Peraturan Menteri Nomor per-11-men-vii-2010 Tahun 2010 tentang WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT DI SEKTOR PERIKANAN PADA DAERAH OPERASI TERTENTU

Ketentuan Umum Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Waktu kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan pada suatu periode tertentu.

2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

4. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

5. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan /atau mengawetkannya.

6. Daerah operasi tertentu adalah lokasi kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan dan/atau budidaya ikan pada daerah terpencil.

7. Daerah terpencil adalah lokasi tempat kerja yang: a. lokasi tempat kerja jauh dari tempat permukiman umum; b. tidak tersedia atau tidak dapat dilalui oleh kendaraan umum/transportasi umum; c. untuk mencapai lokasi kerja harus menggunakan kendaraan khusus; d. tidak tersedia pasar, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan; dan e. kebutuhan hidup sehari-hari harus didatangkan dari daerah lain sehingga harus disediakan oleh pengusaha/perusahaan.

8. Periode kerja adalah waktu tertentu bagi pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan jadual kerja yang ditetapkan.

9. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan lain dalam bentuk lain.

10. Perusahaan adalah: a. setiap bentuk usaha berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mepekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

11. Pengusaha adalah: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di INDONESIA mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah INDONESIA. 12. Menteri adalah Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi.

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan waktu kerja dan istirahat bagi pekerja/buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha yang berdomisili di INDONESIA yang melakukan usaha di sektor perikanan pada daerah operasi tertentu.

(1) Perusahaan di sektor perikanan termasuk perusahaan jasa penunjang yang melakukan kegiatan di daerah operasi tertentu dapat memilih dan MENETAPKAN salah satu dan/atau beberapa waktu kerja sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan sebagai berikut: a. Periode kerja 3 (tiga) minggu berturut-turut, dengan ketentuan setelah pekerja bekerja selama 2 (dua) minggu berturut-turut diberikan 1 (satu) hari istirahat serta 4 (empat) hari istirahat setelah pekerja menyelesaikan periode kerja; b. Periode kerja 4 (empat) minggu berturut-turut bekerja, dengan ketentuan setelah pekerja bekerja selama 2 (dua) minggu berturut-turut diberikan 1 (satu) hari istirahat serta 5 (lima) hari istirahat setelah pekerja menyelesaikan periode kerja. (2) Dalam hal perusahaan menerapkan periode kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b maka waktu kerja paling lama 12 (dua belas) jam sehari tidak termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam. (3) Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membayar upah kerja lembur setelah 7 (tujuh) jam kerja dengan perhitungan sebagai berikut: a. Hari kerja biasa:

1. untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 11/2 (satu setengah) kali upah sejam;
2. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.

b. Hari libur resmi:

1. untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam sedikit-dikitnya dibayar 2 (dua) kali upah sejam;
2. untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam harus dibayar sebesar 3 (tiga) kali upah sejam;
3. untuk jam kerja kedua setelah 7 (tujuh) jam dan seterusnya dibayar sebesar 4 (empat) kali upah sejam.

Pemilihan pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 lebih lanjut diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(1) Pengusaha dapat melakukan penggantian dan/atau perubahan periode kerja dengan memilih dan MENETAPKAN kembali periode kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pergantian dan/atau perubahan periode kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disepakati terlebih dahulu oleh pekerja/buruh dengan pengusaha. (3) Pergantian dan/atau perubahan periode kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

Dalam hal pekerja/buruh dan pengusaha telah memilih dan MENETAPKAN periode kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ternyata pekerja/buruh dipekerjakan kurang dari periode kerja yang dipilih dan/atau ditetapkan, maka pengusaha wajib membayar upah sesuai dengan periode kerja yang dipilih dan/atau ditetapkan.

Dalam hal pekerja/buruh dipekerjakan pada hari libur resmi yang jatuh pada periode kerja yang telah dipilih dan/atau ditetapkan maka dihitung sebagai bekerja lembur.

Waktu yang dipergunakan untuk perjalanan pekerja/buruh dari tempat tinggal yang diakui oleh pengusaha ke tempat kerja adalah termasuk waktu kerja apabila perjalanan tersebut memerlukan waktu 24 (dua puluh empat) jam atau lebih.

Perhitungan upah dan upah kerja lembur sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(1) Pengusaha menyampaikan laporan pelaksanaan waktu kerja dan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat; (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. periode kerja yang dipilih dan/atau ditetapkan; b. bagian-bagian yang dipekerjakan lembur; c. jumlah pekerja/buruh yang dipekerjakan; dan d. daftar upah kerja lembur.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2010 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR