Pasal 30

(1) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan untuk tercapainya kemampuan dalam memahami, menerima dan menjalankan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pengenaan, pemungutan dan penyetoran jenis PNBP

bidang Perbenihan Tanaman Hutan. (2) Pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk sosialisasi pedoman teknis pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota, dan UPT lingkup Kementerian Kehutanan.