Peraturan Menag No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Palopo - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan ketersediaan sumber daya manusia untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan perangkat akademik di bawah Rektor untuk kelancaran pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Palopo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Palopo;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
- Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 85);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Palopo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1034);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Palopo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1230);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Palopo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1230), diubah sebagai berikut:
- Ketentuan huruf d Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 46 Persyaratan calon Wakil Dekan: a. berstatus Dosen tetap ASN; b. beragama Islam; c. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran; d. lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor; e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi; f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis; dan k. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.
- Ketentuan huruf d Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 56 Persyaratan calon Kepala Pusat: a. berstatus Dosen tetap ASN; b. beragama Islam; c. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran; d. lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor; e. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas; f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Pusat secara tertulis; dan j. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Ketua Lembaga.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggaL 4 Maret 2026
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Œ
NASARUDDIN UMAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk menyesuaikan ketersediaan sumber daya manusia untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan perangkat akademik di bawah Rektor untuk kelancaran pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Palopo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 85);
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Palopo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1034);
Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Palopo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1230);
