Peraturan Menteri Nomor p-72-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN DARI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumberdaya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, dan sertifikasi.
2. Benih tanaman hutan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan

tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk mengembangbiakan tanaman hutan. 3. Bibit tanaman hutan yang selanjutnya disebut bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif. 4. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas. 5. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan adalah izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan kepada pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terhadap benih dan/atau bibit yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dalam dan keluar wilayah Negara Republik INDONESIA. 6. Perpanjangan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan adalah izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan untuk memberikan perpanjangan waktu kepada pemohon yang tidak dapat melaksanakan pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan sesuai dengan waktu yang diberikan. 7. Sertifikasi adalah Proses pemberian sertifikat oleh Balai/Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap sumber benih, mutu benih dan mutu bibit melalui kegiatan penilaian, pengukuran, pengujian. 8. Pengunduhan/pengumpulan benih adalah Proses pengambilan/ pemungutan benih dari sumber benih. 9. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 10. Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan terdaftar adalah Perorangan atau Badan Usaha yang melaksanakan pengadaan, peredaran benih dan/atau bibit yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. 11. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 12. Wajib Bayar PNBP Bidang Perbenihan Tanaman Hutan yang selanjutnya disebut Wajib Bayar adalah pihak yang mengajukan permohonan untuk kegiatan perizinan di bidang perbenihan tanaman hutan, sertifikasi benih, dan pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan untuk tujuan komersial. 13. Pejabat Penagih adalah Pegawai Negeri Sipil Kehutanan yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 14. Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan memper-tanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka PNBP bidang perbenihan tanaman hutan di lingkungan Kementerian Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota. 15. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak bidang perbenihan tanaman hutan. 16. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar pengeluaran negara. 17. Surat Perintah Pembayaran PNBP yang selanjutnya disingkat SPP- PNBP adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban PNBP yang harus dibayar oleh Wajib Bayar. 18. Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SSBP adalah bukti penyetoran Bendahara Penerimaan ke Kas Negara. 19. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan. 20. Badan adalah Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan. 21. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan. 22. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan. 23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan. 24. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 25. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 26. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan. 27. Kepala Balai adalah Kepala Balai yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan. 28. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut dengan UPTD adalah instansi Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang kehutanan. 29. Kepala UPTD adalah Kepala instansi Unit Pelaksana Teknis Dinas

Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang kehutanan.

Pengenaan, pemungutan dan penyetoran jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang perbenihan tanaman hutan terdiri dari: a. Perizinan di bidang perbenihan tanaman hutan; b. Sertifikasi benih; dan c. Iuran pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan.

(1) Perizinan di bidang perbenihan tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi : a. Izin pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan; b. Perpanjangan izin pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan; c. Izin pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan; dan d. Perpanjangan izin pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan. (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

PNBP perizinan di bidang perbenihan tanaman hutan dikenakan kepada Wajib Bayar.

(1) Pengenaan PNBP izin pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikenakan terhadap izin yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan ke wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) Besarnya pengenaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dihitung berdasarkan jumlah benih dan/atau bibit tanaman dalam satuan kilogram/batang/stek/plantlet dikalikan 2% (dua persen) harga patokan.

(1) Pengenaan PNBP Perpanjangan izin pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikenakan terhadap perpanjangan izin yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan ke wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) Besarnya pengenaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah benih dan/atau bibit tanaman dalam satuan kilogram/batang/stek/ plantlet dikalikan 1% (satu persen) harga patokan.

(1) Pengenaan PNBP Izin pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dikenakan terhadap izin pengeluaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan dari wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) Besarnya pengenaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah benih dan/atau bibit tanaman dalam satuan kilogram/batang/stek/plantlet dikalikan 6% (enam persen) harga patokan.

(1) Pengenaan PNBP Perpanjangan izin pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dikenakan terhadap perpanjangan izin yang dikeluarkan untuk kegiatan pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan dari wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) Besarnya pengenaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah benih dan/atau bibit tanaman dalam satuan kilogram/batang/stek/ plantlet dikalikan 3% (tiga persen) harga patokan.

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Keputusan Menteri tersendiri.

(1) PNBP perizinan di bidang perbenihan tanaman hutan sebagaimana

Pasal 3 dipungut oleh Pejabat Penagih; (2) Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan; (3) Pejabat Penagih wajib menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PNBP (SPP-PNBP) sebagai dasar pembayaran PNBP yang terhutang; (4) Penerbitan SPP-PNBP permohonan izin di bidang perbenihan tanaman hutan yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat penerbitan Keputusan pemberian izin; (5) SPP-PNBP kegiatan izin di bidang perbenihan tanaman hutan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat rangkap 4 (empat) : a. Lembar kesatu untuk pemegang izin selaku wajib bayar; b. Lembar kedua untuk Direktur Jenderal/Kepala Badan; c. Lembar ketiga untuk Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan; d. Lembar keempat untuk arsip pejabat penagih. (6) Format Surat Perintah Pembayaran PNBP Izin Bidang Perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(1) Direktur Jenderal/Kepala Badan mengusulkan Bendahara Penerimaan PNBP kepada Sekretaris Jenderal; (2) Bendahara Penerimaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggung- jawabkan uang pembayaran PNBP dari pemegang izin selaku wajib bayar; b. Menyetorkan PNBP ke Kas Negara; dan c. Melaporkan PNBP kepada Pejabat Penagih.

(1) Berdasarkan SPP-PNBP kegiatan izin di bidang perbenihan tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), pemegang izin selaku wajib Bayar membayar PNBP kegiatan izin di bidang perbenihan tanaman hutan kepada Bendahara Penerimaan PNBP melalui bank persepsi; (2) Bukti pembayaran PNBP kegiatan izin di bidang perbenihan tanaman hutan yang telah dilegalisir oleh bank penerima sebagai dasar pengambilan Surat Keputusan;

(3) Bukti pembayaran PNBP wajib dilaporkan kepada Pejabat Penagih. (4) Format Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Wajib Bayar kepada Bendahara/Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. (5) Pembayaran dianggap sah apabila pembayaran dimaksud telah masuk ke rekening Bendahara Penerimaan. (6) Bendahara Penerimaan PNBP wajib menyetor PNBP ke Kas Negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan PNBP dan melaporkan kepada Pejabat Penagih setiap akhir bulan. (7) Format blanko surat penyetoran PNBP dari Bendahara ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Sertifikasi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi : a. Sertifikasi sumber benih; b. Sertifikasi mutu benih; c. Sertifikasi mutu bibit generatif; d. Sertifikasi mutu bibit kultur jaringan/vegetatif.

(1) Sertifikasi sumber benih sebagaimana Pasal 13 huruf a meliputi : a. Identifikasi sumber benih dalam kawasan hutan; b. Identifikasi sumber benih di luar kawasan hutan; c. Sertifikat sumber benih. (2) Identifikasi sumber benih dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a untuk penentuan kelas sumberbenih : a. Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT); b. Tegakan Benih Terseleksi (TBS); c. Areal Produksi Benih (APB); d. Tegakan Benih Provenan (TBP); e. Kebun Benih Semai (KBS); f. Kebun Benih Klon (KBK);

g. Kebun Pangkas (KP). (3) Identifikasi sumber benih di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penentuan kelas sumber benih : a. Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT); b. Tegakan Benih Terseleksi (TBS); c. Areal Produksi Benih (APB); d. Tegakan Benih Provenan (TBP); e. Kebun Benih Semai (KBS); f. Kebun Benih Klon (KBK); g. Kebun Pangkas (KP);

Sertifikasi mutu benih sebagaimana Pasal 13 huruf b meliputi : a. Pengujian benih untuk sertifikat mutu benih; b. Pengujian benih untuk surat keterangan mutu benih.

Sertifikasi mutu bibit generatif sebagaimana Pasal 13 huruf c meliputi : a. Pemeriksaan bibit generatif untuk sertifikat mutu bibit generatif; b. Pemeriksaan bibit generatif untuk surat keterangan mutu bibit generatif.

Sertifikasi mutu bibit kultur jaringan/vegetatif sebagaimana Pasal 13 huruf d meliputi : a. Pemeriksaan bibit kultur jaringan/vegetatif untuk sertifikat mutu bibit vegetatif; b. Pemeriksaan bibit kultur jaringan/vegetatif untuk surat keterangan mutu bibit vegetatif;

(1) Pengenaan PNBP identifikasi dalam rangka sertifikasi sumber benih dalam dan di luar kawasan hutan sebagaimana Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dihitung berdasarkan luas areal sumber benih yang disertifikasi dikalikan tarif, kecuali untuk kebun pangkas dihitung

berdasarkan jumlah pohon dikalikan tarif. (2) Pengenaan PNBP sertifikat sumber benih sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) huruf c, dihitung berdasarkan Jumlah sertifikat sumber benih dikalikan tarif. (3) Pengenaan PNBP pengujian benih dalam rangka sertifikasi mutu benih sebagaimana dalam Pasal 16, dihitung berdasarkan jumlah contoh benih yang akan diuji dikalikan tarif. (4) Pengenaan PNBP pemeriksaan bibit generatif dalam rangka sertifikasi mutu bibit generatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dihitung berdasarkan jumlah contoh bibit generatif yang diperiksa dikalikan tarif. (5) Pengenaan PNBP pemeriksaan bibit kultur jaringan/vegetatif dalam rangka sertifikasi mutu bibit kultur jaringan/vegetatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dihitung berdasarkan jumlah contoh bibit yang diperiksa dikalikan tarif. (6) Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dari Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

(1) PNBP sertifikasi benih tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipungut oleh Pejabat Penagih. (2) Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Balai/Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala UPTD sepanjang sudah terbentuk; (3) Pejabat Penagih wajib menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PNBP (SPP-PNBP) sebagai dasar pembayaran PNBP yang terhutang. (4) Penerbitan SPP-PNBP sertifikasi benih tanaman hutan yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat: a. Permohonan identifikasi sumber benih di dalam dan/atau luar kawasan hutan telah diterima dan diterbitkan Surat Perintah Tugas identifikasi oleh Kepala Balai/Kepala UPTD. b. Sertifikat sumber benih telah diterbitkan oleh Kepala Balai/Kepala UPTD. c. Sertifikat mutu benih atau surat keterangan mutu benih telah diterbitkan oleh Kepala Balai/ Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/ Kota/Kepala UPTD. d. Sertifikat mutu bibit atau surat keterangan mutu bibit telah diterbitkan oleh Kepala Balai/Kepala Dinas

Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPTD. e. Sertifikat mutu bibit kultur jaringan/vegetatif atau surat keterangan mutu bibit telah diterbitkan oleh Kepala Balai/ Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPTD. (5) SPP-PNBP sertifikasi benih tanaman hutan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat rangkap 4 (empat) : a. Lembar kesatu untuk pemohon sertifikasi benih selaku wajib bayar; b. Lembar Kedua untuk Direktur Jenderal; c. Lembar Ketiga untuk Kepala Balai/ Kepala Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota/Kepala UPTD. d. Lembar Keempat untuk arsip pejabat penagih. (6) Format Surat Perintah Pembayaran PNBP Sertikasi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

(1) PNBP sertifikasi benih oleh pemohon sertifikasi benih disetor kepada Bendahara Penerimaan PNBP. (2) Bendahara Penerimaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh : a. Koordinator Wilayah UPT Kementerian Kehutanan berdasarkan usulan dari Kepala Balai; b. Sekretaris Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPTD. (3) Bendahara Penerimaan PNBP sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas yaitu: a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pembayaran PNBP dari pemohon sertifikasi benih selaku wajib bayar; b. Menyetorkan PNBP ke Kas Negara; dan c. Melaporkan PNBP kepada Pejabat Penagih;

(1) Berdasarkan SPP-PNBP sertifikasi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), pemohon sertifikasi benih selaku wajib Bayar membayar PNBP sertifikasi benih ke rekening Bendahara Penerimaan PNBP melalui bank persepsi; (2) Format Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari wajib bayar kepada Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. (3) Pembayaran dianggap sah apabila pembayaran dimaksud telah masuk ke rekening Bendahara Penerimaan. (4) Bukti pembayaran PNBP wajib dilaporkan kepada Pejabat Penagih. (5) Bukti pembayaran PNBP sertifikasi benih yang telah dilegalisir oleh bank penerima menjadi dasar : a. pelaksanaan identifikasi sumber benih dalam dan/atau di luar kawasan hutan; b. pengambilan sertifikat Sumber Benih; c. pengambilan sertifikat Mutu Benih dan/atau Surat Keterangan Mutu Benih; d. pengambilan sertifikat Mutu Bibit Generatif dan/atau Surat Keterangan Mutu Bibit Generatif; atau e. pengambilan Sertifikat Mutu Bibit kultur jaringan/vegetatif dan/atau Surat Keterangan Mutu Bibit kultur jaringan/vegetatif. (6) Bendahara Penerimaan PNBP wajib menyetor PNBP ke Kas Negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan PNBP dan melaporkan kepada Pejabat Penagih setiap akhir bulan. (7) Format Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Bendahara ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Kegiatan yang dikenakan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi kegiatan pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan di areal sumber benih dalam kawasan hutan dengan klasifikasi : a. Tegakan Benih (TBT dan TBS); b. Areal Produksi Benih (APB); c. Tegakan Benih Provenan (TBP); d. Kebun Benih (KBS dan KBK); dan/atau e. Kebun Pangkas.

(1) PNBP iuran pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan kepada pihak pengada yang mengumpulkan/mengunduh benih dan anakan jenis- jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2014 angka XXVI. (2) Pengenaan PNBP iuran pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau batang dikalikan 6% (enam persen) harga patokan, kecuali untuk kebun pangkas dihitung berdasarkan jumlah mata tunas/stek dikalikan Rp. 100,00. (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.

(1) PNBP iuran pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipungut oleh Pejabat Penagih. (2) Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPTD, atau Kepala UPT lingkup Kementerian Kehutanan; (3) Pemungutan PNBP iuran pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didasarkan pada laporan inventarisasi potensi produksi benih/anakan yang ditandatangani oleh pengada benih dan Pengawas Benih atau Petugas yang ditunjuk dengan format laporan sebagaimana Lampiran VI Peraturan ini. (4) Berdasarkan laporan inventarisasi potensi produksi benih/anakan sebagaimana pada ayat (3) Pejabat Penagih menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PNBP (SPP-PNBP) sebagai dasar pembayaran PNBP yang terhutang. (5) Dalam hal Pengawas Benih Tanaman Hutan belum ditetapkan, maka laporan inventarisasi potensi produksi benih dapat ditandatangani petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/Kepala Balai Pemangku atau Pengelola Kawasan Hutan/Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan. (6) SPP-PNBP iuran pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat rangkap 4 (empat) : a. Lembar kesatu untuk pihak yang mengumpulkan/mengunduh benih dan anakan selaku wajib bayar. b. Lembar Kedua untuk Direktur Jenderal; c. Lembar Ketiga untuk Kepala Dinas/Kepala Balai Pemangku atau Pengelola Kawasan Hutan/Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan.

d. Lembar Keempat untuk arsip pejabat penagih. (7) Format SPP-PNBP Iuran Pengumpulan/Pengunduhan Benih dan Anakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

(1) PNBP sertifikasi benih oleh pemohon sertifikasi benih disetor kepada Bendahara Penerimaan PNBP. (2) Bendahara Penerimaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh : a. Koordinator Wilayah UPT Kementerian Kehutanan berdasarkan usulan Kepala Balai Pemangku atau Pengelola Kawasan Hutan b. Sekretaris Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota; c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan. (3) Bendahara Penerimaan PNBP sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas yaitu: a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggung- jawabkan uang pembayaran PNBP dari pemohon pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan selaku wajib bayar; b. Menyetorkan PNBP ke Kas Negara; dan c. Melaporkan PNBP kepada Pejabat Penagih;

(1) Berdasarkan SPP-PNBP iuran pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pemohon pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan selaku wajib Bayar membayar PNBP iuran pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan kepada Bendahara Penerimaan PNBP melalui bank persepsi; (2) Format blanko Setoran PNBP dari Wajib Bayar kepada Bendahara/ Bank Persepsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. (3) Pembayaran dianggap sah apabila pembayaran dimaksud telah masuk ke rekening Bendahara Penerimaan. (4) Bukti pembayaran PNBP wajib dilaporkan kepada Pejabat Penagih. (5) Bukti pembayaran PNBP iuran pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan yang telah dilegalisir oleh bank penerima menjadi dasar pelaksanaan pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan. (6) Bendahara Penerimaan PNBP wajib menyetor PNBP ke Kas Negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan PNBP dan

melaporkan kepada Pejabat Penagih setiap akhir bulan. (7) Format blanko penyetoran PNBP oleh Bendahara ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

(1) Pejabat Penagih setiap tanggal 5 bulan berikutnya menyampaikan laporan bulanan rekapitulasi penerbitan SPP-PNBP Perbenihan Tanaman Hutan kepada Pejabat yang mengangkatnya. (2) Format blanko laporan bulanan rekapitulasi penerbitan SPP-PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini. (3) Bank Persepsi setiap akhir bulan menyampaikan rekening koran Bendahara Penerimaan PNBP Perbenihan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal/Kepala Badan, dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan.

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengenaan, pemungutan dan penyetoran jenis penerimaan negara bukan pajak bidang Perbenihan Tanaman Hutan. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan menyelenggarakan: a. pemberian bimbingan; b. supervisi; c. konsultasi; d. pemantauan dan evaluasi; dan e. pendidikan dan latihan.

(1) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan untuk tercapainya kemampuan dalam memahami, menerima dan menjalankan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pengenaan, pemungutan dan penyetoran jenis PNBP

bidang Perbenihan Tanaman Hutan. (2) Pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk sosialisasi pedoman teknis pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota, dan UPT lingkup Kementerian Kehutanan.

(1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan untuk terwujudnya ketertiban dalam melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pengenaan, pemungutan dan penyetoran jenis penerimaan negara bukan pajak bidang Perbenihan Tanaman Hutan. (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dalam rangka tertib pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria atas pengenaan, pemungutan dan penyetoran jenis penerimaan negara bukan pajak bidang Perbenihan Tanaman Hutan.

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan untuk membangun kesepakatan tentang kebijakan teknis yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengenaan, pemungutan dan penyetoran jenis penerimaan negara bukan pajak bidang Perbenihan Tanaman Hutan. (2) Dalam menyelenggarakan konsultasi, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota dan UPT lingkup Kementerian Kehutanan untuk mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pengenaan, pemungutan dan penyetoran jenis penerimaan negara bukan pajak bidang Perbenihan Tanaman Hutan. (2) Dalam menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi, Direktur Jenderal melaksanakan pengumpulan data dan informasi tentang kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria; ketertiban aparat dan lembaga dalam melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan efektifitas norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka mencapai tujuan pengenaan, pemungutan dan penyetoran jenis penerimaan negara

bukan pajak bidang Perbenihan Tanaman Hutan. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagian bahan untuk melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.

(1) Pendidikan, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dilakukan untuk menyediakan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pengenaan, pemungutan dan penyetoran jenis penerimaan negara bukan pajak bidang Perbenihan Tanaman Hutan. (2) Dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya, Direktur Jenderal melaksanakan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan, dan menyediakan pedoman-pedoman teknis yang dibutuhkan.

Dalam rangka optimalisasi PNBP Kementerian Kehutanan bidang Perbenihan Tanaman Hutan, pejabat instansi kehutanan berwenang melakukan penelitian/pengujian besarnya PNBP Kementerian Kehutanan bidang Perbenihan Tanaman Hutan.

Dalam hal PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dibayarkan maka Keputusan atau Sertifikat tidak dapat diproses lebih lanjut.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN