Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

2. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UNDANG-UNDANG sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UNDANG-UNDANG.

3. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang selanjutnya disingkat FKPT adalah forum yang dibentuk oleh BNPT di tingkat daerah sebagai mitra strategis BNPT dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan terorisme di daerah.

4. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

5. Moderat adalah cara pandang atau sikap yang tidak ekstrem bidang sosial, budaya, hukum, politik, dan ideologi.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Bahwa Ruang lingkup Peraturan Badan ini terdiri atas: a. kedudukan, tugas, fungsi, dan pelaporan; b. struktur organisasi; c. masa jabatan dan pergantian pengurus; d. kerja sama; dan e. pemantauan dan evaluasi.

(1) Kepala BNPT membentuk FKPT yang berkedudukan di ibukota provinsi. (2) Dalam hal diperlukan, Kepala BNPT dapat membentuk FKPT yang berkedudukan di kabupaten/kota. (3) Pembentukan FKPT yang berkedudukan di provinsi dan FKPT yang berkedudukan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Kepala BNPT.

FKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas: a. penelitian, pengkajian, dan survei paham radikal Terorisme dan indeks risiko Terorisme; b. pengembangan potensi dan kreatifitas yang dimiliki oleh generasi muda dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; c. pemberian edukasi bagi kelompok perempuan dan anak dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; d. pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dialog, seminar, dan workshop Pencegahan Tindak Pidana Terorisme mengenai pemahaman keagamaan yang Moderat; dan e. penyampaian literasi informasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui media massa, buku, majalah, koran, media sosial, pamflet, iklan, dan media lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, FKPT menyelenggarakan fungsi: a. sebagai mitra strategis BNPT membangun sinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di daerah; dan b. sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, FKPT melaporkan kepada Kepala BNPT.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, FKPT berkoordinasi dengan pimpinan kementerian atau lembaga terkait dan Kepala Daerah setempat.

Struktur organisasi FKPT terdiri atas: a. pembina; b. penasihat; dan c. pengurus.

Pembina FKPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a merupakan pimpinan tinggi madya yang membidangi pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi.

(1) Penasihat FKPT provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat daerah. (2) Penasihat FKPT kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pimpinan tinggi pratama yang membidangi sekretariat daerah.

(1) Pengurus FKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas unsur: a. Pemerintah Daerah; dan b. masyarakat. (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten/kota. (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. tokoh agama; b. tokoh adat; c. tokoh masyarakat; d. akademisi; e. organisasi kemasyarakatan;

f. organisasi keagamaan; g. mitra strategis; h. organisasi pelajar; i. organisasi kemahasiswaan; dan/atau j. organisasi profesi lainnya. (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; c. bendahara; dan d. ketua bidang. (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas: a. ketua bidang agama, sosial-ekonomi, dan budaya; b. ketua bidang media massa, hukum, dan hubungan masyarakat; c. ketua bidang pemuda dan pendidikan; d. ketua bidang perempuan dan anak; dan e. ketua bidang penelitian dan pengkajian. (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibantu oleh 3 (tiga) orang staf sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi FKPT. (7) Staf sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat. (8) Pengurus FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur keterwakilan perempuan paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota.

(1) Calon pengurus FKPT harus memenuhi persyaratan umum: a. Warga Negara INDONESIA; b. setia pada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima); c. sehat jasmani dan rohani;

d. berkelakuan baik; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; f. tingkat pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat; g. memiliki pengetahuan akademis yang memadai atau pengalaman dan keinginan kuat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; h. memiliki integritas; i. tidak terlibat secara aktif dalam kepengurusan dan keanggotaan partai politik; j. apabila pengurus FKPT mencalonkan diri menjadi Gubernur atau Bupati/Walikota maka yang bersangkutan harus membuat surat pengunduran diri sebagai pengurus kepada Kepala BNPT; k. tidak terlibat organisasi yang secara hukum terlarang; dan l. beralamat tinggal di daerah berdasarkan identitas tanda pengenal yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon ketua bidang harus memenuhi persyaratan khusus untuk: a. ketua bidang agama, sosial-ekonomi, dan budaya memiliki rekam jejak pemahaman keagamaan yang Moderat; b. ketua bidang media massa, hukum dan humas berasal dari unsur jurnalis dan memiliki latar belakang hukum; c. ketua bidang pemuda dan pendidikan pernah aktif dalam organisasi kepemudaan; d. ketua bidang perempuan dan anak diutamakan perempuan; dan e. ketua bidang penelitian dan pengkajian minimal pendidikan strata 1 (satu).

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi calon pengurus yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

(1) Pengusulan calon pengurus FKPT dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh BNPT dengan membentuk panitia seleksi pengurus. (2) Panitia seleksi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) unsur yang terdiri atas: a. BNPT; b. Pemerintah Daerah; c. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; d. Tentara Nasional INDONESIA; e. Badan Intelijen Negara; f. Perwakilan pengurus FKPT; dan g. tokoh masyarakat. (3) Dalam hal anggota panitia seleksi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat unsur yang tidak hadir, rapat koordinasi tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah kehadiran panitia seleksi pengurus paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia seleksi pengurus yang ditetapkan. (4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) MEMUTUSKAN calon pengurus FKPT yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengurus FKPT dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala BNPT untuk dimintakan persetujuan. (5) Calon pengurus FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah disetujui oleh Kepala BNPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPT.

Struktur organisasi FKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

(1) FKPT provinsi dan FKPT kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki logo, stempel, dan format persuratan. (2) Ketentuan mengenai logo, stempel, kop surat, dan format persuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II untuk logo FKPT provinsi, Lampiran III untuk logo FKPT kabupaten/kota, Lampiran IV untuk stempel, Lampiran V untuk kop surat, dan Lampiran VI untuk format persuratan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Masa jabatan pengurus FKPT 1 (satu) periode selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode masa jabatan selanjutnya.

(1) Kepala BNPT dapat memberhentikan pengurus FKPT karena alasan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas kemauan sendiri; c. keterbatasan fisik, tenaga, dan pikiran yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; d. berhalangan menjalankan kewajibannya karena sedang menjalani proses hukum; dan e. tidak menjalankan tugas dan fungsinya. (2) Dalam hal pengurus FKPT setelah diangkat melanggar ketentuan persyaratan umum dan persyaratan khusus dapat diberhentikan oleh Kepala BNPT.

(1) Dalam hal terdapat pengurus FKPT yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pengurus FKPT dapat mengajukan usulan penggantian pengurus FKPT kepada Kepala BNPT dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberhentian. (2) Penggantian pengurus FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPT.

(1) FKPT dapat menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, institusi, atau lembaga lain baik di tingkat pusat, daerah, atau internasional. (2) Kerja sama dilaksanakan oleh FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. (3) Kerja sama yang dilaksanakan FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. saling menghormati; dan c. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah. (4) Kerja sama dengan instansi pemerintah, institusi, atau lembaga lain baik di tingkat pusat, daerah, dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Kepala BNPT melalui pimpinan tinggi madya yang membidangi pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi.

Pendanaan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPT bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pemantauan dan evaluasi FKPT dilakukan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi BNPT. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. hasil kegiatan pengelolaan FKPT; dan b. pelaksanaan tugas dan fungsi pengurus FKPT.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2022

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOY RAFLI AMAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY