Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2012 tentang RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2012

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

4. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 selanjutnya disebut Desain Besar 2011- 2025 adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan mengikuti RPJP Nasional.

5. Rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan selanjutnya disebut Rinduk adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan.

6. Rencana aksi pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan selanjutnya disebut

adalah pedoman implementasi tahunan dalam pembangungan infrastruktur di kawasan perbatasan pada Kecamatan Lokasi Prioritas dan Lokasi Prioritas Tahun 2012 dan Kecamatan pendukungnya 7. Pembangunan adalah semua proses perbaikan atau perubahan yang yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar, terencana, dan berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. 8. Pengelolaan adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian. 9. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 10. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. 11. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Renaksi infrastruktur kawasan perbatasan terdiri atas: a. kawasan perbatasan darat ; dan b. kawasan perbatasan laut.

(1) Aspek Renaksi Infrastruktur kawasan perbatasan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. infrastruktur fisik; b. infrastruktur ekonomi kesra; dan c. infrastruktur pemerintahan. (2) Aspek Renaksi Infrastruktur kawasan perbatasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. infrastruktur fisik; b. infrastruktur ekonomi kesra; dan c. infrastruktur pemerintahan.

(1) Indikator infrastruktur fisik kawasan perbatasan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi: a. jalan yang ada umumnya non status; b. jalan yang ada tidak dapat dilalui oleh kendaraan; c. sarana pendukung komunikasi belum tersedia; d. belum ada moda transportasi yang secara rutin dan memadai, dalam mengakses kawasan perbatasan; dan e. belum tersedianya energi kelistrikan/ketergantungan energi dengan negara tetangga. (2) Indikator infrastruktur ekonomi kesra kawasan perbatasan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi: a. belum tersedianya pelayanan kesehatan (puskesmas); b. akses terhadap pelayanan kesehatan sulit; c. belum tersedianya polindes/posyandu/rumah sakit di desa; dan d. belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan (SD, SLTP, SLTA). (3) Indikator infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi: a. keterbatasan fasilitas kantor camat dan kantor desa; b. keterbatasan sarana dan prasarana pendukung mobilisasi pelayanan pemerintahan; c. belum tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi; dan d. belum tersedianya data base profile pemerintahan di kawasan perbatasan.

(1) Indikator infrastruktur fisik kawasan perbatasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi: a. belum ada dermaga, tambatan perahu dan moda transportasi laut; b. belum ada sarana dan prasarana komunikasi; dan c. belum tersedianya energi kelistrikan/masih ketergantungan energi dengan negara tetangga. (2) Indikator infrastruktur ekonomi kesra kawasan perbatasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi: a. belum tersedianya pelayanan kesehatan (puskesmas); b. akses terhadap pelayanan kesehatan sulit; c. belum tersedianya polindes/posyandu/rumah sakit di desa; dan d. belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan (SD, SLTP, SLTA). (3) Indikator infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi: a. belum ada pendukung operasionalisasi pelayanan pemerintahan; b. sebagian masyarakat belum dapat mengakses pelayanan pemerintahan; dan c. belum tersedianya data base profile pemerintahan di kawasan perbatasan.

Renaksi Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan: a. RPJP Nasional; b. Rencana tata ruang di kawasan perbatasan; c. Desain Besar Tahun 2011-2025; d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah; e. Rinduk; dan f. Kondisi kawasan perbatasan negara.

Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan harus berpedoman pada Renaksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Uraian Renaksi dan rekapitulasi anggaran infrastruktur tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, pengundangan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2012 MENTERI DALAM NEGERI SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN