Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2014 tentang NORMA, STANDAR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN selanjutnya disebut Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah pemilihan umum untuk www.djpp.kemenkumham.go.id

memilih PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 6. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 7. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu. 8. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu. 9. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain. 10. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. 11. Panitia Pemilihan Luar Negeri selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. 12. Kelompok Kerja Pemilihan Luar Negeri selanjutnya disingkat Pokja PLN adalah suatu kelompok kerja yang beranggotakan para pejabat KPU, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian terkait yang bertugas membantu KPU dalam melaksanakan Pemilu di luar negeri. 13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

15. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang telah memenuhi persyaratan.
16. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, KPU menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu. (2) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perlengkapan pemungutan suara; b. dukungan perlengkapan lainnya.

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: a. tepat jumlah; b. tepat jenis; c. tepat sasaran d. tepat waktu; e. tepat kualitas; dan f. hemat anggaran/efisien.

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. kotak suara; b. Surat Suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat dan alas untuk mencoblos; dan g. TPS.

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. sampul kertas; b. formulir; c. stiker identitas kotak suara; d. alat bantu tunanetra; e. perlengkapan di TPS/TPSLN; dan f. daftar Pasangan Calon.

(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk Surat Suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara dalam negeri sebanyak 2 (dua) buah. (3) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara bagi Warga Negara INDONESIA di luar negeri sebanyak 1 (satu) buah.

(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 setelah isinya dikeluarkan dan diamankan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dengan mengutamakan penggunaan kotak suara berbahan aluminium.

(1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon.

(1) Surat Suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri atas: a. Surat Suara untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Putaran I; dan b. Surat Suara untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Putaran II. (2) Surat Suara untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Putaran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diadakan apabila terjadi Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Putaran II.

(1) Surat Suara untuk calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, berbentuk empat persegi panjang, horisontal. (2) Format Surat Suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, dan nomor urut Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan Surat Suara.

Ketentuan teknis tentang Surat Suara diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan untuk memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna ungu atau biru tua. (3) Tinta yang digunakan harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan/Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan/atau sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium pemerintah/Perguruan Tinggi Negeri. (4) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta. (5) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 24 (dua puluh empat) jam, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun pembersih lainnya. (6) Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama INDONESIA dan tidak menghalangi air untuk keabsahan wudhu.

(1) Komposisi tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dibuat dari bahan kimia atau bahan gambir. (2) Tinta dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml tahan tumpah dan tahan bocor (leakproof). (3) Botol dikemas dalam kotak yang terbuat dari kertas karton dengan ukuran disesuaikan dengan ukuran botol, diberi label logo KPU, dan instruksi cara penyimpanan dan petunjuk pemakaian. (4) Ketentuan teknis tentang Standar dan kebutuhan bentuk kemasan botol tinta diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

(1) Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS/TPSLN sebanyak 2 (dua) botol sampai dengan 4 (empat) botol. (2) Penyediaan tinta di TPS, disesuaikan dengan jumlah Pemilih di setiap TPS, dengan mengedepankan prinsip efisiensi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Tinta disediakan sebanyak 2 (dua) botol apabila jumlah Pemilih tiap TPS sampai dengan 500 (lima ratus) orang. (4) Tinta disediakan sebanyak 3 (tiga) botol, apabila jumlah Pemilih tiap TPS lebih dari 500 (lima ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) orang. (5) Tinta disediakan sebanyak 4 (empat) botol, apabila jumlah Pemilih tiap TPS lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus) orang.

(1) Bilik Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan untuk penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS sejumlah 4 (empat) buah. (3) Bilik pemungutan suara dapat menggunakan bilik suara yang digunakan pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, yang masih dalam kondisi baik.

Bilik pemungutan suara yang digunakan dalam pemungutan suara bagi Warga Negara INDONESIA di luar negeri dibuat dengan bentuk ukuran, bahan dan kelengkapan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi setempat di luar negeri.

(1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen/barang keperluan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (2) Ketentuan teknis tentang segel diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

(1) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi paku, bantalan, dan meja. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) buah pada setiap bilik pemungutan suara di TPS.

(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan suara, dan TPSLN dibuat untuk pemungutan suara bagi Warga Negara INDONESIA di luar negeri. (2) TPS dan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

(1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk memuat: a. Surat Suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS/ TPSLN; dan c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS/PPLN, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh. (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus. (3) Sampul kertas yang digunakan pada KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Sampul dengan kode I.S. (4) Sampul kertas yang digunakan di KPU/KIP Kabupaten/ Kota adalah Sampul dengan kode II.S. (5) Sampul kertas yang digunakan di PPK adalah Sampul dengan kode III.S. (6) Sampul kertas yang digunakan di PPS adalah Sampul dengan kode IV.S. www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Sampul kertas yang digunakan di KPPS adalah Sampul dengan kode V.S. (8) Sampul kertas yang digunakan di PPLN, terdiri atas: a. Sampul IV.S.LN; b. Sampul Nomor 1; c. Sampul Nomor 2; d. Sampul Nomor 3. (9) Sampul kertas yang digunakan di KPPSLN adalah Sampul dengan kode V.S-LN.

Ketentuan teknis tentang Standar dan kebutuhan sampul kertas diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

(1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang digunakan oleh KPPS adalah formulir Model C. (2) Formulir yang digunakan oleh KPPSLN adalah formulir Model C-LN. Formulir yang digunakan oleh PPS adalah formulir Model D. (3) Formulir yang digunakan oleh PPK adalah formulir Model DA. (4) Formulir yang digunakan oleh PPLN adalah formulir Model D-LN. (5) Formulir yang digunakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah formulir Model DB dan EB. (6) Formulir yang digunakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh adalah formulir Model DC, EA dan EC. (7) Formulir yang digunakan oleh KPU adalah formulir Model DD, E dan ED.

(1) Untuk menjamin keaslian hasil penghitungan sesuai dengan suara Pemilih, formulir model C diberi pengaman dengan tanda khusus hologram. (2) Ketentuan teknis tentang Standar dan kebutuhan formulir diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Stiker identitas kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipasang pada setiap kotak suara. (2) Jumlah stiker identitas kotak suara yang dipasang pada kotak suara berjumlah 1 (satu) buah.

(1) Stiker identitas kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memuat tulisan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, nomor TPS, nama PPS, nama PPK, dan nama KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan teknis tentang Standar dan kebutuhan stiker identitas kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

(1) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kertas art carton bertuliskan huruf Braille. (3) Ukuran alat bantu tunanetra dibuat sama dengan ukuran Surat Suara.

Perlengkapan di TPS/TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi: a. tanda pengenal KPPS/KPPSLN; b. tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN; c. tanda pengenal saksi; d. karet pengikat Surat Suara; e. lem/perekat; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. kantong plastik; g. ballpoint; h. gembok; i. spidol; j. tali pengikat alat untuk mencoblos.

Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.

(1) Pada setiap TPS disediakan sejumlah 1 (satu) set Daftar Pasangan Calon. (2) Pada TPSLN dan PPLN disediakan sejumlah 1 (satu) set Daftar Pasangan Calon.

Ketentuan teknis tentang Daftar Pasangan Calon Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

(1) Pengadaan perlengkapan Pemungutan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU. (2) Sekretariat Jenderal KPU dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Sekretariat Jenderal KPU melakukan pengadaan: a. Surat Suara Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. segel; c. tinta; d. alat bantu tunanetra; e. Daftar Pasangan Calon Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; dan f. Formulir C, C1 dan C1 Plano berhologram. (2) Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pengadaan: a. sampul kertas; b. kotak suara; c. bilik pemungutan suara; d. formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, kecuali formulir C, C1 dan C1 Plano berhologram. (3) Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengadaan dukungan perlengkapan lainnya yang berupa perlengkapan di TPS. (4) Sekretariat PPLN melakukan pengadaan dukungan perlengkapan lainnya yang berupa perlengkapan di TPSLN. (5) Dalam hal terjadi bencana alam dan peristiwa lainnya, sehingga Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pengadaan sesuai dengan kewenangannya, maka pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dapat dilakukan oleh satuan kerja 1 (satu) tingkat di atasnya atau oleh Sekretariat Jenderal KPU.

(1) Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar Pemilih tetap, ditambah 2% (dua persen) dari daftar Pemilih tetap sebagai cadangan. (2) Jumlah Surat Suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS ditambah 2% (dua persen) sebagai cadangan. (3) Jumlah Surat Suara yang disediakan di setiap TPSLN sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih tetap TPSLN, ditambah 2% (dua persen) sebagai cadangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Apabila setelah penetapan daftar Pemilih tetap terdapat daftar Pemilih khusus yang jumlahnya signifikan di satu wilayah dan tidak dapat ditampung pada TPS yang telah ditetapkan serta persediaan surat suara belum mencukupi, Daftar Pemilih Khusus dimasukkan dalam daftar Pemilih tetap dengan Keputusan KPU. (5) KPU menyediakan Surat Suara bagi daftar Pemilih khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Selain jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS disediakan Surat Suara yang diberi tanda khusus sebanyak 1.000 (seribu) Surat Suara untuk setiap kabupaten/kota.

(1) Untuk menghindari kerusakan Surat Suara dalam pengangkutan, setiap 1.000 (seribu) lembar Surat Suara dipak dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam boks. (2) Di bagian luar boks diberi label daerah kabupaten/kota tujuan pengiriman, jumlah lembar Surat Suara dan nomor boks.

(1) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di dalam negeri dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Sekretariat Jenderal KPU mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal KPU kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. (4) Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada PPK, PPS dan KPPS. (5) Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melimpahkan kewenangan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu hingga ke TPS kepada PPK, PPS dan KPPS. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, kelompok kerja Pemilu luar negeri dan PPLN. (2) Sekretariat Jenderal KPU mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada PPLN. (3) PPLN mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPPSLN.

Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang telah dinyatakan berhak melaksanakan pekerjaan oleh KPU.

(1) Sekretariat Jenderal KPU melakukan pengawasan dan monitoring pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di dalam negeri dan luar negeri. (2) KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPLN.

(1) KPU melakukan pengamanan terhadap pengadaan Surat Suara. (2) Pengamanan pengadaan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan Surat Suara dilarang mencetak Surat Suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan Surat Suara; b. pengamanan selama proses pencetakan Surat Suara dan penyimpanan di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh Penyedia dan KPU bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) Selama proses pencetakan, KPU menempatkan petugas di lokasi percetakan Surat Suara untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. mengawasi proses produksi; b. menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara pengiriman Surat Suara oleh penyedia jasa percetakan; c. secara periodik memverifikasi Surat Suara yang telah selesai dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan di gudang percetakan; d. menandatangani berita acara bersama dengan penyedia jasa percetakan; e. membuat laporan perkembangan produksi dan distribusi surat suara secara periodik kepada Sekretaris Jenderal KPU. (4) KPU mengawasi dan mengamankan plat cetak yang digunakan untuk mencetak Surat Suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

Pengamanan pengadaan segel dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. perusahaan yang melaksanakan pengadaan segel harus menjaga kualitas, keamanan, dan ketepatan jumlah maupun waktu penyerahan barang sampai di KPU/KIP Kabupaten/Kota dan kelompok kerja Pemilu luar negeri; b. KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan produksi dan distribusi segel ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dan kelompok kerja Pemilu luar negeri.

Pengamanan tinta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengadaan tinta mengutamakan produksi dalam negeri; b. untuk menjaga kualitas tinta, KPU menempatkan petugas di lokasi pabrik tinta untuk:

1. mengawasi selama proses produksi dan pengiriman tinta oleh penyedia barang;
2. secara periodik membuat laporan tentang jumlah tinta yang telah diproduksi dan jumlah yang sudah dikirim oleh penyedia barang. c. KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan produksi di pabrik dan pendistribusian tinta ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dan kelompok kerja Pemilu luar negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Ketentuan dalam Peraturan ini juga berlaku bagi Penyelenggara Pemilu di provinsi yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan tersendiri.

Ketentuan lebih lanjut tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2014 diatur dengan Petunjuk Teknis.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 33 tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2014 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id