Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2021 tentang TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman untuk menyelenggarakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia yang memanfaatkan Toko Daring dan Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar Pengadaan Barang/Jasa: a. cepat; b. mudah; c. transparan; dan d. tercatat secara elektronik.

Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi: a. Penyelenggaraan Toko Daring; dan b. Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

(1) Barang/jasa dalam Toko Daring memiliki kriteria yaitu: a. standar atau dapat distandarkan; b. memiliki sifat risiko rendah; dan c. harga sudah terbentuk di pasar. (2) Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditayangkan pada Katalog Elektronik dalam hal: a. spesifikasi yang sama; b. penjual/ penyedia yang sama; c. wilayah jual sama; dan d. syarat dan ketentuan yang sama.

(1) Pelaku dalam penyelenggaraan Toko Daring terdiri atas: a. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Pejabat Pembuat Komitmen; c. Pejabat Pengadaan; d. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); dan e. Pedagang. (2) PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam penyelenggaraan Toko Daring berupa: a. Marketplace; dan b. Ritel Daring.

(1) Tugas dan kewenangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penyelenggaraan Toko Daring meliputi: a. pengembangan dan pembinaan Toko Daring; b. pengelolaan Toko Daring meliputi:

1. MENETAPKAN persyaratan barang/jasa, PPMSE, dan Pedagang;

2. MENETAPKAN PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring; dan

3. mengenakan dan mencabut sanksi terhadap PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. c. MENETAPKAN tata cara penyelenggaraan Toko Daring. (2) Tugas dan kewenangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan sebagian atau seluruhnya kepada pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(1) Dalam penyelenggaraan Toko Daring, PPMSE memiliki kewajiban meliputi: a. bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan Pedagang, dalam hal PPMSE berupa marketplace; b. memastikan pemenuhan persyaratan barang/jasa; c. memastikan tindak lanjut pesanan atas pembelian melalui PPMSE; d. mengenakan sanksi kepada Pedagang sesuai syarat dan ketentuan masing-masing PPMSE, dalam hal PPMSE berupa marketplace; e. mengembangkan sistem PPMSE sesuai dengan kebutuhan Toko Daring; dan f. melakukan integrasi dan/atau pertukaran data transaksi. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPMSE sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan melalui sarana elektronik.

(1) Dalam penyelenggaraan Toko Daring, Pedagang memiliki kewajiban meliputi: a. menyediakan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam situs web PPMSE;

b. menjamin pemenuhan persyaratan barang/jasa yang ditransaksikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. menjamin keaslian barang/jasa yang ditransaksikan melalui PPMSE dan diserahkan kepada pembeli; dan d. menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui PPMSE. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pedagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan melalui sarana elektronik.

Tahapan penetapan PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring meliputi: a. pengumuman; b. pendaftaran; c. pelaksanaan verifikasi; d. penetapan; dan e. integrasi sistem elektronik dan/atau pertukaran data PPMSE dengan Toko Daring.

Pelaksanaan pembelian secara elektronik (E-purchasing) melalui Toko Daring dapat dilaksanakan dengan metode: a. Pembelian Langsung; b. Negosiasi Harga; c. Permintaan Penawaran; dan/atau d. Metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada PPMSE.

(1) Katalog Elektronik terdiri atas: a. Katalog Elektronik Nasional; b. Katalog Elektronik Sektoral; dan c. Katalog Elektronik Lokal.

(2) Katalog Elektronik Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (3) Katalog Elektronik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Kementerian/Lembaga. (4) Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(1) Katalog Elektronik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b memuat informasi barang/jasa umum dan inovasi. (2) Informasi barang/jasa inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Katalog Elektronik Sektoral inovasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Katalog Elektronik Sektoral inovasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik terdiri atas: a. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah; c. Pejabat Pembuat Komitmen; d. Pejabat Pengadaan; dan e. Penyedia Katalog.

