Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012 tentang KERJASAMA PENGGUNAAN BALAI LATIHAN KERJA OLEH SWASTA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK, adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
2. Kerjasama Penggunaan BLK oleh Swasta adalah pemanfaatan sumber daya pelatihan BLK yang meliputi sumber daya manusia, program, sarana dan prasana.
3. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistimatis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktek, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan

tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan. 4. Pengguna BLK adalah lembaga swasta yang berbadan hukum atau unit usaha maupun perorangan yang mampu melakukan ikatan hukum. 5. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 6. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi, yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi berlisensi. 7. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 8. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 10. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi BLK dan Pengguna BLK dalam rangka pelaksanaan kerjasama penggunaan BLK.

Tujuan Peraturan Menteri ini untuk meningkatkan pelaksanaan kerjasama penggunaan BLK dalam: a. mengoptimalkan penggunaan sumber daya pelatihan di BLK; dan b. meningkatkan peran serta swasta dalam pengembangan sumber daya manusia.

(1) Bentuk kerjasama penggunaan BLK antara lain meliputi: a. penyelenggaraan pelatihan kerja; b. penyelenggaraan uji kompetensi; c. pembuatan produk barang dan/atau jasa; d. pemanfaatan fasilitas BLK; dan e. konsultasi pelatihan. (2) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan kejuruan yang dimiliki BLK atau sesuai dengan kebutuhan. (3) Penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan akreditasi TUK yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi berlisensi. (4) Pembuatan produk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama pembuatan produk barang dan/atau jasa yang menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia. (5) Pemanfaatan fasilitas BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pemanfaatan aula, asrama, laboratorium, workshop, atau fasilitas lainnya yang dimiliki oleh BLK. (6) Konsultasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pemberian jasa konsultasi yang antara lain meliputi pengembangan program pelatihan, peningkatan sarana dan prasarana, manajemen, sertifikasi, pengembangan tenaga kepelatihan.

(1) BLK atau pengguna BLK yang akan menyelenggarakan kerjasama penggunaan BLK harus memiliki rancangan kegiatan yang diusulkan untuk dikerjasamakan. (2) Rancangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah disepakati oleh BLK dan Pengguna BLK dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama. (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:

a. para pihak yang terlibat dalam perjanjian; b. dasar perjanjian; c. maksud dan tujuan; d. ruang lingkup; e. peran dan tanggung jawab para pihak; f. jangka waktu; g. tempat/lokasi; h. pembiayaan; i. monitoring dan evaluasi; dan j. penyelesaian perselisihan; (4) Naskah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Kepala BLK dan pengguna BLK atau orang yang bertanggung jawab sebagai pengguna BLK, dan diketahui oleh Direktur Jenderal.

Pendanaan kerjasama penggunaan BLK bersumber dari APBN, APBD, dan/atau anggaran pengguna BLK yang pelaksanaannya mengacu pada perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Biaya penggunaan fasilitas BLK dibebankan kepada pengguna BLK. (2) Biaya penggunaan fasilitas BLK dibedakan berdasarkan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(1) Biaya penggunaan fasilitas BLK untuk penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi: a. biaya langsung; b. biaya tidak langsung; dan c. biaya penunjang. (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. administrasi latihan; b. bahan latihan; c. pengadaan diktat atau buku pegangan (hand out materials);

d. honorarium instruktur; e. pengadaan suku cadang; dan f. pakaian dan perlengkapan kerja siswa. (3) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai kejuruan pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pemakaian air; b. pemakaian listrik; c. pemakaian telepon; d. perawatan mesin; dan e. perawatan gedung. (5) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan antara 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari jumlah biaya langsung dan biaya penunjang. (6) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. konsumsi dan asrama siswa; b. pelayanan dan kebersihan; c. kesehatan, olahraga dan rekreasi; d. eksploitasi kendaraan; e. pembukaan dan penutupan latihan; f. widya wisata; dan g. biaya lain-lain.

(1) Biaya penggunaan fasilitas BLK untuk penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi: a. biaya langsung; b. biaya tidak langsung; dan c. biaya penunjang. (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. administrasi uji kompetensi; b. bahan uji kompetensi; dan c. biaya asesor. (3) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai kejuruan pelatihan atau unit kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pemakaian air b. pemakaian listrik; c. perawatan mesin; dan d. perawatan gedung. (5) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan antara 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari jumlah biaya langsung dan biaya penunjang. (6) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,meliputi: a. konsumsi peserta uji kompetensi dan asesor; dan b. pelayanan dan kebersihan.

(1) Biaya penggunaan fasilitas BLK untuk penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), meliputi: a. biaya langsung; b. biaya tidak langsung; dan c. biaya penunjang. (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. administrasi pembuatan produk barang; b. bahan baku pembuatan produk barang; dan c. honorarium petugas pembuat produk barang. (3) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai kejuruan pelatihan/unit kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. pemakaian air; b. pemakaian listrik; c. perawatan mesin; dan d. perawatan gedung. (5) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3,) ditetapkan antara 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari jumlah biaya langsung dan biaya penunjang. (6) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. konsumsi petugas pembuat produk barang; dan b. pelayanan dan kebersihan.

Biaya penggunaan fasilitas BLK untuk pemanfaatan aula, asrama, laboratorium, atau workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), meliputi: a. pemakaian air; b. pemakaian listrik; c. perawatan mesin; d. perawatan gedung; dan e. pelayanan kebersihan.

Biaya penggunaan fasilitas BLK untuk konsultasi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), meliputi: a. jasa profesi; dan b. penggandaan bahan.

Perincian biaya yang dikenakan kepada pengguna BLK harus dicantumkan secara jelas dalam naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h.

(1) Pengelolaan biaya penggunaan fasilitas BLK yang bukan BLU mengacu pada aturan PNBP. (2) Pengelolaan biaya penggunaan fasilitas BLK yang merupakan BLU mengacu pada aturan BLU.

Kepala BLK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama penggunaan BLK kepada Direktur Jenderal sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama penggunaan BLK.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2012 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN