Peraturan Menag No. 3 Tahun 2026 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung - JDIH BPK
1
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KHONGHUCU INDONESIA NEGERI BANGKA BELITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang tertib, efektif, disiplin, transparan, dan akuntabel pada Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung, perlu ditetapkan statuta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 380);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 428);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KHONGHUCU INDONESIA NEGERI BANGKA BELITUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi keagamaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional perguruan tinggi keagamaan. 2. Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi keagamaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 3. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Sekolah Tinggi dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas tridharma perguruan tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 4. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. 5. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 6. Jurusan adalah himpunan program studi dalam subrumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. 7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian.
- Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan agama Khonghucu.
- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
- Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Tinggi.
- Alumni adalah lulusan Sekolah Tinggi yang dibuktikan dengan tanda kelulusan.
- Ketua adalah organ Sekolah Tinggi yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi.
- Senat adalah organ Sekolah Tinggi sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
- Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Ketua.
- Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat yang menjalankan fungsi memberikan saran dan pertimbangan nonakademik kepada Ketua.
- Ketua Jurusan adalah pemimpin Jurusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaran Program Studi.
- Ketua Program Studi adalah pemimpin pada Program Studi.
- Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Sekolah Tinggi.
- Kepala Unit Penunjang Akademik yang selanjutnya disebut Kepala UPA adalah pemimpin unit penunjang akademik pada Sekolah Tinggi.
- Tripusaka adalah tiga kebajikan Konfusian yang perlu dimiliki oleh umat yang ingin maju dalam
kehidupannya, yang terdiri atas kebijaksanaan, cinta kasih/kemanusiaan, dan keberanian.
Pasal 2 Sekolah Tinggi berdasarkan Pancasila dan berasaskan Khonghucu.
Pasal 3 Sekolah Tinggi mempunyai visi unggul, religius, dan berbudaya.
Pasal 4
Sekolah Tinggi mempunyai misi:
a.
menyelenggarakan pendidikan yang bermutu;
b. menyelenggarakan
penelitian
yang
kompetitif,
kolaboratif, inovatif, dan integratif;
c.
menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
yang inovatif, afirmatif, dan aplikatif; dan
d.
menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang
bersih, transparan, dan akuntabel.
Pasal 5
Sekolah Tinggi mempunyai tujuan:
a.
menghasilkan lulusan yang cerdas dan berdaya saing
berlandaskan Tripusaka;
b.
menghasilkan
karya
ilmiah
yang
mendukung
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni,
serta
terpublikasi
pada
skala
nasional
dan
internasional;
c.
menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat
yang sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
serta
memperkaya
kebudayaan daerah dan nasional; dan
d. terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang tertib,
efektif, disiplin, transparan, dan akuntabel.
Pasal 6
Sekolah Tinggi mempunyai strategi:
a.
menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada
mutu, religuisitas, dan kebudayaan berlandaskan
Tripusaka;
b.
menyelenggarakan penelitian, kesenian, dan kajian
ilmu kekhonghucuan berbasis kearifan lokal dan
teknologi informasi yang berorientasi pada kebutuhan
masyarakat;
c.
melaksanakan
pengabdian
kepada
masyarakat
berorientasi
pada
penelitian
dan
pemberdayaan
masyarakat; dan
d.
membangun sistem manajemen perguruan tinggi
berorientasi pada tata kelola yang tertib, efektif, efisien,
disiplin, transparan, dan akuntabel.
Pasal 7 Sekolah Tinggi mempunyai moto Zuo Xin Min yang bermakna jadilah manusia baharu yang selalu memperbarui diri dengan menjadi manusia pembelajar sejati.
BAB II IDENTITAS
Bagian Kesatu Nama, Kedudukan, dan Pendirian
Pasal 8 (1) Perguruan tinggi keagamaan Khonghucu negeri dalam Statuta ini bernama Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung. (2) Sekolah Tinggi berkedudukan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. (3) Sekolah Tinggi ini berdiri pada tanggal 10 April 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung. (4) Dies Natalis Sekolah Tinggi ditetapkan pada tanggal 10 April berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung.
Bagian Kedua Lambang
Pasal 9 (1) Sekolah Tinggi memiliki lambang. (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketiga Mars dan Himne
Pasal 10 (1) Sekolah Tinggi memiliki mars dan himne. (2) Mars dan himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Keempat Bendera
Pasal 11 (1) Sekolah Tinggi dan Jurusan memiliki bendera. (2) Bendera Sekolah Tinggi dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kelima Busana Akademik
Pasal 12 (1) Busana akademik Sekolah Tinggi terdiri atas: a. toga jabatan; b. toga wisudawan; dan c. jas almamater. (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Senat. (3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara akademik. (4) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jubah yang dikenakan wisudawan. (5) Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jas yang dikenakan pada saat kegiatan yang berkaitan dengan Sivitas Akademika dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, masa orientasi, dan kegiatan resmi lainnya oleh Mahasiswa. (6) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu Pendidikan
Paragraf 1 Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan
Pasal 13 (1) Sekolah Tinggi menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika pada Sekolah Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai agama Khonghucu melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
(5) Pimpinan Sekolah Tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
Paragraf 2 Penerimaan Mahasiswa
Pasal 14 Mahasiswa terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan.
Pasal 15 Sekolah Tinggi menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.
Pasal 16 (1) Sekolah Tinggi melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang Sarjana melalui pola penerimaan secara nasional. (2) Dalam hal pola penerimaan secara nasional tidak terpenuhi, penerimaan Mahasiswa baru jenjang Sarjana dapat dilakukan melalui pola penerimaan secara mandiri. (3) Penerimaan Mahasiswa ditetapkan oleh Ketua.
Paragraf 3 Sistem Perkuliahan
Pasal 17
(1)
Penyelenggaraan
perkuliahan
menerapkan
sistem
kredit semester yang bobot pelaksanaannya dinyatakan
dalam satuan kredit semester.
(2)
Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tatap muka atau
virtual, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri.
(3)
Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi dan Program
Studi.
(4)
Perkuliahan
dilaksanakan
berdasarkan
tahun
akademik yang ditetapkan oleh Ketua.
(5)
Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan
semester genap yang masing-masing terdiri atas 16
(enam belas) minggu efektif perkuliahan.
Paragraf 4 Bahasa Pengantar
Pasal 18 (1) Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia. (2) Selain bahasa Indonesia, dalam hal tertentu bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.
Paragraf 5 Kompetensi Lulusan
Pasal 19 (1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merumuskan kompetensi tambahan/khusus bagi masing-masing lulusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kompetensi tambahan/khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Paragraf 6 Penilaian Pembelajaran
Pasal 20
(1)
Penilaian Pembelajaran meliputi penilaian proses dan
hasil belajar Mahasiswa.
(2)
Penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk
ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan
Dosen
dan/atau
kegiatan
lain
sesuai
dengan
kekhususan bidang studi/mata kuliah.
(3)
Penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan
keterampilan.
(4)
Penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Paragraf 7 Gelar, Ijazah, dan Penghargaan
Pasal 21 (1) Sekolah Tinggi memberikan Gelar Akademik kepada lulusan sesuai dengan Program Studi yang diikutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Gelar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
Pasal 22 (1) Sekolah Tinggi memberikan ijazah kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah.
Pasal 23 (1) Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik, dan/atau nonakademik. (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Bagian Kedua Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 24 (1) Sekolah Tinggi wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB IV SISTEM PENGELOLAAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal 25 (1) Organisasi Sekolah Tinggi terdiri atas: a. Ketua dan Wakil Ketua; b. Senat; c. Satuan Pengawasan Internal; dan d. Dewan Penyantun. (2) Organisasi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (3) Hubungan antarorganisasi Sekolah Tinggi dilandasi oleh semangat kolegialitas satu terhadap yang lain. (4) Tugas dan fungsi organisasi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bagian Kedua Ketua dan Wakil Ketua
Pasal 26 Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dan pengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Pasal 27 (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
Pasal 28 (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas dan kewajiban: a. menyiapkan RIP dan rencana strategis Sekolah Tinggi; b. melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; d. mengangkat dan memberhentikan pejabat/ pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan fungsi manajemen Sekolah Tinggi; f. membina dan mengembangkan hubungan baik Sekolah Tinggi dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya; g. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/ atau penutupan Jurusan atau Program Studi yang diperlukan atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Sekolah Tinggi kepada Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang untuk dan atas nama Menteri: a. mewakili Sekolah Tinggi di dalam dan di luar pengadilan; dan b. melakukan kerja sama.
Pasal 29
(1)
Dalam mengelola dan menyelenggarakan Sekolah
Tinggi, Ketua dibantu oleh 2 (dua) Wakil Ketua.
(2)
Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
(3)
Masa jabatan Wakil Ketua mengikuti masa jabatan
Ketua, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan
tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan
berturut-turut dalam jabatan Wakil Ketua.
(4)
Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing
Wakil Ketua terdiri atas bidang:
a.
akademik, kemahasiswaan, kelembagaan, dan
kerja sama; dan
b.
administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
Paragraf 1 Persyaratan Calon Wakil Ketua dan Pengangkatan Wakil Ketua
Pasal 30 (1) Persyaratan calon Wakil Ketua: a. berstatus Dosen tetap ASN; b. beragama Khonghucu; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran; d. lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor; e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi; f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Sekolah Tinggi; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Ketua secara tertulis; dan k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Ketua. (2) Dalam hal persyaratan calon Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dapat diisi oleh agama lain.
Pasal 31 (1) Pengangkatan Wakil Ketua dilaksanakan sebagai berikut: a. Ketua membentuk panitia penjaringan calon Wakil Ketua; b. panitia penjaringan menyaring calon Wakil Ketua yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. panitia penjaringan mengajukan calon Wakil Ketua yang memenuhi syarat kepada Ketua untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua. (2) Pengangkatan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Ketua. (3) Panitia penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Paragraf 2 Rangkap Jabatan
Pasal 32 Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilarang merangkap sebagai:
a. pejabat pada satuan pendidikan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat; b. pejabat pada instansi pemerintah pusat atau daerah; c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta; dan d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
Paragraf 3 Pemberhentian Wakil Ketua
Pasal 33
Wakil Ketua diberhentikan dari jabatannya karena:
a.
telah berakhir masa jabatannya;
b.
mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.
diangkat dalam jabatan lain;
d.
melakukan pelanggaran norma dan etika;
e.
berkinerja rendah;
f.
sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus yang
dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter
pemerintah;
g.
dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
h.
dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
i.
cuti di luar tanggungan negara;
j.
tugas belajar; atau
k.
meninggal dunia.
Paragraf 4 Laporan
Pasal 34 (1) Ketua menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketua menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri pada akhir masa jabatan.
Bagian Ketiga Senat
Pasal 35
(1)
Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan pada
Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan dan
pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)
Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a.
Doktor;
b.
wakil Dosen bukan Doktor dari setiap Jurusan;
dan
c.
Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Jurusan sebagai
anggota ex-officio.
(3)
Keanggotaan Senat dari wakil Dosen bukan Doktor
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
huruf
b
merupakan Dosen tetap yang diusulkan oleh Jurusan,
tidak sedang mendapat tugas tambahan dari Sekolah
Tinggi, dan tidak dalam tugas belajar.
(4)
Usulan oleh Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dengan ketentuan:
a.
anggota Senat dari unsur Dosen paling sedikit 1
(satu) orang dari setiap Jurusan;
b.
jika Jurusan memiliki Dosen lebih dari 10
(sepuluh) orang, diwakili oleh 2 (dua) orang
anggota
Senat,
dan
selanjutnya
berlaku
kelipatannya; dan
c.
jumlah wakil Dosen setiap Jurusan paling banyak
3 (tiga) orang.
(5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi persyaratan:
a.
lulusan
program
Magister
dengan
jabatan
fungsional paling rendah Lektor;
b.
telah
memiliki
pengalaman
mengajar
paling
singkat 2 (dua) tahun pada bidangnya;
c.
tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d.
tidak sedang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap; dan
e.
tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik.
(6)
Masa jabatan anggota Senat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b mengikuti masa jabatan Ketua,
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.
(7)
Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh
seorang
Ketua
dan
dibantu
oleh
seorang
Sekretaris.
(8)
Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) bukan dijabat oleh bukan anggota ex-
officio.
(9)
Dalam melaksanakan tugas, Senat dapat membentuk
komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan
anggotanya ditetapkan oleh Ketua Senat.
(10) Tata cara pengangkatan anggota Senat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.
Pasal 36 Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas: a. memberikan pertimbangan kualitatif calon Ketua; b. memberikan pertimbangan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen; c. memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen; d. memberikan pertimbangan mutasi Dosen; e. memberikan pertimbangan dalam penetapan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
f.
memberikan pertimbangan/masukan kepada Ketua
dalam menyusun dan/atau mengubah RIP dan rencana
strategis Sekolah Tinggi;
g.
memberikan
pertimbangan
kepada
Ketua
terkait
dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan
Jurusan atau Program Studi;
h.
memberikan pertimbangan kebijakan dan pelaksanaan
tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan
dalam RIP dan rencana strategis Sekolah Tinggi; dan
i.
memberikan pertimbangan kebijakan dan pelaksanaan
penjaminan mutu pendidikan.
Pasal 37 (1) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) dipilih dari dan oleh anggota. (2) Ketua Senat bertugas memimpin sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang.
Pasal 38 (1) Sidang Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) terdiri atas sidang Senat terbuka dan sidang Senat tertutup. (2) Sidang Senat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies natalis, pengukuhan Mahasiswa, dan pidato akhir masa jabatan Ketua. (3) Sidang Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan calon Ketua, pembahasan kenaikan jabatan fungsional, mutasi Dosen, dan sidang lain yang menurut sifatnya tidak diketahui oleh umum. (4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik. (5) Dalam hal Ketua Senat berhalangan, pimpinan sidang dipimpin oleh Sekretaris Senat. (6) Dalam hal Ketua Senat dan Sekretaris Senat berhalangan pada sidang Senat terbuka, pimpinan sidang dipimpin oleh salah satu anggota Senat yang tertua usianya, yang bukan anggota ex-officio. (7) Tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat ditetapkan oleh Ketua Senat.
Bagian Keempat Satuan Pengawasan Internal
Pasal 39 (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Ketua. (2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
(3)
Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas
Internal mengikuti masa jabatan Ketua.
(4)
Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua)
kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang
sama.
(5)
Ketentuan mengenai Satuan Pengawasan Internal
ditetapkan oleh Ketua.
Bagian Kelima Dewan Penyantun
Pasal 40
(1)
Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) huruf d merupakan badan nonstruktural
yang
mempunyai
fungsi
pemberian
saran
dan
pertimbangan di bidang nonakademik kepada Ketua.
(2)
Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
(3)
Dewan Penyantun berjumlah gasal, terdiri atas 5 (lima)
orang yang berasal dari unsur pimpinan pemerintah
daerah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, Alumni,
dan pengusaha atau lainnya.
(4)
Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para
anggota.
(5)
Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Ketua.
(6)
Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti
jabatan Ketua.
(7)
Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu).
Bagian Keenam Perangkat Ketua
Paragraf 1 Umum
Pasal 41
Perangkat Ketua meliputi unsur:
a.
pelaksana akademik terdiri atas Jurusan atau Program
Studi dan pusat;
b.
penjaminan mutu;
c.
penunjang akademik;
d.
pelaksana administrasi terdiri atas bagian; dan
e.
pelaksana pelayanan umum.
Paragraf 2 Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan atau Program Studi
Pasal 42 (1) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan atau Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
(2) Pengangkatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan atau Program Studi didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Jurusan atau Program Studi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (3) Masa jabatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan atau Program Studi mengikuti masa jabatan Ketua, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
Pasal 43
(1)
Persyaratan calon Ketua Jurusan atau Program Studi:
a.
berstatus Dosen tetap ASN;
b.
beragama Khonghucu;
c.
berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada
saat pendaftaran;
d.
lulusan
program
Magister
dengan
jabatan
fungsional paling rendah Lektor;
e.
memiliki pengalaman manajerial pada perguruan
tinggi;
f.
memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Sekolah
Tinggi;
g.
sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
h.
tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
i.
tidak sedang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;
j.
mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi
Ketua Jurusan atau Program Studi secara tertulis;
dan
k.
menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama
dengan Ketua.
(2)
Dalam
hal
persyaratan
calon
Ketua
Jurusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak
terpenuhi, dapat diisi oleh agama lain.
Pasal 44 Setiap akhir tahun akademik Ketua Jurusan atau Program Studi menyampaikan laporan kinerja secara tertulis kepada Ketua.
Paragraf 3 Kepala Pusat
Pasal 45 (1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (2) Masa jabatan Kepala Pusat mengikuti masa jabatan Ketua, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
Pasal 46 (1) Persyaratan calon Kepala Pusat: a. berstatus Dosen tetap ASN; b. beragama Khonghucu; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran; d. lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor; e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi; f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Sekolah Tinggi; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Pusat secara tertulis; dan k. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Ketua. (2) Dalam hal persyaratan calon Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dapat diisi oleh agama lain.
Paragraf 4 Kepala UPA
Pasal 47 (1) Kepala UPA diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (2) Masa jabatan Kepala UPA mengikuti masa jabatan Ketua, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
Pasal 48
(1)
Persyaratan calon Kepala UPA:
a.
berstatus Dosen tetap atau Tenaga Kependidikan
tetap ASN;
b.
beragama Khonghucu;
c.
berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi
calon dari unsur Dosen dan 53 (lima puluh tiga)
tahun bagi calon dari unsur Tenaga Kependidikan;
d.
paling rendah lulusan program Magister bagi calon
dari unsur Dosen atau program Sarjana dengan
pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun bagi
calon dari unsur Tenaga Kependidikan;
e.
memiliki jabatan fungsional paling rendah asisten
ahli atau jabatan fungsional jenjang ahli muda;
f.
memiliki pengalaman keahlian di bidangnya;
g.
memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Sekolah
Tinggi;
h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; k. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala UPA secara tertulis; dan l. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Ketua.
Paragraf 5 Pengangkatan Pelaksana Akademik
Pasal 49
(1)
Pengangkatan Ketua Jurusan atau Program Studi,
Kepala Pusat, dan Kepala UPA dilaksanakan dengan
ketentuan:
a.
Ketua membentuk panitia penjaringan calon Ketua
Jurusan atau Program Studi, Kepala Pusat, dan
Kepala UPA;
b.
panitia penjaringan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a menyaring calon Ketua Jurusan atau
Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPA yang
telah memenuhi syarat; dan
c.
panitia penjaringan mengajukan calon Ketua
Jurusan atau Program Studi, Kepala Pusat, dan
Kepala UPA kepada Ketua untuk dipilih dan
ditetapkan sebagai Ketua Jurusan atau Program
Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPA.
(2)
Pengangkatan Ketua Jurusan atau Program Studi,
Kepala Pusat, dan Kepala UPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua paling lama 2 (dua)
bulan setelah pelantikan Ketua.
(3)
Panitia penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Ketua.
Paragraf 6 Rangkap Jabatan
Pasal 50 Pejabat pelaksana akademik dilarang merangkap sebagai: a. pejabat pada satuan pendidikan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat; b. pejabat pada instansi pemerintah pusat atau daerah; c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta; dan d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
Paragraf 7 Pemberhentian Pejabat Pelaksana Akademik
Pasal 51
Pejabat pelaksana akademik diberhentikan dari jabatannya
karena:
a.
telah berakhir masa jabatannya;
b.
mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.
diangkat dalam jabatan lain;
d.
melakukan pelanggaran norma dan etika;
e.
berkinerja rendah;
f.
sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus yang
dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter
pemerintah;
g.
dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
h.
dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
i.
cuti di luar tanggungan negara;
j.
tugas belajar; atau
k.
meninggal dunia.
Paragraf 8 Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas
Pasal 52 (1) Dalam hal Wakil Ketua, Ketua Jurusan atau Program Studi, Sekretaris Jurusan atau Program Studi, Kepala Pusat, Kepala UPA, dan Kepala Satuan Pengawasan Internal berhalangan tidak tetap, Ketua dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian. (2) Dalam hal Wakil Ketua, Ketua Jurusan atau Program Studi, Sekretaris Jurusan atau Program Studi, Kepala Pusat, Kepala UPA, dan Kepala Satuan Pengawasan Internal berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua menetapkan pelaksana tugas. (3) Penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.
Bagian Ketujuh Ketenagaan
Pasal 53 (1) Pegawai Sekolah Tinggi terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan. (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai ASN. (3) Penghasilan pegawai Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 54 (1) Rekruitmen Dosen dan Tenaga Kependidikan ASN dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan usulan Sekolah Tinggi yang dilandasi dengan analisis
kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia. (2) Pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan Konsorsium Keilmuan
Pasal 55
(1)
Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen.
(2)
Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan dengan bidang keilmuan.
(3)
Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Bagian Kesembilan Mahasiswa
Pasal 56 (1) Mahasiswa Sekolah Tinggi memiliki hak: a. memperoleh pendidikan yang berkualitas; b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban: a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan; b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Sekolah Tinggi; c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Sekolah Tinggi; dan d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan. (3) Hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.
Pasal 57 (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan. (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Sekolah Tinggi.
(3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Sekolah Tinggi. (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi. (5) Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Sekolah Tinggi. (6) Sekolah Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan. (7) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Ketua.
Bagian Kesepuluh Alumni
Pasal 58
(1)
Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam
upaya menunjang tercapainya tujuan Sekolah Tinggi.
(2)
Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat
Sekolah Tinggi dan Jurusan atau Program Studi.
(3)
Hubungan
kerja organisasi
Alumni
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang
menyangkut organisasi Alumni disusun oleh Alumni
dalam suatu musyawarah Alumni setelah mendapat
persetujuan Ketua.
(4)
Kepengurusan Alumni tingkat Sekolah Tinggi disahkan
oleh Ketua, tingkat Jurusan atau Program Studi oleh
Ketua Jurusan atau Program Studi, atau semua tingkat
dapat disahkan oleh Ketua sesuai ketetapan yang
dihasilkan oleh musyawarah Alumni.
(5)
Hubungan ikatan Alumni dengan almamater bersifat
kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi
dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan
emosional antara Alumni dengan Sekolah Tinggi
sebagai almamaternya.
(6)
Pendirian ikatan Alumni dimaksudkan untuk:
a.
mempererat dan membina kekeluargaan antar-
Alumni;
b.
membantu peningkatan peranan almamater dalam
pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
c.
menjalankan
usaha
dan
aktif
memberikan
bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan
untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa
dan Alumni;
d.
memberikan motivasi kepada Alumni untuk
pengembangan dan penerapan keahlian bagi
kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan
almamater; dan
e.
memelihara dan menjunjung tinggi nama baik
almamater.
(7) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Sekolah Tinggi. (8) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.
BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU
Bagian Kesatu Umum
Pasal 59 (1) Sekolah Tinggi melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. (3) Organ Sekolah Tinggi secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Sekolah Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua. (4) Sekolah Tinggi menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: a. internal; dan b. eksternal. (6) Penjaminan mutu pendidikan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Sekolah Tinggi. (7) Penjaminan mutu pendidikan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat nasional maupun internasional. (8) Hasil evaluasi eksternal secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan pembinaan kelembagaan dan Jurusan atau Program Studi oleh Menteri. (9) Penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimakud pada ayat (5) oleh Menteri.
Bagian Kedua Pengawasan Akademik
Pasal 60 (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Sekolah Tinggi dilakukan oleh Senat.
(2)
Ketua berkewajiban melakukan pemantauan dan
evaluasi
kegiatan
akademik
sebagai
bentuk
akuntabilitas kegiatan akademik Sekolah Tinggi.
(3)
Pemantauan
dan
evaluasi
kegiatan
akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Pusat Penjaminan Mutu.
(4)
Pemantauan
dan
evaluasi
kegiatan
akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
terhadap:
a.
hasil kinerja Dosen dalam pendidikan dan
pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat;
b.
hasil belajar Mahasiswa untuk memantau proses
kemajuan dan perbaikan hasil belajar secara
berkesinambungan; dan
c.
program pendidikan pada semua jenjang, untuk
menilai pencapaian standar nasional pendidikan
tinggi.
BAB VI TATA KELOLA
Bagian Kesatu Tata Kerja
Pasal 61
(1)
Setiap pimpinan unit kerja pada Sekolah Tinggi dalam
melaksanakan tugasnya wajib:
a.
menerapkan
prinsip
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi, dan kolaborasi dengan unit kerja di
lingkungan Sekolah Tinggi;
b.
melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
Kementerian;
c.
mengawasi
bawahan
dan
apabila
terjadi
penyimpangan supaya mengambil langkah yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d.
mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung
jawab kepada atasan;
e.
menyampaikan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.
bertanggung jawab memimpin dan melakukan
koordinasi dengan bawahan dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan.
(2)
Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekolah
Tinggi yang menerima laporan dari pimpinan unit kerja
di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan
laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan
kewenangannya.
Pasal 62 Ketua Jurusan atau Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPA menyampaikan laporan kepada Ketua paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Bagian Kedua Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas
Pasal 63
(1)
Setiap pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip
manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan
tinggi yang baik.
(2)
Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
(3)
Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus,
akuntabilitas,
transparansi,
responsif
terhadap
kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Ketua.
Pasal 64 (1) Ketua menyusun program kerja tahunan berdasarkan rencangan strategis Sekolah Tinggi. (2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi.
Pasal 65
(1)
Ketua menetapkan indikator kinerja pejabat pada
Sekolah Tinggi.
(2)
Ketua menilai kinerja para pejabat berdasarkan
indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(3)
Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan indikator
kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Ketiga Administrasi Akademik
Pasal 66 (1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Sivitas Akademika dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi. (2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Jurusan atau Program Studi, pusat, dan unit kerja terkait lainnya. (3) Jenis pelayanan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Bagian Keempat Standar Pelayanan
Pasal 67 (1) Standar pelayanan Sekolah Tinggi mengacu kepada standar layanan publik yang mempertimbangkan
kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya, dan kemudahan untuk mendapatkan layanan. (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Bagian Kelima Kurikulum
Paragraf 1 Pengembangan Kurikulum
Pasal 68
(1)
Kurikulum pada Program Studi dikembangkan oleh
Jurusan dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional
Indonesia.
(2)
Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan capaian
pembelajaran yang meliputi:
a.
sikap;
b.
pengetahuan;
c.
keterampilan; dan
d.
manajerial.
(3)
Kurikulum pada Program Studi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Paragraf 2 Pembukaan Program Studi
Pasal 69 Sekolah Tinggi menyelenggarakan pendidikan melalui Program Studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
Pasal 70
(1)
Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi
keagamaan dilakukan melalui tahapan:
a.
Ketua membentuk tim untuk mengkaji kelayakan
pembukaan
Program
Studi
berdasarkan
persyaratan yang ditetapkan Menteri;
b.
hasil kajian tim sebagaimana dimaksud dalam
huruf a berupa naskah akademik tentang usulan
pembukaan Program Studi baru yang diajukan
kepada Ketua;
c.
Ketua mengajukan permohonan izin kepada
Menteri
setelah
diverifikasi
oleh
lembaga
penjaminan mutu dan mendapat pertimbangan
Senat; dan
d.
izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan
oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi
yang ditetapkan oleh badan akreditasi nasional
perguruan tinggi.
(2)
Dalam hal Ketua membuka Program Studi umum
diajukan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(3) Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Ketua sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri. (4) Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Ketua selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi masih diselenggarakan secara rutin.
Pasal 71
(1)
Sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan, short course, dan sejenisnya untuk
memberikan layanan kepada masyarakat.
(2)
Pendidikan dan pelatihan, short course, dan sejenisnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Paragraf 3 Pengembangan Jurusan atau Program Studi
Pasal 72 (1) Sekolah Tinggi dapat mengembangkan Jurusan atau Program Studi sesuai dengan kebutuhan pengembangan ilmu mayarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Jurusan atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 4 Laboratorium/Bengkel/Studio
Pasal 73
(1)
Laboratorium/bengkel/studio
diselenggarakan
oleh
Jurusan.
(2)
Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
BAB VII KODE ETIK
Pasal 74 (1) Setiap Warga Kampus wajib melaksanakan kode etik kampus. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai agama Khonghucu, aturan hukum, dan budi pekerti dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku di dalam dan di luar kampus. (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya ditetapkan Ketua.
BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN KEPUTUSAN
DAN INSTRUMEN HUKUM LAIN
Pasal 75 (1) Ketua, Ketua Senat, dan Ketua Jurusan atau Program Studi dapat membentuk keputusan. (2) Selain dapat membentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dapat membentuk nota kesepahaman. (3) Ketua Jurusan atau Program Studi dapat membentuk perjanjian kerja sama. (4) Pembentukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh Ketua. (5) Tata cara pembentukan keputusan, nota kesepahaman, dan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX PERENCANAAN
Pasal 76 (1) Organ Sekolah Tinggi secara bersama-sama menyusun rencana strategis dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian. (2) Tata cara penyusunan rencana stratregis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, PENGADAAN BARANG/JASA, DAN KEKAYAAN
Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan
Paragraf 1 Umum
Pasal 77 (1) Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi dilaksanakan secara tertib, wajar, adil, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip pengendalian internal yang baik.
Pasal 78 Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) meliputi: a. perencanaan dan penganggaran; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan dan pertanggungjawaban.
Paragraf 2 Perencanaan dan Penganggaran
Pasal 79 Periode anggaran Sekolah Tinggi terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Pasal 80 Rencana kerja tahunan disusun oleh Ketua setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Sekolah Tinggi yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai dengan berpedoman pada rencana strategis Kementerian.
Pasal 81 (1) Rencana anggaran tahunan diajukan oleh Ketua kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Sekretaris Jenderal memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam rencana anggaran tahunan, Ketua harus menyusunnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pertimbangan Sekretaris Jenderal diterima. (3) Rencana anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Sekretaris Jenderal merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana anggaran tahunan. (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 82 (1) Ketua dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan. (2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat: a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan; b. perubahan target kinerja; dan/atau c. alokasi dana/program dan kegiatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan. (3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Paragraf 3 Pelaksanaan
Pasal 83 (1) Ketua memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketua menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan. (3) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua dibantu pengelola keuangan Sekolah Tinggi yang wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Sekolah Tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 84 (1) Pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) meliputi: a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas; b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah; c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank; d. melakukan pembayaran; e. melaksanakan kegiatan serta pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keluaran (output) yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran; f. melaksanakan proses penyelesaian tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan g. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan. (2) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Ketua dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 85 (1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Sekolah Tinggi untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Sekolah Tinggi. (2) Penerimaan yang menggunakan nama Sekolah Tinggi harus dilaporkan kepada Ketua secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.
Pasal 86 (1) Sistem akuntansi Sekolah Tinggi ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Sekolah Tinggi yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
(2) Sistem akuntansi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi: a. keuangan; b. barang; c. pendapatan; dan d. biaya.
Pasal 87 (1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang andal dan disimpan di tempat yang aman. (2) Pejabat Pembuat Komitmen Sekolah Tinggi menyimpan seluruh bukti transaksi Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 88 (1) Sistem pengendalian internal Sekolah Tinggi dilakukan secara terus menerus melalui: a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif; b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan; c. pengamanan aset; dan d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Sekolah Tinggi dan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Ketua. (3) Sistem pengendalian internal di evaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawasan Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Ketua. (4) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Pasal 89 (1) Laporan keuangan Sekolah Tinggi di audit oleh Satuan Pengawasan Internal. (2) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta dilakukannya pemeriksaan khusus terhadap keuangan Sekolah Tinggi.
Paragraf 4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 90 (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Sekolah Tinggi, Ketua menyampaikan laporan tahunan kepada Sekretaris Jenderal yang terdiri atas: a. laporan keuangan yang sudah di audit oleh Satuan Pengawasan Internal; dan b. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan aktivitas/laporan operasional; c. laporan perubahan ekuitas;
d. neraca; dan e. catatan atas laporan keuangan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur pelaksana. (4) Laporan keuangan Sekolah Tinggi disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
Bagian Kedua Pendanaan
Pasal 91 (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Sekolah Tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Selain dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Sekolah Tinggi juga dapat berasal dari masyarakat. (3) Pendapatan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Sekolah Tinggi.
Bagian Ketiga Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 92
(1)
Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip
efisiensi, ekonomis, akuntabel, dan transparan.
(2)
Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Kekayaan
Paragraf 1 Umum
Pasal 93 (1) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi dilaksanakan untuk mencapai tujuan Sekolah Tinggi. (2) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara wajar, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi prinsip pengendalian internal yang baik.
Pasal 94 (1) Kekayaan Sekolah Tinggi terdiri atas: a. barang tidak bergerak; b. barang bergerak; dan c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Sekolah Tinggi.
(2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Sekolah Tinggi.
Pasal 95 Semua kekayaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2 Tanah dan Bangunan
Pasal 96 (1) Tanah dan bangunan merupakan bagian dari kekayaan Sekolah Tinggi yang merupakan barang milik negara. (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI SARANA DAN PRASARANA
Pasal 97 (1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Sekolah Tinggi bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (2) Sarana dan prasarana untuk penunjang tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain. (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik negara. (4) Sekolah Tinggi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan tridharma perguruan tinggi.
Pasal 98 Pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi ditetapkan oleh Ketua dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII KERJA SAMA
Pasal 99 (1) Sekolah Tinggi dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri. (2) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3)
Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar
saling menguntungkan.
(4)
Usulan kerja sama dapat berasal dari Jurusan atau
Program Studi, pusat, dan UPA.
(5)
Kerja
sama
dengan
pihak
lain
dilakukan
atas
persetujuan Ketua.
(6)
Kerja
sama
dalam
bidang
akademik
dan/atau
nonakademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2026
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Œ
NASARUDDIN UMAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KHONGHUCU INDONESIA NEGERI BANGKA BELITUNG
BENTUK DAN RINCIAN LAMBANG, MARS, HIMNE, BENDERA, DAN BUSANA SEKOLAH TINGGI
A. Lambang Sekolah Tinggi Keterangan:
lambang Sekolah Tinggi berbentuk buku;
berwarna dasar merah (kode gradasi #E62129) dan putih (kode gradasi #FFFFFF) memiliki makna ilmu pengetahuan, peradaban, dan semangat belajar;
warna merah dan putih melambangkan pengabdian dan cinta pada tanah air Indonesia;
tulisan hanzi 水 (shuĭ, air) berwarna merah (kode gradasi #E62129) melambangkan kebijaksanaan atau kearifan tertinggi;
pena ke atas berwarna merah (kode gradasi #E62129), melambangkan karya pendidikan bernafaskan ketaatan kepada Tian, tegak, lurus, dan agung;
terdapat tiga garis yaitu garis dengan warna merah (kode gradasi #E62129), kuning (kode gradasi #FFF000), dan hijau (kode gradasi #009B4C);
garis tersebut melambangkan misi perguruan tinggi, tridharma perguruan tinggi di antaranya pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta melambangkan keberanian di atas dasar kepatutan, kesusilaan dan tahu malu, ke-arif-bijaksanaan dengan dilandasi perencanaan dan semangat belajar-berlatih yang kokoh, serta cinta kasih-kemanusiaan yang ikhlas, tulus dan universal;
Garuda Pancasila (kode gradasi #FFFFFF), melambangkan insan SETIAKIN senantiasa taat, patuh, setia berpegang pada Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia;
Lambang Muduo (Genta) dengan tulisan Zhong Shu (kode gradasi #FFFFFF), melambangkan para lulusan SETIAKIN mampu menggunakan seluruh kemampuannya untuk mencerahkan masyarakat agar taat dan takut akan Tuhan, lurus di dalam Jalan kebajikan, hidup selaras dengan alam dan tepasalira, kasih sayang kepada sesama;
tulisan “SETIAKIN” berwarna merah (kode gradasi #E62129) di atas tulisan “SEKOLAH TINGGI AGAMA KHONGHUCU INDONESIA NEGERI BANGKA BELITUNG” berwarna hitam (kode gradasi #000000) menggunakan jenis huruf arial bold; dan
makna lambang secara keseluruhan SETIAKIN adalah Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri yang berlandaskan Pancasila, bernafaskan ajaran agama Khonghucu, serta mengemban amanat tridharma perguruan tinggi, dan bertujuan mendidik para mahasiswa menjadi insan yang Junzi - beriman, arif dan berbudi luhur, dan mampu berkarya terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan setia berjuang di jalan kebajikan Tuhan.
B. Mars dan Himne Sekolah Tinggi
Mars Sekolah Tinggi
Himne Sekolah Tinggi
C. Bendera
- Bendera Sekolah Tinggi:
Keterangan: 1) berbentuk persegi panjang yang lebarnya 2/3 (dua per tiga) dari panjangnya; 2) bendera Sekolah Tinggi berwarna ungu (kode gradasi #663E92) melambangkan spiritualitas yang artinya SETIAKIN menghendaki Sivitas Akademika dan Warga Kampus memiliki kecerdasan spiritual disamping mengamalkan ajaran agama Khonghucu di dalam menjalani hidup dan kehidupan sehari hari; 3) di tengah bendera Sekolah Tinggi terdapat lambang Sekolah Tinggi; dan 4) di bawah lambang bertuliskan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung.
- Bendera Jurusan Keterangan:
- berbentuk persegi panjang yang lebarnya 2/3 (dua per tiga) dari panjangnya;
- warna dasar bendera dan makna: a) Pendidikan Agama Khonghucu berwarna kuning (kode gradasi #FFF000) sebagai lambang kearif-bijaksanaan yang diharapkan Jurusan ini dapat menghasilkan lulusan yang arif bijaksana; dan
b) Komunikasi dan Penyiaran Khonghucu berwarna biru (kode gradasi #008FD7) yang melambangkan keharmonisan, kedamaian, kesejukan yang diharapkan Jurusan ini menghasilkan lulusan yang mampu berkomunikasi dan menyiarkan ajaran agama yang membawa kedamaian dan membangun keharmonisan. Di bagian tengah bendera Jurusan terdapat lambang Sekolah Tinggi.
- di bagian tengah bendera Jurusan terdapat lambang Sekolah Tinggi; dan
- di bawah lambang Sekolah Tinggi terdapat tulisan nama masing-masing Jurusan.
D. Busana Akademik Sekolah Tinggi
- Toga Jabatan: Toga Jabatan Ketua dan Wakil Ketua apabila bergelar Profesor
Toga Jabatan Ketua dan Wakil Ketua apabila bergelar Doktor
Toga Jabatan Ketua dan Wakil Ketua apabila bergelar Magister
Toga Jabatan khusus untuk Senat di luar unsur Ketua dan Wakil Ketua yang jenjang akademik adalah Profesor.
Toga Jabatan Khusus untuk Senat di luar unsur Ketua dan Wakil Ketua yang jenjang akademik adalah Doktor.
Toga Jabatan khusus untuk Senat di luar unsur Ketua dan Wakil Ketua yang jenjang akademik adalah Magister
Keterangan: 1) terbuat dari kain polos berwarna dasar hitam (kode gradasi #1D1819) dan ditengahnya kombinasi warna merah (kode gradasi #E62129) bermotif batik dan warna kuning (kode gradasi #FFF000) berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan; 2) pada pergelangan tangan dilapisi kain berwarna merah (kode gradasi #E62129) dengan lebar 12 cm (dua belas sentimeter); 3) pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan (flooi) berjumlah 3 (tiga); dan 4) leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi kain berwarna merah (kode gradasi #E62129) disesuaikan dengan jenjang jabatan akademik tertinggi Profesor 4 (empat) garis, Doktor 3 (tiga) garis, dan Magister 2 (dua) garis. Untuk toga Ketua dan Wakil Ketua, untuk toga Profesor dan untuk toga jabatan anggota Senat dibedakan berupa warna ungu (kode gradasi #663E92) dengan jumlah strip seperti di atas untuk Profesor, Doktor, dan Magister; dan 5) Toga jabatan dikenakan pada upacara akademik.
- Topi Jabatan Topi Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Senat
Keterangan:
1)
topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan
berwarna hitam (kode gradasi #1D1819) berbentuk segi lima,
sisi masing-masing 20 cm (dua puluh sentimeter);
2)
di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna
sesuai dengan warna leher/garis pembuka toga masing-masing;
dan
3)
berwarna merah (kode gradiasi #E62129) untuk ketua dan wakil
ketua serta warna ungu (kode gradiasi #663E92) untuk anggota
Senat.
- Kalung Jabatan
Kalung Jabatan Ketua
Kalung Jabatan Professor
Keterangan: 1) kalung jabatan Ketua dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Sekolah Tinggi terbuat dari logam tipis berwarna emas (kode gradasi #FFD700);
- kalung jabatan Wakil Ketua terbuat dari bahan yang sama dengan kalung jabatan Ketua tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna emas (kode gradasi #FFD700);
- kalung jabatan Profesor terbuat dari pita selebar 10 cm (sepuluh sentimeter) berwarna dasar emas (kode gradasi #C0C0C0); dan
- kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Sekolah Tinggi yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm (sepuluh sentimeter), berwarna emas (kode gradasi #FFD700).
- Toga Wisudawan Toga wisudawan Jurusan Pendidikan Agama Khonghucu Toga wisudawan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Khonghucu
Keterangan:
1)
toga wisudawan merupakan jubah yang dikenakan pada
upacara wisuda oleh wisudawan.
2)
toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi
#000000) dikombinasi dengan motif batik berwarna merah (kode
gradasi (#E62129) dan di bagian tengah kuning (kode gradasi
#FFF000), kemudian di bagian depan dan bahu ditutupi warna
kuning (kode gradiasi #FFF000) untuk Jurusan Pendidikan
Agama Khonghucu;
3)
warna biru (kode gradiasi #008FD7) untuk Jurusan Komunikasi
dan Penyiaran Khonghucu;
4)
berukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan
panjang dengan lebar yang merata, terdapat 3 (tiga) lipatan
(plooi) pada lengan atas dan punggung toga, dan bagian
belakang toga wisudawan berbentuk persegi panjang dengan
lebar 40 cm (empat puluh sentimeter); dan
5)
kelengkapan toga wisudawan merupakan topi wisudawan yang
bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi warna hitam,
serta kuncir wisudawan berwarna sesuai dengan warna bendera
Jurusan.
- Topi Wisudawan
Topi Wisudawan Keterangan:
- topi wisudawan merupakan penutup kepala yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan; dan
- tengah topi wisudawan terdapat hiasan kuncir lilitan berwarna kuning (kode gradiasi #FFF000) untuk Jurusan Pendidikan Agama Khonghucu dan warna biru (kode gradiasi #008FD7) untuk Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Khonghucu.
- Almamater
Almamater Wisudawan
Keterangan: 1) jas almamater berwarna orange (kode gradasi #EC6A21); dan 2) pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Sekolah Tinggi.
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NASARUDDIN UMAR
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang tertib, efektif, disiplin, transparan, dan akuntabel pada Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung, perlu ditetapkan statuta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 380);
Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 428);