(1) Tugas dan kewenangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik meliputi: a. pengembangan dan pembinaan Katalog Elektronik; b. pengelolaan Katalog Elektronik Nasional meliputi:

1. MENETAPKAN persyaratan barang/jasa dan Penyedia Katalog;

2. menyetujui pencantuman barang/jasa;

3. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog; dan

4. melakukan monitoring dan evaluasi. c. pembinaan terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal meliputi:

5. memberikan persetujuan pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal;

6. memberikan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal; dan

7. mengenakan sanksi terhadap pengelola Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal. d. MENETAPKAN tata cara penyelenggaraan Katalog Elektronik. (2) Tugas dan kewenangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan sebagian atau seluruhnya kepada pejabat pimpinan tinggi madya di

lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(1) Tugas dan kewenangan Menteri/Pimpinan lembaga dalam pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral meliputi: a. MENETAPKAN persyaratan barang/jasa dan Penyedia Katalog; b. menyetujui pencantuman barang/jasa; c. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog; dan d. melakukan monitoring dan evaluasi. (2) Tugas dan kewenangan Menteri/Pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimandatkan sebagian atau seluruhnya kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai kewenangan

pengelolaan pengadaan barang/jasa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Tugas dan kewenangan Kepala Daerah dalam pengelolaan Katalog Elektronik Lokal meliputi: a. MENETAPKAN persyaratan barang/jasa dan Penyedia Katalog; b. menyetujui pencantuman barang/jasa; c. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog; dan d. melakukan monitoring dan evaluasi. (2) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan sebagian atau seluruhnya: a. untuk provinsi kepada pimpinan tinggi madya; atau b. untuk kabupaten/kota kepada pimpinan tinggi pratama, yang mempunyai kewenangan pengelolaan pengadaan barang/jasa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyedia Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e bertanggung jawab atas: a. seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan diunggah pada Katalog Elektronik; b. pelaksanaan surat pesanan E-purchasing Katalog; c. kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan; dan d. tindak lanjut laporan dan pengaduan barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dan dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan.

Pengelolaan Katalog Elektronik meliputi aktivitas: a. Pencantuman informasi Barang/Jasa; b. Pembaruan Data; dan c. Monitoring dan Evaluasi.

Pelaksanaan pembelian secara elektronik (E-purchasing) melalui Katalog Elektronik dapat dilaksanakan dengan metode: a. Negosiasi Harga; b. Mini-Kompetisi; dan/atau c. Competitive Catalogue.

(1) Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. (2) SPSE dan sistem pendukung dalam penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan mengenai: a. syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem pendukung; dan b. panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem pendukung dan panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi yang membidangi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku: a. Proses pemilihan penyedia Katalog Elektronik yang sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Lembaga ini diundangkan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 764) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 873). b. Barang/jasa yang masih tercantum pada Katalog Elektronik sebelum Peraturan Lembaga ini diundangkan tetap berlaku hingga masa berakhirnya kontrak katalog. c. Dalam hal para pihak sepakat melakukan perubahan kontrak katalog untuk barang/jasa yang masih tercantum dalam Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka proses perubahan kontrak katalog dilaksanakan menggunakan tata cara yang diatur dalam Peraturan Lembaga ini. d. PPMSE, produk, dan Pedagang yang telah dan sedang diproses dengan Program Bela Pengadaan berdasarkan:

1. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 155 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penetapan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau E-marketplace Sebagai Mitra Aplikasi Bela Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan, menjadi bagian dari penyelenggaraan Toko Daring. e. Pendaftaran PPMSE yang sedang dilaksanakan melalui Program Bela Pengadaan sebelum Peraturan Lembaga ini diundangkan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf d sampai dengan ditetapkannya Keputusan Deputi.

f. PPMSE sebagaimana dimaksud dalam huruf d wajib menyesuaikan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini paling lambat 31 Desember 2021.

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara

Tahun 2018 Nomor 764) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 873), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA