Peraturan Badan Nomor 024 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI TERMODINAMIKA MOTOR DAN PROPULSI

(1) Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BT2MP merupakan Unit Pelaksana di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Direktur Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa. (2) BT2MP dipimpin oleh Kepala.

BT2MP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi termodinamika motor dan propulsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BT2MP menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan pelaporan kerja Balai; b. penyiapan dan pelaksanaan urusan sarana dan prasarana teknis; c. pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa teknologi, kegiatan teknis operasional menunjang pengembangan dan inovasi teknologi, dan pelayanan informasi; d. pelaksanaan kegiatan teknologi termodinamika terapan, penukar kalor, tata udara dan refrigerasi; e. pelaksanaan kegiatan teknologi kalibrasi dan pengukuran teknik; f. pelaksanaan kegiatan teknologi motor bakar dan motor penggerak; g. pelaksanaan uji kinerja mesin dan kendaraan bermotor, penerapan bahan bakar, pelumas dan metrologi; dan h. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi.

BT2MP terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Sarana Teknik; dan c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai. (2) Seksi Sarana Teknik mempunyai tugas mengelola, memelihara, dan mengembangkan sistem sarana dan prasarana teknis di bidang termodinamika motor dan propulsi. (3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pelayananan jasa teknologi, kegiatan teknis operasional menunjang pengembangan dan inovasi teknologi, dan pelayanan informasi di bidang termodinamika motor dan propulsi.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau ketrampilannya.

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BT2MP harus menyusun peta proses bisnis.

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi termodinamika motor dan propulsi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BT2MP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

BT2MP berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan.

Bagan Organisasi BT2MP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Perubahan organisasi dan tata kerja BT2MP ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Termodinamika Motor dan Propulsi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 025/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Termodinamika Motor dan Propulsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 025/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Termodinamika Motor dan Propulsi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 025/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Termodinamika Motor dan Propulsi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2015 KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, ttd. UNGGUL PRIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA