Peraturan Badan Nomor 21 Tahun 2011 tentang SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.757 3 4. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 5. Sistem Informasi Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam menghimpun, menyimpan, mendokumentasikan, dan menyampaikan informasi penyidikan kepada masyarakat. 6. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat yang diberikan kepada pelapor/pengadu tentang perkembangan hasil penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik. 7. Short Message Service Gateway yang selanjutnya disebut SMS Gateway adalah menu yang terdapat dalam aplikasi Sistem Pengawasan Penyidikan Elektronik (SPP-e) yang memberikan informasi tentang SMS yang masuk dari masyarakat untuk mengetahui perkembangan laporan perkara yang ditangani penyidik.

Tujuan peraturan ini: a. sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan informasi penyidikan kepada masyarakat secara langsung dan transparan melalui surat, sarana telekomunikasi berupa website, telepon, dan SMS, serta media cetak dan elektronik; b. terselenggaranya penyampaian informasi penyidikan kepada masyarakat secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar diketahui perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, serta membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri; dan c. meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang penyidikan tindak pidana.

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini, meliputi: a. transparansi, yaitu dalam pelayanan informasi penyidikan wajib dilaksanakan secara jelas dan terbuka; b. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pelayanan informasi penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan; c. proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pelayanan informasi penyidikan harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

d. mudah, cepat, dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam pelayanan informasi penyidikan harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, mudah diakses, dan aktual.

Kriteria Informasi Penyidikan merupakan bagian dari informasi publik, meliputi: a. informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan; b. informasi yang bukan dikecualikan; c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; d. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan e. informasi yang wajib disampaikan secara berkala.

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; b. rencana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; c. informasi yang dapat mengungkapkan identitas korban, saksi, dan tersangka yang belum tertangkap; d. modus operandi kejahatan; e. jaringan pelaku kejahatan yang belum terungkap; f. informasi yang dapat membahayakan keselamatan penyidik dan/atau keluarganya; g. informasi yang dapat membahayakan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Polri; dan h. informasi yang dapat menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat.

Informasi yang bukan dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: a. Daftar Pencarian Orang (DPO); b. Daftar Pencarian Barang (DPB); c. SP2HP; www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.757 5 d. rencana anggaran yang akan digunakan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; e. pertanggungjawaban keuangan yang dikeluarkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; f. perkembangan hasil proses penyidikan tindak pidana; dan g. pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, tidak dapat diinformasikan karena proses penyidikan memerlukan waktu yang cukup.

Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi: a. daftar tahanan; b. daftar barang bukti; c. daftar barang temuan; d. daftar telepon Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK); e. alamat website Polri, Pusiknas Polri, PID Polri, dan satuan kewilayahan; dan f. alamat website satuan fungsi penyidik.

Informasi yang wajib disampaikan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi: a. data tindak pidana dan penyelesaiannya; dan b. data pemusnahan barang bukti.

Penyampaian informasi penyidikan dilakukan melalui: a. surat; b. website; c. telepon atau SMS gateway; dan d. media cetak dan elektronik. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Informasi penyidikan melalui surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan dalam bentuk SP2HP yang disampaikan kepada: a. pelapor/pengadu atau keluarga; dan b. pimpinan atau atasan tersangka, khusus bagi tersangka berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional INDONESIA (TNI), Polri, dan penyelenggara negara lainnya. (2) SP2HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. pokok perkara; b. tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya; dan c. permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyidikan. (3) Informasi penyidikan yang disampaikan kepada pelapor/pengadu atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan agar pelapor/pengadu atau keluarga: a. mengikuti dan mengetahui perkembangan penyidikan atas laporan/ pengaduan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik; dan b. percaya bahwa penyidik telah menindaklanjuti laporan/pengaduan dengan benar dan sungguh-sungguh. (4) Informasi penyidikan yang disampaikan kepada pimpinan atau atasan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan agar pimpinan atau atasan tersangka: a. mengetahui bahwa bawahan atau anggotanya sedang menjalani proses penyidikan tindak pidana; dan b. mengikuti dan mengetahui perkembangan proses penyidikan perkara pidana yang dihadapi oleh bawahan atau anggotanya.

Penyampaian informasi penyidikan melalui website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi: a. Daftar Pencarian Orang (DPO); b. Daftar Pencarian Barang (DPB); c. rencana dan penggunaan anggaran penyelidikan dan penyidikan; d. hasil proses penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan barang bukti yang disita; www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.757 7 e. pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum. f. daftar tahanan; g. daftar barang bukti; h. daftar barang temuan; i. penemuan anak, orang dan mayat; j. daftar telepon Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK); k. data tindak pidana dan penyelesaiannya; dan l. data pemusnahan barang bukti.

Website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi: a. website Polri; b. website Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas); c. website pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PID) Polri; d. website Polri di masing-masing satuan kewilayahan sebagai pusat informasi penyidikan di wilayah hukumnya; dan e. website satuan fungsi penyidik.

(1) Penyampaian informasi penyidikan melalui telepon atau SMS gateway sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, diberikan secara terbatas kepada masyarakat yang meminta informasi melalui telepon atau SMS. (2) Telepon atau SMS yang dapat dihubungi oleh masyarakat: a. Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) sesuai wilayah hukum masing-masing; dan b. nomor telepon kantor kepolisian dan/atau nomor telepon seluler yang telah disebarluaskan oleh masing-masing kesatuan.

Penyampaian informasi penyidikan melalui media cetak dan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi: a. penjelasan tentang peristiwa pidana yang terjadi, antara lain:

1. peristiwa pidana yang baru terjadi dan menjadi perhatian publik;
2. perkembangan penyidikan perkara pidana;
3. klarifikasi polemik yang berkembang di masyarakat terkait penyidikan perkara pidana oleh penyidik; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. menjawab pertanyaan media terkait penyidikan perkara pidana oleh penyidik.

Pejabat yang berwenang menyampaikan informasi penyidikan melalui media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai berikut: a. untuk tingkat Mabes Polri:

1. Kapolri;
2. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri;
3. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri; dan
4. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divhumas Polri; b. untuk tingkat Polda:
5. Kapolda;
6. Direktur Reserse Kriminal Umum, Direktur Reserse Kriminal Khusus, dan Direktur Reserse Narkoba; dan
7. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda; c. untuk tingkat Polres:
8. Kapolres; dan
9. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat (Kasubbaghumas) Polres.

Pejabat Pengelola informasi penyidikan, meliputi: a. Pejabat PID Polri, yang berada di Divisi Hubungan Masyarakat (Divhumas) Polri; b. Pejabat Pusiknas; c. Pejabat PID fungsi reserse (Mabes Polri, Polda, dan Polres); d. Pejabat PID Bidang Humas Polda; e. Pejabat PID Sub Bagian Humas Polres; dan f. Pejabat PID Seksi Humas Polsek.

Pejabat pengelola informasi penyidikan bertugas menghimpun, menyimpan, mendokumentasikan, dan menyampaikan informasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, kecuali Pasal 6 huruf c. www.djpp.kemenkumham.go.id

2011 No.757 9

Informasi penyidikan berupa SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c hanya dapat disampaikan oleh penyidik atau atasan penyidik yang menangani perkara.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 November 2011 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TIMUR PRADOPO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id