Peraturan Menteri Nomor 14-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN APLIKASI DAN PENAMAAN DOMAIN SISTEM INFORMASI LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. E-government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

3. Sistem informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.

4. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

5. Infrastruktur teknologi informasi adalah piranti keras, piranti lunak sistem operasi dan aplikasi, pusat dan jaringan komunikasi data, serta fasilitas pendukung lainnya, untuk mendukung penyelenggaraan e-government.

6. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-government. www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Nama domain adalah alamat internet yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

8. Registri nama domain adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Nama Domain.

9. Pengguna nama domain adalah pejabat pada unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registri Nama Domain.

10. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

11. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi aplikasi dan penamaan domain sistem informasi serta tata kelola aplikasi sistem informasi.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, antara lain: a. melindungi kepentingan organisasi Kementerian dari penyalahgunaan dan resiko kerugian akibat pengelolaan Aplikasi dan penggunaan Nama Domain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengelola Aplikasi dan pengguna Nama Domain; dan c. memberikan kemudahan bagi unit kerja dalam memperoleh dan menggunakan Nama Domain sesuai dengan tujuan dan fungsi Aplikasi Sistem Informasi yang dibangun/dikembangkan.

(1) Pengelolaan Aplikasi dan Nama Domain Sistem Informasi terdiri atas proses pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan. (2) Pengelolaan Aplikasi dan Nama Domain Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kebijakan, operasional, administrasi, dan teknis. (3) Pengelolaan Aplikasi dan Nama Domain Sistem Informasi diselenggarakan dengan prinsip nondiskriminasi, transparansi, dan akuntabel. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Aplikasi E-government terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus. (2) Aplikasi E-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen: a. desain aplikasi; b. struktur program; c. prosedur standar manual; d. kebutuhan sumber daya informatika; dan e. hak login.

(1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menggunakan perangkat lunak resmi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan mudah digunakan. (3) Hak cipta atas aplikasi dan struktur program (source code) yang dibangun oleh mitra kerja menjadi milik Kementerian.

(1) Pengelolaan Nama Domain diselenggarakan oleh Pengelola Nama Domain. (2) Nama Domain terdiri atas: a. Nama Domain Resmi Kementerian untuk aplikasi umum Kementerian; b. Nama Domain Unit kerja Eselon I dan UPT untuk aplikasi umum di tingkat eselon I dan UPT; c. Nama Domain Fungsional/Teknis untuk aplikasi khusus, terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. domain pelayanan public;
2. domain dukungan perkantoran. (3) Pengelola Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah oleh unit kerja yang bertanggung jawab mengelola sistem informasi lingkup Kementerian.

(1) Registri Nama Domain dimaksudkan untuk melaksanakan pengelolaan Nama Domain lingkup Kementerian. (2) Registri Nama Domain bertanggungjawab terhadap pendaftaran Nama Domain Tingkat Kementerian. (3) Registri Nama Domain berfungsi: a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada pengelola aplikasi; b. melakukan pengawasan terhadap penggunaan Nama Domain; dan c. menyelesaikan perselisihan Nama Domain.

(1) Penetapan nama domain ditentukan berdasarkan sifat dan fungsi aplikasi sistem Informasi yang dibangun. (2) Nama domain resmi situs web Kementerian adalah: www.kkp.go.id (3) Nama domain resmi situs web unit kerja eselon I adalah: a. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJ PT): www.djpt.kkp.go.id b. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJ PB): www.djpb.kkp.go.id c. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DJ P2HP): www.djp2hp.kkp.go.id d. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (DJ KP3K): www.djkp3k.kkp.go.id e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJ PSDKP): www.djpsdkp.kkp.go.id www.djpp.kemenkumham.go.id

f. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP): www.balitbangkp.kkp.go.id g. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BP SDMKP): www.bpsdmkp.kkp.go.id h. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM): www.bkipm.kkp.go.id (4) Penamaan domain resmi situs web selain Kementerian dan unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan rumusan sebagai berikut: a. Penamaan domain resmi Unit Pelaksan Teknis (UPT): www.[singkatan resmi UPT+nama lokasi].[Singkatan resmi kementerian] .go.id b. Penamaan domain resmi unit kerja eselon II selain UPT: www.[singkatan resmi unit eselon I].[singkatan resmi kementerian] .go.id/[singkatan resmi unit eselon II] c. Penamaan domain untuk aplikasi fungsional/teknis:

1. pelayanan publik: [fungsi layanan].kkp.go.id 2) dukungan perkantoran: [nama aplikasi].kkp.go.id

Registri Nama Domain menerima pendaftaran Nama Domain atas permohonan Pengguna Nama Domain.

(1) Pendaftaran Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan prinsip pendaftar pertama. (2) Calon Pengguna Nama Domain mengajukan permohonan pendaftaran Nama Domain kepada Registri Nama Domain. (3) Calon Pengguna Nama Domain dalam mengajukan permohonan pendaftaran Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibatasi jumlah Nama Domain yang didaftarkan. (4) Proses penetapan nama domain paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengajuan pendaftaran di terima secara lengkap oleh Registri Nama Domain. (5) Jika terjadi perpanjangan waktu proses penetapan nama domain, Registri Nama Domain wajib menginformasikan kepada calon Pengguna Nama Domain. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam hal terjadi klaim dan/atau sengketa atas hak atas kekayaan intelektual terhadap pendaftaran kepada Registri Nama Domain Unit eselon I, UPT, unit kerja eselon II selain UPT, dan pengguna domain untuk aplikasi fungsional/teknis oleh Pengguna Nama Domain, klaim dan/atau sengketa yang diajukan tidak akan menghambat pelaksanaan tugas Registri.

(1) Pengguna Nama Domain bertanggung jawab atas Nama Domain yang didaftarkannya. (2) Pengguna Nama Domain harus mematuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Registri Nama Domain. (3) Pengguna Nama Domain harus menjamin penggunaan Nama Domain didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, tidak melanggar hak Orang lain, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal terjadi perubahan data Pengguna Nama Domain, maka Pengguna Nama Domain wajib memberitahukan kepada Registri Nama Domain.

Pengguna Nama Domain dapat mengelola subdomain sesuai kebutuhannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) E-government di Kementerian menggunakan pola: a. terpusat; dan b. tersebar. (2) Pola terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Penelitian dan Informasi (Balitfo) dalam memenuhi kebutuhan kerjasama sistem informasi antar lembaga/instansi terkait. (3) Pola tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) E-government yang diselenggarakan oleh unit kerja Eselon I dikoordinasikan oleh Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin). (2) Dalam penyelenggaraan E-government, Pusdatin mempunyai tugas: a. MENETAPKAN master plan, standar sistem informasi kelautan dan perikanan; b. memfasilitasi pusat dan daerah dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi kelautan dan perikanan; c. menyediakan data dan informasi untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan tugas dan fungsinya; d. menyediakan infrastruktur teknologi informasi; e. membangun, mengembangkan dan memelihara aplikasi umum berdasarkan masukan proses kerja unit Eselon I di Kementerian; f. membangun, mengembangkan dan memelihara aplikasi yang melibatkan lebih dari satu unit Eselon I g. mengembangkan dan memelihara On Line Information System (OLIS); h. memfasilitasi dan mengelola nama sub domain pemerintah untuk situs web resmi unit Eselon I; i. menyediakan menu unit Eselon I pada situs web kementerian sebagai sarana pendukung penyelenggaraan E-government; dan j. melakukan evaluasi sistem informasi secara berkala.

(1) Penyelenggara E-government unit Eselon I di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh Biro Perencanaan untuk Sekretariat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan Sekretariat Badan. (2) Penyelenggara E-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya mempunyai tugas: a. melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan E- government; b. menyusun rencana E-government unit kerja sesuai master plan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; c. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten; d. menyediakan dan memutakhirkan data dan informasi; e. menyediakan akses bagi sistem informasi lain; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. menyediakan infrastruktur; g. menyediakan aplikasi khusus; dan h. mengelola situs web. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Badan dan unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan Balitfo.

Penyelenggaraan E-government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah Pusat, Daerah, Badan Usaha dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama-nama domain resmi situs web di lingkungan Kementerian yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, namun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) harus disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SHARIF C. SUTARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id