Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2019 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

4. Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.

5. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat JFA adalah jenis jabatan fungsional profesional PNS yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan di bidang pengawasan intern pemerintah.

6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah dan/atau unit kerja yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal/inspektorat/ unit pengawasan intern pada kementerian, inspektorat utama/inspektorat/unit pengawasan intern pada lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan instansi pembina JFA.

11. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

13. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

14. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.

15. Rekomendasi pengangkatan adalah rekomendasi yang didasarkan pada hasil uji kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada Jabatan Fungsional Auditor yang ditetapkan oleh Kepala BPKP dengan mempertimbangkan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan peta jabatan.

16. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi atas keahlian/keterampilan seseorang di bidang pengawasan intern pemerintah menurut disiplin keilmuan, keterampilan, kefungsian, dan/atau keahlian di bidang pengawasan intern pemerintah.

17. Usulan pengangkatan adalah dokumen yang dijadikan dasar untuk melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan, penetapan peserta uji kompetensi dan pemberian rekomendasi pengangkatan.

18. Kebutuhan JFA adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Auditor yang diperlukan oleh unit APIP agar dapat melaksanakan tugas pengawasan secara profesional dalam jangka waktu tertentu.

(1) PNS yang dapat diangkat dalam JFA melalui penyesuaian/inpassing adalah: a. pejabat pelaksana yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang JFA di lingkungan APIP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang; b. pejabat pelaksana yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JFA dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; c. pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan APIP yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan dengan bidang tugas JFA di lingkungan APIP; atau d. PNS yang dibebaskan sementara dari JFA, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Pengangkatan PNS dalam JFA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan dalam jenjang jabatan: a. Auditor Terampil; dan b. Auditor Ahli. (3) Jenjang jabatan Auditor Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Auditor Pelaksana; b. Auditor Pelaksana Lanjutan; dan c. Auditor Penyelia. (4) Jenjang jabatan Auditor Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Auditor Pertama; b. Auditor Muda; dan c. Auditor Madya. (5) Pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus didasarkan pada kebutuhan JFA yang telah ditetapkan oleh Menteri dan peta jabatan.

(1) PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Auditor Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; b. pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang II/c sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JFA di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat auditor sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan

diduduki, atau telah memiliki sertifikat auditor sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki; e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan; g. tidak pernah diberhentikan dari JFA karena mengundurkan diri dari jabatan atau tidak memenuhi persyaratan jabatan; dan h. tidak pernah dibebaskan sementara dari JFA selain karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Auditor Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berijazah paling rendah Diploma IV atau Strata Satu atau sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; b. pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JFA di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat auditor sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki, atau telah memiliki sertifikat auditor sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki; e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. usia paling tinggi pada saat pengangkatan dalam jabatan:

a) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan Auditor Pertama dan Auditor Muda; dan b) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat yang akan menduduki jabatan Auditor Madya; g. tidak pernah diberhentikan dari JFA karena mengundurkan diri dari jabatan atau tidak memenuhi persyaratan jabatan; dan h. tidak pernah dibebaskan sementara dari JFA selain karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam JFA melalui penyesuaian/inpassing adalah: a. penyusunan kebutuhan JFA dan peta jabatan oleh Instansi Pemerintah; b. penyampaian usulan penyesuaian/inpassing termasuk usulan kebutuhan JFA oleh Instansi Pemerintah kepada BPKP; c. verifikasi dan validasi dokumen usulan penyesuaian/ inpassing oleh BPKP; d. penyampaian rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kebutuhan JFA oleh Kepala BPKP kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan penetapan kebutuhan JFA dan kepada Instansi Pemerintah sebagai bahan pengusulan penetapan kebutuhan JFA kepada Menteri; e. penetapan peserta uji kompetensi oleh BPKP; f. pelaksanaan uji kompetensi oleh BPKP; g. penetapan rekomendasi pengangkatan dalam JFA oleh BPKP; h. pengangkatan dalam JFA oleh PPK;

i. pelaporan pelaksanaan pengangkatan dalam JFA dari Instansi Pemerintah kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BPKP; j. pelaporan pelaksanaan pengangkatan dalam JFA dari Kepala BPKP kepada Menteri.

(1) Tata cara penyusunan kebutuhan JFA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diatur dengan Peraturan Kepala Pusat Pembinaan JFA. (2) Hasil penyusunan kebutuhan JFA oleh Instansi Pemerintah disampaikan kepada BPKP bersamaan dengan dokumen usulan penyesuaian/inpassing. (3) Penetapan peserta uji kompetensi oleh BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dengan memperhatikan penetapan kebutuhan JFA dari Menteri.

Dokumen yang diperlukan untuk pengusulan pengangkatan PNS dalam JFA melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. fotokopi ijazah terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan kepangkatan terakhir; b. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS; c. fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir; d. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan di unit APIP atau surat pernyataan melaksanakan tugas pada unit APIP; e. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; f. fotokopi sertifikat lulus diklat pembentukan/ penjenjangan auditor sesuai dengan jabatan yang akan diduduki bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat JFA; g. fotokopi penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir;

h. surat pernyataan dari PPK, atau PyB, atau pimpinan APIP, yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan dari JFA karena mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan jabatan; i. surat pernyataan kesanggupan diangkat dalam JFA yang ditandatangani calon auditor dan diketahui pimpinan APIP; j. surat pernyataan bersedia mengangkat dalam JFA yang ditandatangani oleh PPK; dan k. surat pembebasan sementara dari JFA dan penetapan angka kredit terakhir bagi auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.

(1) PPK atau PyB mengajukan usulan pengangkatan kepada Kepala BPKP melalui Kepala Pusat Pembinaan JFA dengan tembusan disampaikan kepada Menteri. (2) Kepala Pusat Pembinaan JFA MENETAPKAN batas waktu penerimaan usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(1) Pelaksanaan verifikasi dan validasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. verifikasi dan validasi dokumen usulan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6; dan b. verifikasi dan validasi terhadap kebutuhan JFA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan penetapan kebutuhan JFA melalui Penyesuaian/Inpassing. (3) Ketentuan mengenai tata cara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Pusat Pembinaan JFA.

Kepala Pusat Pembinaan JFA MENETAPKAN peserta uji kompetensi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a serta Penetapan Kebutuhan JFA oleh Menteri.

(1) PNS yang akan diangkat dalam JFA melalui penyesuaian/ inpassing wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f untuk mendapatkan sertifikat auditor sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya. (2) Uji kompetensi bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ijazah dan golongan ruang terakhir yang dimiliki, yaitu: a. Ijazah Diploma III atau yang sederajat 1) golongan ruang II/c – II/d jabatan Auditor Pelaksana, mengikuti uji kompetensi Auditor Pelaksana; 2) golongan ruang III/a – III/b jabatan Auditor Pelaksana Lanjutan, mengikuti uji kompetensi Auditor Pelaksana Lanjutan; 3) golongan ruang III/c – III/d jabatan Auditor Penyelia, mengikuti uji kompetensi Auditor Penyelia;

b. Ijazah minimal Diploma IV/Strata Satu atau yang sederajat 1) golongan ruang III/a – III/b jabatan Auditor Pertama, mengikuti uji kompetensi Auditor Pertama; 2) golongan ruang III/c – III/d jabatan Auditor Muda, mengikuti uji kompetensi Auditor Muda; 3) golongan ruang IV/a – IV/c jabatan Auditor Madya, mengikuti uji kompetensi Auditor Madya.

Tata cara, waktu, tempat dan materi pelaksanaan uji kompetensi diatur dengan Peraturan Kepala Pusat Pembinaan JFA.

BPKP menerbitkan sertifikat bagi peserta yang lulus uji kompetensi.

(1) Dalam hal PNS yang diusulkan telah memiliki sertifikat lulus diklat pembentukan/penjenjangan auditor sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki, maka PNS yang dimaksud tidak perlu mengikuti uji kompetensi. (2) Sertifikat lulus diklat pembentukan/penjenjangan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dimiliki dapat digunakan untuk pengusulan pengangkatan dalam JFA melalui penyesuaian/inpassing .

(1) Pusat Pembinaan JFA menyiapkan rekomendasi pengangkatan dalam JFA melalui penyesuaian/inpassing yang ditandatangani oleh Kepala BPKP.

(2) Rekomendasi pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat meliputi pangkat, jabatan, besarnya angka kredit, dan besarnya tunjangan JFA. (3) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan surat keputusan kepangkatan terakhir yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan. (4) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai sertifikat yang dimiliki. (5) Besarnya angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (6) Besarnya tunjangan JFA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (7) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan jabatan dan angka kredit sesuai dengan jabatan terakhir yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.

(1) Pengangkatan PNS dalam JFA melalui penyesuaian/ inpassing dilakukan oleh PPK setelah memperoleh rekomendasi pengangkatan dari Kepala BPKP dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Pengangkatan PNS dalam JFA melalui penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 6 April 2021.

PNS yang telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan, namun sampai dengan tanggal 6 April 2021 belum diangkat dalam JFA oleh PPK, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. rekomendasi pengangkatan dalam JFA melalui penyesuaian/inpassing dinyatakan tidak berlaku; dan

b. sertifikat yang diperoleh melalui uji kompetensi dalam rangka penyesuaian/inpassing dinyatakan tidak berlaku.

(1) PNS yang telah diangkat dalam JFA melalui penyesuaian/inpassing, berlaku ketentuan kenaikan pangkat dan jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai JFA. (2) Dikecualikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bagi PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf d kenaikan pangkat berikutnya paling kurang 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan penyesuaian/inpassing PNS yang bersangkutan dalam JFA yang diduduki.

PNS yang naik pangkat setingkat lebih tinggi setelah mendapatkan rekomendasi pengangkatan dan diangkat dalam JFA setelah kenaikan pangkat dimaksud, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pengangkatan dalam JFA sesuai dengan pangkat yang terakhir; dan b. jabatan dan jumlah angka kredit sesuai dengan rekomendasi pengangkatan.

(1) PNS yang telah diberikan persetujuan teknis pengangkatan dalam JFA melalui penyesuaian/inpassing berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016

dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2017 dan sampai dengan 31 Desember 2018 belum diangkat dalam JFA oleh PPK, dapat langsung diangkat dalam JFA paling lambat 31 Desember 2019. (2) Dalam hal PNS sebagaimana ayat (1) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum diangkat dalam JFA berlaku ketentuan sebagai berikut: a. rekomendasi pengangkatan dalam JFA melalui penyesuaian/inpassing dinyatakan tidak berlaku; dan b. sertifikat yang diperoleh melalui uji kompetensi dalam rangka penyesuaian/inpassing dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 439) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2019

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA