Peraturan Menag No. 2 Tahun 2026 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negara Mesias Sorong - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI
MESIAS SORONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang tertib, efektif, disiplin, transparan, dan akuntabel pada Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong, perlu ditetapkan statuta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong;
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1030);
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1071);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MESIAS SORONG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi keagamaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional perguruan tinggi keagamaan. 2. Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi keagamaan negeri di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 3. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Sekolah Tinggi dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas tridharma perguruan tinggi yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 4. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. 5. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 6. Jurusan adalah himpunan program studi dalam subrumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. 7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pendidikan Kristen.
- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
- Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Tinggi.
- Alumni adalah lulusan Sekolah Tinggi yang dibuktikan dengan tanda kelulusan.
- Ketua adalah organ Sekolah Tinggi yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi.
- Senat adalah organ Sekolah Tinggi sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
- Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Ketua.
- Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat yang menjalankan fungsi memberikan saran dan pertimbangan nonakademik kepada Ketua
- Ketua Jurusan adalah pimpinan Jurusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Jurusan.
- Ketua Program Studi adalah pemimpin pada Program Studi.
- Kepala Pusat adalah pimpinan pusat pada Sekolah Tinggi.
- Kepala Unit Penunjang Akademik yang selanjutnya disebut Kepala UPA adalah pemimpin unit penunjang akademik pada Sekolah Tinggi.
Pasal 2 Sekolah Tinggi berdasarkan Pancasila dan berasaskan nilai Kristiani.
Pasal 3 Sekolah Tinggi mempunyai visi terwujudnya cendekiawan Kristiani yang beriman, tinggi pengabdian, humanis, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing.
Pasal 4 Sekolah Tinggi mempunyai misi: a. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berlandaskan moral Kristiani dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; b. menyelenggarakan penelitian yang ilmiah, inovatif, dan terpublikasi, serta mengupayakan penggunaannya bagi kesejahteraan masyarakat; c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil penelitian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan d. melakukan penguatan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan prinsip good university governance.
Pasal 5
Sekolah Tinggi mempunyai tujuan:
a.
menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan
akademik
dan/atau
profesional
yang
dapat
menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berasaskan
Kristiani;
b.
menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah di
bidang ilmu agama Kristen bagi pengembangan ilmu
pengetahuan teknologi, dan seni; dan
c.
mengaplikasikan pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Pasal 6 Sekolah Tinggi mempunyai strategi: a. membangun budaya akademik berasaskan nilai-nilai Kristiani dan kearifan lokal yang terintegrasi dengan tridharma perguruan tinggi; b. mengoptimalkan tata kelola kelembagaan sistem penjamin mutu dan sumber daya manusia yang profesional dan akuntabel; dan c. memperluas jejaring kerja sama untuk penguatan kapasitas dan kompetensi Sivitas Akademika serta reputasi Sekolah Tinggi.
BAB II IDENTITAS
Bagian Kesatu Nama, Kedudukan, dan Pendirian
Pasal 7 (1) Perguruan tinggi keagamaan Kristen negeri dalam Statuta ini bernama Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong. (2) Sekolah Tinggi berkedudukan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. (3) Sekolah Tinggi berdiri pada tanggal 10 Desember 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong. (4) Dies Natalis Sekolah Tinggi ditetapkan pada tanggal 10 Desember berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong.
Bagian Kedua Lambang
Pasal 8 (1) Sekolah Tinggi memiliki lambang. (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Ketiga Mars dan Himne
Pasal 9 (1) Sekolah Tinggi memiliki mars dan himne. (2) Mars dan himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Keempat Bendera
Pasal 10 (1) Sekolah Tinggi dan Jurusan memiliki bendera. (2) Bendera Sekolah Tinggi dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kelima Busana Akademik
Pasal 11
(1)
Busana akademik Sekolah Tinggi terdiri atas:
a.
toga jabatan;
b.
toga wisudawan; dan
c.
jas almamater.
(2)
Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua,
Wakil Ketua, Ketua Jurusan, dan Senat.
(3)
Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan pada upacara akademik.
(4)
Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan jubah yang dikenakan wisudawan.
(5)
Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf
c
merupakan
jas
yang
dikenakan
pada
saat kegiatan yang berkaitan dengan Sivitas Akademika
dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi,
masa orientasi, dan kegiatan resmi lainnya oleh
Mahasiswa.
(6)
Busana Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu
Pendidikan
Paragraf 1 Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan
Pasal 12
(1)
Sekolah Tinggi menjunjung tinggi kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
(2)
Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika pada
Sekolah Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung
jawab sesuai dengan ajaran agama Krinten melalui
pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
(3)
Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau
Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa untuk
menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab
mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun
ilmu dan cabang ilmunya.
(4)
Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu
cabang
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
dalam
menemukan,
mengembangkan,
mengungkapkan,
dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut
kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
(5)
Pimpinan Sekolah Tinggi wajib mengupayakan dan
menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika
melaksanakan
kebebasan
akademik,
kebebasan
mimbar akademik, dan otonomi keilmuwan secara
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan
norma/kaidah keilmuan.
Paragraf 2
Penerimaan Mahasiswa
Pasal 13 Mahasiswa terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan.
Pasal 14 Sekolah Tinggi menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.
Pasal 15
(1)
Sekolah Tinggi melakukan penerimaan Mahasiswa baru
jenjang Sarjana melalui pola penerimaan secara
nasional.
(2)
Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekolah Tinggi dapat melakukan penerimaan
Mahasiswa dengan pola yang lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Penerimaan Mahasiswa ditetapkan oleh Ketua.
Paragraf 3 Sistem Perkuliahan
Pasal 16
(1)
Penyelenggaraan
perkuliahan
menerapkan
sistem
kredit semester yang bobot pelaksanaannya dinyatakan
dalam satuan kredit semester.
(2)
Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tatap muka atau
virtual, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri.
(3)
Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi dan Program
Studi.
(4)
Perkuliahan
dilaksanakan
berdasarkan
tahun
akademik yang ditetapkan oleh Ketua.
(5)
Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan
semester genap yang masing-masing terdiri atas 16
(enam belas) minggu efektif perkuliahan.
Paragraf 4
Bahasa Pengantar
Pasal 17 (1) Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia. (2) Selain bahasa Indonesia, dalam hal tertentu bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.
Paragraf 5 Kompetensi Lulusan
Pasal 18 (1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merumuskan kompetensi tambahan/khusus bagi masing-masing lulusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kompetensi tambahan/khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.
Paragraf 6
Penilaian Pembelajaran
Pasal 19
(1)
Penilaian Pembelajaran meliputi penilaian proses dan
hasil belajar Mahasiswa.
(2)
Penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk
ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan
Dosen
dan/atau
kegiatan
lain
sesuai
dengan
kekhususan bidang studi/mata kuliah.
(3)
Penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan
keterampilan.
(4)
Penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Paragraf 7 Gelar, Ijazah, dan Penghargaan
Pasal 20 (1) Sekolah Tinggi memberikan Gelar Akademik kepada lulusan sesuai dengan Program Studi yang diikutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Gelar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
Pasal 21 (1) Sekolah Tinggi memberikan ijazah kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah.
Pasal 22 (1) Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik, dan/atau nonakademik. (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Bagian Kedua Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 23 (1) Sekolah Tinggi wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB IV SISTEM PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24
(1)
Organisasi Sekolah Tinggi terdiri atas:
a.
Ketua dan Wakil Ketua;
b. Senat;
c.
Satuan Pengawasan Internal; dan
d.
Dewan Penyantun.
(2)
Organisasi Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan
kewenangan masing-masing.
(3)
Hubungan antarorganisasi Sekolah Tinggi dilandasi
oleh semangat kolegialitas satu terhadap yang lain.
(4)
Tugas
dan
fungsi
organisasi
Sekolah
Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Bagian Kedua Ketua dan Wakil Ketua
Pasal 25 Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dan pengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Pasal 26 (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
Pasal 27 (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas dan kewajiban:
a.
menyiapkan RIP dan rancana strategis Sekolah
Tinggi;
b.
melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang
manajemen
organisasi,
akademik,
kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana
dan prasarana, serta keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.
mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat;
d.
mengangkat
dan
memberhentikan
pejabat/
pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
e.
melaksanakan fungsi manajemen Sekolah Tinggi;
f.
membina dan mengembangkan hubungan baik
Sekolah
Tinggi
dengan
lingkungan
dan
masyarakat pada umumnya;
g.
mengusulkan
pembukaan,
penggabungan,
dan/atau penutupan Jurusan atau Program Studi
yang diperlukan atas persetujuan Senat kepada
Menteri; dan
h.
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan
keuangan Sekolah Tinggi kepada Menteri.
(2)
Ketua
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
26
berwenang untuk dan atas nama Menteri:
a.
mewakili Sekolah Tinggi di dalam dan di luar
pengadilan; dan
b.
melakukan kerja sama.
Pasal 28 (1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Sekolah Tinggi, Ketua dibantu oleh 2 (dua) Wakil Ketua. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (3) Masa jabatan Wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan Wakil Ketua. (4) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Ketua terdiri atas bidang: a. akademik, kemahasiswaan, kelembagaan, dan kerja sama; dan b. administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
Paragraf 1
Persyaratan Calon Wakil Ketua dan
Pengangkatan Wakil Ketua
Pasal 29 Persyaratan calon Wakil Ketua: a. berstatus Dosen tetap ASN; b. beragama Kristen; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran; d. lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi; f. memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Sekolah Tinggi; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; j. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Wakil Ketua secara tertulis; dan k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Ketua.
Pasal 30
(1)
Pengangkatan Wakil Ketua dilaksanakan sebagai
berikut:
a.
Ketua membentuk panitia penjaringan calon Wakil
Ketua;
b.
panitia penjaringan menjaring calon Wakil Ketua
yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29; dan
c.
panitia penjaringan mengajukan calon Wakil
Ketua yang memenuhi syarat kepada Ketua untuk
ditetapkan sebagai Wakil Ketua.
(2)
Pengangkatan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua paling lambat 2
(dua) bulan setelah pelantikan Ketua.
(3)
Panitia penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Ketua.
Paragraf 2 Rangkap Jabatan
Pasal 31 Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilarang merangkap sebagai: a. pejabat pada satuan pendidikan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat; b. pejabat pada instansi pemerintah pusat atau daerah; c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta; dan d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
Paragraf 3 Pemberhentian Wakil Ketua
Pasal 32 Wakil Ketua diberhentikan dari jabatannya karena: a. telah berakhir masa jabatannya; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. diangkat dalam jabatan lain; d. melakukan pelanggaran norma dan etika;
e.
berkinerja rendah;
f.
sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus yang
dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter
pemerintah;
g.
dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
h.
dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
i.
cuti di luar tanggungan negara;
j.
tugas belajar; atau
k.
meninggal dunia.
Paragraf 4 Laporan
Pasal 33
(1)
Ketua menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja
setiap akhir tahun kepada Menteri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Ketua menyampaikan laporan pertanggungjawaban
secara tertulis kepada Menteri pada akhir masa
jabatan.
Bagian Ketiga Senat
Pasal 34
(1)
Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan pada
Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan dan
pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)
Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a.
Doktor;
b.
wakil Dosen bukan Doktor dari setiap Jurusan;
dan
c.
Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Jurusan sebagai
anggota ex-officio.
(3)
Keanggotaan Senat dari wakil Dosen bukan Doktor
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
huruf b
merupakan Dosen tetap yang diusulkan oleh Jurusan,
tidak sedang mendapat tugas tambahan dari Sekolah
Tinggi, dan tidak dalam tugas belajar.
(4)
Usulan oleh Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dengan ketentuan:
a.
anggota Senat dari unsur Dosen paling sedikit 1
(satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dari
setiap Jurusan;
b.
jika Jurusan memiliki Dosen lebih dari 20 (dua
puluh) orang, diwakili oleh 2 (dua) orang anggota
Senat, dan selanjutnya berlaku kelipatannya; dan
c.
jumlah wakil Dosen setiap Jurusan paling banyak
3 (tiga) orang.
(5)
Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi persyaratan:
a.
lulusan
program
Magister
dengan
jabatan
fungsional paling rendah Lektor;
b.
telah
memiliki
pengalaman
mengajar
paling
singkat 4 (empat) tahun pada bidangnya;
c.
tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d.
tidak sedang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap; dan
e.
tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik.
(6)
Masa jabatan anggota Senat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b mengikuti masa jabatan Ketua,
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.
(7)
Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh
seorang
Ketua
dan
dibantu
oleh
seorang
Sekretaris.
(8)
Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dijabat bukan oleh anggota ex-officio.
(9)
Dalam melaksanakan tugas, Senat dapat membentuk
komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan
anggotanya ditetapkan oleh Ketua Senat.
(10) Tata cara pengangkatan anggota Senat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.
Pasal 35
Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai
tugas:
a.
memberikan pertimbangan kualitatif calon Ketua;
b.
memberikan pertimbangan pengangkatan pertama
dalam jabatan akademik Dosen;
c.
memberikan
pertimbangan
kenaikan
jabatan
fungsional Dosen;
d.
memberikan pertimbangan mutasi Dosen;
e.
memberikan pertimbangan dalam penetapan norma
dan
ketentuan
akademik
serta
mengawasi
penerapannya;
f.
memberikan pertimbangan/masukan kepada Ketua
dalam menyusun dan/atau mengubah RIP dan rencana
strategis Sekolah Tinggi;
g.
memberi pertimbangan kepada Ketua terkait dengan
pembukaan, penggabungan, atau penutupan Jurusan
atau Program Studi;
h.
memberikan pertimbangan kebijakan dan pelaksanaan
tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan
dalam RIP dan rencana strategis Sekolah Tinggi; dan
i.
memberikan pertimbangan kebijakan dan pelaksanaan
penjaminan mutu pendidikan.
Pasal 36 (1) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (8) dipilih dari dan oleh anggota. (2) Ketua Senat bertugas memimpin sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang.
Pasal 37
(1)
Sidang Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (2) terdiri atas sidang Senat terbuka dan sidang
Senat tertutup.
(2)
Sidang Senat terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda,
dies natalis, pengukuhan Mahasiswa, dan pidato akhir
masa jabatan Ketua.
(3)
Sidang Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
dilakukan
dalam
rangka
pemberian
pertimbangan calon Ketua, pembahasan kenaikan
jabatan fungsional, mutasi Dosen, dan sidang lain yang
menurut sifatnya tidak diketahui oleh umum.
(4)
Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai
dengan tradisi akademik.
(5)
Dalam hal Ketua Senat berhalangan, pimpinan sidang
dipimpin oleh Sekretaris Senat.
(6)
Dalam
hal
Ketua
Senat
dan
Sekretaris
Senat
berhalangan pada sidang Senat terbuka, pimpinan
sidang dipimpin oleh salah satu anggota Senat yang
tertua usianya, yang bukan anggota ex-officio.
(7)
Tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat
ditetapkan oleh Ketua Senat.
Bagian Keempat Satuan Pengawasan Internal
Pasal 38
(1)
Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c merupakan unsur
pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan
nonakademik untuk dan atas nama Ketua.
(2)
Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu
oleh
seorang
Sekretaris
yang
diangkat
dan
diberhentikan oleh Ketua.
(3)
Masa
jabatan
Kepala
dan
Sekretaris
Satuan
Pengawasan Internal mengikuti masa jabatan Ketua.
(4)
Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua)
kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang
sama.
(5)
Ketentuan mengenai Satuan Pengawasan Internal
ditetapkan oleh Ketua.
Bagian Kelima
Dewan Penyantun
Pasal 39 (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Ketua.
(2)
Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
(3)
Dewan Penyantun berjumlah gasal, terdiri atas 5 (lima)
orang yang berasal dari unsur pimpinan pemerintah
daerah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, Alumni,
dan pengusaha atau lainnya.
(4)
Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para
anggota.
(5)
Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Ketua.
(6)
Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti
jabatan Ketua.
(7)
Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.
Bagian Keenam Perangkat Ketua
Paragraf 1 Umum
Pasal 40
Perangkat Ketua meliputi unsur:
a.
pelaksana akademik terdiri atas Jurusan atau
Program Studi dan pusat;
b.
penjaminan mutu;
c.
penunjang akademik;
d.
pelaksana administrasi terdiri atas bagian; dan
e.
pelaksana pelayanan umum.
Paragraf 2 Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan atau Program Studi
Pasal 41 (1) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan atau Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (2) Pengangkatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan atau Program Studi didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Jurusan atau Program Studi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Masa jabatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan atau Program Studi mengikuti masa jabatan Ketua, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
Pasal 42 Persyaratan calon Ketua Jurusan atau Program Studi: a. berstatus Dosen tetap ASN; b. beragama Kristen; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
d.
lulusan program Magister dengan jabatan fungsional
paling rendah Lektor;
e.
memiliki pengalaman manajerial pada perguruan
tinggi;
f.
memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Sekolah
Tinggi;
g.
sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan sehat dari dokter pemerintah;
h.
tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan;
i.
tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan
yang memiliki kekuatan hukum tetap;
j.
mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Ketua
Jurusan atau Program Studi secara tertulis; dan
k.
menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama
dengan Ketua.
Pasal 43 Setiap akhir tahun akademik Ketua Jurusan atau Program Studi menyampaikan laporan kinerja secara tertulis kepada Ketua.
Paragraf 3 Kepala Pusat
Pasal 44 (1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (2) Masa jabatan Kepala Pusat mengikuti masa jabatan Ketua, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
Pasal 45
Persyaratan calon Kepala Pusat:
a.
berstatus Dosen tetap ASN;
b.
beragama Kristen;
c.
berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada
saat pendaftaran;
d.
lulusan program Magister dengan jabatan fungsional
paling rendah Lektor;
e.
memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Sekolah
Tinggi;
f.
sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
g.
tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang
atau
berat
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang- undangan;
h.
tidak
sedang
dipidana
berdasarkan
putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;
i.
mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala
Pusat secara tertulis; dan
j.
menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama
dengan Ketua.
Paragraf 4 Kepala UPA
Pasal 46 (1) Kepala UPA diangkat dan diberhentikan oleh Ketua. (2) Masa jabatan Kepala UPA mengikuti masa jabatan Ketua, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
Pasal 47
Persyaratan calon Kepala UPA:
a.
berstatus Dosen tetap atau Tenaga Kependidikan
tetap ASN;
b.
beragama Kristen;
c.
berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi
calon dari unsur Dosen dan 53 (lima puluh tiga)
tahun bagi calon dari unsur Tenaga Kependidikan;
d.
paling rendah lulusan program Magister bagi calon
dari unsur Dosen atau lulusan program Sarjana
dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima)
tahun bagi calon dari unsur Tenaga Kependidikan;
e.
memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor
atau jabatan fungsional jenjang ahli muda;
f.
memiliki pengalaman keahlian di bidangnya;
g.
memahami visi, misi, tujuan, dan strategi Sekolah
Tinggi;
h.
sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
i.
tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang
atau
berat
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang- undangan;
j.
tidak
sedang
dipidana
berdasarkan
putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;
k.
mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala
UPA secara tertulis; dan
l.
menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama
dengan Ketua.
Paragraf 5 Pengangkatan Pelaksana Akademik
Pasal 48
(1)
Pengangkatan Ketua Jurusan atau Program Studi,
Kepala Pusat, dan Kepala UPA dilaksanakan dengan
ketentuan:
a.
Ketua membentuk panitia penjaringan calon
Ketua Jurusan atau Program Studi, Kepala Pusat,
dan Kepala UPA;
b.
panitia penjaringan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a menyaring calon Ketua Jurusan atau
Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPA
yang telah memenuhi syarat; dan
c.
panitia penjaringan mengajukan calon Ketua
Jurusan atau Program Studi, Kepala Pusat, dan
Kepala UPA kepada Ketua untuk dipilih dan
ditetapkan sebagai Ketua Jurusan atau Program
Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPA.
(2)
Pengangkatan Ketua Jurusan atau Program Studi,
Kepala Pusat, dan Kepala UPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua paling lama 2 (dua)
bulan setelah pelantikan Ketua.
(3)
Panitia penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Ketua.
Paragraf 6 Rangkap Jabatan
Pasal 49
Pejabat pelaksana akademik dilarang merangkap sebagai:
a.
pejabat
pada
satuan
pendidikan
lain
yang
diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
b.
pejabat pada instansi pemerintah pusat atau daerah;
c.
pejabat pada badan usaha milik negara/daerah atau
swasta; dan/atau
d.
anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi
dengan partai politik.
Paragraf 7 Pemberhentian Pejabat Pelaksana Akademik
Pasal 50
Pejabat pelaksana akademik diberhentikan dari jabatannya
karena:
a.
telah berakhir masa jabatannya;
b.
mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.
diangkat dalam jabatan lain;
d.
melakukan pelanggaran norma dan etika;
e.
berkinerja rendah;
f.
sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus yang
dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari
dokter pemerintah;
g.
dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
h.
dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
i.
cuti di luar tanggungan negara;
j.
tugas belajar; atau
k.
meninggal dunia.
Paragraf 8 Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas
Pasal 51 (1) Dalam hal Wakil Ketua, Ketua Jurusan atau Program Studi, Sekretaris Jurusan atau Program Studi, Kepala Pusat, Kepala UPA, dan Kepala Satuan Pengawasan Internal berhalangan tidak tetap, Ketua dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian. (2) Dalam hal Wakil Ketua, Ketua Jurusan atau Program Studi, Sekretaris Jurusan atau Program Studi, Kepala Pusat, Kepala UPA, dan Kepala Satuan Pengawasan
Internal berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua menetapkan pelaksana tugas. (3) Penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.
Bagian Ketujuh
Ketenagaan
Pasal 52 (1) Pegawai Sekolah Tinggi terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan. (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai ASN. (3) Penghasilan pegawai Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 53 (1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan ASN dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan usulan Sekolah Tinggi yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia. (2) Pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan Konsorsium Keilmuan
Pasal 54
(1)
Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen.
(2)
Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan dengan bidang keilmuan.
(3)
Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Bagian Kesembilan
Mahasiswa
Pasal 55 (1) Mahasiswa Sekolah Tinggi memiliki hak: a. memperoleh pendidikan yang berkualitas; b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Mahasiswa mempunyai kewajiban: a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan; b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Sekolah Tinggi; c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Sekolah Tinggi; dan d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan. (3) Hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.
Pasal 56 (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan. (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Sekolah Tinggi. (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Sekolah Tinggi. (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi. (5) Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Sekolah Tinggi. (6) Sekolah Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan. (7) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Ketua.
Bagian Kesepuluh
Alumni
Pasal 57
(1)
Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam
upaya menunjang tercapainya tujuan Sekolah Tinggi.
(2)
Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat
Sekolah Tinggi dan Jurusan atau Program Studi.
(3)
Hubungan kerja organisasi Alumni
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang
menyangkut organisasi Alumni disusun oleh Alumni
dalam suatu musyawarah Alumni setelah mendapat
persetujuan Ketua.
(4)
Kepengurusan Alumni tingkat Sekolah Tinggi disahkan
oleh Ketua, tingkat Jurusan atau Program Studi oleh
Ketua Jurusan atau Program Studi, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Ketua sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah Alumni. (5) Hubungan ikatan Alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara Alumni dengan Sekolah Tinggi sebagai almamaternya. (6) Pendirian ikatan Alumni dimaksudkan untuk: a. mempererat dan membina kekeluargaan antar- Alumni; b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni; d. memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan e. memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater. (7) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Sekolah Tinggi. (8) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.
BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 58 (1) Sekolah Tinggi melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. (3) Organ Sekolah Tinggi secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Sekolah Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua. (4) Sekolah Tinggi menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: a. internal; dan b. eksternal. (6) Penjaminan mutu pendidikan secara internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Sekolah Tinggi. (7) Penjaminan mutu pendidikan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat nasional maupun internasional. (8) Hasil evaluasi eksternal secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan pembinaan kelembagaan dan Jurusan atau Program Studi oleh Menteri. (9) Penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimakud pada ayat (5) oleh Menteri.
Bagian Kedua
Pengawasan Akademik
Pasal 59
(1)
Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan
akademik di Sekolah Tinggi dilakukan oleh Senat.
(2)
Ketua berkewajiban melakukan pemantauan dan
evaluasi
kegiatan
akademik
sebagai
bentuk
akuntabilitas kegiatan akademik Sekolah Tinggi.
(3)
Pemantauan
dan
evaluasi
kegiatan
akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Pusat Penjaminan Mutu.
(4)
Pemantauan
dan
evaluasi
kegiatan
akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
terhadap:
a.
hasil kinerja Dosen dalam pendidikan dan
pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat;
b.
hasil belajar Mahasiswa untuk memantau proses
kemajuan dan perbaikan hasil belajar secara
berkesinambungan; dan
c.
program pendidikan pada semua jenjang, untuk
menilai pencapaian standar nasional pendidikan
tinggi.
BAB VI
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 60 (1) Setiap pimpinan unit kerja pada Sekolah Tinggi dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi dengan unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi; b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian; c. mengawasi bawahan dan apabila terjadi
penyimpangan supaya mengambil langkah yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d.
mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung
jawab kepada atasan;
e.
menyampaikan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.
bertanggung jawab memimpin dan melakukan
koordinasi dengan bawahan dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan.
(2)
Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekolah
Tinggi yang menerima laporan dari pimpinan unit kerja
di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan
laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan
kewenangannya.
Pasal 61 Ketua Jurusan atau Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala UPA, dan Kepala Satuan Pengawasan Internal menyampaikan laporan kepada Ketua paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Bagian Kedua Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas
Pasal 62
(1)
Setiap pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip
manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan
tinggi yang baik.
(2)
Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
(3)
Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus,
akuntabilitas,
transparansi,
responsif
terhadap
kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Ketua.
Pasal 63 (1) Ketua menyusun program kerja tahunan berdasarkan rencangan strategis Sekolah Tinggi. (2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi.
Pasal 64 (1) Ketua menetapkan indikator kinerja pejabat pada Sekolah Tinggi. (2) Ketua menilai kinerja para pejabat berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. (3) Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Ketiga Administrasi Akademik
Pasal 65 (1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Sivitas Akademika dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi. (2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Jurusan atau Program Studi, pusat, dan unit kerja terkait lainnya. (3) Jenis pelayanan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Bagian Keempat Standar Pelayanan
Pasal 66 (1) Standar pelayanan Sekolah Tinggi mengacu pada standar layanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya, dan kemudahan untuk mendapatkan layanan. (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Bagian Kelima
Kurikulum
Paragraf 1
Pengembangan Kurikulum
Pasal 67
(1)
Kurikulum pada Program Studi dikembangkan oleh
Jurusan dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional
Indonesia.
(2)
Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan capaian
pembelajaran yang meliputi:
a.
sikap;
b.
pengetahuan;
c.
keterampilan; dan
d.
manajemen.
(3)
Kurikulum pada Program Studi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Paragraf 2
Pembukaan Program Studi
Pasal 68 Sekolah Tinggi menyelenggarakan pendidikan melalui Program Studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
Pasal 69
(1)
Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi
keagamaan dilakukan melalui tahapan:
a.
Ketua membentuk tim untuk mengkaji kelayakan
pembukaan
Program
Studi
berdasarkan
persyaratan yang ditetapkan Menteri;
b.
hasil kajian tim sebagaimana dimaksud dalam
huruf a berupa naskah akademik tentang usulan
pembukaan Program Studi baru yang diajukan
kepada Ketua;
c.
Ketua mengajukan permohonan izin kepada
Menteri
setelah
diverifikasi
oleh
lembaga
penjaminan mutu dan mendapat pertimbangan
Senat; dan
d.
izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan
oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi
yang ditetapkan oleh badan akreditasi nasional
perguruan tinggi.
(2)
Dalam hal Ketua membuka Program Studi umum
diajukan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(3)
Program
Studi
yang
sudah
mendapat
izin
penyelenggaraan dapat ditutup oleh Ketua setelah
mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya
dilaporkan kepada Menteri.
(4)
Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh
Ketua selama masa akreditasi belum berakhir dan
pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi masih
diselenggarakan secara rutin.
Pasal 70
(1)
Sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan, short course, dan sejenisnya untuk
memberikan layanan kepada masyarakat.
(2)
Pendidikan dan pelatihan, short course, dan sejenisnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Paragraf 3
Pengembangan Jurusan atau Program Studi
Pasal 71 (1) Sekolah Tinggi dapat mengembangkan Jurusan atau Program Studi sesuai dengan kebutuhan pengembangan ilmu dan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Jurusan atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 4 Laboratorium/Bengkel/Studio
Pasal 72 (1) Laboratorium/bengkel/studio diselenggarakan oleh Jurusan. (2) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
BAB VII
KODE ETIK
Pasal 73 (1) Setiap Warga Kampus wajib melaksanakan kode etik kampus. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai Kristiani, aturan hukum, dan budi pekerti dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku baik di dalam maupun di luar kampus. (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya ditetapkan oleh Ketua.
BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN KEPUTUSAN
DAN INSTRUMEN HUKUM LAIN
Pasal 74
(1)
Ketua, Ketua Senat, dan Ketua Jurusan atau Program
Studi dapat membentuk keputusan.
(2)
Selain dapat membentuk keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Ketua dapat membentuk nota
kesepahaman.
(3)
Ketua Jurusan atau Program Studi dapat membentuk
perjanjian kerja sama.
(4)
Pembentukan perjanjian kerja sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh Ketua.
(5)
Tata
cara
pembentukan
keputusan,
nota
kesepahaman, dan perjanjian kerja sama dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
BAB IX
PERENCANAAN
Pasal 75 (1) Organ Sekolah Tinggi secara bersama-sama menyusun rencana strategis dengan mengacu pada rencana strategis Kementerian. (2) Tata cara penyusunan rencana stratregis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, PENGADAAN BARANG/JASA, DAN KEKAYAAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Keuangan
Paragraf 1 Umum
Pasal 76 (1) Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi dilaksanakan secara tertib, wajar, adil, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip pengendalian internal yang baik.
Pasal 77 Pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) meliputi: a. perencanaan dan penganggaran; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan dan pertanggungjawaban.
Paragraf 2 Perencanaan dan Penganggaran
Pasal 78 Periode anggaran Sekolah Tinggi terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Pasal 79 Rencana kerja tahunan disusun oleh Ketua setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Sekolah Tinggi yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai dengan berpedoman pada rencana strategis Kementerian.
Pasal 80 (1) Rencana anggaran tahunan diajukan oleh Ketua kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal Direktur Jenderal memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam rencana anggaran tahunan, Ketua harus menyusun kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pertimbangan Direktur Jenderal diterima. (3) Rencana anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Direktur Jenderal merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang
tertuang dalam rencana anggaran tahunan.
(4)
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dokumen
pelaksanaan
anggaran
beserta
pemantauan
dan
pengawasannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 81 (1) Ketua dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan. (2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat: a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan; b. perubahan target kinerja; dan/atau c. alokasi dana/program dan kegiatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Paragraf 3
Pelaksanaan
Pasal 82 (1) Ketua memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketua menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan. (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua dibantu pengelola keuangan Sekolah Tinggi yang wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Sekolah Tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 83
(1)
Pelaksanaan anggaran Sekolah Tinggi sebagaimanan
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) meliputi:
a.
merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
b.
menerima pendapatan dari berbagai sumber yang
sah;
c.
menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
d.
melakukan pembayaran;
e.
melaksanakan kegiatan serta pengadaan barang
dan jasa sesuai dengan keluaran (output) yang
telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
f.
melaksanakan proses penyelesaian tagihan atas
beban anggaran pendapatan dan belanja negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
g. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan. (2) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Ketua dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 84 (1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Sekolah Tinggi untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Sekolah Tinggi. (2) Penerimaan yang menggunakan nama Sekolah Tinggi harus dilaporkan kepada Ketua secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.
Pasal 85
(1)
Sistem akuntansi Sekolah Tinggi ditujukan untuk
menyajikan laporan keuangan Sekolah Tinggi yang
dilaksanakan
berdasarkan
standar
akuntansi
pemerintahan.
(2)
Sistem
akuntansi
Sekolah
Tinggi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:
a.
keuangan;
b.
barang;
c.
pendapatan;
d.
biaya.
Pasal 86 (1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang andal dan disimpan di tempat yang aman. (2) Pejabat Pembuat Komitmen Sekolah Tinggi menyimpan seluruh bukti transaksi Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 87 (1) Sistem pengendalian internal Sekolah Tinggi dilakukan secara terus menerus melalui: a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif; b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan; c. pengamanan aset; dan d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Sekolah Tinggi dan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Ketua. (3) Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawasan Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Ketua. (4) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Pasal 88 (1) Laporan keuangan Sekolah Tinggi di audit oleh Satuan Pengawasan Internal. (2) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta dilakukannya pemeriksaan khusus terhadap keuangan Sekolah Tinggi.
Paragraf 4
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 89
(1)
Dalam
rangka
pertanggungjawaban
pengelolaan
Sekolah Tinggi, Ketua menyampaikan laporan tahunan
kepada Direktur Jenderal yang terdiri atas:
a.
laporan keuangan yang sudah di audit oleh Satuan
Pengawasan Internal; dan
b.
laporan
kinerja
kegiatan
akademik
dan
nonakademik.
(2)
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a.
laporan realisasi anggaran;
b.
laporan aktivitas/laporan operasional;
c.
laporan perubahan ekuitas;
d.
neraca; dan
e.
catatan atas laporan keuangan.
(3)
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur
pelaksana.
(4)
Laporan keuangan Sekolah Tinggi disusun berdasarkan
standar akuntansi pemerintahan.
Bagian Kedua
Pendapatan
Pasal 90 (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Sekolah Tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Selain dana yang dialokasikan dalam angagran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Sekolah Tinggi juga dapat berasal dari masyarakat. (3) Pendapatan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Sekolah Tinggi.
Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 91 (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, akuntabel, dan transparan. (2) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Kekayaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 92 (1) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi dilaksanakan untuk mencapai tujuan Sekolah Tinggi. (2) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara wajar, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengelolaan kekayaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi prinsip pengendalian internal yang baik.
Pasal 93
(1)
Kekayaan Sekolah Tinggi terdiri atas:
a.
benda tidak bergerak;
b.
benda bergerak; dan
c.
kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai
milik Sekolah Tinggi.
(2)
Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri atas hak paten, hak cipta, dan hak
kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh
maupun sebagian oleh Sekolah Tinggi.
Pasal 94 Semua kekayaan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2 Tanah dan Bangunan
Pasal 95 (1) Tanah dan bangunan merupakan bagian dari kekayaan Sekolah Tinggi yang merupakan barang milik negara. (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB XI SARANA DAN PRASARANA
Pasal 96 (1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Sekolah Tinggi bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. (2) Sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik negara. (4) Sekolah Tinggi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan tridharma perguruan tinggi.
Pasal 97 Pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi ditetapkan oleh Ketua dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII KERJA SAMA
Pasal 98 (1) Sekolah Tinggi dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri. (2) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan. (4) Usulan kerja sama dapat berasal dari Jurusan atau Program Studi, pusat, dan UPA. (5) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas persetujuan Ketua. (6) Kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 99 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2026
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Œ
NASARUDDIN UMAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI
MESIAS SORONG
BENTUK DAN RINCIAN LAMBANG, MARS, HIMNE, BENDERA, DAN BUSANA SEKOLAH TINGGI
A. Lambang Sekolah Tinggi
Keterangan:
1)
Bingkai segi lima melambangkan Pancasila sebagai dasar dan
falsafah bangsa Indonesia dan dasar pemersatu.
2)
Alkitab yang terbuka melambangkan Firman Tuhan sebagai
Pedoman.
3)
Salib melambangkan Penyelamatan.
4)
Burung Merpati melambangkan Tuntunan Roh Kudus.
5)
Empat warna dasar melambangkan Empat Pilar Kebangsaan.
6)
Warna:
a.
Warna Biru (kode gradasi #00008B) melambangkan
Kesetiaan, Ketekunan, Ketabahan.
b.
Warna Kuning (kode gradasi #FFFF00) melambangkan
Kemuliaan.
c.
Warna Magenta (kode gradasi #DB18BB) melambangkan
Harmoni.
d.
Warna Putih
(kode gradasi #FFFFF)
melambangkan
Kesucian.
e.
Lambang Sekolah Tinggi tersebut diartikan Sekolah Tinggi
sebagai Murid Kristus yang mewartakan Kabar Keselamatan
dan Damai Sejahtera ke seluruh dunia (Yohanes 1:16 &
Matius 28:19-20).
B. Mars dan Himne Sekolah Tinggi 1. Mars Sekolah Tinggi
- Himne Sekolah Tinggi
C.
Bendera
1.
Bendera Sekolah Tinggi
Keterangan:
1)
bendera Sekolah Tinggi berbentuk persegi panjang dengan
ukuran 120 x 180 cm (seratus dua puluh sentimeter kali
seratus delapan puluh sentimeter);
2)
berwarna dasar biru (kode gradasi #00008B) yang memiliki arti
ketenangan, kedamaian, kekuatan, kewibawaan; dan
3)
di tengah bendera terdapat logo Sekolah Tinggi Agama Kristen
Negeri Mesias Sorong.
- Bendera Jurusan
a. Pendidikan Agama Kristen
Keterangan:
- bendera Jurusan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 120 x 180 cm (seratus dua puluh sentimeter kali seratus delapan puluh sentimeter);
- berwarna dasar biru (kode gradasi #35ADDE) yang memiliki arti pengharapan, kedamaian, dan keteduhan yang mencerminkan kasih Allah dalam pengajaran agama Kristen; dan
- di tengah bendera terdapat logo Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong.
b. Pendidikan Kristen Anak Usia Dini
Keterangan: 1) bendera Jurusan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 120 x 180 cm (seratus dua puluh sentimeter kali seratus delapan puluh sentimeter); 2) berwarna dasar kuning (kode gradasi #E1A804) yang mewakili optimisme, kehangatan, keceriaan, yang sangat penting untuk dunia anak-anak; dan 3) di tengah bendera terdapat logo Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong.
c. Teologi Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri
Keterangan:
1)
bendera Jurusan berbentuk persegi panjang dengan
ukuran 120 x 180 cm (seratus dua puluh sentimeter kali
seratus delapan puluh sentimeter);
2)
berwarna dasar merah (kode gradasi #800000) yang
melambangkan pengorbanan, semangat, dan kekuatan
iman
serta
merupakan
warna
yang
kuat
untuk
mencerminkan kedalaman studi tentang Tuhan dan
Firman-Nya; dan
3)
di tengah bendera terdapat logo Sekolah Tinggi Agama
Kristen Negeri Mesias Sorong.
d. Bimbingan Konseling Kristen
Keterangan:
1)
bendera Jurusan berbentuk persegi panjang dengan
ukuran 120 x 180 cm (seratus dua puluh sentimeter kali
seratus delapan puluh sentimeter);
2)
berwarna dasar magenta (kode gradasi #DB18BB) yang
melambangkan harmoni, keseimbangan, kreatifitas dan
transformasi serta kasih sayang dan ekpresi emosional
serta mencerminkan peran seorang konselor yang menjadi
pendengar yang baik dan memberikan solusi yang penuh
hikmat; dan
3)
di tengah bendera terdapat logo Sekolah Tinggi Agama
Kristen Negeri Mesias Sorong.
D. Busana Akademik Sekolah Tinggi 1. Toga Jabatan Toga jabatan merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua, Ketua Jurusan, dan Senat yang berhak mengikuti prosesi yang dikenakan pada upacara akademik, yakni wisuda dan pengukuhan profesor. Keterangan umum: 1) terbuat dari kain polos berwarna hitam (kode gradasi #000000), berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Jurusan; 2) terbuat dari kain polos berwarna biru (kode gradasi #00008B), pada bagian depan dada berukuran persegi panjang sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan, dan pada pergelangan tangan bergaris tiga berwarna emas (kode gradasi #f7b44e); 3) pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru selebar kurang lebih 12 cm (dua belas sentimeter); 4) pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian
punggung toga terdapat lipatan atau plooi;
5)
pada lengan tangan dan depan baju dilapisi beludru berwarna
biru (kode gradasi #00008B) untuk toga Ketua, Wakil Ketua,
dan toga jabatan Profesor, serta untuk toga jabatan Ketua
Jurusan disesuaikan dengan warna bendara masing-masing
Jurusan;
6)
pada samping kiri dan kanan bahu berwarna emas (kode
gradasi #f7b44e) sampai ke arah belakang melingkar untuk
Senat, berwarna perak (kode gradasi #D5D5D5) untuk Wakil
Ketua Senat, dan berwarna perak (kode gradasi #D5D5D5)
untuk anggota Senat;
7)
toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung
jabatan; dan
8)
di bagian depan dada bergambar burung cendrawasih
berwarna emas (kode gradasi #f7b44e) untuk Ketua Senat,
Wakil Ketua Senat, dan anggota Senat.
Keterangan: 1) Toga jabatan Ketua dan Wakil Ketua. 2) Warna biru (kode gradasi #00008B). 3) Warna hitam (kode gradasi #000000).
Keterangan: 1) Toga jabatan Ketua Jurusan Pendidikan Agama Kristen. 2) Warna biru (kode gradasi #35ADDE). 3) Warna hitam (kode gradasi #000000).
40
Keterangan: 1) Toga jabatan Ketua Jurusan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. 2) Warna kuning (kode gradasi #E1A804). 3) Warna hitam (kode gradasi #000000).
Keterangan: 1) Toga jabatan Ketua Jurusan Teologi. 2) Warna merah (kode gradasi #800000). 3) Warna hitam (kode gradasi #000000).
Keterangan: 1) Toga jabatan Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Kristen. 2) Warna magenta (kode gradasi #DB18BB). 3) Warna hitam (kode gradasi #000000).
41
Keterangan: 1) Toga jabatan Profesor. 2) Warna biru (kode gradasi #00008B). 3) Warna hitam (kode gradasi #000000).
Keterangan:
1)
Toga jabatan Ketua Senat.
2)
Warna biru (kode gradasi #00008B).
3)
Warna hitam (kode gradasi #000000).
Belakang Depan
Keterangan: 1) Toga jabatan Wakil Ketua Senat. 2) Warna biru (kode gradasi #00008B). 3) Warna hitam (kode gradasi #000000).
Keterangan:
1)
Toga jabatan anggota Senat.
2)
Warna hitam (kode gradasi #000000).
3)
Warna biru (kode gradasi #00008B).
- Topi Jabatan
Ketua dan Wakil Ketua Ketua Jurusan Ketua Jurusan
PAK
PKAUD
Belakang Depan Belakang Depan
Ketua Jurusan Ketua Jurusan
Teologi
Bimbingan Konseling Jabatan Profesor
Kristen
Keterangan:
1)
Topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan
berwarna hitam (kode gradasi #000000) berbentuk segi lima
untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Jurusan, sisi masing-
masing 20 cm (dua puluh sentimeter).
2)
Toga jabatan untuk Senat berbentuk bulat;
3)
Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna
biru (kode gradasi #00008B) untuk Ketua dan Wakil Ketua.
4)
Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang pada
masing-masing Ketua Jurusan disesuaikan dengan bendera
Jurusan.
5)
Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna
emas (kode gradasi #f7b44e) untuk Ketua Senat, berwarna
perak (kode gradasi #D5D5D5) untuk Wakil Ketua Senat, dan
berwarna biru (kode gradasi #00008B) untuk anggota Senat.
- Kalung Jabatan
a. Kalung Jabatan Ketua
Keterangan: 1) Kalung jabatan Ketua dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang STAKN Mesias Sorong terbuat dari logam tipis berwarna emas (kode gradasi #FFDF00). 2) Kalung jabatan Wakil Ketua, Ketua Jurusan dan jabatan lainnya terbuat dari logam tipis agak kecil berwarna emas (kode gradasi #FFDF00).
b. Kalung Jabatan Profesor
Keterangan: 1) Kalung jabatan Profesor terbuat dari pita selebar 10 cm (sepuluh sentimeter) berwarna biru (kode gradasi #00008B) sesuai dengan warna bendera Akademik. 2) Di pinggiran ada lis pita berwarna kuning (kode gradasi #E1A804). 3) Kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan lambang Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong yang terbuat dari bulatan logam tipis.
c. Kalung Jabatan Ketua Senat dan Wakil Ketua Senat
Ketua Senat
Wakil Ketua Senat
Keterangan:
Kalung jabatan Ketua Senat dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang STAKN Mesias Sorong, terbuat dari logam tipis berwarna emas (kode gradasi #FFDF00).
Kalung jabatan Wakil Ketua Senat dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk persegi empat yang di dalamnya terdapat gambar buku terbuka, bola dunia, dan rangkaian daun laurel berwarna biru (kode gradasi #00008B), terbuat dari logam tipis berwarna perak (kode gradasi #D5D5D5).
- Toga Wisudawan Toga wisudawan merupakan jubah yang dikenakan wisudawan Sekolah Tinggi, baik program sarjana dan pascasarjana.
Keterangan Umum: 1) Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #000000), ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga.
Tampak bagian belakang syal wisudawan berbeda antara
jenjang studi. Program sarjana berbentuk setengah lingkaran
dengan warna disesuaikan dengan warna bendara Jurusan.
2)
Syal melingkari leher toga wisudawan dengan warna
disesuaikan dangan bendera Jurusan.
3)
Kelengkapan toga wisudawan adalah topi wisudawan yang
bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan,
dan kuncir wisudawan mengikuti warna bendera Jurusan.
Keterangan: 1) Toga wisudawan Jurusan Pendidikan Agama Kristen. 2) Warna biru (kode gradasi #35ADDE). 3) Warna hitam (kode gradasi #000000).
Keterangan: 1) Toga Jurusan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. 2) Warna kuning (kode gradasi #E1A804). 3) Warna hitam (kode gradasi #000000).
Keterangan: 1) Toga Jurusan Teologi. 2) Warna merah (kode gradasi #800000). 3) Warna hitam (kode gradasi #000000).
Keterangan: 1) Toga Jurusan Bimbingan Konseling Kristen. 2) Warna magenta (kode gradasi #DB18BB). 3) Warna hitam (kode gradasi #000000).
- Jas Almamater
Keterangan: 1) Jas almamater Mahasiswa. 2) Warna biru (kode gradasi #00008B) pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong. 3) Kelengkapan pakaian dinas dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan: 1) Pakaian jas akademik yang digunakan dosen dan tenaga kependidikan berwarna biru (kode gradasi #04043F). 2) Kemeja Putih dan Hitam Kementerian Agama. 3) Kemeja Batik Papua. 4) Seragam Olahraga.
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NASARUDDIN UMAR
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang tertib, efektif, disiplin, transparan, dan akuntabel pada Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong, perlu ditetapkan statuta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1030);
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1071);
