Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 tentang WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Waktu Kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan pada satu periode tertentu. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.

3. Upah Kerja Lembur adalah upah yang harus dibayar kepada pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan lebih dari 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja atau 8 (delapan) jam 1(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja .

4. Periode Kerja adalah waktu tertentu bagi pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan.

5. Daerah Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah lokasi tempat dilakukan eksplorasi dan eksploitasi di darat dan/atau lepas pantai atau daerah lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan atas dasar kebutuhan operasi.

6. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang dipekerjakan dalam industri hulu migas.

7. Perusahaan adalah: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

8. Perusahaan Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan dalam rangka menunjang kegiatan operasi perusahaan hulu minyak dan gas bumi.

9. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(1) Perusahaan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi termasuk perusahaan jasa penunjang dapat memilih dan MENETAPKAN salah satu dan/atau beberapa waktu kerja dan waktu istirahat sesuai kebutuhan operasional perusahaan sebagai berikut: a. waktu kerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu dan waktu istirahat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan 7 www.djpp.kemenkumham.go.id

(tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu; b. waktu kerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu dan waktu istirahat 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu;dan c. waktu kerja maksimal 28 (dua puluh delapan) hari berturut-turut dengan ketentuan perbandingan waktu kerja dengan waktu istirahat minimal 2 (dua) banding 1 (satu) dalam 1 (satu) periode kerja. Dalam hal perbandingan antara waktu kerja dengan waktu istirahat menghasilkan angka pecahan maka waktu istirahat dibulatkan ke atas. (2) Dalam hal perusahaan menerapkan waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka jam kerja paling lama 11 (sebelas) jam dalam 1 (satu) hari dengan ketentuan waktu kerja dimaksud tidak termasuk waktu istirahat sekurang-kurangnya 1 (satu) jam. (3) Pelaksanaan waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sesuai dengan waktu kerja dan waktu istirahat yang dipilih dan ditetapkan oleh perusahaan. (4) Dalam hal perusahaan menerapkan waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b maka berlaku Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik INDONESIA Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. (5) Dalam hal perusahaan telah memilih waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ternyata pekerja/buruh dipekerjakan kurang dari waktu kerja yang dipilih maka perusahaan wajib membayar upah dan upah kerja lembur sesuai dengan waktu kerja yang dipilih dan ditetapkan.

Dalam hal hari libur resmi jatuh pada satu periode kerja yang telah dipilih dan ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c maka hari libur resmi tersebut dianggap hari kerja biasa.

(1) Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, wajib membayar upah kerja lembur setelah 7 (tujuh) jam kerja dengan nilai lembur sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. untuk waktu kerja 8 (delapan) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 1 ½ (satu setengah) kali upah sejam; b. untuk waktu kerja 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 3 ½ (tiga setengah) kali upah sejam; c. untuk waktu kerja 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 5 ½ (lima setengah) kali upah sejam; dan d. untuk waktu kerja 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 7½ (tujuh setengah) kali upah sejam. (2) Dalam hal pekerja/buruh sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c dipekerjakan pada hari istirahat dalam periode kerja, maka perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut: a. untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam, wajib dibayar upah kerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) kali upah sejam; b. untuk jam kerja pertama selebihnya dari 7 (tujuh) jam, wajib dibayar upah kerja lembur sebesar 3 (tiga) kali upah sejam; dan c. untuk jam kerja kedua selebihnya dari 7 (tujuh) jam dan seterusnya, wajib dibayar upah kerja lembur sebesar 4 (empat) kali upah sejam.

(1) Perhitungan upah kerja lembur didasarkan pada upah bulanan. (2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan. (3) Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan upah kerja lembur adalah 100% (seratus perseratus) dari upah. (4) Dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok ditambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) keseluruhan upah, maka dasar perhitungan upah kerja lembur adalah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan upah. (5) Perusahaan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi termasuk perusahaan jasa penunjang wajib memiliki daftar upah dan upah kerja lembur dari setiap pekerja/buruh.

(1) Perusahaan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi termasuk perusahaan jasa penunjang dapat melakukan pergantian www.djpp.kemenkumham.go.id

dan/atau perubahan waktu kerja dan waktu istirahat atau periode kerja dengan memilih dan MENETAPKAN kembali waktu kerja dan waktu istirahat atau periode kerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Pergantian dan/atau perubahan waktu kerja dan waktu istirahat atau periode kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu oleh perusahaan kepada pekerja/buruh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal perubahan dilaksanakan.

Waktu yang dipergunakan pekerja/buruh dalam perjalanan dari tempat tinggal yang diakui oleh perusahaan ke tempat kerja dan sebaliknya termasuk sebagai waktu kerja apabila perjalanan yang ditempuh memerlukan waktu 24 (dua puluh empat) jam atau lebih.

(1) Bagi pekerja/buruh yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu, tidak berhak atas upah kerja lembur. (2) Yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan di dalam peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi dari pekerja/buruh yang berhak atas upah kerja lembur.

(1) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan besarnya upah kerja lembur, maka yang berwenang MENETAPKAN besarnya upah kerja lembur adalah pengawas ketenagakerjaan kabupaten/kota. (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan provinsi. (3) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(1) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan besarnya upah kerja lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang sama maka yang berwenang MENETAPKAN www.djpp.kemenkumham.go.id

besarnya upah kerja lembur adalah pengawas ketenagakerjaan provinsi. (2) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah kerja lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) provinsi, maka yang berwenang MENETAPKAN besarnya upah kerja lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(1) Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib melaporkan pelaksanaannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan setiap terjadi perubahan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kementerian. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. waktu kerja dan waktu istirahat atau periode kerja yang dipilih dan ditetapkan oleh perusahaan;dan b. jumlah pekerja/buruh sesuai dengan periode kerja yang dipilih;

(1) Perusahaan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi termasuk perusahaan jasa penunjang yang melaksanakan pekerjaan yang bersifat sementara meliputi survei seismik dan pekerjaan rancang bangun yang tidak dapat menerapkan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat atau periode kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat melaksanakan waktu kerja dan waktu istirahat atau periode kerja sesuai dengan kebutuhan operasionalnya dengan ketentuan: a. jangka waktu penyelesaian pekerjaan paling lama 1 (satu) tahun; b. perusahaan mengajukan permohonan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk melaksanakan waktu kerja dan waktu istirahat atau periode kerja di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; c. instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota menugaskan pengawas ketenagakerjaan melakukan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administratif mengenai pekerjaan tersebut; d. berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengeluarkan rekomendasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari www.djpp.kemenkumham.go.id

sejak dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif sesuai kebutuhan operasional perusahaan dengan ketentuan 1 (satu) periode kerja paling lama 3 (tiga) bulan dan waktu istirahat minimal 1 (satu) bulan dan setiap 14 (empat belas) hari bekerja berturut-turut dalam 1 (satu) periode kerja diberikan waktu istirahat sekurang-kurangnya 1 (satu) hari; e. pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat atau periode kerja tersebut dituangkan dalam perjanjian kerja; f. jam kerja dalam 1 (satu) hari paling lama 11 (sebelas) jam tidak termasuk waktu istirahat sekurang-kurangnya 1 (satu) jam; dan g. membayar upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Dalam hal penyelesaian pekerjaan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka perusahaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk 1 (satu) kali perpanjangan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan mekanisme dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

Pengawasan untuk ditaatinya peraturan ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2014 MENTERI TENAGA KERJA DAN RANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

H.A. MUHAIMIN ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id