Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan besarnya upah kerja lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang sama maka yang berwenang MENETAPKAN www.djpp.kemenkumham.go.id

besarnya upah kerja lembur adalah pengawas ketenagakerjaan provinsi. (2) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah kerja lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) provinsi, maka yang berwenang MENETAPKAN besarnya upah kerja lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.