Peraturan Menag No. 6 Tahun 2026 tentang Pembentukan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi, 
Serta Sebutan Gelar Dan Tata Cara Penulisan Gelar Dalam
Rumpun Ilmu Agama
 - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FAKULTAS, JURUSAN, DAN PROGRAM STUDI,
SERTA SEBUTAN GELAR DAN TATA CARA PENULISAN GELAR DALAM
RUMPUN ILMU AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi, serta Sebutan Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar dalam Rumpun Ilmu Agama;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN FAKULTAS, JURUSAN, DAN PROGRAM STUDI, SERTA SEBUTAN GELAR DAN TATA CARA PENULISAN GELAR DALAM RUMPUN ILMU AGAMA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan. 2. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah. 3. Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta yang selanjutnya disingkat PTKS adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. 4. Universitas adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 5. Institut adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama dan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 6. Sekolah Tinggi adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 8. Jurusan adalah himpunan Program Studi dalam sub- rumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. 9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama.
- Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pendidikan tinggi keagamaan pada Kementerian Agama.
Pasal 2 (1) Program pendidikan pada PTK diselenggarakan oleh Fakultas, Jurusan, dan Program Studi. (2) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk apabila memenuhi sejumlah Jurusan atau Program Studi dalam 1 (satu) atau beberapa bidang ilmu. (3) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk apabila memenuhi sejumlah Program Studi dalam 1 (satu) bidang ilmu. (4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk untuk 1 (satu) cabang ilmu tertentu apabila telah memiliki bangunan keilmuan secara epistimologis dan berbeda dari cabang ilmu lainnya. (5) Pembidangan atau perumpunan ilmu ke dalam Fakultas, Jurusan, dan Program Studi menjadi dasar bagi pemberian gelar akademik.
BAB II PEMBENTUKAN FAKULTAS DAN JURUSAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 3 (1) Fakultas merupakan unit pengelola Program Studi yang dapat dibentuk apabila memenuhi sejumlah Jurusan dan/atau Program Studi dalam 1 (satu) bidang ilmu. (2) Jurusan merupakan himpunan Program Studi yang dapat dibentuk apabila memenuhi sejumlah Program Studi dalam 1 (satu) bidang ilmu. (3) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jurusan dan/atau Program Studi yang menjadi binaannya.
Bagian Kedua Pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKN
Pasal 4 (1) Pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKN dilakukan melalui tahapan: a. pengajuan usul; b. pengkajian usulan; dan c. penetapan.
(2) Pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan menggambarkan nama bidang keilmuan. (3) Selain menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 5
(1)
Pengajuan usul pembentukan Fakultas dan Jurusan pada
PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
a dilakukan oleh pemimpin PTKN.
(2)
Usul pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKN
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
4
ayat
(1)
disampaikan kepada Menteri.
(3)
Pembentukan
Fakultas
dan
Jurusan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a.
penambahan Fakultas dan Jurusan; dan/atau
b.
perubahan nama Fakultas dan Jurusan.
(4)
Pembentukan
Fakultas
dan
Jurusan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
a.
kebutuhan dan analisis beban kerja PTKN; dan/atau
b.
penyesuaian dengan nama bidang ilmu.
Pasal 6 (1) Pengajuan usul pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melampirkan dokumen kebutuhan dan analisis beban kerja PTKN. (2) Dokumen kebutuhan dan analisis beban kerja PTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa komponen penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
(1)
Pengkajian usulan pembentukan Fakultas dan Jurusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
meliputi:
a.
verifikasi kelengkapan dokumen; dan
b.
analisis substansi usulan dengan komponen yang
menjadi dasar pembentukan Fakultas dan Jurusan.
(2)
Pengkajian usulan pembentukan Fakultas dan Jurusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 8 Penetapan pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 9 Ketentuan mengenai pembentukan organisasi Fakultas dan Jurusan pada PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bagian Kedua Pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKS
Pasal 10 (1) Pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKS dilakukan melalui tahapan: a. pengajuan usul; b. pengkajian usulan; dan c. penetapan. (2) Pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan menggambarkan nama bidang keilmuan. (3) Selain menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 11 (1) Pengajuan usul pembentukan Fakultas dan Jurusan pada PTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemimpin PTKS. (2) Usul pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pimpinan penyelenggara PTKS. (3) Pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. penambahan Fakultas dan Jurusan; dan/atau b. perubahan nama Fakultas dan Jurusan. (4) Pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada: a. kebutuhan dan analisis beban kerja PTKS; dan/atau b. penyesuaian dengan nama bidang ilmu.
Pasal 12 (1) Pengajuan usul pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a melampirkan dokumen kebutuhan dan analisis beban kerja PTKS. (2) Dokumen kebutuhan dan analisis beban kerja PTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa komponen penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
(1)
Pengkajian usulan pembentukan Fakultas dan Jurusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b
meliputi:
a.
verifikasi kelengkapan dokumen; dan
b.
analisis substansi usulan dengan komponen yang
menjadi dasar pembentukan Fakultas dan Jurusan.
(2)
Pengkajian usulan pembentukan Fakultas dan Jurusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
penyelenggara PTKS masing-masing.
Pasal 14 (1) Penetapan pembentukan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh penyelenggara PTKS masing-masing. (2) Ketentuan mengenai pembentukan organisasi Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara PTKS masing-masing.
BAB III PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI
Bagian Kesatu Umum
Pasal 15 (1) Pembentukan Program Studi dilakukan melalui tahapan: a. pengajuan usul; b. pengkajian usulan; dan c. penetapan. (2) Pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia. (3) Selain menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan kebutuhan.
Bagian Kedua Pengajuan Usul
Pasal 16
(1)
Pengajuan usul pembentukan Program Studi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan oleh
pemimpin PTK.
(2)
Pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada:
a.
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b.
pemenuhan kebutuhan dunia usaha, dunia industri,
dan dunia kerja; dan
c.
pemenuhan kebutuhan instansi pemerintah.
(3)
Pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk:
a.
penambahan nama Program Studi; dan/atau
b.
perubahan nama Program Studi.
(4)
Penambahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a menggunakan nama yang
mengikuti:
a.
kebutuhan dunia kerja; dan/atau
b.
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(5)
Perubahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(3)
huruf
b
dilakukan
dalam
rangka
penyesuaian nama dengan capaian pembelajaran lulusan
Program Studi.
Pasal 17 Usul pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 18 (1) Pengajuan usul pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melampirkan dokumen kurikulum yang merupakan hasil kajian dari akademisi dan/atau asosiasi. (2) Dokumen kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kajian landasan pembentukan Program Studi yang meliputi paling sedikit landasan filosofis, sosiologis, historis, dan yuridis; b. rumusan capaian pembelajaran; c. deskripsi profil lulusan; d. deskripsi bahan kajian Program Studi; dan e. matriks peta kurikulum dan keterkaitannya dengan capaian pembelajaran.
Bagian Ketiga Pengkajian Usulan
Pasal 19
(1)
Pengkajian
usulan
pembentukan
Program
Studi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b
meliputi:
a.
verifikasi dokumen; dan
b.
evaluasi dokumen capaian pembelajaran.
(2)
Pengkajian
usulan
pembentukan
Program
Studi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan
kewenangannya.
(3)
Dalam hal hasil pengkajian usulan pembentukan Program
Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui atau
ditolak, hasil pengkajian usulan disampaikan kepada
pengusul.
(4)
Hasil pengkajian usulan pembentukan Program Studi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disetujui,
diumumkan melalui laman resmi Kementerian Agama.
Bagian Keempat Penetapan
Pasal 20 Pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 21 (1) PTK menyesuaikan nama Program Studi dengan penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
(2) Penyesuaian nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status peringkat akreditasi Program Studi.
BAB IV SEBUTAN GELAR
Pasal 22 Pembidangan ilmu ke dalam Program Studi menjadi dasar pemberian Gelar bagi lulusan PTK.
Pasal 23 (1) Lulusan PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berhak menggunakan Gelar sesuai dengan jenis dan program pendidikan tinggi. (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lulusan: a. pendidikan akademik; b. pendidikan vokasi; dan c. pendidikan profesi.
Pasal 24 (1) Gelar yang diperoleh di PTK harus menggunakan bahasa Indonesia. (2) Penulisan Gelar yang diperoleh dari PTK harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia.
Pasal 25 Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf “S.” dan diikuti dengan inisial bidang dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi; b. magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister, dengan mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial bidang dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi; dan c. doktor, ditulis di depan nama lulusan program doktor, dengan mencantumkan huruf “Dr.”.
Pasal 26 Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. ahli pratama, ditulis di belakang nama lulusan program diploma satu, dengan mencantumkan huruf “A.P.” dan diikuti dengan inisial bidang dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi; b. ahli muda, ditulis di belakang nama lulusan program diploma dua, dengan mencantumkan huruf “A.M.” dan diikuti dengan inisial bidang dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi;
c. ahli madya, ditulis di belakang nama lulusan program diploma tiga, dengan mencantumkan huruf “A.Md.” dan diikuti dengan inisial bidang dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi; d. sarjana terapan, ditulis di belakang nama lulusan program diploma empat dengan mencantumkan huruf “S.Tr.” dan diikuti dengan inisial bidang dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi; e. magister terapan, ditulis di belakang nama lulusan program magister terapan, dengan mencantumkan huruf “M.Tr.” dan diikuti dengan inisial bidang dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi; dan f. doktor terapan, ditulis di depan nama lulusan program doktor terapan, dengan mencantumkan huruf “Dr.Tr.”.
Pasal 27
Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan
profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c
terdiri atas:
a.
Gelar untuk lulusan program profesi ditulis di depan atau
di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan
inisial sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
b.
Gelar untuk lulusan program spesialis ditulis di belakang
nama yang berhak dengan mencantumkan huruf “Sp.”
diikuti dengan inisial bidang dalam rumpun ilmu
pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program
Studi.
Pasal 28 Sebutan Gelar pada Program Studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan kewenangannya.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, nama Program Studi dan Gelar yang telah ditetapkan berdasarkan: a. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179); b. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509); dan
c. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1563), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya penetapan Program Studi.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179); b. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509); dan c. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1563), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 31 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2026
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Œ
NASARUDDIN UMAR
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
