Peraturan Badan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

(1) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. (3) Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya. (4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 4 (empat) orang anggota. (2) Ketua PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan sah, apabila dihadiri paling sedikit 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir. (2) Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, apabila disetujui paling sedikit 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.

4. Di antara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 36 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1, ketentuan huruf k ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi: a. warga negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; e1. tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya; f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS; g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; k. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu. (2) Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi

TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau sebutan lain yang terdekat. (3) Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan. (4) Penghitungan 2 (dua) periode masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) periode penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (5) Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS. (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk mendapatkan calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

5. Ketentuan ayat (6) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

(1) Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), mengikuti seleksi tertulis. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk calon anggota PPK, paling lama 3 (tiga) Hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi. (3) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten/kota setempat. (4) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan b. pengetahuan kewilayahan. (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), di tempat yang mudah diakses selama 2 (dua) Hari.

6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penggantian antarwaktu PPK, PPS dan KPPS yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63

ayat (1) dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK, PPS dan KPPS digantikan oleh calon anggota PPK, PPS dan KPPS peringkat berikutnya hasil seleksi. (2) Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti antarwaktu pada peringkat berikutnya, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta 2 (dua) nama calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang dibutuhkan. (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan tahapan wawancara kepada calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan penggantian anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.

7. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA KETENTUAN PERALIHAN

8. Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 79A dan Pasal 79B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Calon anggota PPK yang masuk dalam 3 (tiga) peringkat bawah hasil seleksi wawancara sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini, dinyatakan tetap berlaku, dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

harus diverifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi meminta 8 (delapan) calon anggota dan melakukan verifikasi. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. verifikasi dilakukan untuk memastikan calon anggota PPK penyelenggara Pemilu:

1. tidak terdaftar sebagai anggota dan pengurus Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
2. tidak terdaftar sebagai tim kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 dan tim kampanye peserta Pemilu, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 dan tim kampanye peserta Pemilu; dan
3. memenuhi persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini; b. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a calon anggota PPK tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan;

c. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPK yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN 7 (tujuh) calon anggota PPK yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; e. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan wawancara terhadap 7 (tujuh) calon anggota PPK hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d; f. KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN peringkat kesatu sampai dengan peringkat ketujuh calon anggota PPK berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf e; g. KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN penambahan 2 (dua) anggota PPK berdasarkan peringkat kesatu dan peringkat kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf f; dan h. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan penambahan anggota PPK hasil verifikasi dan wawancara pada laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau papan pengumuman.

Penyesuaian jumlah anggota PPK pada daerah yang telah menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap:

1. 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggaraan Pemilu 2019; dan
2. 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai dengan peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
3. b. verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk memastikan calon anggota PPK penyelenggara Pemilu:
4. tidak terdaftar sebagai anggota dan pengurus Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
5. tidak terdaftar sebagai tim kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 dan tim kampanye peserta Pemilu, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 dan tim kampanye peserta Pemilu; dan
6. memenuhi persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini. c. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi calon anggota PPK tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau

lembaga profesi untuk meminta 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan; d. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPK yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN paling banyak 7 (tujuh) calon anggota PPK penyelenggara Pemilu yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d; f. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan wawancara terhadap 7 (tujuh) calon anggota PPK hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; g. KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN peringkat kesatu sampai dengan peringkat ketujuh calon anggota PPK berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf f; h. KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN penambahan 2 (dua) anggota PPK peringkat kesatu dan peringkat kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf g, menjadi anggota PPK penyelenggara Pemilu; dan i. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan penambahan anggota PPK hasil verifikasi dan wawancara pada laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau papan pengumuman.

9. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA