Pasal 13

(1) Tugas dan kewenangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik meliputi: a. pengembangan dan pembinaan Katalog Elektronik; b. pengelolaan Katalog Elektronik Nasional meliputi:

1. MENETAPKAN persyaratan barang/jasa dan Penyedia Katalog;

2. menyetujui pencantuman barang/jasa;

3. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog; dan

4. melakukan monitoring dan evaluasi. c. pembinaan terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal meliputi:

5. memberikan persetujuan pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal;

6. memberikan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal; dan

7. mengenakan sanksi terhadap pengelola Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal. d. MENETAPKAN tata cara penyelenggaraan Katalog Elektronik. (2) Tugas dan kewenangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan sebagian atau seluruhnya kepada pejabat pimpinan tinggi madya di

lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.