rata-rata persentase pengurangan data penawaran menjadi data transaksi, yaitu: (17% + 24% + 22%)/3 = 21%. Contoh penyesuaian jenis data Harga Penawaran Rp100.000.000,00 Persentase penyesuaian jenis data 21% Besarnya penyesuaian jenis data 21% x Rp100.000.000,00 = Rp21.000.000,00 Hasil penyesuaian jenis data Rp100.000.000,00 – Rp21.000.000,00 = Rp79.000.000,00
E.1.4. Melakukan penyesuaian sampel jenis hak atas Tanah menjadi hak milik Jenis hak atas tanah di wilayah relatif bervariasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian jenis hak atas tanah menjadi Hak Milik. Penyesuaian jenis hak atas tanah merupakan biaya yang diperlukan untuk mengubah hak atas tanah suatu bidang tanah menjadi Hak Milik yang dinyatakan dalam persentase. a. Bidang tanah terdaftar Hak Milik tidak memerlukan penyesuaian jenis hak atas tanah. b. Bidang tanah terdaftar dengan jenis hak atas tanah selain Hak Milik maka terhadap jenis hak atas tanah tersebut diperlukan penyesuaian. Penyesuaian dimaksud adalah dengan melakukan penghitungan estimasi biaya perubahan hak atas tanah menjadi Hak Milik. c. Bidang tanah belum terdaftar atau belum dilekati hak atas tanah maka terhadap status bidang tanah tersebut diperlukan penyesuaian. Penyesuaian dimaksud adalah dengan melakukan penghitungan estimasi biaya pendaftaran hak menjadi Hak Milik. Contoh Pada suatu wilayah kabupaten terdapat beberapa karakteristik harga tanah, antara lain:
▪ Bidang tanah Hak Milik terletak di jalan lokal memiliki harga transaksi Rp516.000,00/m2 sedangkan di lokasi yang sama terdapat bidang tanah belum terdaftar memiliki harga transaksi Rp469.000,00/m2 sehingga persentase selisihnya adalah (𝑅𝑝516.000,00 − 𝑅𝑝469.000,00)/𝑅𝑝516.000,00) 𝑥 100% = 9%.
▪ Bidang tanah Hak Milik terletak di jalan lokal memiliki
harga transaksi Rp293.000,00/m2 sedangkan di lokasi
yang sama terdapat bidang tanah belum terdaftar
memiliki harga transaksi Rp262.000,00/m2 sehingga
persentase selisihnya adalah
(𝑅𝑝293.000,00 − 𝑅𝑝262.000,00)/𝑅𝑝293.000,00 𝑥 100% = 11%
▪ Bidang tanah Hak Milik terletak di jalan lokal memiliki
harga transaksi Rp170.000,00/m2 sedangkan di lokasi
yang sama terdapat bidang tanah belum terdaftar
memiliki harga transaksi Rp153.000,00/m2 sehingga
persentase selisihnya adalah
(𝑅𝑝170.000,00 − 𝑅𝑝153.000,00)/𝑅𝑝170.000,00 𝑥 100% = 10%
Berdasarkan ketiga karakteristik yang berbeda tersebut
kemudian
dihitung
rata-rata
persentase
penyesuaian
bidang tanah belum terdaftar menjadi Hak Milik, yaitu: (9%
- 11% + 10%)/3 = 10% Contoh perhitungan penyesuaian jenis hak Harga Tanah Rp50.000.000,00 Persentase penyesuaian jenis hak 10% Besarnya penyesuaian jenis hak 10% x Rp50.000.000,00 = Rp5.000.000,00 Hasil penyesuaian jenis hak Rp50.000.000,00 + Rp5.000.000,00 = Rp.55.000.000,00
E.1.5. Melakukan penyesuaian sampel sesuai dengan tanggal Penilaian Penyesuaian waktu merupakan persentase perubahan harga tanah setiap bulan atau tahun karena adanya perbedaan waktu pengumpulan data dengan tanggal penilaian. Penyesuaian waktu dilakukan dengan menyesuaikan harga pada waktu transaksi atau penawaran menjadi harga pada tanggal penilaian atau 31 Desember tahun anggaran berjalan. Penyesuaian waktu dapat dilakukan dengan mengacu pada faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi harga tanah dalam kurun waktu yang dianalisis, seperti keadaan pasar, keadaan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan faktor lain yang berpengaruh. Perubahan harga tanah dapat disesuaikan dengan perkembangan wilayahnya. Persentase penyesuaian waktu dapat diperoleh melalui survei terkait perubahan harga tanah di suatu wilayah pada setiap bulannya. Survei ini dapat dilakukan dengan melihat atau membandingkan harga tanah pada waktu transaksi yang berbeda-beda per bulan atau per tahun sehingga akan terlihat persentase perubahan harganya. Metode yang
digunakan melalui wawancara kepada responden yang
memahami dinamika perubahan harga tanah di suatu
wilayah setiap bulan atau tahun, sehingga akan diperoleh
persentase penyesuaian waktu.
Contoh:
Pada
suatu
wilayah
kabupaten
terdapat
beberapa
karakteristik harga tanah, antara lain:
▪
Bidang tanah terletak di jalan kolektor dengan jenis data
transaksi
tanggal
15
Juli
2020
memiliki
harga
Rp528.000,00/m2
sedangkan
di
lokasi
yang
sama
terdapat bidang tanah lain dengan jenis data transaksi
tanggal
01
Agustus
2021
memiliki
harga
Rp602.000,00/m2 sehingga persentase kenaikan harga
tanah selama setahun adalah
(𝑅𝑝602.000,00 − 𝑅𝑝528.000,00)/𝑅𝑝602.000,00 𝑥 100% = 12%.
▪
Bidang tanah yang terletak di jalan lokal dengan jenis
data transaksi tanggal 08 Juni 2020 memiliki harga
Rp404.000,00/m2
sedangkan
di
lokasi
yang
sama
terdapat bidang tanah lain dengan jenis data transaksi
tanggal 10 Juli 2021 memiliki harga Rp467.000,00/m2
sehingga persentase kenaikan harga tanah selama
setahun adalah
(𝑅𝑝467.000,00 − 𝑅𝑝404.000,00)/𝑅𝑝467.000,00 𝑥 100% = 13%.
▪
Bidang tanah yang terletak di jalan lokal dengan jenis
data transaksi tanggal 10 Mei 2020 memiliki nilai
Rp170.000,00/m2
sedangkan
di
lokasi
yang
sama
terdapat bidang tanah lain dengan jenis data transaksi
tanggal 25 April 2021 memiliki nilai Rp200.000,00/m2
sehingga persentase kenaikan harga tanah selama
setahun adalah
(𝑅𝑝200.000,00 − 𝑅𝑝170.000,00)/𝑅𝑝200.000,00) 𝑥 100% = 17%.
Dari ketiga karakteristik yang berbeda tersebut rata-rata
persentase kenaikan harga tanah selama setahun adalah,
yaitu: (12% + 13% + 17%)/3 = 14%.
Besarnya persentase penyesuaian jenis data, penyesuaian waktu dan penyesuaian jenis hak atas tanah di atas bukan merupakan angka yang mutlak. Persentase penyesuaian tersebut berdasarkan pada kenyataan, data dan fakta di lapangan dan dianalisis terlebih dahulu sehingga di setiap wilayah dapat berbeda-beda.
Contoh perhitungan penyesuaian waktu sampel nilai tanah
Harga Tanah
Rp50.000.000,00
Persentase penyesuaian waktu
14%
Tanggal transaksi/penawaran
1 November 2024
Tanggal penilaian
31 Desember 2024
Selisih waktu
31 Desember 2024 - 1 November 2024
= 60 hari
Jumlah hari dalam setahun
365 hari
Besarnya penyesuaian waktu
60/365 x 14% x Rp50.000.000,00
= Rp1.150.685,00
Hasil penyesuaian waktu
Rp50.000.000,00 + Rp1.150.685,00
= Rp51.150.685,00
E.1.6. Menentukan sampel Nilai Tanah per meter persegi Nilai tanah per meter persegi diperoleh dengan cara nilai tanah dibagi luas tanah dalam satuan meter persegi.
Contoh: Sebuah bidang tanah belum terdaftar dengan luas 100 m2 terdapat bangunan dengan kondisi baik seluas 50 m2 memiliki harga penawaran sebesar Rp900.000.000,00 pada tanggal 1 November 2024. Bangunan dibangun pada tahun 2014 sampai tahun 2024 belum pernah dilakukan renovasi. Nilai tanah permeter persegi dihitung sebagai berikut: Harga Penawaran Rp900.000.000,00
Luas tanah 100 m2
Tanggal transaksi/penawaran 1 November 2024
Tanggal penilaian 31 Desember 2024
Penyesuaian penawaran 21% x Rp900.0000,00 = Rp189.000.000,00
- Harga setelah penyesuaian penawaran Rp711.000.000,00
Luas bangunan 50 m2
Tahun pembuatan bangunan 2014
Tahun renovasi 2014
Umur efektif 2024-2014 = 10
NPBB 50 x Rp3.000.000,00 = Rp150.000.000,00
Nilai bangunan Rp150.000.000,00 – (28% x Rp150.000.000,00) = Rp108.000.000,00
- Harga Tanah Rp603.000.000,00
Penyesuaian jenis hak
10% x Rp603.000.000,00
= Rp60.300.000,00
Penyesuaian waktu 2,5% x Rp603.000.000,00
= Rp15.075.000,00Nilai Tanah Rp678.375.000,00
Nilai Tanah per meter persegi
Rp678.375.000,00/100
= Rp6.783.750,00
E.2. Dokumen dalam Kegiatan Analisis dan Pengolahan Data Nilai Tanah E.2.1. Menentukan Nilai Zona Setelah diperoleh nilai tanah per meter persegi setiap sampel nilai tanah maka selanjutnya nilai tanah tersebut digunakan untuk menghitung nilai zona. Nilai zona diperoleh dengan cara menghitung rata-rata sejumlah sampel nilai tanah pada zona tersebut. 𝑁𝑍 = 𝑁𝑇! + 𝑁𝑇" + 𝑁𝑇#+. . . +𝑁𝑇$ 𝑛
Keterangan: NZ : nilai zona per meter persegi NT : nilai tanah per meter persegi
n : jumlah sampel nilai tanah dalam satu zona
Contoh: Sebuah zona mempunyai sampel nilai tanah sebanyak 4 sampel dengan nilai masing-masing Rp130.450,00; Rp143.200,00; Rp128.745,00; Rp137.500,00 maka nilai zona diperoleh sebagai berikut.
E.2.2. Menentukan Simpangan Baku Relatif Simpangan baku relatif merupakan ukuran statistik yang berguna untuk membandingkan tingkat variasi antar nilai tanah dalam satu zona. Simpangan baku Relatif diperoleh dengan cara Simpangan baku dibagi dengan rata-rata nilai zona yang dinyatakan dalam persentase. 𝑆𝐵 = N∑(𝑁𝑇% − 𝑁𝑍)" 𝑛 − 1
𝑆𝐵𝑅 = 𝑆𝐵 𝑁𝑍 × 100% Keterangan NZ : nilai zona per meter persegi NT : nilai tanah per meter persegi n : jumlah sampel nilai tanah dalam satu zona SB : Simpangan baku SBR : Simpangan baku Relatif
Simpangan baku relatif sebagai ukuran statistik yang digunakan untuk menguji kualitas nilai zona yang diperoleh. Nilai zona harus memenuhi syarat simpangan baku relatif sebagai berikut:
- Simpangan baku relatif kurang dari atau sama dengan 20% untuk skala 1:2.500.
- Simpangan baku relatif kurang dari atau sama dengan 22,5% untuk skala 1:5.000
- Simpangan baku relatif kurang dari atau sama dengan 25% untuk skala 1:10.000.
- Simpangan baku relatif kurang dari atau sama dengan 30% untuk skala 1:25.000.
Contoh: Sebuah zona mempunyai sampel nilai tanah sebanyak 4 sampel dengan nilai masing-masing Rp130.450,-; Rp143.200,-; Rp128.745,-; Rp137.500,- maka Simpangan baku relatif diperoleh sebagai berikut.
Simpangan baku = Rp6.666,00
E.2.3. Melakukan Analisis Zona Apabila Simpangan baku relatif suatu zona tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan maka hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:
- Melakukan pengecekan data nilai tanah Pengecekan data nilai tanah bertujuan memastikan kembali kebenaran data sebelum dilakukan penghitungan nilai zona seperti kesalahan entri data atau kurang lengkapnya data yang dimasukkan.
- Melakukan pemotongan batas zona Hal tersebut dapat terjadi karena zona awal kurang menggambarkan kondisi lapangan sehingga masih memiliki tipe penggunaan tanah yang variatif. Apabila jumlah sampel nilai tanah setelah dilakukan pemotongan batas zona kurang dari yang disyaratkan maka perlu penambahan sampel sesuai dengan jumlah sampel nilai tanah yang disyaratkan.
- Melakukan penyesuaian batas zona Apabila terdapat sampel nilai tanah yang nilainya lebih tepat berada pada zona di sebelahnya maka perlu dilakukan penyesuaian zona sehingga mendapatkan zona dengan sampel yang bersesuaian dengan memperhatikan kondisi sebenarnya di lapangan.
E.3. Pengolahan Data Sampel Individual Ketentuan dalam penilaian bersifat individual adalah sebagai berikut:
- Dalam hal sampel bidang tanah yang akan dihitung menggunakan penilaian bersifat individual, dapat digunakan pendekatan perbandingan data pasar dan atau pendekatan biaya;
- Nilai tanah hasil penilaian individual merupakan nilai tanah pada tanggal penilaian;
- Bidang Tanah yang terdaftar dengan sertipikat Hak Guna Usaha.
Tahapan Penilaian Bersifat Individual adalah sebagai berikut: a. Memilih 3 data sampel pembanding yang akan digunakan untuk penilaian individual; b. Sampel pembanding sebaiknya mempunyai karakteristik yang mirip atau sama, dan terletak pada lokasi yang tidak terlalu jauh; c. Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh. Banyaknya faktor tergantung dari karakteristik sampel objek penilaian; d. Menentukan besarnya penyesuaian pada tiap faktor antara lain:
Jenis data harga (penawaran atau transaksi);
Status hak;
Waktu transaksi;
Fisik tanah; a) Luas tanah; b) Lebar depan; c) Bentuk tanah; d) Elevasi tanah; e) Letak tanah;
Kelas jalan;
Aksesibilitas;
Fasilitas sosial/fasilitas umum/utilitas;
Zonasi;
Drainase. e. Menentukan indikasi nilai sampel; f. Menentukan pembobotan terhadap indikasi nilai sampel; g. Menentukan Nilai.
Gambar di bawah ini merupakan ilustrasi kondisi sampel di lapangan.
- Dalam satu zona terdiri dari 3 sampel
Gambar 1 Satu Zona Terdiri Dari 3 Sampel
- Dalam satu zona kurang dari 3 sampel
Gambar 2 Satu Zona Kurang dari 3 sampel
Dalam kondisi di atas, maka Penilai Tanah harus mencari kembali minimal 2 (dua) data bidang tanah dalam zona AB, yang akan dinilai secara individual.
Gambar 3 Pemenuhan Zona Dengan Sampel Individual
Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam zona AB Penilai
Tanah melakukan:
● pendataan bidang tanah nomor 5 dan nomor 6 untuk
memenuhi 3 sampel per zona. Bidang tanah nomor 5 dinilai
dengan cara individual dengan sampel pembanding nomor 1
dan nomor 2 pada zona sebelahnya serta sampel pembanding
nomor 4 dalam satu zona;
● kemudian bidang tanah nomor 6 juga dinilai dengan cara
individual dengan sampel pembanding nomor 1 dan nomor 2
pada zona sebelahnya serta sampel pembanding nomor 4
dalam satu zona, dengan pendekatan perbandingan data
pasar dan atau pendekatan biaya;
● Syarat yang harus dipenuhi perbandingan tersebut adalah
mempunyai karakteristik yang relatif sama.
- Dalam 1 (satu) zona tidak terdapat sampel harga tanah
Gambar 4 Pemenuhan Zona Dengan 3 Sampel Individual
Dalam contoh kondisi di atas, jika Penilai Tanah tidak menemukan sampel harga tanah pada satu zona, maka Penilai Tanah langsung mencari minimal 3 (tiga) sampel bidang tanah yang akan dinilai secara individual dengan sampel pembanding yang relatif mempunyai karakteristik yang sama pada zona lainnya. Contoh penilaian bersifat individual dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Ilustrasi pengolahan data sampel Nilai Tanah menggunakan Penilaian Individual.
Penilaian Individual
NO. ELEMEN PERBANDINGAN OBJEK PENILAIAN PEMBANDING A B C 1. Alamat Mampang 5 Mampang Raya
Mampang raya
Jl. Mampang II/4
- Luas Bangunan 210 300
200
200
- Jarak Ke objek dinilai 0 215
350
2.109
- Tgl Transaksi 9/4/2017 5/25/2017 0.28% 5/10/2015 2.32% 7/18/2016 1.13%
- Status Hak HGB HGB 0.00% HGB 0.00% HM -4.00%
- Luas Tanah 280 95 -1.00% 95 -1.00% 244 0.00%
- Lebar Depan 10 18 1.50% 4 1.50% 12 0.00%
- Bentuk Tanah Persegi/Normal Persegi Normal 4.50% Persegi Normal 4.50% Persegi/Normal 0.00%
- Elevasi Tanah Sama Sama 0.00% Sama 0.00% Lebih Tinggi -2.50%
- Letak Tanah Normal Normal 0.00% Normal 0.00% Normal 0.00%
- Kelas Jalan Arteri Arteri 0.00% Arteri 0.00% Lokal 10.00%
- Drainase B B 0.00% B 0.00% B 0.00%
- Aksesibilitas Sangat baik Sangat Baik 0.00% Sangat Baik 0.00% Sangat baik 0.00%
- Fasum/Fasos Sekolah, Tempat ibadah Sekolah, Tempat ibadah, Rumah Sakit, Pasar -4.00% Sekolah, Tempat ibadah, Rumah Sakit, Pasar -4.00% Sekolah, Tempat ibadah, Rumah Sakit, Pasar -4.00%
- Utilitas Listrik, Air Bersih, Telepon Listrik, Air Bersih, Telepon, TV Kabel -1.00% Listrik, Air Bersih, Telepon, TV Kabel -1.00% Listrik, Air Bersih, Telepon 0.00%
- Kelas Lokasi Arteri Arteri 0.00% Arteri 0.00% Arteri 0.00%
- Jenis Transaksi
Transaksi
Penawaran
Transaksi
- Harga Properti
3,300,000,000
3,400,000,000
9,000,000,000
- Penyesuaian (5%)
100%
90%
100%
- Harga setelah penyesuaian
3,300,000,000
3,060,000,000
9,000,000,000
A Total Penyesuian (dalam %) (Jml faktor penyesuaian 4 s.d 16)
0%
2%
1%
B
Indikasi Nilai
(Harga Penyesuaian
*(100%+A))
3,309,221,918
3,131,008,767
9,056,835,616
C Rekonsiliasi/Pembob otan (dalam %) (jumlah ke empat pembanding 100%)
32%
32%
36%
D Nilai setelah pembobotan (B x C)
1,052,934,247
996,230,062
3,293,394,770
E Nilai Pasar Properti (jumlah dari D)
5,342,559,078
Nilai Pasar Properti 5,342,559,078
E.4. Perbandingan Zona Tahapan perhitungan nilai zona yang akan dinilai dengan zona lain sebagai pembanding:
- Memilih 3 (tiga) zona pembanding yang akan digunakan untuk perhitungan nilai zona;
- Zona pembanding sebaiknya memiliki karakteristik yang relatif sama dan telah memiliki nilai;
- Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh. Banyaknya faktor tergantung dari karakteristik zona yang akan dinilai;
- Menentukan besarnya penyesuaian pada tiap faktor, antara lain: a. bentuk tanah dominan; b. elevasi jalan dominan; c. lokasi; d. kelas jalan dominan; e. aksesibilitas dominan; f. drainase dominan;
- Menentukan indikasi nilai zona;
- Menentukan pembobotan terhadap indikasi nilai zona;
- Menentukan nilai.
Parameter penilaian perbandingan zona. Parameter Penilaian
PENYESUAIAN KELAS BATAS KELAS NILAI
NILAI INTERVAL KETERANGAN Jenis Zona 2 2 1
1 2
1.0%
Karakteristik Bentuk Tanah Dominan pada Zona 3 Tidak Teratur Cukup Teratur Teratur
1 2 3
1.5%
Karakteristik Elevasi Jalan Dominan pada Zona 3 Lebih Rendah Sama Lebih Tinggi
1 2 3
2.5%
Karakteristik lokasi Zona 6 Belukar Pertanian Permukiman Sederhana Permukiman Sedang Permukiman Mewah Komersial 1 2 3 4 5 6 2.0%
Karakteristik Kelas Jalan Dominan pada Zona 4 Setapak Lokal Kolektor Arteri
1 2 3 4
5.0%
Aksesibilitas Dominan pada Zona 4 Kurang Cukup Baik Sangat baik
1 2 3 4
2.0%
Drainase Dominan pada Zona 4 Kurang Cukup Baik Sangat baik
1 2 3 4
2.0%
Gambar di bawah ini merupakan ilustrasi kondisi lapangan.
Dalam contoh kondisi di atas, pada Zona 219 Penilai Tanah tidak menemukan sampel harga tanah dan tidak dapat dilakukan penilaian individual, maka Penilai Tanah langsung memilih 3 (tiga) zona pembanding yang akan digunakan untuk perhitungan nilai, dalam hal ini Zona 47, Zona 243, dan Zona 248 sebagai zona pembanding. Zona pembanding harus memiliki karakteristik yang relatif sama dan telah memiliki nilai.
Contoh pengisian data tekstual perbandingan zona
NO.
URUT
ENTRI
JENIS DATA
NOMOR
ZONA
X
Y
JENIS
ZONA
NILAI
TANAH (RP)
PER METER
PADA ZONA
KARAKTERISTIK
BENTUK TANAH
DOMINAN PADA
ZONA
KARAKTERISTIK
ELEVASI JALAN
DOMINAN PADA
ZONA
KARAKTERISTIK
LOKASI ZONA
KARAKTERISTIK
KELAS JALAN
DOMINAN PADA
ZONA
AKSESIBILITAS
DOMINAN PADA
ZONA
DRAINASE
DOMINAN
PADA
ZONA
1
Zona yang
dinilai
219
95,428.26
1,143,600.05
1
Teratur Sama Permukiman Mewah Arteri Sangat Baik Baik 2 Zona Pembanding 243 95,429.26 1,143,780.05 1 2,139,000 Teratur Sama Permukiman Mewah Setapak Cukup Baik 3 248 95,430.26 1,143,520.05 1 1,879,000 Teratur Lebih Tinggi Permukiman Mewah Kolektor Sangat Baik Baik 4 47 95,439.26 1,143,920.05 1 1,396,000 Teratur Sama Permukiman Sedang Lokal Baik Baik Ilustrasi pengolahan data pendekatan perbandingan zona NO. DATA OBJEK PENILAIAN DAN PROPERTI PEMBANDING OBJEK PENILAIAN DATA PEMBANDING 1 DATA PEMBANDING 2 DATA PEMBANDING 3 1 No. Obyek 1 2 3 4 2 Nomor Zona 219 243 248 47 3 Nilai Tanah (Rp) Per meter pada Zona
2,139,000 1,879,000 1,396,000 4 Jarak ke obyek penilaian (M) 0 180 80 320 5 Jenis Zona 1 1 1 1
Karakteristik Zona:
6 Karakteristik Bentuk Tanah Dominan pada Zona Teratur Teratur Teratur Teratur 7 Karakteristik Elevasi Jalan Dominan pada Zona Sama Sama Lebih Tinggi Sama 8 Karakteristik lokasi Zona Permukiman Mewah Permukiman Mewah Permukiman Mewah Permukiman Sedang 9 Karakteristik Kelas Jalan Dominan pada Zona Arteri Setapak Kolektor Lokal 10 Aksesibilitas Dominan pada Zona Sangat Baik Cukup Sangat Baik Baik 11 Drainase Dominan pada Zona Baik Baik Baik Baik
NO. DATA OBJEK PENILAIAN DAN PROPERTI PEMBANDING OBJEK PENILAIAN DATA PEMBANDING 1 DATA PEMBANDING 2 DATA PEMBANDING 3
Nilai Tanah (Rp) Per meter pada Zona
2,139,000
1,879,000
1,396,000
Faktor Penyesuaian (%)
Jenis Zona 0.00% 0.00% 0.00%
Karakteristik Bentuk Tanah Dominan pada Zona 0.00% 0.00% 0.00%
Karakteristik Elevasi Jalan Dominan pada Zona 0.00% -2.50% 0.00%
Karakteristik lokasi Zona 0.00% 0.00% 1.00%
Karakteristik Kelas Jalan Dominan pada Zona 15.00% 5.00% 10.00%
Aksesibilitas Dominan pada Zona 4.00% 0.00% 2.00%
Drainase Dominan pada Zona 0.00% 0.00% 0.00%
A
Total Penyesuian (dalam %) (jumlah faktor penyesuaian a s/d h)
19%
3%
14%
B
Indikasi Nilai (18 + A)
2,545,410
1,925,975
1,591,440
C
Rekonsiliasi/Pembobotan (dalam %) (jumlah ke empat pembanding 100%)
36%
36%
29%
Nilai setelah pembobotan (B x C) 909,075 687,848 454,697
Nilai Pasar Rp./M2 (jumlah dari D)
2,047,632 Nilai Zona =
nilai pasar Rp/m2 x
nilai baru
2,051,620 x
2,051,620
F.
Format Dokumen dalam Tahapan Penyajian Peta
F.1. Format Peta Zona Awal Nilai Tanah
F.2. Format Peta Sebaran Sampel Nilai Tanah
F.3. Format Peta Simpangan Baku Relatif
F.4. Format Peta Zona Nilai Tanah
F.5. Format Peta Zona Nilai Tanah yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama
G. Format Dokumen dalam Tahapan Pelaporan
Format Laporan Kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah
LAPORAN KEGIATAN PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH SKALA 1:… DIREKTORAT … (yang membidangi Penilaian Tanah)/ KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI …/ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...) TAHUN ...
Sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Tujuan dan Sasaran
1.3. Lingkup Kegiatan
BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH KEGIATAN
BAB III. METODOLOGI PELAKSANAAN
BAB IV. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
4.1. Persiapan
4.1.1. Pemilihan Wilayah
4.1.2. Penyusunan Dokumen Administrasi
4.1.3. Koordinasi Antar Satuan Kerja Kementerian dan
Pemangku Kepentingan
4.1.4. Penyiapan Alat Kerja Lapangan
4.2. Pembuatan zona awal nilai tanah
4.2.1. Penentuan Area Kerja
4.2.2. Delineasi Zona Awal Nilai Tanah
4.3. Survei Batas Zona Awal Nilai Tanah
4.4. Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah
4.4.1. Pembagian Lokasi Pengumpulan Data Sampel Nilai
Tanah
4.4.2. Pengisian Formulir Pengumpulan Data Sampel Nilai
Tanah
4.5. Analisis dan Pengolahan Data
4.5.1. Analisis dan Pengolahan Data Sampel
4.5.2. Analisis dan Pengolahan Data Nilai Tanah
4.6. Penyajian peta
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
5.2. Saran LAMPIRAN I. Peta Rencana Area Kerja II. Surat Keputusan Tim Penyelenggara Penilaian Tanah pada Kegiatan Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah III. Surat Tugas IV. Rencana Jadwal Kegiatan V. Berita Acara Hasil Koordinasi dan Peta Area Kerja yang Disepakati VI. Daftar Alat Kerja Lapangan VII. Peta Area Kerja
VIII. Rekapitulasi Isian Formulir Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah IX. Peta Zona Awal Nilai Tanah, Peta Sebaran Sampel Nilai Tanah, Peta Simpangan Baku Relatif, dan Peta Zona Nilai Tanah format A3.
*) hapus yang tidak perlu
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
NUSRON WAHID
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN TANAH
FORMAT DOKUMEN PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH
A. Format Dokumen dalam Tahapan Persiapan
A.1. Format Dokumen dalam Kegiatan Pemilihan Wilayah
Format Peta Rencana Area Kerja untuk satuan kabupaten/kota
Format Peta Rencana Area Kerja kecamatan atau desa/kelurahan
A.2. Format Dokumen dalam Kegiatan Penyusunan Dokumen Administrasi A.2.1. Format Keputusan Tim Penyelenggara Penilaian Tanah dalam Rangka Pembuatan Peta Nilai Bidang Tanah
LOGO DAN KOP INSTANSI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...)
NOMOR ...
TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH DI ...**) TAHUN ANGGARAN ...
DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...)
Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Penilaian Tanah, dalam melaksanakan penyelenggaraan penilaian tanah perlu dibentuk Tim Penyelenggara Penilaian Tanah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) tentang Tim Penyelenggara Penilaian Tanah pada Kegiatan Pembuatan Peta Nilai Bidang Tanah di ...**) Tahun Anggaran ...; Mengingat :
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5804);
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor … Tahun … tentang Penilaian Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...) TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH DI ...**) TAHUN ANGGARAN ...
KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Penilaian Tanah pada Kegiatan Pembuatan Peta Nilai Bidang Tanah di …**) Tahun Anggaran … yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara Penilaian Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi penilaian tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) ini.
KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyelenggara Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas: a. pengarah; b. ketua; c. wakil ketua; dan d. anggota.
KETIGA
: Pengarah, ketua, wakil ketua, dan anggota sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
a. Pengarah
mempunyai
tugas
memberikan
arahan
mengenai
pelaksanaan
kegiatan,
menerima
dan
menanggapi
laporan
yang
berhubungan
dengan
pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab atas hasil
pelaksanaan kegiatan penilaian tanah;
b. Ketua
mempunyai
tugas
untuk
memimpin,
mengoordinasikan, mengawasi dan bertanggung jawab
atas penyiapan data teknis, pelaksanaan supervisi dan
penyelesaian fisik;
c. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam
mengoordinasikan, mengawasi dan bertanggung jawab
atas penyiapan data teknis, pelaksanaan supervisi dan
penyelesaian fisik; dan
d. Anggota
mempunyai
tugas
melaksanakan
seluruh
rangkaian kegiatan penilaian tanah sesuai dengan
Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun;
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pengarah, ketua, wakil ketua, dan anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi penilaian tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) ini.
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi penilaian tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun ... Nomor ... Tanggal ... (hh/bb/tttt)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...Tahun ... Nomor ... Tanggal ... (hh/bb/tttt)/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ... Tanggal ... (hh/bb/tttt)*).
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi penilaian tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ... pada tanggal ... (hh/bb/tttt)
Direktur Jenderal... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
... (Nama) NIP ... Tembusan:
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
- Direktur ... (yang membidangi Penilaian Tanah), di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi..., di...;
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) ... , di ...;
- ...;
- Yang bersangkutan.
*) hapus yang tidak perlu **) Diisi lokasi penyelenggaraan penilaian tanah
Stempel/ Cap Dinas
LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi Penilaian Tanah) /KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...) NOMOR ... TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH DI ...**) TAHUN ANGGARAN ...
SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH DI ...**) TAHUN ANGGARAN ...
NO.
NAMA
NIP/NIK
JABATAN
JABATAN DALAM
TIM
1.
...
...
Direktur ... (yang membidangi
Penilaian
Tanah)/Kepala
Kantor
Wilayah/Kepala
Kantor Pertanahan)
Pengarah
2.
…
…
Kepala Subdirektorat/ Kepala
Bidang ... (yang membidangi
Penilaian
Tanah)/Penata
Pertanahan
Madya/Kepala
Seksi ... (yang membidangi
Penilaian Tanah))
Ketua
3.
…
…
Pejabat Struktural Eselon III,
Pejabat Struktural Eselon IV,
Penata Pertanahan Madya/
Penata
Pertanahan
Muda/
Penata Pertanahan Pertama )
Wakil Ketua
4.
…
…
Pejabat Struktural Eselon IV
atau
setara
Pejabat
Fungsional
Tertentu/Pejabat
Fungsional
Umum/Staf
Direktorat
...
(yang
membidangi
Penilaian
Tanah))
Anggota
5.
…
…
Penilai Pertanahan
Anggota
... dst.
... dst.
... dst.
... dst.
... dst.
Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
... (Nama) NIP ...
*) hapus yang tidak perlu
Stempel/ Cap Dinas
LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...) NOMOR ... TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH DI ...**) TAHUN ANGGARAN ...
DAFTAR SATUAN HONORARIUM TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH DI ...**) TAHUN ANGGARAN ...
NO. JABATAN DALAM TIM VOLUME HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH BIAYA (Rp) 1. Pengarah ... OH … … 2. Ketua ... OH ... ... 3. Wakil Ketua … OH … … 4. Anggota
… OH … … ... dst. ... dst. … dst. ... dst. … dst. … dst.
Direktur Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
... (Nama) NIP ...
*) hapus yang tidak perlu
Keterangan: Format keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Stempel/ Cap Dinas
A.2.2. Format Surat Tugas
LOGO DAN KOP INSTANSI
SURAT TUGAS NOMOR ...
Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) akan dilaksanakan kegiatan Pembuatan Peta Nilai Bidang Tanah Skala 1:1.000 di Kabupaten/Kota*) ... Provinsi ...;
b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Tugas ini dipandang cukup kemampuannya untuk melakukan kegiatan Pembuatan Peta Nilai Bidang Tanah Skala 1:1.000 di Kabupaten/Kota*) ... Provinsi ...;
c. ... dst.;
Dasar : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran ... Kegiatan (Nomor Akun)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... Tahun Anggaran ... Kegiatan (Nomor Akun)/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) ... Tahun Anggaran ... Kegiatan (Nomor Akun) *).
Sekretaris Direktorat Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... *), dengan ini:
MEMBERI TUGAS:
Kepada : 1. Nama : ...
NIP : ...
Pangkat/Gol : ...
Jabatan : ...
- Nama : ...
NIP : ...
Pangkat/Gol : ...
Jabatan : ...
- ... dst.
Untuk : Melaksanakan Kegiatan Pembuatan Peta Nilai Bidang Tanah Skala 1:1.000 di Kabupaten/Kota*) ... Provinsi ... Seluas ... Ha Tahun Anggaran ... pada ... (hh/bb/tttt) sampai dengan ... (hh/bb/tttt).
..., ... (hh/bb/tttt) Sekretaris Direktorat Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota... *),
ttd.
... (Nama) NIP ... *) hapus yang tidak perlu
Stempel/ Cap Dinas
A.2.3. Format Rencana Jadwal Kegiatan
LOGO DAN KOP INSTANSI
JADWAL KEGIATAN PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH SKALA 1:1.000
DI KABUPATEN/KOTA*) ... PROVINSI ...
TAHUN ANGGARAN ...
NO. KEGIATAN VOLUME (HA) LAMA PELAKSANAAN (HARI) 1. KEGIATAN PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH SKALA 1:1.000 DI KABUPATEN/KOTA*) ... PROVINSI ...
- Persiapan;
- Survei lingkungan dan pengamatan bidang Tanah;
- Penyusunan basis data Penilaian bidang Tanah;
- Pengumpulan data sampel Nilai Tanah;
- Analisis dan pengolahan data;
- Penyajian peta; dan
- Pelaporan.
...
5 Hari
... Hari **)
... Hari **)
... Hari **)
... Hari **)
5 Hari 5 Hari
Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
... (Nama) NIP ...
*) hapus yang tidak perlu **) jumlah hari terhitung berdasarkan jumlah bidang, jumlah sampel, jumlah pelaksana, dan kapasitas pelaksanaan kegiatan per orang per hari.
Stempel/ Cap Dinas
A.3. Format Dokumen dalam Kegiatan Koordinasi Antar Satuan Kerja Kementerian dan Pemangku Kepentingan
LOGO DAN KOP INSTANSI
BERITA ACARA HASIL KOORDINASI PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH NOMOR ...
Pada hari ini …. tanggal …. bulan …. tahun …. yang bertanda tangan di bawah ini:
1.
Nama
: ...
NIP : ...
Jabatan : …/selaku Penanggungjawab Teknis
Instansi
: ...
2.
Nama
: ...
NIP : ...
Jabatan : ...
Instansi : ... ... dst. … dst.
Dengan ini telah dilakukan koordinasi bersama antara Direktorat ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi …/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) …) dengan … (pemangku kepentingan) dalam rangka menentukan lokasi area kegiatan Pembuatan Peta Nilai Bidang Tanah di … Skala 1:1.000 Tahun …, dengan hasil sebagai berikut:
- … (batas area/peta lokasi kegiatan);
- … (serah terima data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8);
- … (deskripsi kondisi lokasi kegiatan secara detail mencakup informasi letak, luas, dan kondisi khusus lainnya);
- … (peran para pihak dalam kegiatan Pembuatan Peta NBT);
- ... dst. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Para Pihak
- Instansi, Jabatan
- Instansi, Jabatan
ttd. ttd.
... (Nama) ... (Nama)
NIP ... NIP ...
- Instansi, Jabatan
- Instansi, Jabatan
ttd. ttd.
... (Nama) ... (Nama)
NIP ... NIP ...
- ... dst.
Saksi a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) …,
ttd.
... (Nama) NIP ... *) hapus yang tidak perlu
LAMPIRAN
BERITA ACARA HASIL KOORDINASI
PEMBUATAN
PETA
NILAI
BIDANG
TANAH
NOMOR …
TANGGAL … (hh/bb/tttt)
Contoh Format Peta Area Kerja yang Disepakati untuk satuan kabupaten/kota
Contoh Format Peta Area Kerja yang Disepakati untuk satuan kecamatan atau desa/kelurahan
A.4. Format Dokumen dalam Kegiatan Penyiapan Alat Kerja Lapangan
Format Pemeriksaan Kelengkapan Alat Kerja Lapangan
NO.
ALAT DAN BAHAN KERJA
KETERANGAN
ADA
TIDAK
Data dan Informasi
1.
Citra Satelit dan/atau foto udara
Peta Batas Administrasi
Peta Jaringan Jalan
Peta Wilayah Perairan
Peta Toponimi
Peta Bidang Tanah
Peta RTRW dan/atau Peta RDTR (pilihan)
Peta Kawasan Hutan
Peta Penggunaan Tanah (pilihan)
Peta Batas Kawasan Lainnya, seperti PPIB, LP2B dan lain sebagainya (pilihan)
Data Rekapitulasi Peralihan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Setempat (pilihan)
Perangkat Keras 1. Komputer/Laptop
Printer
Tablet/Smartphone
Alat Tulis
Peta Kerja
Plotter (pilihan)
GPS Navigasi (pilihan)
Perangkat Lunak
Aplikasi Pengambilan Sampel
Pengolahan Data Tabular
Aplikasi Pengolahan Data Spasial
Keterangan: Kolom ada/tidak diberikan “✓”
B. Dokumen dalam Tahapan Survei Lingkungan dan Pengamatan Bidang Tanah Tujuan dari Survei Lingkungan dan Pengamatan Bidang Tanah adalah untuk mendapatkan pengetahuan memadai tentang keadaan bidang tanah dan lingkungan yang menjadi objek penilaian tanah massal berbasis bidang tanah. Kombinasi antara hasil pengumpulan data sekunder dan hasil survei ini akan dijadikan dasar untuk menetapkan variabel-variabel prediksi yang akan digunakan. Variabel-variabel tersebut merupakan Variabel Pembentuk Nilai Tanah. Kegiatan Survei Lingkungan dan Pengamatan Bidang Tanah, sebagai berikut: B.1. Survei Lingkungan Bidang Tanah Kegiatan survei ini dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian data sekunder lingkungan bidang tanah dengan data yang ada di lapangan antara lain terkait jaringan jalan, fasilitas, risiko, zonasi,
dan data terkait faktor-faktor lain yang menentukan nilai tanah sesuai dengan keunikan masing-masing kabupaten/kota. Kegiatan lingkungan bidang tanah di masing-masing kabupaten/kota diperlukan delineasi lokasi survei menggunakan batas administrasi desa/kelurahan dan kertas kerja yang digunakan sebagai pembagian lokasi survei. B.1.1. Pembagian Lokasi Survei Lingkungan Bidang Tanah Menggunakan Delineasi Lokasi Survei Berdasarkan Batas Administrasi
Contoh Format Pembagian Lokasi Survei Lingkungan Bidang Tanah
B.1.2. Pembagian Lokasi Survei Lingkungan Bidang Menggunakan Kertas Kerja
NO NAMA TIM TENAGA PELAKSANA KECAMATAN DESA/ KELURAHAN PENILAI TANAH TENAGA LOKAL 1 Tim 1 … … Kecamatan A Desa 1, Desa 2, dst. Kecamatan B Desa 1, dst. … dst. ... dst. 2 Tim 2 … … Kecamatan B Desa 4, Desa 5, dst. Kecamatan C Desa 4 … dst. … dst. … dst.
Karakteristik lingkungan bidang tanah sekurang-kurangnya paling sedikit meliputi variabel:
Kelas jalan;
Lebar jalan;
Letak jalan utama;
Letak fasilitas;
Zonasi atau peruntukan kawasan; dan
Risiko. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan survei lingkungan bidang tanah antara lain:
Menyiapkan data jaringan jalan;
Menyiapkan data terkait zonasi;
Menyiapkan data terkait fasilitas; dan
Menyiapkan data risiko.
Kegiatan survei karakteristik lingkungan bidang tanah memerlukan formulir pengambilan data di lapangan meliputi:
Formulir survei lingkungan bidang tanah untuk variabel kelas jalan, lebar jalan, dan letak jalan utama
Formulir survei lingkungan bidang tanah untuk variabel letak fasilitas
Formulir survei lingkungan bidang tanah untuk variabel zonasi atau peruntukan kawasan
Formulir survei lingkungan bidang tanah untuk variabel risiko
B.2. Pengamatan Bidang Tanah
Kegiatan pengamatan bidang tanah ini dilakukan dengan analisis
pada peta bidang tanah. Hal ini diperlukan untuk menganalisis
faktor-faktor yang potensial menentukan nilai tanah. Pengamatan
bidang tanah sekurang-kurangnya paling sedikit meliputi variabel:
a. Luas;
b. Lebar depan;
c. Bentuk;
d. Elevasi;
e. Letak.
C. Format Dokumen dalam Tahapan Penyusunan Basis Data Penilaian Bidang Tanah Tujuan dari kegiatan penyusunan basis data penilaian bidang tanah ini adalah menginput data pada atribut/Variabel Pembentuk Nilai Tanah untuk setiap bidang tanah yang meliputi: C.1. Karakteristik lingkungan bidang Tanah C.1.1. Kelas Jalan 1 : Setapak; 2 : Lokal Sekunder; 3 : Lokal Primer; 4 : Kolektor Sekunder; 5 : Kolektor Primer; 6 : Arteri Sekunder; 7 : Arteri Primer. C.1.2. Lebar jalan Menghitung lebar jalan yang menjadi akses bidang tanah. C.1.3. Letak jalan utama Menghitung jarak bidang tanah terhadap: a. Arteri Primer; b. Arteri Sekunder; c. Kolektor Primer; d. Kolektor Sekunder. C.1.4. Letak fasilitas Menghitung jarak bidang tanah terhadap fasilitas: a. Kawasan perdagangan; b. Pendidikan; c. Transportasi; d. Kesehatan; e. Pusat Pemerintahan; f. Fasilitas lainnya (menyesuaikan daerah). C.1.5. Zonasi atau peruntukan kawasan 1 : Sempadan dan Lindung; 2 : Pertanian; 3 : Permukiman Sederhana; 4 : Permukiman Menengah; 5 : Permukiman Mewah; 6 : Industri; 7 : Perdagangan dan Jasa, Dimungkinkan terdapat zonasi lain selain yang disebutkan di atas. C.1.6. Risiko Dalam hal risiko terdapat faktor-faktor seperti di bawah ini: a. Banjir
0 : Tidak terdampak
1 : Terdampak
b. Longsor
0 : Tidak terdampak
1 : Terdampak
c. Risiko lainnya (menyesuaikan daerah)
0 : Tidak terdampak
1 : Terdampak
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan basis data
penilaian bidang tanah terkait dengan karakteristik bidang tanah
antara lain:
1.
Data terkait jaringan jalan:
a. Data jaringan jalan dibuat dengan mengambil layer sisi jalan
dan
atau
layer
bidang
tanah
dari
Peta
Pendaftaran
Tanah/Peta Bidang Tanah;
b. Tiap ruas jalan dalam data jaringan jalan diekstrak dari layer
sisi jalan dan atau layer bidang tanah, sebagai garis tengah
(centerline) antar sisi jalan atau antar bidang tanah yang
berseberangan;
c. Digitasi data jaringan jalan dilakukan untuk melengkapi data
jaringan jalan hasil ekstraksi tersebut di atas dengan
membandingkan kondisi jaringan jalan eksisting;
d. Kesalahan-kesalahan penggambaran harus diperbaiki pada
data jaringan jalan;
e. Lebar masing-masing ruas jalan pada data jaringan jalan
ditentukan sebagai 2 (dua) kali jarak antara titik tengah ruas
jalan dengan sisi jalan atau bidang tanah terdekat;
f. Kesalahan-kesalahan data lebar jalan yang diakibatkan oleh
kesalahan penggambaran harus diperiksa dan diperbaiki;
g. Informasi kelas jalan untuk tiap-tiap ruas jalan ditentukan
dengan mengacu pada Peta Jaringan Jalan yang tersedia;
h. Lebar jalan, kelas jalan, dan informasi lain terkait jaringan
jalan sesuai ketersediaan data, akan dimasukkan dalam
kumpulan variabel pembentuk nilai tanah;
i. Tiap-tiap bidang tanah akan dihubungkan dengan ruas jalan
di mana bidang tanah bersangkutan terletak; dan
j. Dalam proses pada poin i di atas, informasi dari ruas jalan
akan diteruskan ke bidang tanah.
2.
Data terkait zonasi:
a. Untuk tiap-tiap bidang tanah, ditentukan jenis zonasi yang
paling sesuai dengan mengacu pada peta RDTR/RTRW dan
citra
satelit/foto
udara.
Selanjutnya,
petugas
dapat
menganalisis dan menetapkan jenis-jenis zona yang paling
tepat untuk mewakili keadaan di lapangan;
b. Informasi terkait jenis zonasi akan dimasukkan dalam
kumpulan variabel pembentuk nilai tanah.
3.
Data terkait fasilitas dan risiko:
a. Jenis dan jumlah data fasilitas dan data risiko yang
digunakan dalam kegiatan penilaian tanah dapat bervariasi
antar
kabupaten/kota.
Formulir
pengumpulan
data
digunakan sebagai acuan awal untuk menentukan jenis dan
jumlah data fasilitas dan data risiko yang akan digunakan.
Selanjutnya, petugas menganalisis jenis-jenis fasilitas dan
risiko yang perlu ditambahkan dalam kegiatan penilaian
tanah;
b. Dalam rangka menentukan jarak dari tiap-tiap bidang tanah ke tiap-tiap fasilitas, data jaringan jalan dikonversi ke dalam format network dataset. C.2. Karakteristik bidang Tanah C.2.1. Luas Hasil perhitungan luas setiap bidang tanah. C.2.2. Lebar depan Hasil perhitungan lebar sisi depan bidang tanah yang menghadap ke jalan. C.2.3. Bentuk 1 : Segi Tiga; 2 : Segi Banyak Tidak Beraturan; 3 : Segi Empat Tidak Beraturan; 4 : Segi Empat Beraturan. C.2.4. Letak 1 : Lain-lain; 2 : Tusuk Sate; 3 : Normal; 4 : Hook. C.2.5. Elevasi 1 : Lebih Rendah; 2 : Sama; 3 : Lebih Tinggi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengamatan Bidang Tanah antara lain:
- Data Bidang Tanah diekstrak dengan mengambil layer bidang tanah dari Peta Bidang Tanah;
- Data atribut yang diekstrak adalah Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB);
- Untuk tiap bidang tanah, ditentukan luas, bentuk, lebar depan, posisi, dan karakteristik lainnya sesuai ketersediaan data.
Contoh Hasil Penyusunan Basis Data Penilaian Bidang Tanah WADMPR WADMKK WADMKC WADMKD TIPEHAK LUASM2 LBRDPN ZONASI (…) Jawa Tengah Kota Surakarta Laweyan Pajang Hak Milik 388 12 Pemukiman Mewah
Jawa Tengah Kota Surakarta Banjarsari Nusukan Hak Guna Bangunan 100 9.45 Perdagangan dan Jasa
Jawa Tengah Kota Surakarta Pasarkliwon Semanggi Kosong 234 15.55 Pemukiman Sederhana
(...) LETAK ELEVASI LBRJLN KLSJLN JKATRP JKATRS JKKOLP JKKOLS (…)
Hook Sedang 6 Kolektor Primer 1246.37 2385.55 147.00 504.46
Normal Lebih Tinggi 8 Arteri Sekunder 2046.62 3218.56 841.93 264.24
Lain-lain Lebih Rendah 4 Lokal Sekunder 2018.91 3190.85 859.29 365.93
(...) JKCBD JKKES JKPDDKN JKTRANSP JKPMRNTH BANJIR LONGSOR
2106.16 1861.02 1250.22 1371.97 4855.35 1 0
2939.17 2694.04 1858.22 2110.88 5352.66 0 1
2911.46 2666.33 1830.51 2083.17 5324.95 1 0
C.3. Delineasi Bidang Tanah a. Delineasi bidang tanah yang belum terpetakan dilakukan pada saat kondisi pemetaan bidang tanah kurang dari 100% dari estimasi jumlah bidang tanah dalam suatu area kerja. b. Dilanjutkan dengan pengisian atribut/Variabel Pembentuk Nilai Tanah sebagaimana poin C.1 dan C.2.
D. Format Dokumen dalam Tahapan Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah
D.1. Format Dokumen dalam Kegiatan Pembagian Lokasi Pengumpulan
Data Sampel Nilai Tanah
Dalam kegiatan pembagian Lokasi pengumpulan data sampel nilai
tanah dapat dilakukan dengan membagi wilayah kerja berdasarkan
batas administrasi. Kegiatan pembagian lokasi pengumpulan data
sampel nilai tanah menggunakan peta kerja dan kertas kerja sebagai
berikut:
D.1.1. Pembagian Lokasi Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah
Berdasarkan Batas Administrasi
Contoh Format Pembagian Lokasi Pengumpulan Data Sampel Nilai
Tanah
D.1.2. Pembagian Lokasi Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah Menggunakan Kertas Kerja NO NAMA TIM TENAGA PELAKSANA KECAMATAN DESA/ KELURAHAN
PENILAI TANAH TENAGA LOKAL 1 Tim 1 … … Kecamatan A Desa 1, Desa 2, dst. Kecamatan B Desa 1, dst. … dst. ... dst. 2 Tim 2 … … Kecamatan B Desa 4, Desa 5, dst. Kecamatan C Desa 4 … dst. … dst. … dst. … dst. … dst. … dst. … dst. … dst.
D.2. Format Dokumen dalam Kegiatan Pengisian Formulir Pengumpulan
Data Sampel Nilai Tanah
D.2.1. Pengisian Formulir Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah
(Formulir Manual)
Formulir Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah Non Pertanian 1. Nomor Identifikasi : ........................................................................................................... 2. Nomor Surat Tugas/Tanggal : ........................................................................................................... 3. Nama Penilai Tanah/Tanggal Pelaksanaan : ........................................................................................................... A. Data Administrasi/Harga Tanah 1. Alamat (Jalan, Desa/Kelurahan, Kec, Kab/Kota) : ..................................................................................................... Koordinat TM -3 (X) : ................................................. (Y) : .................................................. 2. Status Kepemilikan : HGU TMA HP HGB HM 3. Jenis Data : Transaksi Penawaran Tanggal transaksi/penawaran : ........................ 4. Harga Jual Beli : Rp ................................................................................................................................ 5. Responden : Nama, Alamat/No. Telp : .................................................................................................................................... Pemilik Tanah Real estate/broker Developer Lurah/Kepala Desa B. Data Bidang Tanah 6. Luas Tanah : .................... m2 7. Lebar Depan : ........... m Panjang Kebelakang : ........... m 8. Bentuk Tanah : Persegi/Normal Tidak Beraturan Lain-lain 9. Elevasi dari Jalan : Lebih Tinggi Sama Lebih Rendah 10. Letak Tanah : Huk Normal Tusuk Sate Lain-lain C. Data Lingkungan Bidang Tanah 11. Kelas Jalan : Arteri Kolektor Lokal Setapak Lebar Jalan : ...................... m 12. Aksesibilitas : Sangat Baik Baik Cukup Kurang 13. Drainase : Sangat Baik Baik Cukup Kurang 14. Utilitas : Listrik Air Bersih Telepon Gas TV Kabel Lain-lain ........................... 15. Fasilitas : Sekolah Tempat Ibadah Rumah Sakit Pasar Lain-lain ........................... 16. Zoning/Peruntukan Kawasan : Permukiman Komersial Industri Lain-lain .................... D. Data Bangunan 17. Luas Bangunan 1 : ............ m2 Luas Bangunan 2 : ............ m Luas Bangunan 3 : ............ m Luas Bangunan Total: ............ m 2 18. Jenis : Perumahan Perkantoran Pabrik Toko/Pasar/Ruko Hotel Bengkel/Gudang Apartemen Lain-lain ............. 19. Jumlah Lantai : 1 2 Lebih dari 2 (Diisi jika lantai lebih dari 1) Luas Bangunan Lantai Dasar : ........ m 2 Luas Bangunan Lantai 2 : ........ M 2 Luas Bangunan Lantai ..... : ........ m 2 20. Tahun Pembuatan : ............................ Tahun Renovasi : ............................
D.2.2. Format Pengisian Formulir Elektronik Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah (Formulir Elektronik)
Formulir Elektronik Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah NIB/NIS : ......................................... Nomor Surat Tugas : ......................................... Tanggal Surat Tugas : ......................................... Tanggal Pelaksanaan : .......................................... Koordinat X (TM-3) : .......................................... Koordinat Y (TM-3) : .......................................... A. Data Administrasi/Harga Tanah 1. Alamat : ............................................................................................................................................ Desa/Kelurahan : ............................................... Kecamatan : ............................................... Kabupaten/Kota : ............................................... 2. Status Kepemilikan : ............................................... 3. Jenis Data : ............................................... Tanggal Transaksi/Penawaran : ............................... 4. Harga Jual Beli : Rp........................................... 5. Responden : ............................................... Alamat/No telp : ............................................... B. Data Bidang Tanah 6. Luas Tanah : ............................................m2 7. Lebar Depan : ............................................m Panjang Kebelakang : ............................................m 8. Bentuk Tanah : ............................................... 9. Elevasi dari Jalan : ............................................... 10. Letak Tanah : ............................................... C. Data Lingkungan Bidang Tanah 11. Kelas Jalan : ............................................... Lebar Jalan : ............................................m 12. Aksesibilitas : ............................................... 13. Drainase : ............................................... 14. Utilitas : ............................................... ............................................... 15. Fasilitas : ............................................... ............................................... 16. Zoning/Peruntukan : ............................................... D. Data Bangunan 17. Luas Bangunan : .............................................m 18. Jenis Bangunan : ................................................ 19. Jumlah Lantai : ................................................ 20. Tahun Pembuatan : ................................................ Tahun Renovasi : ................................................ 21. Konstruksi Atas : ................................................ Konstruksi Bawah : ................................................ 22. Atap : ................................................ 23. Dinding : ................................................ 24. Langit-langit : ............................................... 25. Lantai : ............................................... 26. Pagar : ............................................... Panjang Pagar : ............................................m 27. Luas Carpot/Parkir : ............................................m2 28. Pintu/Jendela : ............................................... 29. Fasilitas : ............................................... 30. Keadaan Fisik Umumnya : ...................................... 31. Biaya per m 2 Bangunan : Rp................................. Penilai Tanah ............................................... E. Lampiran Foto Sampel Tampak Depan Foto Sampel Tampak Lingkungan
E. Format Dokumen dalam Tahapan Analisis dan Pengolahan Data
Kegiatan yang dilakukan pada tahapan analisis dan pengolahan data
merupakan tahapan inti dari kegiatan penilaian tanah yaitu kegiatan
mengolah dan menghitung sampel nilai tanah menjadi nilai tanah dan
menganalisis nilai tersebut untuk digunakan dalam perhitungan indeks
nilai tanah.
E.1. Format Dokumen dalam Kegiatan Analisis dan Pengolahan Data Sampel Nilai Tanah E.1.1. Menghitung nilai bangunan
- Nilai Bangunan diperoleh dengan cara menghitung Nilai
- Perolehan Bangunan Baru (NPBB) dikurangi dengan penyusutan bangunan. 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 = 𝑁𝑃𝐵𝐵 − 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛
- NPBB adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bangunan baru. NPBB dihitung menggunakan pendekatan nilai per meter persegi bangunan. NPBB hendaknya disesuaikan dengan tahun penilaian dan lokasi bidang tanah. a. NPBB diperoleh dengan cara luas bangunan dikali dengan biaya per meter bangunan. 𝑁𝑃𝐵𝐵 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 × 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 Contoh: Suatu bidang tanah terdapat bangunan dengan luas 100 m2 dengan biaya per meter bangunan sebesar Rp3.000.000,00 maka perhitungan NPBB sebagai berikut. NPBB = 100 m2 × Rp3.000.000,00/m2 = Rp300.000.000,00 b. Biaya per meter bangunan dapat diperoleh dari rekomendasi dari instansi terkait atau melalui survei ke perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan sejenis pada kabupaten/kota setempat. c. Biaya per meter bangunan dapat diperoleh dari daftar yang disusun dan ditetapkan oleh Kementerian.
- Penyusutan adalah pengurangan nilai dari NPBB. Penyusutan diperoleh dengan cara besarnya persentase penyusutan dikali dengan NPBB. Penyusutan = Persentase Penyusutan × NPBB Persentase penyusutan ditentukan berdasarkan pengelompokan besarnya biaya per meter bangunan, umur efektif, kondisi fisik bangunan pada umumnya, dan dituangkan dalam suatu tabel penyusutan yang ditetapkan oleh instansi terkait. a. Umur efektif
- Apabila suatu bangunan sejak tahun pembuatan sampai dengan tahun penilaian belum pernah dilakukan renovasi maka umur efektif diperoleh dengan cara tahun penilaian (TP) dikurangi tahun pembuatan (TB). 𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 = 𝑇𝑃 − 𝑇𝐵
Contoh:
Suatu
bangunan
dibangun
pada
tahun
2005
dilakukan penilaian pada tahun penilaian 2023 maka
perhitungan umur efektif sebagai berikut.
𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 = 2023 − 2005 = 18
2) Apabila suatu bangunan pernah dilakukan renovasi
maka umur efektif diperoleh dengan cara tahun
penilaian (TP) dikurangi tahun pembuatan (TB)
ditambah 2 kali tahun penilaian dikurangi tahun
renovasi (TR) kemudian dibagi 3.
𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 =
(𝑇𝑃 − 𝑇𝐵) + 2 (𝑇𝑃 − 𝑇𝑅)
3
Contoh: Suatu bangunan dibangun pada tahun 2005 dan direnovasi pada tahun 2011 dengan tahun penilaian 2023 maka perhitungan umur efektif sebagai berikut.
b. Besarnya persentase penyusutan dihitung berdasarkan pada tabel penyusutan dengan mempertimbangkan pengelompokan besarnya biaya per meter bangunan, umur efektif, dan kondisi fisik bangunan dengan cara sebagai berikut.
- Menentukan tabel penyusutan yang digunakan sesuai dengan jenis bangunan, yaitu bangunan rumah atau bangunan ruko.
- Menentukan sub tabel jenis bangunan yang digunakan berdasarkan biaya per meter bangunan.
- Menentukan umur efektif bangunan pada kolom umur efektif
- Besarnya persentase penyusutan bangunan diperoleh dengan menyesuaikan umur efektif bangunan sesuai dengan kondisi fisik bangunan pada kolom BS apabila kondisi fisik bangunan baik sekali, kolom B apabila kondisi fisik bangunan baik, kolom S apabila kondisi fisik bangunan sedang, kolom J apabila kondisi fisik bangunan jelek, kolom JS apabila kondisi fisik bangunan jelek sekali. Contoh: Suatu bangunan tempat tinggal memiliki umur efektif 14 tahun dengan biaya per meter bangunan sebesar Rp3.000.000,00 dan kondisi fisik bangunan baik maka besarnya persentase penyusutan dilihat pada tabel penyusutan bangunan rumah diperoleh 32%.
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi Pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi Pada Umumnya lebih dari Rp2.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000,00 umu r efekt if BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 7
1 4 5 6 7 8 2 5 7 9 11 11
2 8 9 10 12 14 3 7 10 13 16 16
3 11 13 14 17 20 4 10 13 17 20 21
4 14 15 18 22 25 5 12 16 20 24 27
5 16 18 22 26 30 6 14 19 23 28 31
6 16 21 26 30 35 7 15 22 26 31 35
7 16 24 29 34 39 8 15 24 29 34 38
8 16 27 32 38 43 9 15 26 32 37 43
9 16 31 35 41 47 10 15 28 35 40 47
10 16 34 38 44 50 11 15 30 38 43 50
11 16 34 41 47 53 12 15 32 40 46 53
12 16 34 44 50 56 13 15 32 42 49 56
13 16 34 47 53 59 14 15 32 44 52 58
14 16 34 50 56 62 15 15 32 46 54 60
15 16 34 52 59 64 16 15 32 48 56 63
16 16 34 52 62 66 17 15 32 50 58 65
17 16 34 52 64 68
c. Penyusutan
Penyusutan diperoleh dengan cara besarnya persentase
penyusutan dikali dengan NPBB.
Contoh:
Suatu bangunan tempat tinggal memiliki NPBB sebesar
Rp300.000.000,00 dengan umur efektif 14 tahun, biaya
per meter bangunan sebesar Rp3.000.000,00 dan kondisi
fisik bangunan baik, maka berdasarkan Tabel Penyusutan
untuk Bangunan Rumah sebagaimana dibuat dalam Tabel
1 di bawah diperoleh persentase penyusutan sebesar 32%.
Perhitungan penyusutan sebagai berikut.
Penyusutan = 32% × Rp300.000.000,00
= Rp96.000.000,00
Sehingga dalam contoh di atas maka Nilai Bangunan
adalah sebagai berikut:
Nilai Bangunan = NPBB – Penyusutan
= Rp300.000.000,00 - Rp96.000.000,00
= Rp204.000.000,00
Tabel 1. Contoh Tabel Persentase Penyusutan untuk Bangunan Rumah
Tahun 2018
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya lebih dari Rp2.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 7
1 4 5 6 7 8 2 5 7 9 11 11
2 8 9 10 12 14 3 7 10 13 16 16
3 11 13 14 17 20 4 10 13 17 20 21
4 14 15 18 22 25 5 12 16 20 24 27
5 16 18 22 26 30
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya lebih dari Rp2.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 6 14 19 23 28 31
6 16 21 26 30 35 7 15 22 26 31 35
7 16 24 29 34 39 8 15 24 29 34 38
8 16 27 32 38 43 9 15 26 32 37 43
9 16 31 35 41 47 10 15 28 35 40 47
10 16 34 38 44 50 11 15 30 38 43 50
11 16 34 41 47 53 12 15 32 40 46 53
12 16 34 44 50 56 13 15 32 42 49 56
13 16 34 47 53 59 14 15 32 44 52 58
14 16 34 50 56 62 15 15 32 46 54 60
15 16 34 52 59 64 16 15 32 48 56 63
16 16 34 52 62 66 17 15 32 50 58 65
17 16 34 52 64 68 18 15 32 50 60 67
18 16 34 52 66 70 19 15 32 50 62 69
19 16 34 52 68 72 20 15 32 50 64 71
20 16 34 52 70 74 21 15 32 50 66 73
21 16 34 52 70 76 22 15 32 50 67 75
22 16 34 52 70 77 23 15 32 50 67 76
23 16 34 52 70 78 24 15 32 50 67 77
24 16 34 52 70 79 25 15 32 50 67 78
25 16 34 52 70 80 26 15 32 50 67 79
26 16 34 52 70 80 27 15 32 50 67 80
27 16 34 52 70 80 28 15 32 50 67 80
28 16 34 52 70 80 29 15 32 50 67 80
29 16 34 52 70 80 30 15 32 50 67 80
30 16 34 52 70 80 31 15 32 50 67 80
31 16 34 52 70 80 32 15 32 50 67 80
32 16 34 52 70 80 33 15 32 50 67 80
33 16 34 52 70 80 34 15 32 50 67 80
34 16 34 52 70 80 35 15 32 50 67 80
35 16 34 52 70 80 36 15 32 50 67 80
36 16 34 52 70 80 37 15 32 50 67 80
37 16 34 52 70 80 38 15 32 50 67 80
38 16 34 52 70 80 39 15 32 50 67 80
39 16 34 52 70 80 40 15 32 50 67 80
40 16 34 52 70 80 41 15 32 50 67 80
41 16 34 52 70 80 42 15 32 50 67 80
42 16 34 52 70 80 43 15 32 50 67 80
43 16 34 52 70 80 44 15 32 50 67 80
44 16 34 52 70 80 45 15 32 50 67 80
45 16 34 52 70 80 46 15 32 50 67 80
46 16 34 52 70 80 47 15 32 50 67 80
47 16 34 52 70 80 48 15 32 50 67 80
48 16 34 52 70 80 49 15 32 50 67 80
49 16 34 52 70 80 50 15 32 50 67 80
50 16 34 52 70 80
Tabel 2. Contoh Tabel Persentase Penyusutan untuk Bangunan Ruko Tahun 2018
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya lebih dari Rp3.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6
1 3 4 5 6 7 2 4 5 7 9 10
2 7 8 9 10 11 3 6 8 10 13 14
3 10 11 13 14 15 4 8 10 14 17 18
4 12 14 17 18 19 5 10 13 18 21 22
5 14 17 21 22 23 6 12 15 21 24 26
6 14 20 25 26 27 7 13 17 24 29 30
7 14 23 29 30 31 8 13 20 27 32 34
8 14 26 32 34 35 9 13 22 30 35 38
9 14 28 35 38 39 10 13 24 33 38 41
10 14 30 38 41 43 11 13 26 36 41 44
11 14 30 41 44 47 12 13 28 39 44 47
12 14 30 44 47 50 13 13 28 41 47 50
13 14 30 47 50 53 14 13 28 43 49 52
14 14 30 49 53 56 15 13 28 45 51 54
15 14 30 51 56 59 16 13 28 47 53 56
16 14 30 51 58 62 17 13 28 49 55 58
17 14 30 51 60 64 18 13 28 49 57 60
18 14 30 51 62 66 19 13 28 49 59 62
19 14 30 51 64 68 20 13 28 49 61 64
20 14 30 51 66 70 21 13 28 49 63 66
21 14 30 51 66 72 22 13 28 49 65 68
22 14 30 51 66 74 23 13 28 49 65 70
23 14 30 51 66 76 24 13 28 49 65 72
24 14 30 51 66 77 25 13 28 49 65 74
25 14 30 51 66 78 26 13 28 49 65 76
26 14 30 51 66 78 27 13 28 49 65 77
27 14 30 51 66 78 28 13 28 49 65 77
28 14 30 51 66 78 29 13 28 49 65 77
29 14 30 51 66 78 30 13 28 49 65 77
30 14 30 51 66 78 31 13 28 49 65 77
31 14 30 51 66 78 32 13 28 49 65 77
32 14 30 51 66 78 33 13 28 49 65 77
33 14 30 51 66 78 34 13 28 49 65 77
34 14 30 51 66 78 35 13 28 49 65 77
35 14 30 51 66 78 36 13 28 49 65 77
36 14 30 51 66 78 37 13 28 49 65 77
37 14 30 51 66 78 38 13 28 49 65 77
38 14 30 51 66 78 39 13 28 49 65 77
39 14 30 51 66 78 40 13 28 49 65 77
40 14 30 51 66 78 41 13 28 49 65 77
41 14 30 51 66 78
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya lebih dari Rp3.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 42 13 28 49 65 77
42 14 30 51 66 78 43 13 28 49 65 77
43 14 30 51 66 78 44 13 28 49 65 77
44 14 30 51 66 78 45 13 28 49 65 77
45 14 30 51 66 78 46 13 28 49 65 77
46 14 30 51 66 78 47 13 28 49 65 77
47 14 30 51 66 78 48 13 28 49 65 77
48 14 30 51 66 78 49 13 28 49 65 77
49 14 30 51 66 78 50 13 28 49 65 77
50 14 30 51 66 78
E.1.2. Menentukan harga tanah
- Tanah kosong Sampel harga yang diperoleh pada sebidang tanah kosong merupakan harga tanah.
- Tanah dan bangunan Sampel harga yang diperoleh pada sebidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya merupakan harga tanah dan bangunan sehingga nilai bangunan harus dikeluarkan untuk mendapatkan harga tanah. Harga tanah diperoleh dengan cara harga tanah dan bangunan dikurangi dengan nilai bangunan.
E.1.3. Melakukan penyesuaian sampel harga penawaran menjadi harga transaksi Penyesuaian terhadap jenis data dilakukan dengan menyesuaikan harga dari jenis data penawaran menjadi harga dari jenis data transaksi. Jenis data penawaran perlu disesuaikan dengan mengurangkan dalam persentase tertentu sesuai dengan analisis di lapangan. Persentase penyesuaian dapat diperoleh dengan cara antara lain: a. Membandingkan data penawaran dengan data transaksi yang memiliki karakteristik (waktu transaksi/penawaran, luas, lokasi, status hak) yang relatif sama minimal di 3 lokasi. b. Mencari informasi biaya atas jasa perusahaan perantara perdagangan properti. Informasi ini digunakan untuk mengurangi harga penawaran properti dari perusahaan perantara perdagangan properti menjadi harga penawaran murni tanpa jasa. c. Mempertimbangkan informasi dari Kantor Pertanahan atau masyarakat setempat. Contoh: Pada suatu wilayah kabupaten terdapat beberapa karakteristik harga tanah, antara lain: ▪ Bidang tanah yang terletak di jalan arteri dengan jenis data penawaran memiliki harga Rp3.000.000,00/m2 sedangkan jenis data transaksi memiliki harga
Rp2.500.000,00/m2, sehingga persentase pengurangan dari data penawaran menjadi data transaksi adalah
▪ Bidang tanah yang terletak di jalan kolektor dengan jenis data penawaran memiliki harga Rp680.000,00/m2 sedangkan jenis data transaksi memiliki harga Rp520.000,00/m2 sehingga persentase pengurangan dari data penawaran menjadi data transaksi adalah
▪ Bidang tanah yang terletak di jalan lokal dengan jenis data penawaran memiliki harga Rp165.000,00/m2 sedangkan jenis data transaksi memiliki harga Rp128.000,00/m2 sehingga persentase pengurangan dari data penawaran menjadi data transaksi adalah
Berdasarkan ketiga karakteristik di atas kemudian dihitung rata-rata persentase pengurangan data penawaran menjadi data transaksi, yaitu: (17% + 24% + 22%)/3 = 21%. Contoh penyesuaian jenis data Harga Penawaran Rp100.000.000,00 Persentase penyesuaian jenis data 21% Besarnya penyesuaian jenis data 21% x Rp100.000.000,00 = Rp21.000.000,00 Hasil penyesuaian jenis data Rp100.000.000,00 – Rp21.000.000,00 = Rp79.000.000,00
E.1.4. Melakukan penyesuaian sampel jenis hak atas Tanah menjadi hak milik Jenis hak atas tanah di wilayah relatif bervariasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian jenis hak atas tanah menjadi Hak Milik. Penyesuaian jenis hak atas tanah merupakan biaya yang diperlukan untuk mengubah hak atas tanah suatu bidang tanah menjadi Hak Milik yang dinyatakan dalam persentase. a. Bidang tanah terdaftar Hak Milik tidak memerlukan penyesuaian jenis hak atas tanah. b. Bidang tanah terdaftar dengan jenis hak atas tanah selain Hak Milik maka terhadap jenis hak atas tanah tersebut diperlukan penyesuaian. Penyesuaian dimaksud adalah dengan melakukan penghitungan estimasi biaya perubahan hak atas tanah menjadi Hak Milik. c. Bidang tanah belum terdaftar atau belum dilekati hak atas tanah maka terhadap status bidang tanah tersebut diperlukan penyesuaian. Penyesuaian dimaksud adalah dengan melakukan penghitungan estimasi biaya pendaftaran hak menjadi Hak Milik. Contoh Pada suatu wilayah kabupaten terdapat beberapa karakteristik harga tanah, antara lain: ▪ Bidang tanah Hak Milik terletak di jalan lokal memiliki harga transaksi Rp516.000,00/m2 sedangkan di lokasi yang sama
terdapat bidang tanah belum terdaftar memiliki harga
transaksi Rp469.000,00/m2 sehingga persentase selisihnya
adalah
(𝑅𝑝516.000,00 − 𝑅𝑝469.000,00)/𝑅𝑝516.000,00) 𝑥 100% = 9%.
▪
Bidang tanah Hak Milik terletak di jalan lokal memiliki harga
transaksi Rp293.000,00/m2 sedangkan di lokasi yang sama
terdapat bidang tanah belum terdaftar memiliki harga
transaksi Rp262.000,00/m2 sehingga persentase selisihnya
adalah
(𝑅𝑝293.000,00 − 𝑅𝑝262.000,00)/𝑅𝑝293.000,00 𝑥 100% = 11%
▪
Bidang tanah Hak Milik terletak di jalan lokal memiliki harga
transaksi Rp170.000,00/m2 sedangkan di lokasi yang sama
terdapat bidang tanah belum terdaftar memiliki harga
transaksi Rp153.000,00/m2 sehingga persentase selisihnya
adalah
(𝑅𝑝170.000,00 − 𝑅𝑝153.000,00)/𝑅𝑝170.000,00 𝑥 100% = 10%
Berdasarkan
ketiga
karakteristik
yang
berbeda
tersebut
kemudian dihitung rata-rata persentase penyesuaian bidang
tanah belum terdaftar menjadi Hak Milik, yaitu: (9% + 11% +
10%)/3 = 10%
Contoh perhitungan penyesuaian jenis hak.
Harga Tanah
Rp50.000.000,00
Persentase penyesuaian
jenis hak
10%
Besarnya penyesuaian
jenis hak
10% x Rp50.000.000,00
= Rp5.000.000,00
Hasil penyesuaian jenis
hak
Rp50.000.000,00 + Rp5.000.000,00
= Rp.55.000.000,00
E.1.5. Melakukan penyesuaian sampel sesuai dengan tanggal Penilaian
Penyesuaian waktu merupakan persentase perubahan harga
tanah setiap bulan atau tahun karena adanya perbedaan waktu
pengumpulan data dengan tanggal penilaian. Penyesuaian waktu
dilakukan dengan menyesuaikan harga pada waktu transaksi
atau penawaran menjadi harga pada tanggal penilaian atau 31
Desember tahun anggaran berjalan.
Penyesuaian waktu dapat dilakukan dengan mengacu pada
faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi harga tanah dalam
kurun waktu yang dianalisis, seperti keadaan pasar, keadaan
ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan faktor lain yang
berpengaruh. Perubahan harga tanah dapat disesuaikan dengan
perkembangan wilayahnya.
Persentase penyesuaian waktu dapat diperoleh melalui survei
terkait perubahan harga tanah di suatu wilayah pada setiap
bulannya. Survei ini dapat dilakukan dengan melihat atau
membandingkan harga tanah pada waktu transaksi yang
berbeda-beda per bulan atau per tahun sehingga akan terlihat
persentase perubahan harganya. Metode yang digunakan
melalui wawancara kepada responden yang memahami dinamika
perubahan harga tanah di suatu wilayah setiap bulan atau
tahun, sehingga akan diperoleh persentase penyesuaian waktu.
Contoh:
Pada suatu wilayah kabupaten terdapat beberapa karakteristik
harga tanah, antara lain:
▪
Bidang tanah terletak di jalan kolektor dengan jenis data
transaksi
tanggal
15
Juli
2020
memiliki
harga
Rp528.000,00/m2 sedangkan di lokasi yang sama terdapat
bidang tanah lain dengan jenis data transaksi tanggal 01
Agustus 2021 memiliki harga Rp602.000,00/m2 sehingga
persentase kenaikan harga tanah selama setahun adalah
(𝑅𝑝602.000,00 − 𝑅𝑝528.000,00)/𝑅𝑝602.000,00 𝑥 100% = 12%.
▪
Bidang tanah yang terletak di jalan lokal dengan jenis data
transaksi
tanggal
08
Juni
2020
memiliki
harga
Rp404.000,00/m2 sedangkan di lokasi yang sama terdapat
bidang tanah lain dengan jenis data transaksi tanggal 10 Juli
2021 memiliki harga Rp467.000,00/m2 sehingga persentase
kenaikan harga tanah selama setahun adalah
(𝑅𝑝467.000,00 − 𝑅𝑝404.000,00)/𝑅𝑝467.000,00 𝑥 100% = 13%.
▪
Bidang tanah yang terletak di jalan lokal dengan jenis data
transaksi
tanggal
10
Mei
2020
memiliki
nilai
Rp170.000,00/m2 sedangkan di lokasi yang sama terdapat
bidang tanah lain dengan jenis data transaksi tanggal 25
April
2021
memiliki
nilai
Rp200.000,00/m2
sehingga
persentase kenaikan harga tanah selama setahun adalah
(𝑅𝑝200.000,00 − 𝑅𝑝170.000,00)/𝑅𝑝200.000,00) 𝑥 100% = 17%.
Dari ketiga karakteristik yang berbeda tersebut rata-rata
persentase kenaikan harga tanah selama setahun adalah, yaitu:
(12% + 13% + 17%)/3 = 14%.
Besarnya persentase penyesuaian jenis data, penyesuaian waktu
dan penyesuaian jenis hak atas tanah di atas bukan merupakan
angka
yang
mutlak.
Persentase
penyesuaian
tersebut
berdasarkan pada kenyataan, data dan fakta di lapangan dan
dianalisis terlebih dahulu sehingga di setiap wilayah dapat
berbeda-beda.
Contoh perhitungan penyesuaian waktu sampel nilai tanah
Harga Tanah
Rp50.000.000,00
Persentase penyesuaian waktu
14%
Tanggal transaksi/penawaran
1 November 2024
Tanggal penilaian
31 Desember 2024
Selisih waktu
31 Desember 2024 - 1 November 2024
= 60 hari
Jumlah hari dalam setahun
365 hari
Besarnya penyesuaian waktu
60/365 x 14% x Rp50.000.000,00
= Rp1.150.685,00
Hasil penyesuaian waktu
Rp50.000.000,00 + Rp1.150.685,00
= Rp51.150.685,00
E.1.6. Menentukan sampel Nilai Tanah per meter persegi Nilai tanah per meter persegi diperoleh dengan cara nilai tanah dibagi luas tanah dalam satuan meter persegi. Contoh: Sebuah bidang tanah belum terdaftar dengan luas 100 m2 terdapat bangunan dengan kondisi baik seluas 50 m2 memiliki
harga penawaran sebesar Rp900.000.000,00 pada tanggal 1 November 2024. Bangunan dibangun pada tahun 2014 sampai tahun 2024 belum pernah dilakukan renovasi. Nilai tanah permeter persegi dihitung sebagai berikut:
Harga Penawaran Rp900.000.000,00
Luas tanah 100 m2
Tanggal transaksi/penawaran 1 November 2024
Tanggal penilaian 31 Desember 2024
Penyesuaian penawaran 21% x Rp900.0000,00 = Rp189.000.000,00
- Harga setelah penyesuaian penawaran Rp711.000.000,00
Luas bangunan 50 m2
Tahun pembuatan bangunan 2014
Tahun renovasi 2014
Umur efektif 2024-2014 = 10
NPBB 50 x Rp3.000.000,00 = Rp150.000.000,00
Nilai bangunan Rp150.000.000,00 – (28% x Rp150.000.000,00) = Rp108.000.000,00
- Harga Tanah Rp603.000.000,00
Penyesuaian jenis hak
10% x Rp603.000.000,00
= Rp60.300.000,00
Penyesuaian waktu 2,5% x Rp603.000.000,00
= Rp15.075.000,00Nilai Tanah Rp678.375.000,00
Nilai Tanah per meter persegi
Rp678.375.000,00/100
= Rp6.783.750,00
E.2. Dokumen dalam Kegiatan Analisis dan Pengolahan Data Nilai Tanah
Analisis dan pengolahan data Nilai Tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menghitung prediksi
nilai setiap bidang Tanah berdasarkan Variabel Pembentuk Nilai
Tanah menggunakan metode:
a. teknik statistika, meliputi:
geographically weighted regression; atau
spatial autoregressive error model; atau b. kecerdasan buatan dan/atau machine learning, meliputi random forest. Contoh berikut menggunakan metode Geographically Weighted Regression (GWR). E.2.1. Seleksi Variabel Untuk Prediksi
Melakukan regresi linear metode Ordinary Least Square (OLS) menyeleksi variabel-variabel yang akan digunakan dalam model prediksi;
Mengeliminasi variabel-variabel dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang relatif tinggi di antara semua variabel pembentuk nilai tanah;
Mengeliminasi variabel-variabel yang memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai tanah;
Melakukan transformasi data terkait variabel-variabel pembentuk nilai tanah (jika diperlukan) untuk meningkatkan hubungan linier antara variabel pembentuk nilai tanah tersebut dengan nilai tanah;
Melakukan pengecekan awal kualitas model prediksi dengan menjalankan regresi linear metode Ordinary Least Square (OLS);
Melakukan pengecekan awal terkait masalah autokorelasi spasial;
Kombinasi variabel pembentuk nilai tanah yang digunakan adalah yang memberikan model dengan nilai koefisien determinasi (R2) paling tinggi, nilai indeks autokorelasi spasial paling rendah, dan nilai VIF yang paling rendah untuk masing-masing variabel tersebut.
E.2.2. Menyiapkan Model Prediksi
Model prediksi dibangun menggunakan variabel pembentuk
nilai tanah yang telah lolos proses seleksi variabel. Tahapan
yang dilakukan dalam persiapan model prediksi antara lain:
- Menjalankan model Geographically Weighted Regression (GWR) dengan menggunakan data sampel bidang tanah;
- Melakukan pengecekan kesalahan prediksi (persentase residual) untuk tiap lokasi sampel, dan memeriksa sampel- sampel dengan kesalahan prediksi yang relatif tinggi;
- Menganalisis kualitas model prediksi dengan mengacu pada tabel laporan diagnosa model;
- Melakukan pengecekan terkait masalah autokorelasi
spasial. Apabila nilai indeks autokorelasi spasial tidak bersifat random (acak) maka proses seleksi variabel perlu diulang kembali; - Melakukan analisis nilai koefisien determinasi (R2) dan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) model Geographically Weighted Regression (GWR). Model prediksi memiliki kualitas yang bagus apabila nilai R2 lebih besar atau sama dengan 80% dan nilai MAPE kurang atau sama dengan 20%.
E.2.3. Melakukan Prediksi Nilai Tanah Untuk Semua Bidang Tanah
Tahapan yang dilakukan dalam prediksi nilai tanah antara
lain:
- Memilih model prediksi yang digunakan yaitu yang model prediksi sudah memenuhi persyaratan pada syarat yang disebutkan sebelumnya;
- Melakukan perhitungan prediksi nilai tanah terhadap semua bidang tanah menggunakan model prediksi terpilih berdasarkan variabel-variabel prediksi.
E.2.4. Melakukan Kontrol Kualitas Prediksi
Tahapan yang dilakukan dalam kontrol kualitas prediksi nilai
tanah antara lain:
- Melakukan kontrol kualitas pertama dengan cara memeriksa koefisien variasi prediksi nilai tanah untuk bidang-bidang tanah dalam satu per satu cluster. Untuk cluster-cluster dengan koefisien variasi lebih besar dari 30 (tiga puluh) persen, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menemukan bidang-bidang tanah dengan nilai prediksi
yang ekstrem lebih tinggi atau lebih rendah dibanding
prediksi lain dalam cluster yang bersangkutan.
2. Melakukan kontrol kualitas kedua dengan cara memeriksa
pola clustering dan outlier dari prediksi nilai tanah untuk
bidang-bidang tanah dalam satu per satu cluster. Prioritas
utama pemeriksaan adalah pada bidang tanah dengan
prediksi
dengan
pola
outlier
dan
tetangga-tetangga
terdekatnya.
3. Melakukan analisis hasil pemeriksaan pada poin 1 dan poin
2 di atas, kemungkinan ditemukan prediksi yang berpotensi
tidak akurat. Untuk prediksi yang tidak akurat, dilakukan
perbaikan data terkait variabel prediksi yang digunakan
dalam model prediksi.
E.2.5. Melakukan Prediksi Ulang Nilai Tanah untuk Semua Bidang Tanah
- Melakukan proses prediksi ulang nilai tanah untuk semua bidang tanah setelah dilakukan perbaikan data terkait variabel prediksi yang digunakan dalam model prediksi selesai.
- Proses prediksi ulang nilai tanah untuk semua bidang tanah dapat dilakukan berulang kali, sesuai analisis petugas sehingga diperoleh hasil prediksi nilai tanah yang wajar.
F. Format Dokumen dalam Tahapan Penyajian Peta
F.1. Format Peta Sebaran Sampel Nilai Tanah
F.2. Format Peta Nilai Bidang Tanah
F.3. Format Peta Nilai Bidang Tanah yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama
G. Format Dokumen dalam Tahapan Pelaporan Tanah Format Laporan Kegiatan Pembuatan Peta Nilai Bidang Tanah
LAPORAN PEMBUATAN PETA NILAI BIDANG TANAH SKALA 1:1.000 DIREKTORAT (yang membidangi Penilaian Tanah)/ KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI ... / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*) ... *) TAHUN ...
Sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Tujuan dan Sasaran
1.3. Lingkup Kegiatan
BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH KEGIATAN
BAB III. METODOLOGI PELAKSANAAN
BAB IV. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
4.1. Persiapan
4.1.1. Pemilihan Wilayah
4.1.2. Penyusunan Dokumen Administrasi
4.1.3. Koordinasi
Antar
Satuan
Kerja
Kementerian
dan
Pemangku Kepentingan
4.1.4. Penyiapan Alat Kerja Lapangan
4.2. Survei Lingkungan dan Pengamatan Bidang Tanah
4.2.1. Survei Lingkungan Bidang Tanah
4.2.2. Pengamatan Bidang Tanah
4.3. Penyusunan Basis Data Penilaian Bidang Tanah
4.4.1. Karakteristik Lingkungan Bidang Tanah
4.4.2. Karakteristik Bidang Tanah
4.4.3. Delineasi Bidang Tanah
4.4. Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah
4.4.1. Pembagian Lokasi Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah
4.4.2. Pengisian Formulir Pengumpulan Data Sampel Nilai
Tanah
4.5. Analisis dan Pengolahan Data
4.5.1. Analisis dan Pengolahan Data Sampel
4.5.2. Analisis dan Pengolahan Data Nilai Tanah
4.6. Penyajian peta
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
5.2. Saran
LAMPIRAN
I.
Peta Rencana Area Kerja untuk satuan kabupaten/kota atau Peta
Rencana
Area
Kerja
untuk
satuan
kecamatan
atau
desa/kelurahan
II.
Surat Keputusan Penyelenggaraan Penilaian Tanah dalam
Rangka Pembuatan Peta
III.
Surat Tugas
IV.
Rencana Jadwal Kegiatan
V.
Berita Acara Hasil Koordinasi dan Peta Area Kerja yang
Disepakati untuk satuan kabupaten/kota atau Peta Rencana
Area Kerja yang Disepakati untuk satuan kecamatan atau
desa/kelurahan
VI.
Daftar Alat Kerja Lapangan
VII.
Rekapitulasi Isian Formulir Survei Lingkungan Bidang Tanah
VIII.
Rekapitulasi Isian Formulir Pengumpulan Data Sampel Nilai
Tanah
IX.
Peta Sebaran Sampel Nilai Tanah dan Peta Nilai Bidang Tanah
format A3
*) hapus yang tidak perlu
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
NUSRON WAHID
LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN TANAH
FORMAT DOKUMEN PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH
A. Format Dokumen dalam Tahapan Persiapan A.1. Format Dokumen dalam Kegiatan Pemilihan Wilayah Pemilihan wilayah area kerja yang menjadi lokasi pembaruan peta Zona Nilai Tanah pada wilayah kabupaten/kota dengan kriteria yang telah dijelaskan pada Pasal 35 ayat 2. Hasil dari kegiatan pemilihan wilayah ini merupakan Peta Rencana Area Kerja. Peta ini akan digunakan pada saat kegiatan koordinasi antar satuan kerja Kementerian dan pemangku kepentingan untuk disepakati dan dituangkan dalam berita acara hasil koordinasi. Format Peta Rencana Area Kerja
A.2. Format Dokumen dalam Kegiatan Penyusunan Dokumen Administrasi A.2.1 Format Keputusan Tim Penyelenggara Penilaian tanah pada Kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah
LOGO DAN KOP INSTANSI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...)
NOMOR ...
TENTANG
TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH
PADA KEGIATAN PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH SKALA 1:…
DI KABUPATEN/KOTA*) ... PROVINSI ...
TAHUN ANGGARAN ...
DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...)
Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Penilaian Tanah, dalam melaksanakan penyelenggaraan penilaian tanah perlu dibentuk Tim Penyelenggara Penilaian Tanah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi penilaian tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) tentang Tim Penyelenggara Penilaian Tanah pada Kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:… Di Kabupaten/Kota ... *) Provinsi ... Tahun Anggaran ...;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804); 3. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372); 4. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373); 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309); 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor … Tahun … tentang Penilaian Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …)
Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi
penilaian tanah)/KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...) TENTANG TIM
PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN
PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH SKALA 1:… DI
KABUPATEN/KOTA) ...) PROVINSI ... TAHUN ANGGARAN
...
KESATU
:
Membentuk Tim Penyelenggara Penilaian Tanah pada
Kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:… di
Kabupaten/Kota ... ) Provinsi ... Tahun Anggaran … yang
selanjutnya disebut Tim Penyelenggara Penilaian Tanah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan
Direktur
Jenderal
...
(yang
membidangi
Penilaian
Tanah)/Kepala
Kantor
Wilayah
Badan
Pertanahan
Nasional
Provinsi
.../Kepala
Kantor
Pertanahan
Kabupaten/Kota) ...*) ini.
KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyelenggara Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas: a. pengarah; b. ketua; c. wakil ketua; dan d. anggota.
KETIGA
:
Pengarah, ketua, wakil ketua, dan anggota sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
a. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan
mengenai
pelaksanaan
kegiatan,
menerima
dan
menanggapi
laporan
yang
berhubungan
dengan
pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab atas
hasil pelaksanaan kegiatan penilaian tanah;
b. Ketua
mempunyai
tugas
untuk
memimpin,
mengoordinasikan, mengawasi dan bertanggung jawab
atas penyiapan data teknis, pelaksanaan supervisi dan
penyelesaian fisik;
c.
Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua
dalam mengoordinasikan, mengawasi dan bertanggung
jawab atas penyiapan data teknis, pelaksanaan
supervisi dan penyelesaian fisik; dan
d. Anggota mempunyai tugas melaksanakan seluruh
rangkaian kegiatan penilaian tanah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun.
KEEMPAT
:
Dalam melaksanakan tugasnya, pengarah, ketua, wakil
ketua, dan anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA diberikan honorarium sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ... (yang
membidangi penilaian tanah)/Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) ini.
KELIMA
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan
Direktur
Jenderal
...
(yang
membidangi
penilaian
tanah)/Kepala
Kantor
Wilayah
Badan
Pertanahan
Nasional
Provinsi
.../Kepala
Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) ini dibebankan pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat
Jenderal
...
(yang
membidangi
Penilaian
Tanah)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional
Tahun
...
Nomor
...
Tanggal
...
(hh/bb/tttt)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi
...Tahun
...
Nomor
...
Tanggal
...
(hh/bb/tttt)/Kantor
Pertanahan
Kabupaten/Kota
...
Tahun ... Nomor ... Tanggal ... (hh/bb/tttt)*).
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan Keputusan Direktur ... (yang membidangi
penilaian
tanah)/Kepala
Kantor
Wilayah
Badan
Pertanahan
Nasional
Provinsi
.../Kepala
Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota ... ini akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ... pada tanggal ... (hh/bb/tttt) Direktur Jenderal ... (yang membidangi penilaian tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
... (Nama) NIP ... Tembusan:
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
- 0Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah), di Jakarta;
- Direktur ... (yang membidangi Penilaian Tanah), di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi...., di........;
- ...;
- Yang bersangkutan. *) hapus yang tidak perlu
Stempel/ Cap Dinas
LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL... (yang membidangi Penilaian Tanah)/KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...) NOMOR ... TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH SKALA 1:… DI KABUPATEN/KOTA) ...) PROVINSI ... TAHUN ANGGARAN ...
SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH
PADA KEGIATAN PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH SKALA 1:…
DI KABUPATEN/KOTA) ...) PROVINSI ...
TAHUN ANGGARAN ...
NO.
NAMA
NIP
JABATAN
JABATAN DALAM
TIM
1.
…
…
Direktur … (yang membidangi
Penilaian Tanah)/Kepala Kantor
Wilayah/Kepala
Kantor
Pertanahan *)
Pengarah
2.
…
…
Kepala
Subdirektorat
(yang
membidangi Penilaian Tanah)/
Kepala Bidang (yang membidangi
Penilaian
Tanah)/
Penata
Pertanahan Madya/Kepala Seksi
(yang
membidangi
Penilaian
Tanah) *)
Ketua
3.
…
…
Pejabat Struktural Eselon III,
Pejabat Struktural Eselon IV ,
Penata
Pertanahan
Madya/Penata
Pertanahan
Muda/Penata
Pertanahan
Pertama *)
Wakil Ketua
4.
…
…
Pejabat Struktural Eselon IV atau
Setara,
Pejabat
Fungsional
Tertentu, dan Pejabat Fungsional
Umum,
Penilai
Tanah
ASN/Penilai Tanah Non-ASN *)
Anggota
… dst.
… dst.
… dst.
… dst.
… dst.
Direktur Jenderal ... (yang membidangi penilaian tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
... (Nama) NIP ...
*) hapus yang tidak perlu
Stempel/ Cap Dinas
LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi penilaian tanah)/ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...) NOMOR ... TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH SKALA 1:… DI KABUPATEN/KOTA*) ... PROVINSI ... TAHUN ANGGARAN ...
DAFTAR SATUAN HONORARIUM TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH
PADA KEGIATAN PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH SKALA 1:...
DI KABUPATEN/KOTA*) ... PROVINSI ...
TAHUN ANGGARAN ...
NO. JABATAN DALAM TIM VOLUME HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH BIAYA (Rp) 1.
- Pengarah
Ketua
...
(SESUAI RAB)
…
OH
OH …
… …
... 3.
Wakil Ketua … OH … … 4. Anggota … OH … … ... dst. ... dst. … dst. ... dst. … dst. … dst.
Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
... (Nama) NIP ...
*) hapus yang tidak perlu
Keterangan: Format keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Stempel/ Cap Dinas
A.2.2. Format Surat Tugas
LOGO DAN KOP INSTANSI
SURAT TUGAS
NOMOR ...
Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal ... (yang membidangi penilaian tanah)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) akan dilaksanakan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:… di Kabupaten/Kota ... *) Provinsi ...; b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Tugas ini dipandang cukup kemampuannya untuk melakukan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:… di Kabupaten/Kota ... *) Provinsi ...; c. ... dst.;
Dasar
:
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal
… (yang membidangi Penilaian Tanah) Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran
... Kegiatan (Nomor Akun)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi ... Tahun Anggaran ... Kegiatan (Nomor
Akun)/Kantor
Pertanahan
Kabupaten/Kota)
...
Tahun
Anggaran ... Kegiatan (Nomor Akun)).
Sekretaris Direktorat Jenderal (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...), dengan ini:
MEMBERI TUGAS:
Kepada
:
1.
Nama
: ...
NIP
: ...
Pangkat/Gol : ...
Jabatan
: ...
2.
Nama
: ...
NIP
: ...
Pangkat/Gol : ...
Jabatan
: ...
3.
... dst .
Untuk
:
Melaksanaan Kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah
Skala 1:... di Kabupaten/Kota*) ... Provinsi ... Sejumlah ...
Bidang Tahun Anggaran ... pada ... sampai dengan ... .
... , ... (hh/bb/tttt) Sekretaris Direktorat Jenderal (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
... (Nama) NIP ... *) hapus yang tidak perlu
Stempel/ Cap Dinas
A.2.3. Format Rencana Jadwal Kegiatan
LOGO DAN KOP INSTANSI
JADWAL KEGIATAN PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH SKALA 1:...
DI KABUPATEN/KOTA*) ... PROVINSI ...
TAHUN ANGGARAN ...
NO. KEGIATAN VOLUME (BIDANG) LAMA PELAKSANAAN (HARI) 1. KEGIATAN PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH SKALA 1:... DI KABUPATEN/KOTA ... *) PROVINSI ...
- Persiapan;
- Analisis dan delineasi zona yang mengalami perubahan;
- Survei batas zona yang akan diperbarui;
- Pengumpulan data sampel Nilai Tanah;
- Analisis dan pengolahan data;
- Penyajian peta; dan
- Pelaporan. ...
5 Hari
... Hari **)
... Hari **)
... Hari **)
... Hari **)
5 Hari 5 Hari
Direktur Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
... (Nama) NIP ...
*) hapus yang tidak perlu **) jumlah hari terhitung berdasarkan luas area kerja, jumlah sampel, jumlah pelaksana, dan kapasitas pelaksanaan kegiatan per orang per hari
Stempel/ Cap Dinas
A.3. Format Dokumen dalam Kegiatan Koordinasi Antarsatuan Kerja Kementerian dan Pemangku Kepentingan
LOGO DAN KOP INSTANSI
BERITA ACARA HASIL KOORDINASI
PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH
NOMOR ...
Pada hari ini. …. tanggal. …. bulan. …. tahun. …. yang bertanda tangan di bawah
ini:
1.
Nama
: ...
NIP : ...
Jabatan : …/selaku Penanggungjawab Teknis
Instansi
: ...
2.
Nama
: ...
NIP : ...
Jabatan : ...
Instansi : ... ... dst. … dst.
Dengan ini telah dilakukan koordinasi bersama antara Direktorat .. (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi …/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) …) dengan … (pemangku kepentingan) dalam rangka menentukan lokasi area kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah di … Skala 1:… Tahun …, dengan hasil sebagai berikut:
- … (batas area/peta lokasi kegiatan);
- … (serah terima data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8);
- … (deskripsi kondisi lokasi kegiatan secara detail mencakup informasi letak, luas, dan kondisi khusus lainnya);
- … (peran para pihak dalam Pembaruan Peta ZNT);
- ... dst.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Para Pihak
Instansi, Jabatan
Instansi, Jabatan
ttd.
ttd.
... (Nama)
... (Nama)
NIP ... NIP ...
- Instansi, Jabatan
- Instansi, Jabatan
ttd.
ttd.
... (Nama)
... (Nama)
NIP ... NIP ...
- ... dst.
Saksi,
a.n. Kepala Seksi …
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) …,
ttd.
… (Nama)
NIP …
*) hapus yang tidak perlu
Stempel/
Cap Dinas
LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL KOORDINASI PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH NOMOR … TANGGAL … (hh/bb/tttt)
Contoh Format Peta Area Kerja yang Disepakati
A.4. Format Dokumen dalam Kegiatan Penyiapan Alat Kerja Lapangan Format Pemeriksaan Kelengkapan Alat Kerja Lapangan
No. Alat dan Bahan Kerja Keterangan Ada Tidak Data dan Informasi 1. Citra Satelit dan/atau foto udara
Peta Batas Administrasi
Peta Jaringan Jalan
Peta Wilayah Perairan
Peta Toponimi
Peta Bidang Tanah
Peta RTRW dan/atau Peta RDTR (pilihan)
Peta Kawasan Hutan
Peta Penggunaan Tanah (pilihan)
Peta Batas Kawasan Lainnya, seperti PPIB, LP2B dan lain sebagainya (pilihan)
Data Rekapitulasi Peralihan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Setempat (pilihan)
Perangkat Keras 1. Komputer/Laptop
Printer
Tablet/Smartphone
Alat Tulis
Peta Kerja
Plotter (pilihan)
GPS Navigasi (pilihan)
Perangkat Lunak
Aplikasi Pengambilan Sampel
Pengolahan Data Tabular
Aplikasi Pengolahan Data Spasial
Keterangan: Kolom ada/tidak diberikan “✓”
B. Format Dokumen dalam Tahapan Analisis dan Delineasi Zona yang Mengalami Perubahan Analisis dan delineasi zona dilakukan pada zona yang mengalami perubahan. Kegiatan tersebut menganalisis terhadap perubahan penggunaan tanah untuk selanjutnya dilakukan delineasi batas zona yang akan diperbarui. Hasil analisis dan delineasi zona yang mengalami perubahan disajikan dalam Format Analisis dan Delineasi Pembaruan ZNT. Analisis dan delineasi zona yang mengalami perubahan meliputi: B.1. Analisis Peta ZNT Analisis Peta ZNT merupakan kegiatan identifikasi Peta Zona Nilai Tanah yang dilakukan pada waktu pembuatan dan/atau pembaruan tahun terakhir. Analisis Peta ZNT tersebut dilakukan untuk menganalisis delineasi zona, antara lain meliputi: a. delineasi jenis zona pertanian dan nonpertanian; b. delineasi zona berdasarkan batas peta bidang tanah;
c. delineasi batas kawasan hutan; d. delineasi lainnya yang diperlukan; e. apabila terdapat perubahan penggunaan tanah, maka dilakukan identifikasi perubahan penggunaan tanah.
B.2. Identifikasi Perubahan Penggunaan Tanah Identifikasi perubahan penggunaan tanah merupakan kegiatan untuk melihat perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi nonpertanian atau perubahan status kawasan yang berbeda dari tahun terakhir misal jenis zona nonpertanian yang awalnya permukiman sederhana menjadi komersial, atau perubahan lainnya. Apabila terdapat perubahan penggunaan tanah maka dilakukan delineasi batas zona baru.
B.3. Delineasi Perubahan Batas Zona Kegiatan delineasi perubahan batas zona dilakukan dengan cara mengubah batas zona, seperti pemotongan zona, penggabungan zona atau penyesuaian batas zona berdasarkan Peta ZNT tahun terakhir dan Citra Satelit terbaru. Hasil dari kegiatan ini adalah Delineasi Perubahan Batas Zona Baru (shapefile).
Delineasi area kerja sebelum mengalami perubahan zona Delineasi area kerja sesudah mengalami perubahan zona
Contoh Format Analisis dan Delineasi Pembaruan ZNT
C. Format Dokumen dalam Tahapan Survei Batas Zona yang akan diperbarui Survei batas zona yang akan diperbarui adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengamati kesesuaian hasil analisis dan delineasi zona nilai tanah yang akan diperbarui dengan keadaan faktual di lapangan. Dalam hal terjadi perbedaan antara delineasi zona awal nilai tanah yang mengalami perubahan dengan kondisi faktual di lapangan, maka dilakukan perbaikan delineasi zona nilai tanah. Survei batas zona yang akan diperbarui dilaksanakan secara teliti guna mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan harga sampel bidang tanah yang ekstrim pada zona yang sama. Dalam hal survei batas zona yang akan diperbarui ini dilakukan pembagian lokasi dengan membagi wilayah kerja berdasarkan batas administrasi dan/atau batas hasil analisis dan delineasi zona nilai tanah. Kegiatan pembagian lokasi survei menggunakan hasil analisis dan delineasi zona nilai tanah dan kertas kerja sebagai berikut:
C.1. Pembagian Lokasi Survei Batas Zona yang akan diperbarui Menggunakan Hasil Analisis dan Delineasi Pembaruan ZNT.
Contoh Format Pembagian Lokasi Survei Batas Zona yang akan diperbarui
C.2. Pembagian Lokasi Survei Batas Zona yang akan diperbarui Menggunakan Kertas Kerja
No. Nama Tim Tenaga Pelaksana
Kecamatan
Desa/Kelurahan Penilai Tanah Tenaga Lokal 1 Tim 1 … … Kecamatan A Desa 1, Desa 2, dst. Kecamatan B Desa 1, dst. … dst ... dst 2 Tim 2 … … Kecamatan B Desa 4, Desa 5, dst. Kecamatan C Desa 4 … dst … dst … dst. … dst. … dst. … dst. … dst. … dst.
Hasil dari perbaikan delineasi zona nilai tanah ini adalah Peta Hasil Survei Batas Zona Nilai Tanah Yang Diperbarui dengan batas zona terbaru hasil survei lapangan. Format Peta Hasil Survei Batas Zona Nilai Tanah Yang Diperbarui disajikan dalam lampiran penyajian peta.
Contoh Format Peta Hasil Survei Batas Zona Nilai Tanah Yang Diperbarui
D.
Format Dokumen dalam Tahapan Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah
D.1. Format Dokumen dalam Kegiatan Pembagian Lokasi Pengumpulan
Data Sampel Nilai Tanah
Dalam kegiatan pembagian lokasi pengumpulan data sampel nilai
tanah dapat dilakukan dengan membagi wilayah kerja berdasarkan
batas administrasi dan/atau hasil survei batas zona nilai tanah yang
diperbarui. Kegiatan pembagian lokasi pengumpulan data sampel
nilai tanah menggunakan peta kerja dan kertas kerja sebagai
berikut:
D.1.1. Format Pembagian Lokasi Pengumpulan Data Sampel Nilai
Tanah Menggunakan Peta Hasil Survei Batas Zona Nilai
Tanah yang diperbarui (peta kerja).
Contoh Format Pembagian Lokasi Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah
D.1.2. Format Pembagian Lokasi Pengumpulan Data Sampel Nilai
Tanah Menggunakan Kertas Kerja
NO
NAMA
TIM
TENAGA
PELAKSANA
KECAMATAN
DESA/ KELURAHAN PENILAI TANAH TENAGA LOKAL
1 Tim 1 … … Kecamatan A Desa 1, Desa 2, dst. Kecamatan B Desa 1, dst. … dst. ... dst. 2 Tim 2 … … Kecamatan B Desa 4, Desa 5, dst. Kecamatan C Desa 4 … dst. … dst. … dst. … dst. … dst. … dst. … dst. … dst.
D.2. Format Dokumen dalam Kegiatan Pengisian Formulir Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah D.2.1 Format Pengisian Formulir Manual Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah (Formulir Manual)
D.2.2 Format Pengisian Formulir Elektronik Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah
E. Dokumen dalam Tahapan Analisis dan Pengolahan Data
Kegiatan yang dilakukan pada tahapan analisa dan pengolahan data
merupakan tahapan inti dari kegiatan penilaian tanah yaitu kegiatan
mengolah dan menghitung sampel nilai tanah menjadi nilai tanah dan
menganalisis nilai tersebut untuk digunakan dalam perhitungan indeks
nilai tanah.
E.1. Dokumen dalam Kegiatan Analisis dan Pengolahan Data Sampel E.1.1. Menghitung nilai bangunan
- Nilai Bangunan diperoleh dengan cara menghitung Nilai Perolehan Bangunan Baru (NPBB) dikurangi dengan penyusutan bangunan. 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 = 𝑁𝑃𝐵𝐵 − 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛
- NPBB adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bangunan baru. NPBB dihitung menggunakan pendekatan nilai per meter persegi bangunan. NPBB hendaknya disesuaikan dengan tahun penilaian dan lokasi bidang tanah. a. NPBB diperoleh dengan cara luas bangunan dikali dengan biaya per meter bangunan. 𝑁𝑃𝐵𝐵 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 × 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 Contoh: Suatu bidang tanah terdapat bangunan dengan luas 100 m2 dengan biaya per meter bangunan sebesar Rp3.000.000,00 maka perhitungan NPBB sebagai berikut. NPBB = 100 m2 × Rp3.000.000,00/m2 = Rp300.000.000,00 b. Biaya per meter bangunan dapat diperoleh dari rekomendasi dari instansi terkait atau melalui survei ke perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan sejenis pada kabupaten/kota setempat. c. Biaya per meter bangunan dapat diperoleh dari daftar yang disusun dan ditetapkan oleh Kementerian.
- Penyusutan adalah pengurangan nilai dari NPBB. Penyusutan diperoleh dengan cara besarnya persentase penyusutan dikali dengan NPBB. Penyusutan = Persentase Penyusutan × NPBB Persentase penyusutan ditentukan berdasarkan pengelompokan besarnya biaya per meter bangunan, umur efektif, kondisi fisik bangunan pada umumnya, dan dituangkan dalam suatu tabel penyusutan yang ditetapkan oleh instansi terkait. a. Umur efektif
- Apabila suatu bangunan sejak tahun pembuatan sampai dengan tahun penilaian belum pernah dilakukan renovasi maka umur efektif diperoleh dengan cara tahun penilaian (TP) dikurangi tahun pembuatan (TB). 𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 = 𝑇𝑃 − 𝑇𝐵
Contoh:
Suatu
bangunan
dibangun
pada
tahun
2005
dilakukan penilaian pada tahun penilaian 2023 maka
perhitungan umur efektif sebagai berikut.
𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 = 2023 − 2005 = 18
2) Apabila suatu bangunan pernah dilakukan renovasi
maka umur efektif diperoleh dengan cara tahun
penilaian (TP) dikurangi tahun pembuatan (TB)
ditambah 2 kali tahun penilaian dikurangi tahun
renovasi (TR) kemudian dibagi 3.
𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 =
(𝑇𝑃 − 𝑇𝐵) + 2 (𝑇𝑃 − 𝑇𝑅)
3
Contoh: Suatu bangunan dibangun pada tahun 2005 dan direnovasi pada tahun 2011 dengan tahun penilaian 2023 maka perhitungan umur efektif sebagai berikut.
b. Besarnya persentase penyusutan dihitung berdasarkan pada tabel penyusutan dengan mempertimbangkan pengelompokan besarnya biaya per meter bangunan, umur efektif, dan kondisi fisik bangunan dengan cara sebagai berikut.
- Menentukan tabel penyusutan yang digunakan sesuai dengan jenis bangunan, yaitu bangunan rumah atau bangunan ruko.
- Menentukan sub tabel jenis bangunan yang digunakan berdasarkan biaya per meter bangunan.
- Menentukan umur efektif bangunan pada kolom umur efektif
- Besarnya persentase penyusutan bangunan diperoleh dengan menyesuaikan umur efektif bangunan sesuai dengan kondisi fisik bangunan pada kolom BS apabila kondisi fisik bangunan baik sekali, kolom B apabila kondisi fisik bangunan baik, kolom S apabila kondisi fisik bangunan sedang, kolom J apabila kondisi fisik bangunan jelek, kolom JS apabila kondisi fisik bangunan jelek sekali. Contoh: Suatu bangunan tempat tinggal memiliki umur efektif 14 tahun dengan biaya per meter bangunan sebesar Rp3.000.000,00 dan kondisi fisik bangunan baik maka besarnya persentase penyusutan dilihat pada tabel penyusutan bangunan rumah diperoleh 32%.
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi Pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi Pada Umumnya lebih dari Rp2.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 7
1 4 5 6 7 8 2 5 7 9 11 11
2 8 9 10 12 14 3 7 10 13 16 16
3 11 13 14 17 20 4 10 13 17 20 21
4 14 15 18 22 25 5 12 16 20 24 27
5 16 18 22 26 30 6 14 19 23 28 31
6 16 21 26 30 35 7 15 22 26 31 35
7 16 24 29 34 39 8 15 24 29 34 38
8 16 27 32 38 43 9 15 26 32 37 43
9 16 31 35 41 47 10 15 28 35 40 47
10 16 34 38 44 50 11 15 30 38 43 50
11 16 34 41 47 53 12 15 32 40 46 53
12 16 34 44 50 56 13 15 32 42 49 56
13 16 34 47 53 59 14 15 32 44 52 58
14 16 34 50 56 62 15 15 32 46 54 60
15 16 34 52 59 64 16 15 32 48 56 63
16 16 34 52 62 66 17 15 32 50 58 65
17 16 34 52 64 68
c. Penyusutan
Penyusutan diperoleh dengan cara besarnya persentase
penyusutan dikali dengan NPBB.
Contoh:
Suatu bangunan tempat tinggal memiliki NPBB sebesar
Rp300.000.000,00 dengan umur efektif 14 tahun, biaya
per meter bangunan sebesar Rp3.000.000,00 dan kondisi
fisik bangunan baik, maka berdasarkan Tabel Penyusutan
untuk Bangunan Rumah sebagaimana dibuat dalam Tabel
1 di bawah diperoleh persentase penyusutan sebesar 32%.
Perhitungan penyusutan sebagai berikut.
Penyusutan = 32% × Rp300.000.000,00
= Rp96.000.000,00
Sehingga dalam contoh di atas maka Nilai Bangunan
adalah sebagai berikut:
Nilai Bangunan = NPBB – Penyusutan
= Rp300.000.000,00 - Rp96.000.000,00
= Rp204.000.000,00
Tabel 1. Contoh Tabel Persentase Penyusutan untuk Bangunan Rumah
Tahun 2018
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya lebih dari Rp2.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 7
1 4 5 6 7 8 2 5 7 9 11 11
2 8 9 10 12 14 3 7 10 13 16 16
3 11 13 14 17 20 4 10 13 17 20 21
4 14 15 18 22 25 5 12 16 20 24 27
5 16 18 22 26 30
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya lebih dari Rp2.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 6 14 19 23 28 31
6 16 21 26 30 35 7 15 22 26 31 35
7 16 24 29 34 39 8 15 24 29 34 38
8 16 27 32 38 43 9 15 26 32 37 43
9 16 31 35 41 47 10 15 28 35 40 47
10 16 34 38 44 50 11 15 30 38 43 50
11 16 34 41 47 53 12 15 32 40 46 53
12 16 34 44 50 56 13 15 32 42 49 56
13 16 34 47 53 59 14 15 32 44 52 58
14 16 34 50 56 62 15 15 32 46 54 60
15 16 34 52 59 64 16 15 32 48 56 63
16 16 34 52 62 66 17 15 32 50 58 65
17 16 34 52 64 68 18 15 32 50 60 67
18 16 34 52 66 70 19 15 32 50 62 69
19 16 34 52 68 72 20 15 32 50 64 71
20 16 34 52 70 74 21 15 32 50 66 73
21 16 34 52 70 76 22 15 32 50 67 75
22 16 34 52 70 77 23 15 32 50 67 76
23 16 34 52 70 78 24 15 32 50 67 77
24 16 34 52 70 79 25 15 32 50 67 78
25 16 34 52 70 80 26 15 32 50 67 79
26 16 34 52 70 80 27 15 32 50 67 80
27 16 34 52 70 80 28 15 32 50 67 80
28 16 34 52 70 80 29 15 32 50 67 80
29 16 34 52 70 80 30 15 32 50 67 80
30 16 34 52 70 80 31 15 32 50 67 80
31 16 34 52 70 80 32 15 32 50 67 80
32 16 34 52 70 80 33 15 32 50 67 80
33 16 34 52 70 80 34 15 32 50 67 80
34 16 34 52 70 80 35 15 32 50 67 80
35 16 34 52 70 80 36 15 32 50 67 80
36 16 34 52 70 80 37 15 32 50 67 80
37 16 34 52 70 80 38 15 32 50 67 80
38 16 34 52 70 80 39 15 32 50 67 80
39 16 34 52 70 80 40 15 32 50 67 80
40 16 34 52 70 80 41 15 32 50 67 80
41 16 34 52 70 80 42 15 32 50 67 80
42 16 34 52 70 80 43 15 32 50 67 80
43 16 34 52 70 80 44 15 32 50 67 80
44 16 34 52 70 80 45 15 32 50 67 80
45 16 34 52 70 80 46 15 32 50 67 80
46 16 34 52 70 80 47 15 32 50 67 80
47 16 34 52 70 80 48 15 32 50 67 80
48 16 34 52 70 80 49 15 32 50 67 80
49 16 34 52 70 80 50 15 32 50 67 80
50 16 34 52 70 80
Tabel 2. Contoh Tabel Persentase Penyusutan untuk Bangunan Ruko
Tahun 2018
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya lebih dari Rp3.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6
1 3 4 5 6 7 2 4 5 7 9 10
2 7 8 9 10 11 3 6 8 10 13 14
3 10 11 13 14 15 4 8 10 14 17 18
4 12 14 17 18 19 5 10 13 18 21 22
5 14 17 21 22 23 6 12 15 21 24 26
6 14 20 25 26 27 7 13 17 24 29 30
7 14 23 29 30 31 8 13 20 27 32 34
8 14 26 32 34 35 9 13 22 30 35 38
9 14 28 35 38 39 10 13 24 33 38 41
10 14 30 38 41 43 11 13 26 36 41 44
11 14 30 41 44 47 12 13 28 39 44 47
12 14 30 44 47 50 13 13 28 41 47 50
13 14 30 47 50 53 14 13 28 43 49 52
14 14 30 49 53 56 15 13 28 45 51 54
15 14 30 51 56 59 16 13 28 47 53 56
16 14 30 51 58 62 17 13 28 49 55 58
17 14 30 51 60 64 18 13 28 49 57 60
18 14 30 51 62 66 19 13 28 49 59 62
19 14 30 51 64 68 20 13 28 49 61 64
20 14 30 51 66 70 21 13 28 49 63 66
21 14 30 51 66 72 22 13 28 49 65 68
22 14 30 51 66 74 23 13 28 49 65 70
23 14 30 51 66 76 24 13 28 49 65 72
24 14 30 51 66 77 25 13 28 49 65 74
25 14 30 51 66 78 26 13 28 49 65 76
26 14 30 51 66 78 27 13 28 49 65 77
27 14 30 51 66 78 28 13 28 49 65 77
28 14 30 51 66 78 29 13 28 49 65 77
29 14 30 51 66 78 30 13 28 49 65 77
30 14 30 51 66 78 31 13 28 49 65 77
31 14 30 51 66 78 32 13 28 49 65 77
32 14 30 51 66 78 33 13 28 49 65 77
33 14 30 51 66 78 34 13 28 49 65 77
34 14 30 51 66 78 35 13 28 49 65 77
35 14 30 51 66 78 36 13 28 49 65 77
36 14 30 51 66 78 37 13 28 49 65 77
37 14 30 51 66 78 38 13 28 49 65 77
38 14 30 51 66 78 39 13 28 49 65 77
39 14 30 51 66 78 40 13 28 49 65 77
40 14 30 51 66 78 41 13 28 49 65 77
41 14 30 51 66 78
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya lebih dari Rp3.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 42 13 28 49 65 77
42 14 30 51 66 78 43 13 28 49 65 77
43 14 30 51 66 78 44 13 28 49 65 77
44 14 30 51 66 78 45 13 28 49 65 77
45 14 30 51 66 78 46 13 28 49 65 77
46 14 30 51 66 78 47 13 28 49 65 77
47 14 30 51 66 78 48 13 28 49 65 77
48 14 30 51 66 78 49 13 28 49 65 77
49 14 30 51 66 78 50 13 28 49 65 77
50 14 30 51 66 78
E.1.2. Menentukan harga tanah
- Tanah kosong Sampel harga yang diperoleh pada sebidang tanah kosong merupakan harga tanah.
- Tanah dan bangunan Sampel harga yang diperoleh pada sebidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya merupakan harga tanah dan bangunan sehingga nilai bangunan harus dikeluarkan untuk mendapatkan harga tanah. Harga tanah diperoleh dengan cara harga tanah dan bangunan dikurangi dengan nilai bangunan.
E.1.3. Melakukan penyesuaian sampel harga penawaran menjadi harga transaksi Penyesuaian terhadap jenis data dilakukan dengan menyesuaikan harga dari jenis data penawaran menjadi harga dari jenis data transaksi. Jenis data penawaran perlu disesuaikan dengan mengurangkan dalam persentase tertentu sesuai dengan analisis di lapangan. Persentase penyesuaian dapat diperoleh dengan cara antara lain: a. Membandingkan data penawaran dengan data transaksi yang memiliki karakteristik (waktu transaksi/penawaran, luas, lokasi, status hak) yang relatif sama minimal di 3 lokasi. b. Mencari informasi biaya atas jasa perusahaan perantara perdagangan properti. Informasi ini digunakan untuk mengurangi harga penawaran properti dari perusahaan perantara perdagangan properti menjadi harga penawaran murni tanpa jasa. c. Mempertimbangkan informasi dari Kantor Pertanahan atau masyarakat setempat. Contoh: Pada suatu wilayah kabupaten terdapat beberapa karakteristik harga tanah, antara lain: ▪ Bidang tanah yang terletak di jalan arteri dengan jenis data penawaran memiliki harga Rp3.000.000,00/m2 sedangkan jenis data transaksi memiliki harga Rp2.500.000,00/m2,
sehingga persentase pengurangan dari data penawaran menjadi data transaksi adalah
▪ Bidang tanah yang terletak di jalan kolektor dengan jenis data penawaran memiliki harga Rp680.000,00/m2 sedangkan jenis data transaksi memiliki harga Rp520.000,00/m2 sehingga persentase pengurangan dari data penawaran menjadi data transaksi adalah
▪ Bidang tanah yang terletak di jalan lokal dengan jenis data penawaran memiliki harga Rp165.000,00/m2 sedangkan jenis data transaksi memiliki harga Rp128.000,00/m2 sehingga persentase pengurangan dari data penawaran menjadi data transaksi adalah
Berdasarkan ketiga karakteristik di atas kemudian dihitung rata-rata persentase pengurangan data penawaran menjadi data transaksi, yaitu: (17% + 24% + 22%)/3 = 21%.
Contoh penyesuaian jenis data Harga Penawaran Rp100.000.000,00 Persentase penyesuaian jenis data 21% Besarnya penyesuaian jenis data 21% x Rp100.000.000,00 = Rp21.000.000,00 Hasil penyesuaian jenis data Rp100.000.000,00 – Rp21.000.000,00 = Rp79.000.000,00
E.1.4. Melakukan penyesuaian sampel jenis hak atas Tanah menjadi hak milik Jenis hak atas tanah di wilayah relatif bervariasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian jenis hak atas tanah menjadi Hak Milik. Penyesuaian jenis hak atas tanah merupakan biaya yang diperlukan untuk mengubah hak atas tanah suatu bidang tanah menjadi Hak Milik yang dinyatakan dalam persentase. a. Bidang tanah terdaftar Hak Milik tidak memerlukan penyesuaian jenis hak atas tanah. b. Bidang tanah terdaftar dengan jenis hak atas tanah selain Hak Milik maka terhadap jenis hak atas tanah tersebut diperlukan penyesuaian. Penyesuaian dimaksud adalah dengan melakukan penghitungan estimasi biaya perubahan hak atas tanah menjadi Hak Milik. c. Bidang tanah belum terdaftar atau belum dilekati hak atas tanah maka terhadap status bidang tanah tersebut diperlukan penyesuaian. Penyesuaian dimaksud adalah dengan melakukan penghitungan estimasi biaya pendaftaran hak menjadi Hak Milik. Contoh
Pada suatu wilayah kabupaten terdapat beberapa karakteristik harga tanah, antara lain: ▪ Bidang tanah Hak Milik terletak di jalan lokal memiliki harga transaksi Rp516.000,00/m2 sedangkan di lokasi yang sama terdapat bidang tanah belum terdaftar memiliki harga transaksi Rp469.000,00/m2 sehingga persentase selisihnya adalah (𝑅𝑝516.000,00 − 𝑅𝑝469.000,00)/𝑅𝑝516.000,00) 𝑥 100% = 9%.
▪
Bidang tanah Hak Milik terletak di jalan lokal memiliki
harga transaksi Rp293.000,00/m2 sedangkan di lokasi
yang sama terdapat bidang tanah belum terdaftar memiliki
harga transaksi Rp262.000,00/m2 sehingga persentase
selisihnya adalah
(𝑅𝑝293.000,00 − 𝑅𝑝262.000,00)/𝑅𝑝293.000,00 𝑥 100% = 11%
▪
Bidang tanah Hak Milik terletak di jalan lokal memiliki
harga transaksi Rp170.000,00/m2 sedangkan di lokasi
yang sama terdapat bidang tanah belum terdaftar memiliki
harga transaksi Rp153.000,00/m2 sehingga persentase
selisihnya adalah
(𝑅𝑝170.000,00 − 𝑅𝑝153.000,00)/𝑅𝑝170.000,00 𝑥 100% = 10%
Berdasarkan ketiga karakteristik yang berbeda tersebut
kemudian dihitung rata-rata persentase penyesuaian bidang
tanah belum terdaftar menjadi Hak Milik, yaitu: (9% + 11% +
10%)/3 = 10%
Contoh perhitungan penyesuaian jenis hak
Harga Tanah
Rp50.000.000,00
Persentase penyesuaian jenis
hak
10%
Besarnya penyesuaian jenis
hak
10% x Rp50.000.000,00
= Rp5.000.000,00
Hasil penyesuaian jenis hak
Rp50.000.000,00 + Rp5.000.000,00
= Rp.55.000.000,00
E.1.5. Melakukan penyesuaian sampel sesuai dengan tanggal Penilaian Penyesuaian waktu merupakan persentase perubahan harga tanah setiap bulan atau tahun karena adanya perbedaan waktu pengumpulan data dengan tanggal penilaian. Penyesuaian waktu dilakukan dengan menyesuaikan harga pada waktu transaksi atau penawaran menjadi harga pada tanggal penilaian atau 31 Desember tahun anggaran berjalan. Penyesuaian waktu dapat dilakukan dengan mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga tanah dalam kurun waktu yang dianalisis, seperti keadaan pasar, keadaan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan faktor lain yang berpengaruh. Perubahan harga tanah dapat disesuaikan dengan perkembangan wilayahnya. Persentase penyesuaian waktu dapat diperoleh melalui survei terkait perubahan harga tanah di suatu wilayah pada setiap bulannya. Survei ini dapat dilakukan dengan melihat atau membandingkan harga tanah pada waktu transaksi yang berbeda-beda per bulan atau per tahun sehingga akan terlihat
persentase perubahan harganya. Metode yang digunakan
melalui wawancara kepada responden yang memahami
dinamika perubahan harga tanah di suatu wilayah setiap
bulan atau tahun, sehingga akan diperoleh persentase
penyesuaian waktu.
Contoh:
Pada
suatu
wilayah
kabupaten
terdapat
beberapa
karakteristik harga tanah, antara lain:
▪
Bidang tanah terletak di jalan kolektor dengan jenis data
transaksi
tanggal
15
Juli
2020
memiliki
harga
Rp528.000,00/m2 sedangkan di lokasi yang sama terdapat
bidang tanah lain dengan jenis data transaksi tanggal 01
Agustus 2021 memiliki harga Rp602.000,00/m2 sehingga
persentase kenaikan harga tanah selama setahun adalah
(𝑅𝑝602.000,00 − 𝑅𝑝528.000,00)/𝑅𝑝602.000,00 𝑥 100% = 12%.
▪
Bidang tanah yang terletak di jalan lokal dengan jenis data
transaksi
tanggal
08
Juni
2020
memiliki
harga
Rp404.000,00/m2 sedangkan di lokasi yang sama terdapat
bidang tanah lain dengan jenis data transaksi tanggal 10
Juli 2021 memiliki harga Rp467.000,00/m2 sehingga
persentase kenaikan harga tanah selama setahun adalah
(𝑅𝑝467.000,00 − 𝑅𝑝404.000,00)/𝑅𝑝467.000,00 𝑥 100% = 13%.
▪
Bidang tanah yang terletak di jalan lokal dengan jenis data
transaksi
tanggal
10
Mei
2020
memiliki
nilai
Rp170.000,00/m2 sedangkan di lokasi yang sama terdapat
bidang tanah lain dengan jenis data transaksi tanggal 25
April
2021
memiliki
nilai
Rp200.000,00/m2
sehingga
persentase kenaikan harga tanah selama setahun adalah
(𝑅𝑝200.000,00 − 𝑅𝑝170.000,00)/𝑅𝑝200.000,00) 𝑥 100% = 17%.
Dari ketiga karakteristik yang berbeda tersebut rata-rata
persentase kenaikan harga tanah selama setahun adalah, yaitu:
(12% + 13% + 17%)/3 = 14%.
Besarnya persentase penyesuaian jenis data, penyesuaian
waktu dan penyesuaian jenis hak atas tanah di atas bukan
merupakan
angka
yang
mutlak.
Persentase
penyesuaian
tersebut berdasarkan pada kenyataan, data dan fakta di
lapangan dan dianalisis terlebih dahulu sehingga di setiap
wilayah dapat berbeda-beda.
Contoh perhitungan penyesuaian waktu sampel nilai tanah
Harga Tanah
Rp50.000.000,00
Persentase penyesuaian
waktu
14%
Tanggal
transaksi/penawaran
1 November 2024
Tanggal penilaian
31 Desember 2024
Selisih waktu
31 Desember 2024 - 1 November 2024
= 60 hari
Jumlah hari dalam setahun
365 hari
Besarnya penyesuaian
waktu
60/365 x 14% x Rp50.000.000,00
= Rp1.150.685,00
Hasil penyesuaian waktu
Rp50.000.000,00 + Rp1.150.685,00
= Rp51.150.685,00
E.1.6.
Menentukan sampel Nilai Tanah per meter persegi
Nilai tanah per meter persegi diperoleh dengan cara nilai
tanah dibagi luas tanah dalam satuan meter persegi.
Contoh: Sebuah bidang tanah belum terdaftar dengan luas 100 m2 terdapat bangunan dengan kondisi baik seluas 50 m2 memiliki harga penawaran sebesar Rp900.000.000,00 pada tanggal 1 November 2024. Bangunan dibangun pada tahun 2014 sampai tahun 2024 belum pernah dilakukan renovasi. Nilai tanah permeter persegi dihitung sebagai berikut:
Harga Penawaran Rp900.000.000,00
Luas tanah 100 m2
Tanggal transaksi/penawaran 1 November 2024
Tanggal penilaian 31 Desember 2024
Penyesuaian penawaran 21% x Rp900.0000,00 = Rp189.000.000,00
- Harga setelah penyesuaian penawaran Rp711.000.000,00
Luas bangunan 50 m2
Tahun pembuatan bangunan 2014
Tahun renovasi 2014
Umur efektif 2024-2014 = 10
NPBB 50 x Rp3.000.000,00 = Rp150.000.000,00
Nilai bangunan Rp150.000.000,00 – (28% x Rp150.000.000,00) = Rp108.000.000,00
- Harga Tanah Rp603.000.000,00
Penyesuaian jenis hak
10% x Rp603.000.000,00
= Rp60.300.000,00
Penyesuaian waktu 2,5% x Rp603.000.000,00
= Rp15.075.000,00Nilai Tanah Rp678.375.000,00
Nilai Tanah per meter persegi
Rp678.375.000,00/100
= Rp6.783.750,00
E.2. Format Dokumen dalam Kegiatan Analisis dan Pengolahan Data Nilai Tanah E.2.1. Menentukan indeks nilai tanah Indeks nilai tanah mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan nilai tanah dalam dua waktu yang berlainan. Indeks nilai tanah dinyatakan dalam persentase. Indeks nilai tanah diperoleh dengan cara merata-rata indeks sampel. Indeks sampel diperoleh dengan cara membandingkan nilai tanah sampel tahun berjalan dengan nilai zona tahun sebelumnya pada zona yang sama.
IS = NTt NZt-1 × 100% INT = IS1+IS2 + IS3 + ... + ISn n
Keterangan: IS : indeks sampel INT : indeks nilai tanah NTt : nilai tanah sampel tahun berjalan NZt-1 : nilai zona tahun sebelumnya n : jumlah sampel nilai tanah Contoh: Suatu wilayah terdapat 4 sampel nilai tanah sebagai berikut
- sampel A memiliki nilai tanah Rp139.430,00 dengan nilai zona Rp135.250,00
- sampel B memiliki nilai tanah Rp2.573.620,00 dengan nilai zona Rp2.230.460,00
- sampel C memiliki nilai tanah Rp580.340,00 dengan nilai zona Rp500.650,00
- sampel D memiliki nilai tanah Rp1.380.575,00 dengan nilai zona Rp1.245.955,00 maka indeks sampel dan indeks nilai tanah diperoleh sebagai berikut: Indeks sampel A = Rp139.430,00 Rp135.250,00 ×100% = 103% Indeks sampel B = Rp2.573.620,00 Rp2.230.460,00 ×100% = 115% Indeks sampel C = Rp580.340,00 Rp500.650,00 ×100% = 116% Indeks sampel D = Rp1.380.575,00 Rp1.245.955,00 ×100% = 111% Indeks nilai tanah = 103%+115%+116%+111% 4 = 111%
E.2.2. Mengidentifikasi Pencilan Indeks Sampel Pencilan indeks sampel merupakan nilai indeks sampel yang sangat berbeda dari nilai-nilai indeks sampel lain dalam sebuah kumpulan data indeks sampel. Pencilan indeks sampel berpotensi dapat memberikan informasi yang keliru mengenai indeks nilai tanah sehingga hasil perhitungan indeks nilai tanah dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari indeks nilai tanah yang seharusnya atau wajar. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pencilan indeks sampel yaitu metode boxplot. Metode boxplot dijelaskan sebagai berikut:
- Menghitung nilai kuartil 1 (Q1), nilai kuartil 2 (Q2) dan nilai kuartil 3 (Q3) Sebelum menghitung Q1, Q2 dan Q3, kumpulan nilai indeks sampel diurutkan terlebih dahulu dari indeks sampel terkecil (i1) sampai indeks sampel terbesar (in). Nilai Q1, Q2 dan Q3 diperoleh dengan cara sebagai berikut. a. Jumlah data genap Q1 = data ke n 4 , n merupakan banyaknya nilai indeks sampel
Q2 = data ke 2n 4 , n merupakan banyaknya nilai indeks sampel Q3 = data ke 3n 4 , n merupakan banyaknya nilai indeks sampel b. Jumlah data ganjil Q1 = data ke n+1 4 , n merupakan banyaknya nilai indeks sampel Q2 = data ke 2(n+1) 4 , n merupakan banyaknya nilai indeks sampel Q3 = data ke 3(n+1) 4 , n merupakan banyaknya nilai indeks sampel 2. Menghitung nilai Jangkauan Antar Kuartil (JAK) Jangkauan Antar Kuartil (JAK) diperoleh dengan cara nilai kuartil 3 (Q3) dikurangi dengan nilai kuartil 1 (Q1) JAK = Q3 - Q1 3. Menentukan pencilan indeks sampel Pencilan nilai indeks sampel diperoleh dengan cara nilai indeks sampel yang kurang dari 1,5×JAK terhadap kuartil 1 (Q1) dan nilai indeks sampel yang lebih dari 1,5×JAK terhadap kuartil 3 (Q3). Skema identifikasi pencilan indeks sampel menggunakan boxplot dijelaskan pada gambar berikut:
Batas Bukan Pencilan
Contoh: Nilai indeks sampel untuk penggunaan tanah non pertanian di suatu wilayah diperoleh data yaitu 104,5; 125,2; 168,8; 88,6; 75,3; 107,8; 119,4; 116,4; 95,1; 114,8; 124,5; 40,5; 120,4; 70,4; 118,3. Perhitungan pencilan nilai indeks sampel sebagai berikut:
- Menghitung nilai kuartil 1 (Q1), nilai kuartil 2 (Q2) dan nilai kuartil 3 (Q3) Kumpulan nilai indeks sampel diurutkan dari nilai paling kecil sampai nilai paling besar, yaitu 40,5; 70,4; 75,3; 88,6; 95,1; 104,5; 107,8; 114,8; 116,4; 118,3; 119,4; 120,4;124,5; 125,2; 168,8. Q1 = data ke 15+1 4 = data ke 4 = 88,6 Q2 = data ke 2(15+1) 4 = data ke 8 = 114,8 Q3 = data ke 3(15+1) 4 = data ke 12 = 120,4
- Menghitung nilai Jangkauan Antar Kuartil (JAK) JAK = Q3 – Q1 = 120,4 – 88,6 = 31,8
- Menentukan pencilan indeks sampel 1,5 × JAK = 1,5 × 31,8 = 47,7 Batas minimum = Q1 – (1,5 × JAK) = 88,6 – 47,7 = 40,9 Batas maksimum = Q3 + (1,5 × JAK) = 120,4 + 47,7 = 168,1 Q2 Q3 Q1 1,5×JAK 1,5×JAK Pencilan Pencilan JAK
Pencilan nilai indeks sampel merupakan nilai indeks yang kurang dari 40,9 atau lebih dari 168,1 yaitu 40,5 dan 168,8. E.2.3. Melakukan Analisis Indeks Nilai Tanah Hal-hal yang diperhatikan ketika melakukan analisis indeks nilai tanah, antara lain: 1. Indeks sampel yang tidak wajar atau memiliki perbedaan nilai indeks sampel yang signifikan terhadap sampel- sampel yang lain dapat dipisahkan secara manual; 2. Melakukan perhitungan statistik metode kuartil dan jangkauan untuk mendapatkan nilai indeks sampel yang wajar; 3. Setelah didapatkan nilai indeks sampel yang wajar maka dilakukan indeks nilai tanah per jenis penggunaan tanah yaitu indeks pertanian dan indeks non pertanian yang digunakan untuk menghitung nilai baru; 4. Untuk sampel dengan nilai indeks yang dipisahkan secara manual dan sampel yang dipisahkan dengan metode kuartil dilakukan perhitungan dengan metode simpangan baku relatif untuk mendapatkan nilai baru; 5. Peta Zona Nilai Tanah diperbarui merupakan hasil dari perhitungan metode indeks dan simpangan baku relatif. E.2.4. Menentukan Nilai Zona Setelah diperoleh nilai indeks setiap sampel, dilihat kewajaran indeks yang dihasilkan. Apabila indeks sampel dianggap wajar, maka dapat dilanjutkan menghitung indeks nilai tanah (indeks rata-rata). Namun, apabila indeks sampel yang dihasilkan tidak wajar (terlalu rendah atau terlalu tinggi), maka dilakukan pemisahan sampel untuk menghitung nilai zona dengan memperhatikan simpangan baku relatif. Selanjutnya nilai tanah tersebut digunakan untuk menghitung nilai zona. Nilai zona diperoleh dengan cara menghitung rata-rata sejumlah sampel nilai tanah pada zona tersebut. NZ = NT1+NT2+NT3+. . .+NTn n
Keterangan: NZ : nilai zona per meter persegi NT : nilai tanah per meter persegi n : jumlah sampel nilai tanah dalam satu zona
Contoh: Sebuah zona mempunyai sampel nilai tanah sebanyak 4 sampel dengan nilai masing-masing Rp130.450,00; Rp143.200,00; Rp128.745,00; Rp137.500,00 maka nilai zona diperoleh sebagai berikut. Nilai Zona = Rp130.450,00+Rp143.200,00+Rp128.745,00+Rp137.500,00 4
Nilai Zona = Rp539.895,00 4 = Rp134.974,00 Zona yang memiliki simpangan baku relatif sesuai dengan ketentuan dapat langsung melanjutkan ke tahap perhitungan zona nilai tanah, sedangkan zona yang memiliki simpangan baku relatif lebih tinggi dari ketentuan harus dilakukan analisis zona.
E.2.5. Menentukan simpangan baku relatif Simpangan baku relatif merupakan ukuran statistik yang berguna untuk membandingkan tingkat variasi antar nilai tanah dalam satu zona. Simpangan baku relatif diperoleh dengan cara simpangan baku dibagi dengan rata-rata nilai zona yang dinyatakan dalam persentase. SB = N∑(NTi − NZ)2 n − 1
SBR = SB NZ × 100% Keterangan: NZ : nilai zona per meter persegi NT : nilai tanah per meter persegi n : jumlah sampel nilai tanah dalam satu zona SB : simpangan baku SBR : simpangan baku relatif
Simpangan baku relatif sebagai ukuran statistik yang digunakan untuk menguji kualitas nilai zona yang diperoleh. Nilai zona harus memenuhi syarat simpangan baku relatif sebagai berikut:
- Simpangan baku relatif kurang dari atau sama dengan 20% untuk skala 1:2.500
- Simpangan baku relatif kurang dari atau sama dengan 22,5% untuk skala 1:5.000
- Simpangan baku relatif kurang dari atau sama dengan 25% untuk skala 1:10.000.
- Simpangan baku relatif kurang dari atau sama dengan 30% untuk skala 1:25.000. Contoh: Sebuah zona mempunyai sampel nilai tanah sebanyak 4 sampel dengan nilai masing-masing Rp130.450,-; Rp143.200,-; Rp128.745,-; Rp137.500,- maka simpangan baku relatif diperoleh sebagai berikut.
Simpangan baku = Rp6.666,00 Simpangan baku relatif = Rp6.666,00 Rp134.974,00 ×100% = 5%
E.2.6. Melakukan analisis zona Apabila simpangan baku relatif suatu zona tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan maka hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:
Melakukan pengecekan data nilai tanah Pengecekan data nilai tanah bertujuan memastikan kembali kebenaran data sebelum dilakukan penghitungan nilai zona seperti kesalahan entri data atau kurang lengkapnya data yang dimasukkan.
Melakukan pemotongan batas zona Hal tersebut dapat terjadi karena zona awal kurang menggambarkan kondisi lapangan sehingga masih memiliki tipe penggunaan tanah yang variatif. Apabila jumlah sampel nilai tanah setelah dilakukan pemotongan batas zona kurang dari yang disyaratkan maka perlu penambahan sampel sesuai dengan jumlah sampel nilai tanah yang disyaratkan.
Melakukan penyesuaian batas zona Apabila terdapat sampel nilai tanah yang nilainya lebih tepat berada pada zona di sebelahnya maka perlu dilakukan penyesuaian zona sehingga mendapatkan zona dengan sampel yang bersesuaian dengan memperhatikan kondisi sebenarnya di lapangan.
F.1. Format Dokumen dalam Tahapan Penyajian Peta
Format Peta Hasil Survei Batas Zona Nilai Tanah Yang Diperbarui
F.2. Format Peta Sebaran Sampel Nilai Tanah
F.3. Format Peta Simpangan Baku Relatif (jika ada)
F.4. Format Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah
F.5. Format Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama
G.
Format Dokumen dalam Tahapan Pelaporan
Format Laporan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah
LAPORAN PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH SKALA 1:...
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ... *) TAHUN ...
Sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan dan Sasaran 1.3. Lingkup Kegiatan
BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH KEGIATAN
BAB III. METODOLOGI PELAKSANAAN
BAB IV. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
4.1. Persiapan
4.1.1. Pemilihan Wilayah
4.1.2. Penyusunan Dokumen Administrasi
4.1.3. Koordinasi Antar Satuan Kerja Kementerian dan
Pemangku Kepentingan
4.1.4. Penyiapan Alat Kerja Lapangan
4.2. Analisis dan Delineasi Zona yang Mengalami Perubahan
4.2.1. Analisis Peta ZNT
4.2.2. Identifikasi Perubahan Penggunaan Tanah
4.2.3. Delineasi Perubahan Batas Zona
4.3. Survei Batas Zona yang akan diperbarui
4.4. Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah
4.4.1. Pembagian Lokasi Pengumpulan Data Sampel Nilai
Tanah
4.4.2. Pengisian Formulir Pengumpulan Data Sampel
Nilai Tanah
4.5. Analisis dan Pengolahan Data
4.5.1. Analisis dan Pengolahan Data Sampel
4.5.2. Analisis dan Pengolahan Data Nilai Tanah
4.6. Penyajian Peta
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan 5.2. Saran
LAMPIRAN I. Peta Rencana Area Kerja II. Surat Keputusan Tim Penyelenggara Penilaian Tanah dalam Rangka Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah III. Surat Tugas IV. Rencana Jadwal Kegiatan V. Berita Acara Hasil Koordinasi dan Peta Area Kerja yang Disepakati VI. Daftar Alat Kerja Lapangan VII. Rekapitulasi Isian Formulir Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah
VIII. Peta Hasil Survei Batas Zona Nilai Tanah Yang Diperbarui, Peta Sebaran Sampel Nilai Tanah, Peta Simpangan Baku Relatif (apabila terdapat perubahan zona), dan Peta Zona Nilai Tanah format A3.
*) hapus yang tidak perlu
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
NUSRON WAHID
LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN TANAH
FORMAT DOKUMEN PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH
A. Format Dokumen dalam Tahapan Persiapan A.1. Format Dokumen dalam Kegiatan Pemilihan Wilayah
Format Peta Rencana Area Kerja
A.2. Format Dokumen dalam Kegiatan Penyusunan Dokumen Administrasi A.2.1. Format Keputusan Tim Penyelenggara Penilaian Tanah dalam Rangka Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah
LOGO DAN KOP INSTANSI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...)
NOMOR ...
TENTANG
TIM PENYELENGGARA KEGIATAN PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG
TANAH SKALA 1:1.000 DI KABUPATEN/KOTA*) ... PROVINSI ...
TAHUN ANGGARAN ...
DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ... / KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...)
Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Penilaian Tanah, dalam melaksanakan penyelenggaraan penilaian tanah perlu dibentuk Tim Penyelenggara Penilaian Tanah b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) tentang Tim Penyelenggara Penilaian Tanah pada Kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:1.000 Di Kabupaten/Kota ... *) Provinsi ... Tahun Anggaran ...;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804); 3. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372); 4. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373); 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
986);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor … Tahun … tentang
Penilaian Tanah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun ... Nomor ...);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI.../KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ... TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH SKALA 1:1.000 DI KABUPATEN/KOTA) ... PROVINSI ... TAHUN ANGGARAN ...
KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Penilaian Tanah pada Kegiatan Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah Skala 1:1.000 di Kabupaten/Kota … ) Provinsi … Seluas … Ha Tahun Anggaran … pada tanggal … (hh/bb/tttt) sampai dengan … (hh/bb/tttt), yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara Penilaian Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi penilaian tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...*) ini.
KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyelenggara Penilaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas: a. pengarah; b. ketua; c. wakil ketua; dan d. anggota.
KETIGA
: Pengarah, ketua, wakil ketua, dan anggota sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
a. Pengarah
mempunyai
tugas
memberikan
arahan
mengenai
pelaksanaan
kegiatan,
menerima
dan
menanggapi
laporan
yang
berhubungan
dengan
pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab atas hasil
pelaksanaan kegiatan penilaian tanah;
b. Ketua
mempunyai
tugas
untuk
memimpin,
mengoordinasikan, mengawasi dan bertanggung jawab
atas penyiapan data teknis, pelaksanaan supervisi dan
penyelesaian fisik;
c. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam
mengoordinasikan, mengawasi dan bertanggung jawab
atas penyiapan data teknis, pelaksanaan supervisi dan
penyelesaian fisik; dan
d. Anggota mempunyai tugas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penilaian tanah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pengarah, ketua, wakil ketua, dan anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi penilaian tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) ini.
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi penilaian tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun ... Nomor ... Tanggal ... (hh/bb/tttt)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...Tahun ... Nomor ... Tanggal ... (hh/bb/tttt)/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ... Tanggal ... (hh/bb/tttt) *).
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Direktur Jenderal ... (yang membidangi penilaian tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...) ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ... pada tanggal ... (hh/bb/tttt)
Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
… (Nama) NIP …
Tembusan:
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
- Direktur … (yang membidangi Penilaian Tanah), di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi..., di...;
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) ... , di ...;
- ...;
- Yang bersangkutan. *) hapus yang tidak perlu
Stempel/ Cap Dinas
LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...) NOMOR ... TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH SKALA 1:1.000 DI KABUPATEN/KOTA...*) PROVINSI...TAHUN ANGGARAN ...
SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA
KEGIATAN PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH SKALA 1:1.000
DI KABUPATEN/KOTA ... *) PROVINSI ...
TAHUN ANGGARAN ...
NO.
NAMA
NIP
JABATAN
JABATAN
DALAM TIM
1.
…
…
Direktur
…
(yang
membidangi
Penilaian
Tanah)/Kepala
Kantor
Wilayah/Kepala
Kantor
Pertanahan *)
Pengarah
2.
…
…
Kepala Subdirektorat (yang
membidangi
Penilaian
Tanah)/ Kepala Bidang (yang
membidangi
Penilaian
Tanah)/ Penata Pertanahan
Madya/Kepala
Seksi
(yang
membidangi Penilaian Tanah)
*)
Ketua
3.
…
…
Pejabat Struktural Eselon III,
Pejabat Struktural Eselon IV,
Penata
Pertanahan
Madya/Penata
Pertanahan
Muda/Penata
Pertanahan
Pertama *)
Wakil Ketua
4.
…
…
Pejabat Struktural Eselon IV
atau
Setara,
Pejabat
Fungsional
Tertentu,
dan
Pejabat Fungsional Umum,
Penilai
Tanah
ASN/Penilai
Tanah Non-ASN *)
Anggota
… dst.
… dst.
… dst.
… dst.
… dst.
Direktur Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
… (Nama) NIP …
*) hapus yang tidak perl
Stempel/ Cap Dinas
LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL … (yang membidangi Penilaian Tanah)/KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .../ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/ KOTA) ...) NOMOR ... TENTANG TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH PADA KEGIATAN PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH SKALA 1:1.000 DI KABUPATEN/KOTA ... *) PROVINSI ... TAHUN ANGGARAN ...
DAFTAR SATUAN HONORARIUM TIM PENYELENGGARA PENILAIAN TANAH
PADA KEGIATAN PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH SKALA 1:1.000
DI KABUPATEN/KOTA*) ... PROVINSI ...
TAHUN ANGGARAN ...
NO. JABATAN DALAM TIM VOLUME HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH BIAYA (Rp) 1.
- Pengarah
Ketua
...
(SESUAI RAB)
…
OH
OH …
… …
... 3.
Wakil Ketua … OH … … 4. Anggota … OH … … ... dst. ... dst. ... dst. ... dst. ... dst. ... dst.
Direktur Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
… (Nama) NIP. ...
*) hapus yang tidak perlu
Keterangan: Format keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Stempel/ Cap Dinas
A.2.2. Format Surat Tugas
LOGO DAN KOP INSTANSI
SURAT TUGAS NOMOR …
Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... /Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ... *) akan dilaksanakan Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah Skala 1:1.000 di Kabupaten/Kota) ... Provinsi ... ;
b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Tugas ini dipandang cukup kemampuannya untuk melakukan Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah Skala 1:1.000 di Kabupaten/Kota*) ... Provinsi ...;
c. ... dst. ;
Dasar : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal (yang membidangi Penilaian Tanah)/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran ... Kegiatan (Nomor Akun)/ Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... Tahun Anggaran ... Kegiatan (Nomor Akun)/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ... Kegiatan (Nomor Akun) *).
Sekretaris Direktorat Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi …/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) …), dengan ini
MEMBERI TUGAS: Kepada :
- Nama : ...
NIP : ...
Pangkat/Gol : ...
Jabatan : ...
- Nama : ...
NIP : ...
Pangkat/Gol : ...
Jabatan : ...
- ... dst.
Untuk : Melaksanaan kegiatan Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah skala 1:1.000 di Kabupaten/Kota … Provinsi … seluas … Ha Tahun anggaran … pada … (hh/bb/tttt) sampai dengan … (hh/bb/tttt)
Sekretaris Direktorat Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...),
ttd.
… (Nama) NIP … *) hapus yang tidak perlu
Stempel/ Cap Dinas
A.2.3. Format Rencana Jadwal Kegiatan
LOGO DAN KOP INSTANSI
JADWAL KEGIATAN PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH SKALA 1:1.000
DI KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...
TAHUN ANGGARAN ...
NO. KEGIATAN VOLUME (HA) LAMA PELAKSANAAN (HARI) 1. KEGIATAN PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH SKALA 1:1.000 DI KABUPATEN/KOTA ... *) PROVINSI ...
- Persiapan;
- Identifikasi perubahan fisik dan lingkungan bidang Tanah;
- Survei lingkungan dan pengamatan bidang Tanah;
- Pembaruan basis data Penilaian bidang Tanah;
- Pengumpulan data sampel Nilai Tanah;
- Analisis dan pengolahan data;
- Penyajian peta; dan
- Pelaporan. ...
5 Hari
... Hari **)
... Hari **)
... Hari **)
... Hari **)
... Hari **)
5 Hari
5 Hari
Direktur Jenderal … (yang membidangi Penilaian Tanah)/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.../ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota... *),
ttd.
… (Nama) NIP. ...
*) hapus yang tidak perlu **) jumlah hari terhitung berdasarkan jumlah bidang, jumlah sampel, jumlah pelaksana, dan kapasitas pelaksanaan kegiatan per orang per hari.
Stempel/ Cap Dinas
A.3. Format Dokumen dalam Kegiatan Koordinasi Antarsatuan Kerja Kementerian dan Pemangku Kepentingan
LOGO DAN KOP INSTANSI
BERITA ACARA HASIL KOORDINASI PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH NOMOR ...
Pada hari ini. ... tanggal. ... bulan. ... tahun. ... yang bertanda tangan di bawah ini:
- Nama
: ...
NIP : ...
Jabatan : …/selaku Penanggungjawab Teknis
Instansi
: ...
2.
Nama
: ...
NIP : ...
Jabatan : ...
Instansi : ... 3. … dst.
Dengan ini telah dilakukan koordinasi bersama antara Direktorat ... (yang membidangi Penilaian Tanah)/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi …/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) …) dengan …(pemangku kepentingan) dalam rangka menentukan lokasi area kegiatan Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah di … Skala 1:1.000 Tahun …, dengan hasil sebagai berikut:
- … (batas area/peta lokasi kegiatan);
- … (serah terima data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8);
- … (deskripsi kondisi lokasi kegiatan secara detail mencakup informasi letak, luas, dan kondisi khusus lainnya);
- … (peran para pihak dalam Pembaruan Peta NBT);
- ... dst. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Para Pihak
- Instansi, Jabatan,
- Instansi, Jabatan,
ttd. ttd.
... (Nama) ... (Nama)
NIP ...
NIP ...
- Instansi, Jabatan,
- Instansi, Jabatan,
ttd. ttd.
... (Nama) ... (Nama)
NIP ... NIP ...
- ... dst.
Saksi a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...*)
ttd.
... (Nama) NIP ...
*) hapus yang tidak perlu
Stempel/ Cap Dinas
LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL KOORDINASI PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH NOMOR … TANGGAL … (hh/bb/tttt)
Contoh Format Peta Area Kerja yang Disepakati
A.4 Format Dokumen dalam Kegiatan Penyiapan Alat Kerja Lapangan
Format Pemeriksaan Kelengkapan Alat Kerja Lapangan
NO.
Alat dan Bahan Kerja
Keterangan
Ada
Tidak
Data dan Informasi
1.
Citra Satelit dan/atau foto udara
Peta Batas Administrasi
Peta Jaringan Jalan
Peta Wilayah Perairan
Peta Toponimi
Peta Bidang Tanah
Peta RTRW dan/atau Peta RDTR (pilihan)
Peta Kawasan Hutan
Peta Penggunaan Tanah (pilihan)
Peta Batas Kawasan Lainnya, seperti PPIB, LP2B dan lain sebagainya (pilihan)
Data Rekapitulasi Peralihan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Setempat (pilihan)
Perangkat Keras 1. Komputer/Laptop
Printer
Tablet/Smartphone
Alat Tulis
Peta Kerja
Plotter (pilihan)
GPS Navigasi (pilihan)
Perangkat Lunak
Aplikasi Pengambilan Sampel
Pengolahan Data Tabular
Aplikasi Pengolahan Data Spasial
Keterangan: Kolom ada/tidak diberikan “✓”
B. Format Dokumen dalam Tahapan Analisis dan Delineasi Zona yang
Mengalami Perubahan.
B.1 Format Dokumen dalam Kegiatan Identifikasi Perubahan Fisik dan
Lingkungan Bidang Tanah
Kategori klaster pada identifikasi perubahan fisik dan lingkungan bidang
tanah terdiri atas bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan
lingkungan secara menyebar dan bidang tanah yang mengalami perubahan
fisik dan lingkungan secara mengelompok. Bidang tanah yang mengalami
perubahan fisik dan lingkungan secara menyebar dan mengelompok antara
lain
disebabkan
oleh
pendaftaran
tanah
pertama
kali
maupun
pemeliharaan data pendaftaran tanah seperti pemecahan atau pemisahan
bidang tanah, penggabungan bidang tanah, pengukuran ulang bidang
tanah, peningkatan kualitas data bidang tanah, dan/atau layanan
pertanahan lainnya.
Berdasarkan ilustrasi bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan secara menyebar di bawah, bidang tanah A dan bidang tanah B terjadi perubahan fisik dan lingkungan disebabkan oleh adanya kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Bidang tanah C terjadi perubahan fisik dan lingkungan karena penggabungan bidang tanah dari semula tiga bidang tanah menjadi satu bidang tanah.
Gambar Ilustrasi Bidang Tanah yang Mengalami Perubahan Fisik dan Lingkungan Secara Menyebar
Berdasarkan ilustrasi bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan secara mengelompok di bawah, bidang tanah sebelumnya terdiri dari 3 bidang tanah yang kemudian terjadi perubahan fisik dan lingkungan secara mengelompok disebabkan oleh adanya pemecahan atau pemisahan bidang tanah menjadi beberapa bidang tanah.
Bidang Tanah Sebelum Bidang Tanah Setelah
Gambar Ilustrasi Bidang Tanah yang Mengalami Perubahan Fisik dan Lingkungan Secara Mengelompok
Tabel Identifikasi Bidang Tanah yang Tidak Mengalami Perubahan NO. NAMA DESA/KELURAHAN *) NIB KOORDINAT TITIK TENGAH BIDANG TANAH (CENTROID) LUAS 1 2 3 4 5
*) hapus yang tidak perlu
Tabel Identifikasi Bidang Tanah yang Mengalami Perubahan
NO. NAMA DESA/ KELURAHAN*) NIB KOORDINAT TITIK TENGAH BIDANG TANAH (CENTROID) LUAS KATEGORI KLASTER (MENYEBAR DAN MENGELOMPOK) 1 2 3 4 5 6
*) hapus yang tidak perlu
C. Format Dokumen dalam Tahapan Survei Lingkungan dan Pengamatan Bidang Tanah Tujuan dari Survei Lingkungan dan Pengamatan Bidang Tanah pada kegiatan pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah adalah untuk mendapatkan pengetahuan memadai tentang perubahan keadaan bidang tanah dan lingkungan yang menjadi objek penilaian tanah massal berbasis bidang tanah. Kombinasi antara hasil pengumpulan data sekunder dan hasil survei ini akan dijadikan dasar untuk menetapkan variabel-variabel prediksi yang akan digunakan. Variabel-variabel tersebut merupakan Variabel Pembentuk Nilai Tanah. Kegiatan ini meliputi Survei Lingkungan dan Pengamatan Bidang Tanah, sebagai berikut:
C.1. Survei Lingkungan Bidang Tanah
Kegiatan survei ini dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian data
sekunder lingkungan bidang tanah dengan data yang ada di lapangan.
antara lain terkait jaringan jalan, fasilitas, risiko, zonasi, dan data
terkait faktor-faktor lain yang menentukan nilai tanah sesuai dengan
keunikan
masing-masing
kabupaten/kota.
Untuk
menyurvei
lingkungan bidang tanah di masing-masing kabupaten/kota, maka
diperlukan deliniasi lokasi survei menggunakan batas administrasi
desa/kelurahan dan kertas kerja yang digunakan sebagai pembagian
lokasi survei.
C.1.1. Pembagian Lokasi Survei Lingkungan Bidang Tanah Menggunakan Delineasi Lokasi Survei Berdasarkan Batas Administrasi Contoh Format Pembagian Lokasi Survei Lingkungan Bidang Tanah
C.1.2. Pembagian Lokasi Survei Lingkungan Bidang Menggunakan Kertas Kerja
NO. NAMA TIM TENAGA PELAKSANA KECAMATAN DESA/ KELURAHAN PENILAI TANAH TENAGA LOKAL 1 Tim 1 … … Kecamatan A Desa 1, Desa 2, dst. Kecamatan B Desa 1, dst. … dst. ... dst 2 Tim 2 … … Kecamatan B Desa 4, Desa 5, dst. Kecamatan C Desa 4 … dst. … dst. …dst.
Karakteristik lingkungan bidang tanah sekurang-kurangnya paling sedikit meliputi variabel:
- Kelas jalan;
- Lebar jalan;
- Letak jalan utama;
- Letak fasilitas;
- Zonasi atau peruntukan kawasan; dan/atau
- Risiko.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan survei lingkungan bidang tanah:
- Menyiapkan data jaringan jalan;
- Menyiapkan data terkait zonasi;
- Menyiapkan data terkait fasilitas dan risiko.
Adapun format formulir survei lingkungan bidang tanah sebagai berikut:
Format formulir survei lingkungan bidang tanah untuk variabel kelas jalan, lebar jalan, dan letak jalan utama
Format formulir survei lingkungan bidang tanah untuk variabel letak fasilitas
Format formulir survei lingkungan bidang tanah untuk variabel zonasi atau peruntukan kawasan
Format formulir survei lingkungan bidang tanah untuk variabel Risiko
C.2. Pengamatan Bidang Tanah Kegiatan pengamatan bidang tanah ini dilakukan dengan analisis pada peta bidang tanah. Hal ini diperlukan untuk menganalisis faktor- faktor yang potensial menentukan nilai tanah. Pengamatan bidang tanah paling sedikit meliputi karakteristik: a. Luas; b. Lebar depan; c. Bentuk; d. Elevasi; dan/atau e. Letak. D. Format Dokumen dalam Tahapan Pembaruan Basis Data Penilaian Bidang Tanah Tujuan dari kegiatan pembaruan basis data penilaian bidang tanah ini adalah menginput data pada atribut/Variabel Pembentuk Nilai Tanah yang meliputi: D.1. Karakteristik lingkungan bidang Tanah D.1.1. Kelas Jalan 1 : Setapak; 2 : Lokal Sekunder; 3 : Lokal Primer; 4 : Kolektor Sekunder; 5 : Kolektor Primer; 6 : Arteri Sekunder; 7 : Arteri Primer. D.1.2. Lebar jalan Menghitung lebar jalan. D.1.3. Letak jalan utama Menghitung jarak bidang tanah terhadap: a. Arteri Primer; b. Arteri Sekunder; c. Kolektor Primer; d. Kolektor Sekunder. D.1.4. Letak fasilitas Menghitung jarak bidang tanah terhadap fasilitas a. Kawasan perdagangan; b. Pendidikan; c. Transportasi; d. Kesehatan; e. Pusat Pemerintahan; f. Fasilitas lainnya (menyesuaikan daerah). D.1.5. Zonasi atau peruntukan kawasan 1 : Sempadan dan Lindung; 2 : Pertanian; 3 : Pemukiman Sederhana; 4 : Pemukiman Menengah; 5 : Pemukiman Mewah; 6 : Industri; 7 : Perdagangan dan Jasa. Dimungkinkan ada zonasi lain selain yang disebutkan di atas. D.1.6. Risiko Dalam hal risiko terdapat faktor-faktor seperti di bawah ini: a. Banjir 0 : Tidak terdampak
1 : Terdampak b. Longsor 0 : Tidak terdampak 1 : Terdampak c. Risiko lainnya (menyesuaikan daerah) 0 : Tidak terdampak 1 : Terdampak
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan basis data penilaian bidang tanah antara lain:
- Data terkait Jaringan Jalan:
a. Data Jaringan Jalan dibuat dengan mengambil Layer Sisi
Jalan dan atau Layer Bidang Tanah dari Peta Pendaftaran
Tanah/Peta Bidang Tanah;
b. Tiap ruas jalan dalam data Jaringan Jalan diekstrak dari
Layer Sisi Jalan dan atau Layer Bidang Tanah, sebagai garis
tengah (centerline) antar sisi jalan atau antar bidang tanah
yang berseberangan;
c. Digitasi data Jaringan Jalan dilakukan untuk melengkapi
data Jaringan Jalan hasil ekstraksi tersebut di atas dengan
membandingkan kondisi jaringan jalan eksisting;
d. Kesalahan-kesalahan penggambaran harus diperbaiki pada
data Jaringan Jalan;
e. Lebar masing-masing ruas jalan pada data Jaringan Jalan
ditentukan sebagai 2 (dua) kali jarak antara titik tengah ruas
jalan dengan sisi jalan atau bidang tanah terdekat;
f.
Kesalahan-kesalahan data lebar jalan yang diakibatkan oleh
kesalahan penggambaran harus diperiksa dan diperbaiki;
g. Informasi kelas jalan untuk tiap-tiap ruas jalan ditentukan
dengan mengacu pada Peta Jaringan Jalan yang tersedia;
h. Lebar jalan, kelas jalan, dan informasi lain terkait jaringan
jalan sesuai ketersediaan data, akan dimasukkan dalam
kumpulan variabel prediksi nilai tanah;
i.
Tiap-tiap bidang tanah akan dihubungkan dengan ruas jalan
dimana bidang tanah bersangkutan terletak; dan
j. Dalam proses pada poin i di atas, informasi dari ruas jalan akan diteruskan ke bidang tanah. - Data terkait zonasi: a. Untuk tiap-tiap bidang tanah, ditentukan jenis zonasi yang paling sesuai dengan mengacu pada peta RDTR/RTRW dan citra satelit/foto udara. Selanjutnya, petugas dapat menganalisis dan menetapkan jenis-jenis zona yang paling tepat untuk mewakili keadaan di lapangan; b. Informasi terkait jenis zonasi akan dimasukkan dalam kumpulan variabel prediksi nilai tanah.
- Data terkait fasilitas dan risiko: a. Jenis dan jumlah data fasilitas dan data risiko yang digunakan dalam kegiatan penilaian tanah dapat bervariasi antar kabupaten/kota. Formulir pengumpulan data digunakan sebagai acuan awal untuk menentukan jenis dan jumlah data fasilitas dan data risiko yang akan digunakan. Selanjutnya, petugas menganalisis jenis-jenis fasilitas dan risiko yang perlu ditambahkan dalam kegiatan penilaian tanah;
b. Dalam rangka menentukan jarak dari tiap-tiap bidang tanah ke tiap-tiap fasilitas dan risiko, data Jaringan Jalan dikonversi ke dalam format network dataset.
D.2. Karakteristik bidang Tanah D.2.1. Luas Hasil perhitungan luas bidang tanah D.2.2. Bentuk
- : Segi Tiga;
- : Segi Banyak Tidak Beraturan;
- : Segi Empat Tidak Beraturan;
- : Segi Empat Beraturan. D.2.3. Letak
- : Lain-lain;
- : Tusuk Sate;
- : Normal;
- : Hook. D.2.4. Elevasi 1 : Lebih Rendah; 2 : Sama; 3 : Lebih Tinggi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengamatan Bidang Tanah antara lain:
- Data Bidang Tanah diekstrak dengan mengambil Layer Bidang Tanah dari Peta Bidang Tanah;
- Data atribut yang diekstrak adalah Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB);
- Untuk tiap bidang tanah, ditentukan luas, bentuk, lebar depan, posisi, dan karakteristik lainnya sesuai ketersediaan data.
Contoh Hasil Pengisian Atribut Basis Data
WADMPR WADMKK WADMKC WADMKD TIPEHAK LUASM2 LBRDPN ZONASI LETAK ELEVASI LBRJLN KLSJLN (...) Jawa Tengah Kota Surakarta Laweyan Pajang Hak Milik 388 12 Permukiman Mewah Hook Sedang 6 Kolektor Primer
Jawa Tengah Kota Surakarta Banjarsari Nusukan Hak Guna Bangunan 100 9.45 Perdagangan dan Jasa Normal Lebih Tinggi 8 Arteri Sekunder
Jawa Tengah Kota Surakarta Pasarkliwon Semanggi Kosong 234 15.55 Permukiman Sederhana Lain- lain Rendah 4 Lokal Sekunder
(...) JKATRP JKATRS JKKOLP JKKOLS JKCBD JKKES JKPDDKN JKTRANSP JKPMRNTH BANJIR LONGSOR NILAIBD THNNILAI
1246.37 2385.55 147.00 504.46 2106.16 1861.02 1250.22 1371.97 4855.35 1 0 1800681.11 2021
2046.62 3218.56 841.93 264.24 2939.17 2694.04 1858.22 2110.88 5352.66 0 1 1759815.85 2021
2018.91 3190.85 859.29 365.93 2911.46 2666.33 1830.51 2083.17 5324.95 1 0 5101967.04 2021
E. Format Dokumen dalam Tahapan Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah
E.1. Format Dokumen dalam Kegiatan Pembagian Lokasi Pengumpulan
Data Sampel Nilai Tanah
Dalam kegiatan pembagian Lokasi pengumpulan data sampel nilai
tanah dapat dilakukan dengan membagi wilayah kerja berdasarkan
batas administrasi. Kegiatan pembagian lokasi pengumpulan data
sampel nilai tanah menggunakan peta kerja dan kertas kerja sebagai
berikut:
E.1.1. Pembagian Lokasi Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah
Berdasarkan Batas Administrasi
Contoh Format Pembagian Lokasi Pengumpulan Data Sampel Nilai
Tanah
E.1.2. Pembagian Lokasi Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah
Menggunakan Kertas Kerja
NO.
NAMA
TIM
TENAGA PELAKSANA
KECAMATAN
DESA/
KELURAHAN
PENILAIAN
TANAH
TENAGA
LOKAL
1
Tim 1
…
…
Kecamatan A
Desa 1, Desa
2, dst.
Kecamatan B
Desa 1, dst.
… dst
... dst
2
Tim 2
…
…
Kecamatan B
Desa 4, Desa
5, dst.
Kecamatan C
Desa 4
… dst
… dst
… dst.
E.2. Format Dokumen dalam Kegiatan Pengisian Formulir Manual Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah
E.3. Format Dokumen dalam Kegiatan Pengisian Formulir Elektronik Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah (Formulir Elektronik)
Formulir Elektronik Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah NIB/NIS : ......................................... Nomor Surat Tugas : ......................................... Tanggal Surat Tugas : ......................................... Tanggal Pelaksanaan : .......................................... Koordinat X (TM-3) : .......................................... Koordinat Y (TM-3) : .......................................... A. Data Administrasi/Harga Tanah 1. Alamat : ............................................................................................................................................ Desa/Kelurahan : ............................................... Kecamatan : ............................................... Kabupaten/Kota : ............................................... 2. Status Kepemilikan : ............................................... 3. Jenis Data : ............................................... Tanggal Transaksi/Penawaran : ............................... 4. Harga Jual Beli : Rp........................................... 5. Responden : ............................................... Alamat/No telp : ............................................... B. Data Bidang Tanah 6. Luas Tanah : ............................................m2 7. Lebar Depan : ............................................m Panjang Kebelakang : ............................................m 8. Bentuk Tanah : ............................................... 9. Elevasi dari Jalan : ............................................... 10. Letak Tanah : ............................................... C. Data Lingkungan Bidang Tanah 11. Kelas Jalan : ............................................... Lebar Jalan : ............................................m 12. Aksesibilitas : ............................................... 13. Drainase : ............................................... 14. Utilitas : ............................................... ............................................... 15. Fasilitas : ............................................... ............................................... 16. Zoning/Peruntukan : ............................................... D. Data Bangunan 17. Luas Bangunan : .............................................m 18. Jenis Bangunan : ................................................ 19. Jumlah Lantai : ................................................ 20. Tahun Pembuatan : ................................................ Tahun Renovasi : ................................................ 21. Konstruksi Atas : ................................................ Konstruksi Bawah : ................................................ 22. Atap : ................................................ 23. Dinding : ................................................ 24. Langit-langit : ............................................... 25. Lantai : ............................................... 26. Pagar : ............................................... Panjang Pagar : ............................................m 27. Luas Carpot/Parkir : ............................................m2 28. Pintu/Jendela : ............................................... 29. Fasilitas : ............................................... 30. Keadaan Fisik Umumnya : ...................................... 31. Biaya per m 2 Bangunan : Rp................................. Penilai Tanah ............................................... E. Lampiran Foto Sampel Tampak Depan Foto Sampel Tampak Lingkungan
F. Dokumen dalam Tahapan Analisis dan Pengolahan Data
Kegiatan yang dilakukan pada tahapan analisa dan pengolahan data
merupakan tahapan inti dari kegiatan penilaian tanah yaitu kegiatan
mengolah dan menghitung sampel nilai tanah menjadi nilai tanah dan
menganalisis nilai tersebut untuk digunakan dalam perhitungan indeks
nilai tanah.
F.1. Dokumen dalam Kegiatan Analisis dan Pengolahan Data Sampel F.1.1. Menghitung nilai bangunan
- Nilai Bangunan diperoleh dengan cara menghitung Nilai Perolehan Bangunan Baru (NPBB) dikurangi dengan penyusutan bangunan. 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 = 𝑁𝑃𝐵𝐵 − 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛
- NPBB adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bangunan baru. NPBB dihitung menggunakan pendekatan nilai per meter persegi bangunan. NPBB hendaknya disesuaikan dengan tahun penilaian dan lokasi bidang tanah. a. NPBB diperoleh dengan cara luas bangunan dikali dengan biaya per meter bangunan. 𝑁𝑃𝐵𝐵 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 × 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 Contoh: Suatu bidang tanah terdapat bangunan dengan luas 100 m2 dengan biaya per meter bangunan sebesar Rp3.000.000,00 maka perhitungan NPBB sebagai berikut. NPBB = 100 m2 × Rp3.000.000,00/m2 = Rp300.000.000,00 b. Biaya per meter bangunan dapat diperoleh dari rekomendasi dari instansi terkait atau melalui survei ke perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan sejenis pada kabupaten/kota setempat. c. Biaya per meter bangunan dapat diperoleh dari daftar yang disusun dan ditetapkan oleh Kementerian.
- Penyusutan adalah pengurangan nilai dari NPBB. Penyusutan diperoleh dengan cara besarnya persentase penyusutan dikali dengan NPBB. Penyusutan = Persentase Penyusutan × NPBB Persentase penyusutan ditentukan berdasarkan pengelompokan besarnya biaya per meter bangunan, umur efektif, kondisi fisik bangunan pada umumnya, dan dituangkan dalam suatu tabel penyusutan yang ditetapkan oleh instansi terkait. a. Umur efektif
- Apabila suatu bangunan sejak tahun pembuatan sampai dengan tahun penilaian belum pernah dilakukan renovasi maka umur efektif diperoleh dengan cara tahun penilaian (TP) dikurangi tahun pembuatan (TB). 𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 = 𝑇𝑃 − 𝑇𝐵
Contoh: Suatu bangunan dibangun pada tahun 2005 dilakukan penilaian pada tahun penilaian 2023 maka perhitungan umur efektif sebagai berikut. 𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 = 2023 − 2005 = 18
- Apabila suatu bangunan pernah dilakukan renovasi
maka umur efektif diperoleh dengan cara tahun
penilaian (TP) dikurangi tahun pembuatan (TB)
ditambah 2 kali tahun penilaian dikurangi tahun
renovasi (TR) kemudian dibagi 3.
𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 = (𝑇𝑃 − 𝑇𝐵) + 2 (𝑇𝑃 − 𝑇𝑅) 3
Contoh: Suatu bangunan dibangun pada tahun 2005 dan direnovasi pada tahun 2011 dengan tahun penilaian 2023 maka perhitungan umur efektif sebagai berikut.
b. Besarnya persentase penyusutan dihitung berdasarkan pada tabel penyusutan dengan mempertimbangkan pengelompokan besarnya biaya per meter bangunan, umur efektif, dan kondisi fisik bangunan dengan cara sebagai berikut:
- Menentukan tabel penyusutan yang digunakan sesuai dengan jenis bangunan, yaitu bangunan rumah atau bangunan ruko;
- Menentukan sub tabel jenis bangunan yang digunakan berdasarkan biaya per meter bangunan;
- Menentukan umur efektif bangunan pada kolom umur efektif;
- Besarnya persentase penyusutan bangunan diperoleh dengan menyesuaikan umur efektif bangunan sesuai dengan kondisi fisik bangunan pada kolom BS apabila kondisi fisik bangunan baik sekali, kolom B apabila kondisi fisik bangunan baik, kolom S apabila kondisi fisik bangunan sedang, kolom J apabila kondisi fisik bangunan jelek, kolom JS apabila kondisi fisik bangunan jelek sekali. Contoh: Suatu bangunan tempat tinggal memiliki umur efektif 14 tahun dengan biaya per meter bangunan sebesar Rp3.000.000,00 dan kondisi fisik bangunan baik maka besarnya persentase penyusutan dilihat pada tabel penyusutan bangunan rumah diperoleh 32%.
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi Pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi Pada Umumnya lebih dari Rp2.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 7
1 4 5 6 7 8 2 5 7 9 11 11
2 8 9 10 12 14 3 7 10 13 16 16
3 11 13 14 17 20 4 10 13 17 20 21
4 14 15 18 22 25 5 12 16 20 24 27
5 16 18 22 26 30 6 14 19 23 28 31
6 16 21 26 30 35 7 15 22 26 31 35
7 16 24 29 34 39 8 15 24 29 34 38
8 16 27 32 38 43 9 15 26 32 37 43
9 16 31 35 41 47 10 15 28 35 40 47
10 16 34 38 44 50 11 15 30 38 43 50
11 16 34 41 47 53 12 15 32 40 46 53
12 16 34 44 50 56 13 15 32 42 49 56
13 16 34 47 53 59 14 15 32 44 52 58
14 16 34 50 56 62 15 15 32 46 54 60
15 16 34 52 59 64 16 15 32 48 56 63
16 16 34 52 62 66 17 15 32 50 58 65
17 16 34 52 64 68
c. Penyusutan Penyusutan diperoleh dengan cara besarnya persentase penyusutan dikali dengan NPBB. Contoh: Suatu bangunan tempat tinggal memiliki NPBB sebesar Rp300.000.000,00 dengan umur efektif 14 tahun, biaya per meter bangunan sebesar Rp3.000.000,00 dan kondisi fisik bangunan baik, maka berdasarkan Tabel Penyusutan untuk Bangunan Rumah sebagaimana dibuat dalam Tabel 1 di bawah diperoleh persentase penyusutan sebesar 32%. Perhitungan penyusutan sebagai berikut: Penyusutan = 32% × Rp300.000.000,00 = Rp96.000.000,00 Sehingga dalam contoh di atas maka Nilai Bangunan adalah sebagai berikut: Nilai Bangunan= NPBB – Penyusutan = Rp300.000.000,00 - Rp96.000.000,00 = Rp204.000.000,00
Tabel 1. Contoh Tabel Persentase Penyusutan untuk Bangunan Rumah
Tahun 2018
Biaya Per Meter Bangunan
dan Kondisi pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya lebih dari Rp2.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 7
1 4 5 6 7 8 2 5 7 9 11 11
2 8 9 10 12 14 3 7 10 13 16 16
3 11 13 14 17 20 4 10 13 17 20 21
4 14 15 18 22 25 5 12 16 20 24 27
5 16 18 22 26 30
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya lebih dari Rp2.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 6 14 19 23 28 31
6 16 21 26 30 35 7 15 22 26 31 35
7 16 24 29 34 39 8 15 24 29 34 38
8 16 27 32 38 43 9 15 26 32 37 43
9 16 31 35 41 47 10 15 28 35 40 47
10 16 34 38 44 50 11 15 30 38 43 50
11 16 34 41 47 53 12 15 32 40 46 53
12 16 34 44 50 56 13 15 32 42 49 56
13 16 34 47 53 59 14 15 32 44 52 58
14 16 34 50 56 62 15 15 32 46 54 60
15 16 34 52 59 64 16 15 32 48 56 63
16 16 34 52 62 66 17 15 32 50 58 65
17 16 34 52 64 68 18 15 32 50 60 67
18 16 34 52 66 70 19 15 32 50 62 69
19 16 34 52 68 72 20 15 32 50 64 71
20 16 34 52 70 74 21 15 32 50 66 73
21 16 34 52 70 76 22 15 32 50 67 75
22 16 34 52 70 77 23 15 32 50 67 76
23 16 34 52 70 78 24 15 32 50 67 77
24 16 34 52 70 79 25 15 32 50 67 78
25 16 34 52 70 80 26 15 32 50 67 79
26 16 34 52 70 80 27 15 32 50 67 80
27 16 34 52 70 80 28 15 32 50 67 80
28 16 34 52 70 80 29 15 32 50 67 80
29 16 34 52 70 80 30 15 32 50 67 80
30 16 34 52 70 80 31 15 32 50 67 80
31 16 34 52 70 80 32 15 32 50 67 80
32 16 34 52 70 80 33 15 32 50 67 80
33 16 34 52 70 80 34 15 32 50 67 80
34 16 34 52 70 80 35 15 32 50 67 80
35 16 34 52 70 80 36 15 32 50 67 80
36 16 34 52 70 80 37 15 32 50 67 80
37 16 34 52 70 80 38 15 32 50 67 80
38 16 34 52 70 80 39 15 32 50 67 80
39 16 34 52 70 80 40 15 32 50 67 80
40 16 34 52 70 80 41 15 32 50 67 80
41 16 34 52 70 80 42 15 32 50 67 80
42 16 34 52 70 80 43 15 32 50 67 80
43 16 34 52 70 80 44 15 32 50 67 80
44 16 34 52 70 80 45 15 32 50 67 80
45 16 34 52 70 80 46 15 32 50 67 80
46 16 34 52 70 80 47 15 32 50 67 80
47 16 34 52 70 80 48 15 32 50 67 80
48 16 34 52 70 80 49 15 32 50 67 80
49 16 34 52 70 80 50 15 32 50 67 80
50 16 34 52 70 80
Tabel 2. Contoh Tabel Persentase Penyusutan untuk Bangunan Ruko Tahun 2018 Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya lebih dari Rp3.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6
1 3 4 5 6 7 2 4 5 7 9 10
2 7 8 9 10 11 3 6 8 10 13 14
3 10 11 13 14 15 4 8 10 14 17 18
4 12 14 17 18 19 5 10 13 18 21 22
5 14 17 21 22 23 6 12 15 21 24 26
6 14 20 25 26 27 7 13 17 24 29 30
7 14 23 29 30 31 8 13 20 27 32 34
8 14 26 32 34 35 9 13 22 30 35 38
9 14 28 35 38 39 10 13 24 33 38 41
10 14 30 38 41 43 11 13 26 36 41 44
11 14 30 41 44 47 12 13 28 39 44 47
12 14 30 44 47 50 13 13 28 41 47 50
13 14 30 47 50 53 14 13 28 43 49 52
14 14 30 49 53 56 15 13 28 45 51 54
15 14 30 51 56 59 16 13 28 47 53 56
16 14 30 51 58 62 17 13 28 49 55 58
17 14 30 51 60 64 18 13 28 49 57 60
18 14 30 51 62 66 19 13 28 49 59 62
19 14 30 51 64 68 20 13 28 49 61 64
20 14 30 51 66 70 21 13 28 49 63 66
21 14 30 51 66 72 22 13 28 49 65 68
22 14 30 51 66 74 23 13 28 49 65 70
23 14 30 51 66 76 24 13 28 49 65 72
24 14 30 51 66 77 25 13 28 49 65 74
25 14 30 51 66 78 26 13 28 49 65 76
26 14 30 51 66 78 27 13 28 49 65 77
27 14 30 51 66 78 28 13 28 49 65 77
28 14 30 51 66 78 29 13 28 49 65 77
29 14 30 51 66 78 30 13 28 49 65 77
30 14 30 51 66 78 31 13 28 49 65 77
31 14 30 51 66 78 32 13 28 49 65 77
32 14 30 51 66 78 33 13 28 49 65 77
33 14 30 51 66 78 34 13 28 49 65 77
34 14 30 51 66 78 35 13 28 49 65 77
35 14 30 51 66 78 36 13 28 49 65 77
36 14 30 51 66 78 37 13 28 49 65 77
37 14 30 51 66 78 38 13 28 49 65 77
38 14 30 51 66 78 39 13 28 49 65 77
39 14 30 51 66 78 40 13 28 49 65 77
40 14 30 51 66 78 41 13 28 49 65 77
41 14 30 51 66 78 42 13 28 49 65 77
42 14 30 51 66 78
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya
Biaya Per Meter Bangunan dan Kondisi pada Umumnya lebih dari Rp3.000.000,00
kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000,00 umur efektif BS B S J JS
umur efektif BS B S J JS 43 13 28 49 65 77
43 14 30 51 66 78 44 13 28 49 65 77
44 14 30 51 66 78 45 13 28 49 65 77
45 14 30 51 66 78 46 13 28 49 65 77
46 14 30 51 66 78 47 13 28 49 65 77
47 14 30 51 66 78 48 13 28 49 65 77
48 14 30 51 66 78 49 13 28 49 65 77
49 14 30 51 66 78 50 13 28 49 65 77
50 14 30 51 66 78 F.1.2. Menentukan harga tanah
- Tanah kosong Sampel harga yang diperoleh pada sebidang tanah kosong merupakan harga tanah.
- Tanah dan bangunan Sampel harga yang diperoleh pada sebidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya merupakan harga tanah dan bangunan sehingga nilai bangunan harus dikeluarkan untuk mendapatkan harga tanah. Harga tanah diperoleh dengan cara harga tanah dan bangunan dikurangi dengan nilai bangunan.
F.1.3. Melakukan penyesuaian sampel harga penawaran menjadi harga transaksi Penyesuaian terhadap jenis data dilakukan dengan menyesuaikan harga dari jenis data penawaran menjadi harga dari jenis data transaksi. Jenis data penawaran perlu disesuaikan dengan mengurangkan dalam persentase tertentu sesuai dengan analisis di lapangan. Persentase penyesuaian dapat diperoleh dengan cara antara lain: a. Membandingkan data penawaran dengan data transaksi yang memiliki karakteristik (waktu transaksi/penawaran, luas, lokasi, status hak) yang relatif sama minimal di 3 (tiga) lokasi. b. Mencari informasi biaya atas jasa perusahaan perantara perdagangan properti. Informasi ini digunakan untuk mengurangi harga penawaran properti dari perusahaan perantara perdagangan properti menjadi harga penawaran murni tanpa jasa. c. Mempertimbangkan informasi dari Kantor Pertanahan atau masyarakat setempat. Contoh: Pada suatu wilayah kabupaten terdapat beberapa karakteristik harga tanah, antara lain: ▪ Bidang tanah yang terletak di jalan arteri dengan jenis data penawaran memiliki harga Rp3.000.000,00/m2 sedangkan jenis data transaksi memiliki harga Rp2.500.000,00/m2, sehingga persentase pengurangan dari data penawaran menjadi data transaksi adalah
▪ Bidang tanah yang terletak di jalan kolektor dengan jenis data penawaran memiliki harga Rp680.000,00/m2 sedangkan jenis data transaksi memiliki harga Rp520.000,00/m2 sehingga persentase pengurangan dari data penawaran menjadi data transaksi adalah
▪ Bidang tanah yang terletak di jalan lokal dengan jenis data penawaran memiliki harga Rp165.000,00/m2 sedangkan jenis data transaksi memiliki harga Rp128.000,00/m2 sehingga persentase pengurangan dari data penawaran menjadi data transaksi adalah
Berdasarkan ketiga karakteristik di atas kemudian dihitung rata-rata persentase pengurangan data penawaran menjadi data transaksi, yaitu: (17% + 24% + 22%)/3 = 21%.
Contoh penyesuaian jenis data Harga Penawaran Rp100.000.000,00 Persentase penyesuaian jenis data 21% Besarnya penyesuaian jenis data 21% x Rp100.000.000,00 = Rp21.000.000,00 Hasil penyesuaian jenis data Rp100.000.000,00 – Rp21.000.000,00 = Rp79.000.000,00
F.1.4. Melakukan penyesuaian sampel jenis hak atas Tanah menjadi hak milik Jenis hak atas tanah di wilayah relatif bervariasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian jenis hak atas tanah menjadi Hak Milik. Penyesuaian jenis hak atas tanah merupakan biaya yang diperlukan untuk mengubah hak atas tanah suatu bidang tanah menjadi Hak Milik yang dinyatakan dalam persentase. a. Bidang tanah terdaftar Hak Milik tidak memerlukan penyesuaian jenis hak atas tanah; b. Bidang tanah terdaftar dengan jenis hak atas tanah selain Hak Milik maka terhadap jenis hak atas tanah tersebut diperlukan penyesuaian. Penyesuaian dimaksud adalah dengan melakukan penghitungan estimasi biaya perubahan hak atas tanah menjadi Hak Milik; c. Bidang tanah belum terdaftar atau belum dilekati hak atas tanah maka terhadap status bidang tanah tersebut diperlukan penyesuaian. Penyesuaian dimaksud adalah dengan melakukan penghitungan estimasi biaya pendaftaran hak menjadi Hak Milik.
Contoh Pada suatu wilayah kabupaten terdapat beberapa karakteristik harga tanah, antara lain: ▪ Bidang tanah Hak Milik terletak di jalan lokal memiliki harga transaksi Rp516.000,00/m2 sedangkan di lokasi yang sama terdapat bidang tanah belum terdaftar memiliki harga transaksi Rp469.000,00/m2 sehingga persentase selisihnya adalah (𝑅𝑝516.000,00 − 𝑅𝑝469.000,00)/𝑅𝑝516.000,00) 𝑥 100% = 9%.
▪
Bidang tanah Hak Milik terletak di jalan lokal memiliki harga
transaksi Rp293.000,00/m2 sedangkan di lokasi yang sama
terdapat bidang tanah belum terdaftar memiliki harga
transaksi Rp262.000,00/m2 sehingga persentase selisihnya
adalah
(𝑅𝑝293.000,00 − 𝑅𝑝262.000,00)/𝑅𝑝293.000,00 𝑥 100% = 11%
▪
Bidang tanah Hak Milik terletak di jalan lokal memiliki harga
transaksi Rp170.000,00/m2 sedangkan di lokasi yang sama
terdapat bidang tanah belum terdaftar memiliki harga
transaksi Rp153.000,00/m2 sehingga persentase selisihnya
adalah
(𝑅𝑝170.000,00 − 𝑅𝑝153.000,00)/𝑅𝑝170.000,00 𝑥 100% = 10%
Berdasarkan
ketiga
karakteristik
yang
berbeda
tersebut
kemudian dihitung rata-rata persentase penyesuaian bidang
tanah belum terdaftar menjadi Hak Milik, yaitu: (9% + 11% +
10%)/3 = 10%
Contoh perhitungan penyesuaian jenis hak
Harga Tanah
Rp50.000.000,00
Persentase penyesuaian jenis hak
10%
Besarnya penyesuaian jenis hak
10% x Rp50.000.000,00
= Rp5.000.000,00
Hasil penyesuaian jenis hak
Rp50.000.000,00 + Rp5.000.000,00
= Rp.55.000.000,00
F.1.5. Melakukan penyesuaian sampel sesuai dengan tanggal Penilaian Penyesuaian waktu merupakan persentase perubahan harga tanah setiap bulan atau tahun karena adanya perbedaan waktu pengumpulan data dengan tanggal penilaian. Penyesuaian waktu dilakukan dengan menyesuaikan harga pada waktu transaksi atau penawaran menjadi harga pada tanggal penilaian atau 31 Desember tahun anggaran berjalan. Penyesuaian waktu dapat dilakukan dengan mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga tanah dalam kurun waktu yang dianalisis, seperti keadaan pasar, keadaan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan faktor lain yang berpengaruh. Perubahan harga tanah dapat disesuaikan dengan perkembangan wilayahnya. Persentase penyesuaian waktu dapat diperoleh melalui survei terkait perubahan harga tanah di suatu wilayah pada setiap bulannya. Survei ini dapat dilakukan dengan melihat atau membandingkan harga tanah pada waktu transaksi yang berbeda-beda per bulan atau per tahun sehingga akan terlihat persentase perubahan harganya. Metode yang digunakan
melalui wawancara kepada responden yang memahami dinamika
perubahan harga tanah di suatu wilayah setiap bulan atau
tahun, sehingga akan diperoleh persentase penyesuaian waktu.
Contoh:
Pada suatu wilayah kabupaten terdapat beberapa karakteristik
harga tanah, antara lain:
▪
Bidang tanah terletak di jalan kolektor dengan jenis data
transaksi
tanggal
15
Juli
2020
memiliki
harga
Rp528.000,00/m2 sedangkan di lokasi yang sama terdapat
bidang tanah lain dengan jenis data transaksi tanggal 01
Agustus 2021 memiliki harga Rp602.000,00/m2 sehingga
persentase kenaikan harga tanah selama setahun adalah
(𝑅𝑝602.000,00 − 𝑅𝑝528.000,00)/𝑅𝑝602.000,00 𝑥 100% = 12%.
▪
Bidang tanah yang terletak di jalan lokal dengan jenis data
transaksi
tanggal
08
Juni
2020
memiliki
harga
Rp404.000,00/m2 sedangkan di lokasi yang sama terdapat
bidang tanah lain dengan jenis data transaksi tanggal 10 Juli
2021 memiliki harga Rp467.000,00/m2 sehingga persentase
kenaikan harga tanah selama setahun adalah
(𝑅𝑝467.000,00 − 𝑅𝑝404.000,00)/𝑅𝑝467.000,00 𝑥 100% = 13%.
▪
Bidang tanah yang terletak di jalan lokal dengan jenis data
transaksi
tanggal
10
Mei
2020
memiliki
nilai
Rp170.000,00/m2 sedangkan di lokasi yang sama terdapat
bidang tanah lain dengan jenis data transaksi tanggal 25
April
2021
memiliki
nilai
Rp200.000,00/m2
sehingga
persentase kenaikan harga tanah selama setahun adalah
(𝑅𝑝200.000,00 − 𝑅𝑝170.000,00)/𝑅𝑝200.000,00) 𝑥 100% = 17%.
Dari ketiga karakteristik yang berbeda tersebut rata-rata
persentase kenaikan harga tanah selama setahun adalah, yaitu:
(12% + 13% + 17%)/3 = 14%.
Besarnya persentase penyesuaian jenis data, penyesuaian waktu
dan penyesuaian jenis hak atas tanah di atas bukan merupakan
angka
yang
mutlak.
Persentase
penyesuaian
tersebut
berdasarkan pada kenyataan, data dan fakta di lapangan dan
dianalisis terlebih dahulu sehingga di setiap wilayah dapat
berbeda-beda.
Contoh perhitungan penyesuaian waktu sampel nilai tanah
Harga Tanah
Rp50.000.000,00
Persentase penyesuaian
waktu
14%
Tanggal
transaksi/penawaran
1 November 2024
Tanggal penilaian
31 Desember 2024
Selisih waktu
31 Desember 2024 - 1 November 2024
= 60 hari
Jumlah hari dalam setahun
365 hari
Besarnya penyesuaian
waktu
60/365 x 14% x Rp50.000.000,00
= Rp1.150.685,00
Hasil penyesuaian waktu
Rp50.000.000,00 + Rp1.150.685,00
= Rp51.150.685,00
F.1.6. Menentukan sampel Nilai Tanah per meter persegi Nilai tanah per meter persegi diperoleh dengan cara nilai tanah dibagi luas tanah dalam satuan meter persegi.
Contoh: Sebuah bidang tanah belum terdaftar dengan luas 100 m2 terdapat bangunan dengan kondisi baik seluas 50 m2 memiliki harga penawaran sebesar Rp900.000.000,00 pada tanggal 1 November 2024. Bangunan dibangun pada tahun 2014 sampai tahun 2024 belum pernah dilakukan renovasi. Nilai tanah permeter persegi dihitung sebagai berikut:
Harga Penawaran Rp900.000.000,00
Luas tanah 100 m2
Tanggal transaksi/penawaran 1 November 2024
Tanggal penilaian 31 Desember 2024
Penyesuaian penawaran 21% x Rp900.0000,00 = Rp189.000.000,00
- Harga setelah penyesuaian penawaran Rp711.000.000,00
Luas bangunan 50 m2
Tahun pembuatan bangunan 2014
Tahun renovasi 2014
Umur efektif 2024-2014 = 10
NPBB 50 x Rp3.000.000,00 = Rp150.000.000,00
Nilai bangunan Rp150.000.000,00 – (28% x Rp150.000.000,00) = Rp108.000.000,00
- Harga Tanah Rp603.000.000,00
Penyesuaian jenis hak
10% x Rp603.000.000,00
= Rp60.300.000,00
Penyesuaian waktu 2,5% x Rp603.000.000,00
= Rp15.075.000,00Nilai Tanah Rp678.375.000,00
Nilai Tanah per meter persegi
Rp678.375.000,00/100
= Rp6.783.750,00
F.2. Format Dokumen dalam Kegiatan Analisis dan Pengolahan Data Nilai Tanah F.2.1. Analisis dan Pengolahan Data Pada Bidang Tanah yang Tidak Mengalami Perubahan Fisik dan Lingkungan dan Bidang Tanah yang Mengalami Perubahan Fisik dan Lingkungan Secara Menyebar.
Bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan secara menyebar antara lain disebabkan oleh pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah seperti pemecahan atau pemisahan bidang tanah, penggabungan bidang tanah, pengukuran ulang bidang tanah,
peningkatan kualitas data bidang tanah, dan/atau layanan pertanahan lainnya. Berikut contoh ilustrasi bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan secara menyebar.
Gambar Ilustrasi Bidang Tanah yang Mengalami Perubahan Fisik dan Lingkungan Secara Menyebar
Berdasarkan gambar di atas, bidang tanah A dan bidang tanah B terjadi perubahan fisik dan lingkungan disebabkan oleh adanya kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Bidang tanah C terjadi perubahan fisik dan lingkungan karena penggabungan bidang tanah dari semula tiga bidang tanah menjadi satu bidang tanah. Penggabungan bidang tanah dapat mengakibatkan perubahan data fisik dan lingkungan seperti luas, lebar depan maupun bentuk bidang tanah. Bidang tanah D terjadi perubahan fisik dan lingkungan karena pemecahan bidang tanah dari semula satu bidang tanah menjadi 3 (tiga) bidang tanah. Data fisik dan lingkungan bidang tanah setelah pemecahan bidang tanah mungkin saja berbeda dengan bidang tanah semula seperti luas, lebar depan, letak, kelas jalan maupun lebar jalan.
F.2.1.1. Melakukan Penyesuaian Nilai terhadap Bidang Tanah yang Mengalami Perubahan Fisik dan Lingkungan secara Menyebar Akibat terjadi perubahan fisik dan lingkungan maka data fisik dan lingkungan pada bidang tanah bersangkutan juga berubah sehingga menyebabkan nilai bidang tanah tersebut tidak sesuai dengan kondisi fisik dan lingkungannya. Nilai bidang tanah pada bidang-bidang tanah tersebut masih merupakan nilai bidang tanah tahun sebelumnya, sebagai contoh Bidang tanah A seluas 100 m2 memiliki nilai sebesar Rp130.500,00. Setelah terjadi proses pemecahan, bidang tanah tersebut menjadi dua bidang tanah masing-masing bidang tanah B seluas 40 m2 dan bidang tanah C seluas 60 m2. Setidaknya data fisik bidang tanah seperti luas dan lebar depan bidang tanah telah terjadi perubahan. Oleh karena itu, nilai
bidang tanah tersebut perlu disesuaikan dengan cara melakukan Penilaian Individual menggunakan pendekatan data pasar berdasarkan sampel pembanding di sekitarnya. Pada tahap penyesuaian ini nilai bidang tanah yang hasilkan pada bidang tanah bersangkutan masih merupakan nilai bidang tanah pada tahun dasar.
Tahapan penyesuaian nilai terhadap bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan secara menyebar menggunakan penilaian individual adalah sebagai berikut: a. Memilih 3 data sampel pembanding yang akan digunakan untuk penilaian individual yang berada di sekitar bidang tanah tersebut; b. Sampel pembanding sebaiknya mempunyai karakteristik yang mirip atau sama, dan terletak pada lokasi yang tidak terlalu jauh; c. Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh. Banyaknya faktor tergantung dari karakteristik sampel objek penilaian; d. Menentukan besarnya penyesuaian pada tiap faktor antara lain:
- Status hak;
- Waktu transaksi;
- Fisik bidang tanah meliputi luas tanah, lebar depan, bentuk tanah, elevasi tanah dan/atau letak tanah;
- Lingkungan bidang tanah meliputi kelas jalan, aksesibilitas, fasilitas sosial/fasilitas umum/utilitas, zonasi dan/atau drainase; e. Menentukan indikasi nilai sampel; f. Menentukan pembobotan terhadap indikasi nilai sampel; g. Menentukan nilai bidang tanah (nilai yang dihasilkan adalah nilai bidang tanah tahun dasar).
Berikut ilustrasi sampel yang digunakan untuk penyesuaian nilai terhadap bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan secara menyebar menggunakan penilaian individual
Gambar Sampel yang Digunakan untuk Penyesuaian Nilai Menggunakan Penilaian Individual
a) Bidang tanah A adalah bidang tanah yang berasal dari proses pendaftaran tanah pertama kali. Perhitungan penyesuaian nilai pada bidang tanah A menggunakan tiga sampel pembanding bidang tanah 1, bidang tanah 2 dan bidang tanah 3. b) Bidang tanah B adalah bidang tanah yang berasal dari proses pemecahan bidang tanah. Secara aksesibilitas, bidang tanah tersebut terletak di jalan setapak. Perhitungan penyesuaian nilai pada bidang tanah B menggunakan tiga sampel yang memiliki aksesibiltas sama terletak di jalan setapak yaitu bidang tanah 4, bidang tanah 5 dan bidang tanah 6. c) Bidang tanah C adalah bidang tanah yang berasal dari proses pendaftaran tanah pertama kali. Bidang tanah tersebut terlatak di jalan arteri pada kawasan perdagangan dan jasa. Perhitungan penyesuaian nilai pada bidang tanah C menggunakan tiga sampel yang sama-sama terletak di jalan arteri pada kawasan perdagangan dan jasa yaitu bidang tanah 7, bidang tanah 8 dan bidang tanah 9.
F.2.1.2. Menentukan Indeks Nilai Tanah Indeks nilai tanah mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan nilai tanah dalam dua waktu yang berlainan. Indeks nilai tanah dinyatakan dalam persentase. Indeks nilai tanah diperoleh dengan cara merata-rata indeks sampel bidang tanah yang memiliki zonasi yang sama. Hal ini berarti bahwa setiap zonasi memiliki indeks nilai tanahnya masing-masing. Indeks sampel diperoleh dengan cara membandingkan nilai tanah sampel tahun berjalan dengan nilai bidang
tanah tahun sebelumnya pada bidang tanah yang terletak di lokasi yang sama. IS = NTt NBTt-1 × 100%
INT = IS1+IS2 + IS3 + ... + ISn n
Keterangan: IS : indeks sampel INT : indeks nilai tanah pada zonasi tertentu NTt : nilai tanah sampel tahun berjalan NBTt-1 : nilai bidang tanah tahun sebelumnya N : jumlah sampel nilai tanah
Contoh: Suatu wilayah pada zonasi permukiman menengah terdapat 4 sampel nilai tanah sebagai berikut:
- sampel A memiliki nilai tanah tahun berjalan Rp2.439.430,00 dengan nilai bidang tanah tahun sebelumnya Rp2.135.250,00
- sampel B memiliki nilai tanah tahun berjalan Rp2.573.620,00 dengan nilai bidang tanah tahun sebelumnya Rp2.230.460,00
- sampel C memiliki nilai tanah tahun berjalan Rp3.580.340,00 dengan nilai bidang tanah tahun sebelumnya Rp3.400.650,00
- sampel D memiliki nilai tanah tahun berjalan Rp3.980.575,00 dengan nilai bidang tanah tahun sebelumnya Rp3.345.955,00
maka indeks sampel dan indeks nilai tanah diperoleh sebagai berikut Indeks sampel A = Rp2.439.430,00 Rp2.135.250,00 ×100% = 114% Indeks sampel B = Rp2.573.620,00 Rp2.230.460,00 ×100% = 115% Indeks sampel C = Rp3.580.340,00 Rp3.400.650,00 ×100% = 105% Indeks sampel D = Rp3.980.575,00 Rp3.345.955,00 ×100% = 118% Indeks nilai tanah (zonasi pemukiman menegah) = 113%+115%+105%+118% 4 = 112%
F.2.1.3. Mengidentifikasi pencilan indeks sampel Pencilan indeks sampel merupakan nilai indeks sampel yang sangat berbeda dari nilai-nilai indeks sampel lain dalam sebuah kumpulan data indeks sampel pada zonasi yang sama. Pencilan indeks sampel berpotensi dapat memberikan informasi yang keliru mengenai indeks nilai tanah sehingga hasil perhitungan indeks nilai tanah dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari indeks nilai tanah yang seharusnya atau wajar. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pencilan indeks sampel yaitu metode boxplot. Metode boxplot dijelaskan sebagai berikut:
- Menghitung nilai kuartil 1 (Q1), nilai kuartil 2 (Q2) dan nilai kuartil 3 (Q3) Sebelum menghitung Q1, Q2 dan Q3, kumpulan nilai indeks sampel diurutkan terlebih dahulu dari indeks sampel terkecil (i1) sampai indeks sampel terbesar (in). Nilai Q1, Q2 dan Q3 diperoleh dengan cara sebagai berikut: a. Jumlah data genap Q1 = data ke n 4 , n merupakan banyaknya nilai indeks sampel Q2 = data ke 2n 4 , n merupakan banyaknya nilai indeks sampel Q3 = data ke 3n 4 , n merupakan banyaknya nilai indeks sampel b. Jumlah data ganjil Q1 = data ke n+1 4 , n merupakan banyaknya nilai indeks sampel Q2 = data ke 2(n+1) 4 , n merupakan banyaknya nilai indeks sampel Q3 = data ke 3(n+1) 4 , n merupakan banyaknya nilai indeks sampel
- Menghitung nilai Jangkauan Antar Kuartil (JAK) Jangkauan Antar Kuartil (JAK) diperoleh dengan cara nilai kuartil 3 (Q3) dikurangi dengan nilai kuartil 1 (Q1) JAK = Q3 - Q1
- Menentukan pencilan indeks sampel Pencilan nilai indeks sampel diperoleh dengan cara nilai indeks sampel yang kurang dari 1,5×JAK terhadap kuartil 1 (Q1) dan nilai indeks sampel yang lebih dari 1,5×JAK terhadap kuartil 3 (Q3). Skema identifikasi pencilan indeks sampel menggunakan boxplot dijelaskan pada gambar berikut:
Contoh: Nilai indeks sampel untuk zonasi pemukiman menengah di suatu wilayah diperoleh data yaitu 104,5; 125,2; 168,8; 88,6; 75,3; 107,8; 119,4; 116,4; 95,1; 114,8; 124,5; 40,5; 120,4; 70,4; 118,3. Perhitungan pencilan nilai indeks sampel sebagai berikut. Q2 Q3 Q1 1,5×JAK 1,5×JAK Pencilan Pencilan JAK Batas Bukan Pencilan
- Menghitung nilai kuartil 1 (Q1), nilai kuartil 2 (Q2) dan nilai kuartil 3 (Q3) Kumpulan nilai indeks sampel diurutkan dari nilai paling kecil sampai nilai paling besar, yaitu 40,5; 70,4; 75,3; 88,6; 95,1; 104,5; 107,8; 114,8; 116,4; 118,3; 119,4; 120,4;124,5; 125,2; 168,8. Q1 = data ke 15+1 4 = data ke 4 = 88,6 Q2 = data ke 2(15+1) 4 = data ke 8 = 114,8 Q3 = data ke 3(15+1) 4 = data ke 12 = 120,4
- Menghitung nilai Jangkauan Antar Kuartil (JAK) JAK = Q3 – Q1 = 120,4 – 88,6 = 31,8
- Menentukan pencilan indeks sampel 1,5 × JAK = 1,5 × 31,8 = 47,7 Batas minimum = Q1 – (1,5 × JAK) = 88,6 – 47,7 = 40,9 Batas maksimum = Q3 + (1,5 × JAK) = 120,4 + 47,7 = 168,1 Pencilan nilai indeks sampel merupakan nilai indeks yang kurang dari 40,9 atau lebih dari 168,1 yaitu 40,5 dan 168,8.
F.2.1.4. Menghitung Nilai Bidang Tanah Diperbarui Setelah dilakukan perhitungan dan analisis indeks nilai tanah sampai diperoleh indeks nilai tanah yang wajar untuk setiap zonasi, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai bidang tanah diperbarui berdasarkan indeks nilai tanah tersebut. Nilai bidang tanah diperbarui diperoleh dengan cara nilai bidang tanah dasar (tahun sebelumnya) dikali dengan indeks nilai tanah. NBTdiperbarui = INT × NBTt-1 Keterangan: NBTdiperbarui : nilai bidang tanah tahun t hasil pembaruan INT : indeks nilai tanah NBTt-1 : nilai bidang tanah tahun sebelumnya
F.2.2. Analisis Dan Pengolahan Data Pada Bidang Tanah Yang Mengalami Perubahan Fisik Dan Lingkungan Secara Mengelompok Perhitungan Nilai Bidang Tanah pada bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan secara mengelompok dilakukan dengan menggunakan metode Penilaian Individual berdasarkan pendekatan data pasar. Sampel yang digunakan untuk Penilaian Individual yaitu tiga sampel nilai tanah yang masih berada dalam kelompok yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan yang sama. Apabila terdapat beberapa kelompok yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan maka setiap kelompok harus mempunyai sampel nilai tanahnya masing- masing.
F.2.2.1. Menentukan kewajaran sampel nilai tanah yang digunakan untuk Penilaian Individual Sebelum dilakukan Penilaian Individual, untuk memastikan bahwa tiga sampel nilai tanah tersebut layak digunakan maka dilakukan perhitungan simpangan baku relatif. Simpangan baku relatif merupakan ukuran statistik yang berguna untuk membandingkan tingkat variasi antar tiga sampel nilai tanah dalam satu kelompok bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan yang sama. Simpangan baku relatif diperoleh dengan cara simpangan baku dibagi dengan rata-rata sampel nilai tanah yang dinyatakan dalam persentase. SB = N∑(NTi − RNT)2 n − 1
SBR = SB RNT × 100%
Keterangan: RNT : rata-rata sampel nilai tanah per meter persegi NT : nilai dari sampel nilai tanah per meter persegi n : jumlah sampel nilai tanah dalam kelompok bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan yang sama SB : simpangan baku SBR : simpangan baku relatif
RNT = NT1+NT2+NT3+. . .+NTn n
Keterangan: RNT : rata-rata sampel nilai tanah per meter persegi NT : nilai dari sampel nilai tanah per meter persegi n : jumlah sampel nilai tanah dalam kelompok bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan yang sama
Simpangan baku relatif sebagai ukuran statistik yang digunakan untuk menguji kewajaran sampel nilai tanah yang diperoleh. Nilai simpangan baku relatif pada setiap kelompok bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan yaitu kurang dari atau sama dengan 15%.
Contoh: Suatu kelompok bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan terletak di Jalan Melati mempunyai tiga sampel nilai tanah dengan nilai masing-masing Rp143.200,00; Rp128.745,00; Rp137.500,00 maka nilai simpangan baku relatif dari ketiga sampel nilai tanah tersebut diperoleh sebagai berikut: RNT = Rp625.035,00+Rp550.521,00+Rp503.573,00 3
RNT = Rp1.679.129,00 3 = Rp559.710,00
Simpangan baku
=P(625.035-559.710)2+(550.521-559.710)2+(503.573-559.710)2
3-1
= Rp61.250,00
Simpangan baku relatif = Rp61.250,00 Rp559.710,00 ×100% = 10,9%
F.2.2.2. Menghitung Nilai Bidang Tanah Baru menggunakan metode Penilaian Individual Perhitungan nilai bidang tanah pada bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan secara mengelompok menggunakan penilaian bersifat individual berdasarkan pendekatan perbandingan data pasar. Nilai tanah hasil penilaian individual merupakan Nilai Bidang Tanah Baru pada tanggal penilaian. Tahapan Penilaian Bersifat Individual adalah sebagai berikut: a. Memilih 3 data sampel pembanding yang akan digunakan untuk penilaian individual yang masih berada dalam kelompok bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan yang sama; b. Sampel pembanding sebaiknya mempunyai karakteristik yang mirip atau sama, dan terletak pada lokasi yang tidak terlalu jauh; c. Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh. Banyaknya faktor tergantung dari karakteristik sampel objek penilaian; d. Menentukan besarnya penyesuaian pada tiap faktor antara lain:
- Jenis data harga (penawaran atau transaksi);
- Status hak;
- Waktu transaksi;
- Fisik bidang tanah; a) Luas tanah; b) Lebar depan; c) Bentuk tanah; d) Elevasi tanah; e) Letak tanah.
- Lingkungan bidang tanah; a) Kelas jalan; b) Aksesibilitas; c) Fasilitas sosial/fasilitas umum/utilitas; d) Zonasi; e) Drainase. e. Menentukan indikasi nilai sampel; f. Menentukan pembobotan terhadap indikasi nilai sampel; g. Menentukan nilai bidang tanah baru.
Berikut ilustrasi penilaian individual pada bidang- bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan secara mengelompok.
Gambar Ilustrasi Penilaian Individual pada Bidang Tanah yang Mengalami Perubahan Fisik dan Lingkungan Secara Mengelompok
Bidang tanah A, B, C, 1 hingga 21 merupakan satu kelompok bidang tanah yang mengalami perubahan fisik dan lingkungan yang sama. Sampel pembanding untuk penilaian individual yaitu bidang tanah A, bidang tanah B dan bidang tanah C. Sampel pembanding tersebut digunakan untuk perhitungan menggunakan penilaian individual berdasarkan pendekatan perbandingan data pasar terhadap bidang tanah 1 hingga bidang tanah 21 dalam kelompok tersebut.
Ilustrasi pengolahan data sampel Nilai Tanah menggunakan Penilaian Individual. Penilaian Individual
No. Elemen Perbandingan Objek Penilaian Pembanding A B C 1. Alamat Mampang 5 Mampang Raya
Mampang raya
Jl. Mampang II/4
- Luas Bangunan 210 300
200
200
- Jarak Ke objek dinilai 0 215
350
2.109
- Tgl Transaksi 9/4/2017 5/25/2017 0.28% 5/10/2015 2.32% 7/18/2016 1.13%
- Status Hak HGB HGB 0.00% HGB 0.00% HM -4.00%
- Luas Tanah 280 95
- 1.00% 95
- 1.00% 244 0.00%
Lebar Depan 10 18 1.50% 4 1.50% 12 0.00%
Bentuk Tanah Persegi/Normal Persegi Normal 4.50% Persegi Normal 4.50% Persegi/Normal 0.00%
Elevasi Tanah Sama Sama 0.00% Sama 0.00% Lebih Tinggi -2.50%
Letak Tanah Normal Normal 0.00% Normal 0.00% Normal 0.00%
Kelas Jalan Arteri Arteri 0.00% Arteri 0.00% Lokal 10.00%
Drainase B B 0.00% B 0.00% B 0.00%
Aksesibilitas Sangat baik Sangat Baik 0.00% Sangat Baik 0.00% Sangat baik 0.00%
Fasum/Fasos Sekolah, Tempat ibadah Sekolah, Tempat ibadah, Rumah Sakit, Pasar
- 4.00% Sekolah, Tempat ibadah, Rumah Sakit, Pasar
- 4.00% Sekolah, Tempat ibadah, Rumah Sakit, Pasar -4.00%
- Utilitas Listrik, Air Bersih, Telepon Listrik, Air Bersih, Telepon, TV Kabel
- 1.00% Listrik, Air Bersih, Telepon, TV Kabel
- 1.00% Listrik, Air Bersih, Telepon 0.00%
- Kelas Lokasi Arteri Arteri 0.00% Arteri 0.00% Arteri 0.00%
- Jenis Transaksi
Transaksi
Penawaran
Transaksi
- Harga Properti
3,300,000,000
3,400,000,000
9,000,000,000
- Penyesuaian (5%)
100%
90%
100%
- Harga setelah penyesuaian
3,300,000,000
3,060,000,000
9,000,000,000
A
Total Penyesuaian
(dalam %) ( Jml faktor
penyesuaian 4 s.d. 16)
0%
2%
1%
B
Indikasi Nilai
(Harga Penyesuaian
*(100%+A))
3,309,221,918
3,131,008,767
9,056,835,616
C Rekonsiliasi/Pembobotan (dalam %) (jumlah ke empat pembanding 100%)
32%
32%
36%
D Nilai setelah pembobotan (B x C)
1,052,934,247
996,230,062
3,293,394,770
E Nilai Pasar Properti (jumlah dari D)
5,342,559,078
Nilai Pasar Properti 5,342,559,078
G. Format Dokumen dalam Tahapan Penyajian Peta Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah G.1. Format Peta Sebaran Sampel Nilai Tanah
G.2. Format Peta Nilai Bidang Tanah
G.3. Format Peta Nilai Bidang Tanah yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama
H.
Format Dokumen dalam Tahapan Pelaporan
Format Laporan Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah
LAPORAN PEMBARUAN PETA NILAI BIDANG TANAH SKALA 1:1.000
DIREKTORAT (yang membidangi Penilaian Tanah)/
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ... /
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ... *) TAHUN ...
Sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan dan Sasaran 1.3. Lingkup Kegiatan BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH KEGIATAN BAB III. METODOLOGI PELAKSANAAN BAB IV. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN 4.1. Persiapan 4.1.1. Penentuan Wilayah 4.1.2. Penyusunan Dokumen Administrasi 4.1.3. Koordinasi Antar Satuan Kerja Kementerian dan Pemangku Kepentingan 4.1.4. Penyiapan Alat Kerja Lapangan 4.2. Identifikasi Perubahan Fisik dan Lingkungan Bidang Tanah 4.3. Survei Lingkungan dan Pengamatan Bidang Tanah 4.3.1. Survei Lingkungan Bidang Tanah 4.3.2. Pengamatan Bidang Tanah 4.4. Pembaruan Basis Data Penilaian Bidang Tanah 4.4.1. Karakteristik Lingkungan Bidang Tanah 4.4.2. Karakteristik Bidang Tanah 4.4.3. Delineasi Bidang Tanah 4.5. Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah 4.5.1. Pembagian Lokasi Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah 4.5.2. Pengisian Formulir Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah 4.6. Analisis dan Pengolahan Data 4.6.1. Analisis dan Pengolahan Data Sampel 4.6.2. Analisis dan Pengolahan Data Nilai Tanah 4.7. Penyajian peta BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan 5.2. Saran LAMPIRAN I. Peta Rencana Area Kerja II. Surat Keputusan Tim Penyelenggara Penilaian Tanah dalam Rangka Pembaruan Peta NBT III. Surat Tugas IV. Rencana Jadwal Kegiatan V. Berita Acara Hasil Koordinasi dan Peta Area Kerja yang Disepakati VI. Daftar Alat Kerja Lapangan
VII. Rekapitulasi Isian Tabel Identifikasi Perubahan Fisik dan Lingkungan Bidang Tanah VIII. Rekapitulasi Isian Formulir Survei Lingkungan Bidang Tanah IX. Rekapitulasi Isian Formulir Pengumpulan Data Sampel Nilai Tanah X. Peta Sebaran Sampel Nilai Tanah dan Peta Nilai Bidang Tanah format A3
*)hapus yang tidak perlu
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
NUSRON WAHID
LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN TANAH
FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN PETA NILAI TANAH
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ... *)
DAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN/ATAU PEMERINTAH
DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN PENILAIAN TANAH
TENTANG PEMANFAATAN PETA NILAI TANAH
…… /SKB-.../………/………. NOMOR: ……………………………………………………………. ………………………..
Pada hari ini, ……….. tanggal ………., bulan ………., tahun……bertempat ....................................... di… , Yang bertanda tangan di bawah ini: I. (NAMA) Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota … *) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... *), berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; II. (NAMA) Pimpinan Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah yang Menyelenggarakan Penilaian Tanah berkedudukan di...., Kabupaten/Kota ... *), Provinsi ... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pemanfaatan Informasi Nilai Tanah, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
LOGO
Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA ...............................................................................................
Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA ...............................................................................................
Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN ................................................................................................
Pasal 4 PEMBIAYAAN ...............................................................................................
Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN ................................................................................................
Pasal 6 LAIN-LAIN
(1)
PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau
keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian
Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang
wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu
PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama
ini disebut keadaan kahar.
(2)
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana
alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan
keamanan yang tidak mengizinkan.
(3)
Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama
ini akan diatur bersama kemudian oleh pihak kesatu dan pihak kedua.
Pasal 7 PENUTUP ....................................................................................
Pihak Kesatu Pihak Kedua Nama Jabatan Nama Jabatan Tanda Tangan Tanda Tangan Nama Lengkap Nama Lengkap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
NUSRON WAHID
LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENILAIAN TANAH
FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMANFAATAN PETA NILAI TANAH SEBAGAI DASAR PENENTUAN TARIF PELAYANAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG
LOGO DAN KOP INSTANSI
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ... *)
NOMOR ...
TENTANG
PEMANFAATAN PETA NILAI TANAH SEBAGAI DASAR PENENTUAN TARIF
PELAYANAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*) ... PROVINSI...
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*) ...
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Penilaian Tanah, pemanfaatan peta nilai tanah ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Pertanahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) tentang Pemanfaatan Peta Nilai Tanah sebagai Dasar Penentuan Tarif Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang Pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804); 3. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372); 4. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 431);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor … Tahun … tentang Penilaian Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …);
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... *) Tahun ... Nomor ... Tanggal ... (hh/bb/tttt);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ... TENTANG PEMANFAATAN PETA NILAI TANAH SEBAGAI DASAR PENENTUAN TARIF PELAYANAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ...
KESATU : Menetapkan pemanfaatan peta Nilai Tanah sebagai dasar penentuan tarif pelayanan pertanahan dan tata ruang pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) ... Provinsi ..., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) … Tahun Anggaran …;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya pemanfaatan peta nilai tanah yang baru.
Ditetapkan di ... pada tanggal ... (hh/bb/tttt)
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) ...,
ttd.
... (Nama) NIP …
Tembusan:
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
- Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah), di Jakarta;
- Direktur ... (yang membidangi Penilaian Tanah), di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi … , di …
- ... dst.
*) hapus yang tidak perlu Keterangan: Format keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Stempel/ Cap Dinas
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ... NOMOR ... TENTANG PEMANFAATAN PETA NILAI TANAH SEBAGAI DASAR PENENTUAN TARIF PELAYANAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ... PROVINSI...
Peta Nilai Tanah MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
NUSRON WAHID
LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN TANAH
FORMAT BERITA ACARA KETERLAMBATAN MENGUNGGAH PETA NILAI TANAH
LOGO DAN KOP INSTANSI
BERITA ACARA NOMOR …
Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan. ..., tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
:
NIP
:
Jabatan
: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota *) ...
Instansi
: Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota *) ...
Bahwa kami telah membuat Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ... Nomor ... tentang Pemanfaatan Peta Nilai Tanah sebagai Dasar Penentuan Tarif Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ... Provinsi ... Tahun Anggaran ..., namun dalam mengunggah Peta Nilai Tanah mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh sistem yang terkendala dan dibuktikan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
Berdasarkan hal tersebut dengan ini kami akan terus berusaha untuk mengunggah Peta Nilai Tanah hingga sistem dapat digunakan dengan memperhatikan ketentuan jangka waktu pengunggahan Peta Nilai Tanah.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di Kabupaten/Kota) … Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...,
ttd.
… (Nama Lengkap) NIP …
*) hapus yang tidak perlu
Stempel/ Cap Dinas
LAMPIRAN
BERITA
ACARA
KETERLAMBATAN
MENGUNGGAH PETA NILAI TANAH
NOMOR …
hasil tangkapan layar sistem yang terkendala
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
NUSRON WAHID
LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENILAIAN TANAH
FORMAT BERITA ACARA KETERLAMBATAN DALAM MENGUNGGAH PETA NILAI TANAH LEBIH DARI 31 JANUARI
LOGO DAN KOP INSTANSI
BERITA ACARA KETERLAMBATAN DALAM MENGUNGGAH PETA NILAI TANAH LEBIH DARI 31 JANUARI NOMOR …
Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan. ..., tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
:
NIP
:
Jabatan
: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...
Instansi
: Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...
Bahwa dengan ini kami menyatakan beberapa hal yang menyebabkan tidak mengunggah Peta Nilai Tanah dalam sistem lebih dari 31 Januari … (tahun), sebagai berikut:
- …;
- …;
- … dst. (isi sesuai kebutuhan)
Berdasarkan hal tersebut dengan ini kami akan segera mengunggah Peta Nilai Tanah ke dalam sistem. Dalam hal di kemudian hari terdapat permasalahan yang merugikan negara maka merupakan tanggung jawab kami.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat…
Dibuat di Kabupaten/Kota) … Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ...,
ttd.
… (Nama Lengkap) NIP … *) hapus yang tidak perlu Stempel/ Cap Dinas MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NUSRON WAHID
LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENILAIAN TANAH
FORMAT SURAT TEGURAN SECARA TERTULIS
LOGO DAN KOP INSTANSI
Nomor : … Kabupaten/Kota*) …, … (hh/bb/tttt) Sifat : Penting Lampiran : … Hal : Teguran tidak mengunggah peta Nilai Tanah pada tanggal 2 Januari atau melebihi tanggal 31 Januari yang disebabkan bukan karena kendala sistem
Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) …
di tempat
Dalam rangka meningkatkan pelayanan Pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor … Tahun … tentang Penilaian Tanah, kami Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi … telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan Peta Nilai Tanah sebagai dasar penentuan tarif pelayanan pertanahan dan tata ruang. Terhadap hasil pengawasan dan evaluasi tersebut serta berdasarkan data realisasi tahun anggaran …, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor … Tahun … tentang Penilaian Tanah, Peta Nilai Tanah yang tidak diunggah dalam sistem komputerisasi kegiatan pertanahan pada tanggal 2 Januari dan melebihi tanggal 31 Januari, diberikan teguran secara tertulis;
- Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) …
sudah melaksanakan pembuatan/pembaruan) Peta Nilai Tanah, namun belum diunggah dalam sistem komputerisasi kegiatan pertanahan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sehingga belum dimanfaatkan dalam kegiatan pelayanan pertanahan; 3. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan: a. teguran tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) ... b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) … harus segera mengunggah hasil pembuatan atau/pembaruan) Peta Nilai Tanah dan menetapkan Surat Keputusan Pemanfaatan Peta Nilai Tanah; dan
c. apabila Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) … tidak mengunggah Peta Nilai Tanah dan mengakibatkan tidak optimalnya nilai PNBP layanan pertanahan dan tata ruang dengan konsekuensi penagihan kurang bayar, maka:
- kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) … bertanggung jawab pada penagihan kurang bayar tersebut; dan
- teguran ini menjadi peringatan bagi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) … untuk memperbaiki kinerjanya.
Demikian surat ini dibuat untuk menjadi perhatian.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi …,
ttd.
… (Nama Lengkap) NIP … Tembusan:
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal, di Jakarta;
- Inspektur Jenderal, di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, di Jakarta; dan
- Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, di Jakarta.
*) hapus yang tidak perlu Stempel/ Cap Dinas MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
NUSRON WAHID
LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN TANAH
PENANGANAN PENGADUAN INFORMASI NILAI TANAH
A. ALUR PENYAMPAIAN PERMOHONAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
- Pengadu menyampaikan Pengaduan Informasi Nilai Tanah secara tertulis yang dilengkapi tanda tangan Pengadu dengan melampirkan dokumen pendukung kepada petugas pengelola Pengaduan Informasi Nilai Tanah.
- Berkas Pengaduan Informasi Nilai Tanah yang telah memenuhi persyaratan diterima oleh petugas pengelola Pengaduan Informasi Nilai Tanah.
- Dalam hal berkas Pengaduan Informasi Nilai Tanah belum memenuhi persyaratan, petugas pengelola Pengaduan Informasi Nilai Tanah mengembalikan berkas Pengaduan Informasi Nilai Tanah kepada Pengadu untuk dilengkapi.
- Petugas pengelola Pengaduan Informasi Nilai Tanah menyampaikan berkas Pengaduan Informasi Nilai Tanah yang telah memenuhi persyaratan kepada kepala seksi yang membidangi Penilaian Tanah.
- Kepala seksi yang membidangi Penilaian Tanah memberikan disposisi kepada pejabat fungsional untuk dilakukan tahapan pengkajian pengaduan.
- Pejabat fungsional melakukan pengkajian pengaduan dengan melakukan: a. telaah hasil penelusuran data dan/atau pemeriksaan lapangan; dan b. menyusun laporan hasil pengkajian pengaduan.
- Kantor Pertanahan melakukan gelar awal berdasarkan hasil dari pengkajian pengaduan yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan atau kepala seksi yang membidangi Penilaian Tanah.
- Berdasarkan hasil gelar awal, Kantor Pertanahan melakukan tindak lanjut penanganan pengaduan dengan membuat surat usulan penyelesaian pengaduan kepada kepala Kantor Wilayah
- Kepala Kantor Wilayah atau kepala bidang yang membidangi Penilaian
Tanah menindaklanjuti surat usulan penyelesaian pengaduan dengan
melakukan:
a. pemeriksaan usulan penyelesaian pengaduan; dan
b. gelar akhir. - Pemeriksaan usulan pengaduan dilakukan oleh Kantor Wilayah terhadap surat usulan penyelsaian pengaduan yang menghasilkan laporan hasil pemeriksaan usulan penyelesain pengaduan
- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan usulan penyelesaian pengaduan, Kantor Wilayah melakukan gelar akhir yang dipimpin oleh kepala Kantor Wilayah dan menghasilkan surat rekomendasi penyelesaian pengaduan yang berisi:
a. rekomendasi untuk dilakukan perbaikan peta Nilai Tanah; atau
b. rekomendasi untuk tidak dilakukan perbaikan Peta Nilai Tanah.
12. Dalam hal kepala Kantor Wilayah memberikan rekomendasi untuk
dilakukan perbaikan peta Nilai Tanah, kepala Kantor Pertanahan
menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan peta Nilai Tanah dan
menetapkan
keputusan
pemanfaatan
peta
Nilai
Tanah
hasil
penanganan pengaduan. Hasil perbaikan peta Nilai Tanah dibuatkan
Surat Pemberitahuan Hasil Penanganan Pengaduan dan kutipan peta
Nilai Tanah diserahkan kepada Pengadu. Langkah perbaikan peta Nilai
Tanah sebagaimana yang tercantum dalam huruf C (LANGKAH
PERBAIKAN PETA NILAI TANAH).
13. Dalam hal kepala Kantor Wilayah memberikan rekomendasi untuk
tidak dilakukan perbaikan peta Nilai Tanah, peta Nilai Tanah terakhir
tetap
berlaku.
Kepala
Kantor
Pertanahan
membuat
Surat
Pemberitahuan Hasil Penanganan Pengaduan dan diserahkan kepada
pengadu.
Alur penanganan pengaduan informasi nilai tanah digambarkan pada bagan sebagaimana gambar 1 berikut.
Gambar 1. Alur Penanganan Pengaduan Informasi Nilai Tanah
B. FORMAT DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN DAN PENANGANAN PENGADUAN B.1. FORMAT TELAAH HASIL PENELUSURAN DATA DAN PEMERIKSAAN LAPANGAN B.1.1. FORMAT TELAAH HASIL PENELUSURAN DATA
LOGO DAN KOP INSTANSI
TELAAH HASIL PENELUSURAN DATA
I. PERMASALAHAN
................................................................................................................... II. ANALISIS
................................................................................................................... III. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
................................................................................................................... .
... (Kabupaten/Kota*), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)
Petugas,
- Nama:
NIP ... - Nama:
NIP ...
………….. ………….. Stampel/ Cap Dinas
B.1.2. FORMAT TELAAH HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
LOGO DAN KOP INSTANSI
TELAAH HASIL PEMERIKSAN LAPANGAN
I. PERMASALAHAN
................................................................................................................... . II. ANALISIS
.................................................................................................................... No. Urut Nama Petugas Tanggal Pelaksanaan Bangunan (B)/ Ruko (R)/ Tanah Kosong (TK) Desa/ Kelura han*) Kecamatan Koordinat Status Kepem ilikan Jenis Data Tanggal Penawara n / Transaksi Harga Penawaran/ Transaksi (Rp) Luas Tanah (m2) Nilai per m2 X Y 1 … … … … … … … … … … … … … 2 … … … … … … … … … … … … … dst.
III. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
....................................................................................................................
… (Kabupaten/Kota*), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)
Petugas,
- Nama:
NIP ... - Nama:
NIP ...
………….. ………….. Stampel/ Cap Dinas
B.2. FORMAT LAPORAN HASIL PENGKAJIAN PENGADUAN
LOGO DAN KOP INSTANSI
LAPORAN HASIL PENGKAJIAN PENGADUAN NOMOR …
I. DASAR .................................................................................................................... II. POKOK PERMASALAHAN .................................................................................................................... III. HASIL PENGKAJIAN PENGADUAN .................................................................................................................... IV. ANALISIS .................................................................................................................... V. KESIMPULAN Berdasarkan telaah hasil penelusuran data dan/atau pemeriksaan lapangan terhadap pengaduan Saudara … tanggal … Nomor Zona .../Nomor Hak …**) yang terletak di Desa/Kelurahan) … Kecamatan ... Kabupaten/Kota)…,
ditemukan/tidak ditemukan*) permasalahan informasi Nilai Tanah sebagai berikut:
- …
- …
- ... dan seterusnya
.................................................................................................................... VI. REKOMENDASI
....................................................................................................................
Demikian laporan hasil pengkajian pengaduan informasi Nilai Tanah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
... (Kabupaten/Kota*), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)
ttd
… (Nama) NIP …
*) hapus yang tidak perlu **) jika ZNT pilih nomor zona, jika NBT pilih nomor hak
Stampel/ Cap Dinas
B.3. FORMAT SURAT USULAN PENYELESAIAN PENGADUAN
LOGO DAN KOP INSTANSI
Nomor : … ... (Kabupaten/Kota*) ,... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun) Sifat : … Lampiran : … Hal : Usulan Penyelesaian Pengaduan Informasi Nilai Tanah
Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi … di …
Berdasarkan pengaduan Sdr ... tanggal ... telah dilakukan penanganan pengaduan berupa penelusuran data dan/atau pemeriksaan lapangan dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil pengkajian pengaduan nomor... tanggal ... Sehubungan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan usulan penyelesaian pengaduan informasi nilai tanah sebagaimana tersebut di atas untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Sebagai kelengkapan dokumen, bersama ini kami lampirkan:
- Surat Pengaduan Saudara... tanggal...;
- Telaah Hasil Penelusuran Data nomor ... tanggal ...;
- Telaah Hasil Pemeriksaan Lapangan nomor ... tanggal ...;
- Hasil Pengkajian Pengaduan nomor ... tanggal ....
Demikian disampaikan, selanjutnya mohon arahan Bapak/Ibu*).
... (Alinea pembuka dan Alinea Isi)
menjelaskan isi dari telaah hasil penelusuran data dan/atau pemeriksaan lapangan dan laporan hasil pengkajian pengaduan
... (Alinea Penutup)
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) …,
ttd.
... (Nama) NIP …
*) hapus yang tidak perlu
Stampel/ Cap Dinas
B.4. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN USULAN PENYELESAIAN PENGADUAN
LOGO DAN KOP INSTANSI
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN USULAN PENYELESAIAN PENGADUAN NOMOR …
I. DASAR .................................................................................................................... II. POKOK PERMASALAHAN Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... Nomor ... tanggal ... (hh/bb/tttt) hal Usulan Penyelesaian Pengaduan Informasi Nilai Tanah ... ditemukan permasalahan sebagai berikut:
- …
- …
- ... dan seterusnya .................................................................................................................... III. HASIL PENGKAJIAN PENGADUAN .................................................................................................................... IV. ANALISIS .................................................................................................................... V. KESIMPULAN Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap permasalahan di atas terdapat ketidaksesuaian/kesesuaian*) antara laporan hasil pengkajian pengaduan dengan prosedur pembuatan dan pembaruan peta Nilai Tanah yang mengakibatkan keraguan terhadap informasi Nilai Tanah, antara lain:
- ...
- ...
- … dan seterusnya .................................................................................................................... VI. REKOMENDASI dilakukan/tidak dilakukan*) perbaikan peta Nilai Tanah.
Demikian laporan hasil pemeriksaan usulan penyelesaian pengaduan informasi Nilai Tanah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
... (Kabupaten/Kota*), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... atau Kepala Bidang yang membidangi Penilaian Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...,
ttd.
… (Nama) NIP … *) hapus yang tidak perlu
Stampel/ Cap Dinas
B.5. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENYELESAIAN PENGADUAN
LOGO DAN KOP INSTANSI
REKOMENDASI PERBAIKAN PETA NILAI TANAH NOMOR …
Bahwa terhadap pengaduan Informasi Nilai Tanah yang diajukan oleh Sdr ... tertanggal ... telah dilakukan serangkaian penanganan sebagai tindak lanjut dari pengaduan dimaksud dengan hasil sebagai berikut:
- Bahwa Saudara ... telah menyampaikan pengaduan terkait zona nilai tanah khususnya Nomor Zona .../Nomor Hak …**) yang terletak di Desa/Kelurahan) … Kecamatan ... Kabupaten/Kota).
- Bahwa melalui surat Nomor... tanggal ..., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota... telah mengajukan Usulan Penyelesaian Pengaduan Informasi Nilai Tanah dan telah melakukan langkah-langkah penanganan pengaduan tersebut dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengkajian Pengaduan Nomor... tertanggal ...
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap usulan dimaksud dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Usulan Penyelesaian Pengaduan Nomor ... tanggal... serta telah dilakukan rapat Gelar Akhir pada tanggal...
- Mendasari hal-hal tersebut di atas, diambil kesimpulan bahwa pembuatan peta Nilai Tanah khususnya terhadap Nomor Zona .../Nomor Hak …**) yang terletak di Desa/Kelurahan) … Kecamatan ... Kabupaten/Kota) terdapat ketidaksesuaian/kesesuaian*) dengan prosedur pembuatan dan pembaruan peta Nilai Tanah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan keraguan terhadap informasi Nilai Tanah, antara lain:
- ...
- ...
- ... dan seterusnya
- Terhadap peta Nilai Tanah Nomor ... tanggal ... yang terletak di Desa/Kelurahan) … Kecamatan ... Kabupaten/Kota) perlu/tidak perlu*) dilakukan perbaikan.
- Diminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) … untuk melakukan/tidak melakukan) perbaikan terhadap peta Nilai Tanah Nomor ... tanggal ... Kabupaten ...
... (Kabupaten/Kota*), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...,
ttd.
… (Nama) NIP …
*) hapus yang tidak perlu **) jika ZNT pilih nomor zona, jika NBT pilih nomor hak
Stampel/ Cap Dinas
B.6. FORMAT KEPUTUSAN PEMANFAATAN PETA NILAI TANAH HASIL PENANGANAN PENGADUAN
LOGO DAN KOP INSTANSI
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*) ...
NOMOR ...
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*) … NOMOR … TENTANG PEMANFAATAN PETA NILAI TANAH SEBAGAI DASAR PENENTUAN TARIF PELAYANAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*) ...
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penanganan pengaduan informasi nilai tanah perlu dilakukan perubahan peta nilai tanah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) …*) Nomor … tentang Pemanfaatan Peta Nilai Tanah sebagai Dasar Penentuan Tarif Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 431);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor … Tahun … tentang Penilaian Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …);
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... *) Tahun ... Nomor ... Tanggal ... (hh/bb/tttt);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ... TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) …*) NOMOR … TENTANG PEMANFAATAN PETA NILAI TANAH SEBAGAI DASAR PENENTUAN TARIF PELAYANAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG.
KESATU : Menetapkan perbaikan peta Nilai Tanah sebagai dasar penentuan tarif pelayanan pertanahan dan tata ruang pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) ... Provinsi ..., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Perbaikan peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mengubah batas delineasi zona pada Nomor Zona … dan Nomor Zona …(apabila terdapat perubahan batas tanpa merubah nilai): *)
Perbaikan peta Nilai Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini mengubah nilai sebagai berikut: (apabila terdapat perubahan nilai): *) No Semula Menjadi Nomor Zona .../Nomor Hak …) Nilai Nomor Zona .../Nomor Hak …) Nilai 1 … Rp……….. … Rp……….. 2 … Rp……….. … Rp……….. 3 … Rp……….. … Rp……….. 4 dst.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) … Tahun Anggaran …
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya pemanfaatan peta nilai tanah yang baru.
Ditetapkan di ... Pada tanggal ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) ...,
ttd.
... (Nama) NIP …
Tembusan:
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
- Direktur Jenderal ... (yang membidangi Penilaian Tanah), di Jakarta;
- Direktur ... (yang membidangi Penilaian Tanah), di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi … , di …
- ... dan seterusnya
*) hapus yang tidak perlu **) jika ZNT pilih nomor zona, jika NBT pilih nomor hak Keterangan: Format keputusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Stampel/ Cap Dinas
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA) ... NOMOR ... TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/ KOTA) …*) NOMOR … TENTANG PEMANFAATAN PETA NILAI TANAH SEBAGAI DASAR PENENTUAN TARIF PELAYANAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Peta Nilai Tanah
B.7. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN
LOGO DAN KOP INSTANSI
Nomor : … ... (Kabupaten/Kota*), ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun) Sifat : … Lampiran : … Hal : …
Yth. …(Pengadu) di …
Menindaklanjuti pengaduan Saudara tanggal ...(hh/bb/tttt), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Pengaduan Saudara telah kami terima dan dicatat dengan nomor registrasi pengaduan ...;
- Kami telah melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan sebagai berikut:
a. Pengadu
: ... b. Nomor Hak
: ... c. Luas
: ... d. Nomor Zona : ... **) - Berdasarkan hasil penanganan pengaduan yang telah dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) ... dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..., kami melakukan/tidak melakukan) perubahan peta Nilai Tanah.
- Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan Kutipan Peta Nilai Tanah (dilampirkan apabila terdapat perubahan Peta Nilai Tanah). Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) …,
ttd.
... (Nama) NIP … Tembusan:
- …;
- …;
- ... dan seterusnya
*) hapus yang tidak perlu **) jika ZNT pilih nomor zona, jika NBT pilih nomor hak
Stampel/ Cap Dinas
B.8. FORMAT KUTIPAN NILAI TANAH
LOGO DAN KOP INSTANSI
KUTIPAN PETA NILAI TANAH NOMOR ...
A.
Letak Objek Penilaian
Alamat
: ...
Desa/Kelurahan *)
: ...
Kecamatan
: ...
Kabupaten/Kota *)
: ...
B.
Data Pengadu /Objek Penilaian
Pengadu
: ...
Nomor Hak
: ...
Luas
: ...
Nomor Zona
: ...**)
C.
Hasil Objek Penilaian
Nilai
: ...
Kepala Seksi ... (yang membidangi Penilaian Tanah) Kabupaten/Kota*) ...,
ttd.
... (Nama) NIP ...
*) hapus yang tidak perlu **) diisi jika ZNT
Peta Nilai Tanah (Skala menyesuaikan) Stampel/ Cap Dinas
C. LANGKAH PERBAIKAN PETA NILAI TANAH
Langkah perbaikan peta Nilai Tanah dilakukan melalui 2 (dua) cara
berdasarkan hasil:
1.
penelusuran data; dan/atau
2.
pemeriksaan lapangan.
C.1. Langkah Perbaikan Peta Nilai Tanah Berdasarkan Hasil Penelusuran Data.
- Peta ZNT a) Penentuan Zona
Zona yang diperbaiki adalah zona yang terdapat bidang tanah yang dimohonkan dalam pengaduan nilai tanah. b) Perbaikan Zona (1) Pada zona tersebut dilakukan overlay dengan Peta Bidang Tanah dan/atau Citra Satelit terbaru untuk memastikan batas zona sudah sesuai dengan batas bidang tanah atau belum; (2) Melakukan perbaikan batas zona nilai tanah sesuai dengan batas bidang tanah dan/atau Citra Satelit terbaru; (3) Melakukan perbaikan lainnya sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada Zona. 2) Peta NBT a) Penentuan Bidang Tanah
Bidang Tanah yang diperbaiki adalah bidang tanah yang dimohonkan dalam pengaduan nilai tanah. b) Perbaikan atribut penilaian tanah c) Melakukan perhitungan ulang nilai tanah menggunakan penilaian individual berdasarkan bidang tanah di sekitarnya yang memiliki karakteristik yang serupa. Tata cara perhitungan penilaian individual dapat dilihat pada Lampiran VI Tahapan Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah Sub bagian F.2.2.2 Menghitung Nilai Bidang Tanah Baru menggunakan metode Penilaian Individual.
C.1. Langkah Perbaikan Peta Nilai Tanah Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lapangan
- Pengambilan Sampel dan Pengolahan Data Penanganan Pengaduan Keberatan Nilai Tanah a) Identifikasi Bidang Tanah Mengidentifikasi karakteristik objek Bidang yang akan dinilai, dalam hal ini bidang tanah yang merupakan objek keberatan nilai tanah. b) Identifikasi Data Pembanding Mengidentifikasi karakteristik objek pembanding dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Mencari 3 (tiga) properti pembanding yang dinilai memiliki karakteristik fisik dan lingkungan yang hampir sama dengan objek yang dinilai;
(2) Sumber data/responden antara lain: Penjual/Pembeli, notaris, agen properti, developer, lurah, surat kabar/iklan, dan lain-lain; (3) Mencatat Unsur Pembanding. Unsur pembanding adalah karakteristik/faktor-faktor dari properti yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai pasar antara properti yang satu dengan yang lain; (4) Atribut sebagai unsur pembanding antara lain lokasi/alamat, luas tanah dan luas bangunan, status hak atas tanah, lebar depan, bentuk tanah, elevasi tanah, letak tanah, kelas jalan, drainase, aksesibilitas, fasilitas umum/fasilitas sosial, utilitas, tanggal transaksi/penawaran, jenis data transaksi/penawaran dan harga transaksi/penawaran; (5) Aplikasi pengambilan sampel dan atau formulir survei yang digunakan sama dengan aplikasi dan atau formulir pada pembuatan peta Nilai Tanah; dan (6) Entri data pembanding ke dalam Microsoft Excel untuk dilakukan penyesuaian terhadap objek penilaian. c) Melakukan Penyesuaian/Adjustment Melakukan Penyesuaian antara properti pembanding dengan objek penilaian. Penyesuaian perlu dilakukan agar harga jual/penawaran dari properti pembanding mendekati sama dengan nilai objek penilaian. Penyesuaian dilakukan terhadap properti pembanding dan bukan objek penilaian. Properti pembanding yang mempunyai kemiripan paling banyak dengan objek penilaian akan mendapat penyesuaian paling sedikit. Demikian pula sebaliknya. Teknik penyesuaian unsur pembanding dibangun dari beberapa asumsi sebagai berikut: (1) Penyesuaian Waktu Transaksi/penawaran
Bila objek pembanding memiliki waktu transaksi/penawaran yang lebih lama dari objek penilaian maka persentase penyesuaiannya ditambah/plus (+), dan dalam hal sebaliknya persentase penyesuaiannya dikurang/minus (-). (2) Penyesuaian Status Hak
Data status hak HM dianggap sebagai status hak tertinggi. Bila objek pembanding memiliki status hak yang lebih tinggi dari objek penilaian maka persentase penyesuaiannya dikurangi /minus (-), dan dalam hal sebaliknya persentase penyesuaiannya ditambah/plus (+). (3) Penyesuaian Jenis Data
Jenis data transaksi dianggap lebih baik dari jenis data penawaran. Bila objek pembanding memiliki jenis data yang lebih baik dari objek penilaian maka persentase penyesuaiannya dikurangi/minus (-),dan dalam hal sebaliknya persentase penyesuaiannya ditambah/plus (+).
(4) Penyesuaian Luas Tanah
Semakin besar luas tanah maka nilai tanahnya semakin kecil. Bila objek pembanding memiliki luas tanah yang lebih kecil dari objek penilaian maka persentase penyesuaiannya dikurangi/minus(-), dan dalam hal sebaliknya persentase penyesuaiannya ditambah/plus (+). (5) Penyesuaian Lebar Depan Semakin panjang lebar depan maka nilai tanahnya semakin tinggi. Bila objek pembanding memiliki lebar depan yang lebih lebar dari objek penilaian maka persentase penyesuaiannya dikurangi/minus (-), dan dalam hal sebaliknya persentase penyesuaiannya ditambah/plus (+). (6) Penyesuaian Bentuk Tanah
Data bentuk tanah persegi/normal dianggap memiliki nilai tanah tertinggi. Bila objek pembanding memiliki bentuk tanah yang lebih baik dari objek penilaian maka persentase penyesuaiannya dikurangi/minus (-), dan dalam hal sebaliknya persentase penyesuaiannya ditambah/plus (+). (7) Penyesuaian Elevasi
Bidang tanah yang berada lebih tinggi dari jalan dianggap memiliki nilai tanah tertinggi. Bila objek pembanding memiliki elevasi dari jalan yang lebih tinggi dari objek penilaian maka persentase penyesuaiannya dikurangi/minus (-), dan dalam hal sebaliknya persentase penyesuaiannya ditambah/plus (+). (8) Penyesuaian Letak Tanah
Letak tanah yang berada di hoek dianggap memiliki nilai tanah tertinggi. Bila objek pembanding memiliki letak tanah yang lebih baik dari objek penilaian maka persentase penyesuaiannya dikurangi/minus (-), dan dalam hal sebaliknya persentase penyesuaiannya ditambah/plus (+). (9) Penyesuaian Kelas Jalan
Bidang tanah yang berada di jalan arteri atau jalan utama dianggap memiliki nilai tanah tertinggi. Bila objek pembanding memiliki kelas jalan yang lebih baik dari objek penilaian maka persentase penyesuaiannya dikurangi/minus (-), dan dalam hal sebaliknya persentase penyesuaiannya ditambah/plus (+). (10) Penyesuaian Aksesibilitas
Bidang tanah yang paling terjangkau dengan angkutan umum dianggap memiliki nilai tanah tertinggi. Bila objek pembanding memiliki aksesibilitas yang lebih baik dari objek penilaian maka persentase penyesuaiannya dikurangi/minus (-), dan dalam hal sebaliknya persentase penyesuaiannya ditambah/plus (+). (11) Penyesuaian Fasilitas dan Utilitas
Bidang tanah yang paling banyak dikelilingi oleh fasilitas-fasilitas serta memiliki banyak utilitas dianggap memiliki nilai tanah tertinggi. Bila objek pembanding memiliki fasilitas yang lebih baik dari objek penilaian maka persentase penyesuaiannya dikurangi/minus (-),
dan Dalam hal sebaliknya persentase penyesuaiannya
ditambah/plus (+).
d) Melakukan Rekonsiliasi
Rekonsiliasi adalah teknik pembobotan yang diperlukan
untuk menentukan nilai pasar objek penilaian dari indikasi-
indikasi nilai yang ada. Bobot yang paling besar diberikan
kepada properti pembanding yang mempunyai perbedaan
paling sedikit dengan objek penilaian. Demikian pula
sebaliknya.
Pembobotan dapat dilakukan dalam bentuk persentase
maupun dalam bentuk skala [rating]. Praktek penilaian
sehari-hari di Indonesia pada umumnya meggunakan teknik
pembobotan
dalam
bentuk
persentase.
Jumlah
total
pembobotan harus 100%. Setelah dilakukan pembobotan
didapatkan nilai tanah objek penilaian.
2) Perbaikan Data Spasial
a) Tata cara pengolahan data spasial Peta ZNT sebagai berikut:
(1)
Penentuan Zona
(a)
Zona yang diperbaiki adalah zona yang terdapat
bidang tanah yang dimohonkan dalam pengaduan
nilai tanah;
(b)
Zona tersebut dikeluarkan dari Peta ZNT untuk
kemudian diolah sendiri, apabila ada perbaikan
batas zona maka dilakukan perbaikan batas zona
terlebih dahulu baru kemudian dikeluarkan dari
peta ZNT.
(2)
Plotting Sampel
(a)
Melakukan plotting semua data baik data objek
yang dinilai maupun data pembanding pada zona
yang akan diperbaiki nilainya;
(b)
Menampilkan nilai tanah per m2 persegi hasil
pengolahan data pada setiap titik Sampel.
(3)
Penghitungan Nilai Zona
(a)
Menghitung Simpangan Baku Relatif dari semua
Sampel;
(b)
Menghitung rata-rata nilai dari semua Sampel.
(c)
Zona Nilai Tanah (ZNT) harus memenuhi syarat
Simpangan Baku Relatif, yaitu:
•
Skala 1:25.000 Simpangan Baku Relatif ≤ 30%
•
Skala 1:10.000 Simpangan Baku Relatif ≤ 25%
•
Skala 1:5.000 Simpangan Baku Relatif ≤ 22,5%
•
Skala 1:2.500 Simpangan Baku Relatif ≤ 20%
(d)
Dalam hal proses pengolahan sudah memenuhi
syarat maka zona yang sudah diperbaikan nilainya
dapat digabung kembali dengan peta ZNT.
b) Tata cara pengolahan data spasial Peta NBT sebagai berikut:
(1)
Penentuan Bidang Tanah
Bidang Tanah yang diperbaiki adalah bidang tanah yang
dimohonkan dalam pengaduan nilai tanah.
(2)
Perbaikan atribut penilaian tanah.
Melakukan perhitungan ulang nilai tanah menggunakan penilaian individual berdasarkan sampel yang sudah diperoleh pada tahap sebelumnya. Tiga sampel pembanding memenuhi nilai Simpangan Baku Relatif kurang dari 15% (lima belas persen). Tata cara perhitungan penilaian individual dapat dilihat pada Lampiran VI Tahapan Pembaruan Peta Nilai Bidang Tanah Sub bagian F.2.2.2 Menghitung Nilai Bidang Tanah Baru menggunakan metode Penilaian Individual.
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NUSRON WAHID
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia merupakan kekayaan nasional yang mempunyai nilai ekonomi, sosial, dan magis religius untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; b. bahwa untuk menghasilkan nilai tanah yang menjadi basis data dalam perumusan kebijakan di bidang pertanahan dan bidang lainnya yang terkait dengan tanah diperlukan penilaian tanah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
