Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam

Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah Pemilu untuk memilih PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis. 6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 8. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 9. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 10. PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/ kelurahan. 10a.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu PPL.

11. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
12. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
13. Pembentukan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa penjaringan dan penyaringan serta pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
14. Ketentuan Pasal 4 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1) Jumlah anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. (2) Jumlah anggota PPL di setiap desa atau nama lain/kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS. (3) Dalam hal jumlah anggota PPL berdasarkan pada sebaran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 1 (satu) TPS, PPL berjumlah 1 (satu) orang; b. desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 2 (dua) TPS, PPL berjumlah 2 (dua) orang; c. desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 3 (tiga) TPS, PPL berjumlah 3 (tiga) orang; d. desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 4 (empat) TPS, PPL berjumlah 4 (empat) orang; atau e. desa atau nama lain/kelurahan dengan sebaran 5 (lima) atau lebih dari 5 (lima) TPS, PPL berjumlah 5 (lima) orang. (4) Jumlah anggota PPL yang disesuaikan dengan kondisi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dengan usulan dari Panwaslu Kabupaten/Kota. (5) Dalam hal Pemilihan, jumlah anggota PPL sebanyak 1 (satu) orang setiap desa atau nama lain/kelurahan.

(6) Jumlah Pengawas TPS dalam Pemilihan sebanyak 1 (satu) orang disetiap TPS. 3. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; c. berhalangan tetap lainnya; atau d. diberhentikan dengan tidak hormat. (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengawas Pemilu; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik; c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan; d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu; atau f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. (3) Pemberhentian anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta pada ayat (2) huruf d, dan huruf e diusulkan oleh Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan melalui Rapat Pleno untuk memperoleh peresmian pemberhentian. (4) Pemberhentian Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf d dan huruf e diusulkan oleh Kepala Perwakilan Republik

INDONESIA kepada Bawaslu untuk memperoleh peresmian pemberhentian. (5) Pemberhentian anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilakukan berdasarkan Putusan DKPP. 4. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, Pengawas TPS, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat dilakukan dengan ketentuan: a. anggota Bawaslu Provinsi, digantikan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu; b. anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi; c. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; d. anggota PPL digantikan oleh calon anggota PPL peringkat berikutnya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan; e. Pengawas Pemilu Luar Negeri dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu atas usul Kepala Perwakilan Republik INDONESIA; f. Pengawas TPS di angkat oleh Panwaslu Kecamatan, berdasarkan usulan PPL. (2) Dalam hal calon anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya tidak tersedia, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan seleksi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara:

a. Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 3 (tiga) nama anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi; b. Bawaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 3 (tiga) nama anggota Panwaslu Kecamatan yang diajukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; c. Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 3 (tiga) nama anggota PPL yang diajukan oleh Panwaslu Kecamatan; d. 3 (tiga) nama yang diajukan oleh Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c harus memenuhi syarat dan bersedia untuk dipilih. (4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh Panwaslu Kecamatan atau PPL di wilayah kerjanya. (5) Dalam hal calon PPL urutan peringkat berikutnya tidak tersedia, Panwaslu Kecamatan melakukan pemilihan ulang dengan mekanisme verifikasi. 4. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IXA PEMBENTUKAN, SELEKSI, PEMILIHAN, DAN PENETAPAN SERTA PENGANGKATAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 5. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 53A, Pasal 53B, Pasal 53C, Pasal 53D, dan Pasal 53E sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dibantu 1 (satu) orang Pengawas TPS di setiap TPS. (2) Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara Pemilihan dan dibubarkan 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan. (3) Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan. (4) Dalam hal desa atau sebutan lain/kelurahan terdapat hanya 1 (satu) TPS tidak perlu dibentuk Pengawas TPS.

Pembentukan Pengawas TPS dilakukan melalui tahapan: a. pengusulan calon Pengawas TPS dari PPL; b. penerimaan berkas pendaftaran; c. penelitian administrasi pendaftaran; d. wawancara; dan e. penetapan calon Pengawas TPS terpilih.

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Pengawas TPS, calon harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. mempunyai kemampuan baca dan tulis dan/atau memiliki pengetahuan di bidang kepemiluan; f. berdomisili di desa atau nama lain/kelurahan tempat TPS berada; g. mampu secara jasmani dan rohani; h. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri; i. mengundurkan diri dari jabatan politik pada saat mendaftar sebagai calon; j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; k. bersedia melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab; l. bersedia tidak menduduki jabatan politik selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

(1) Pengusulan calon Pengawas TPS dilakukan oleh PPL kepada Panwaslu Kecamatan. (2) Pengusulan jumlah calon Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 2 (dua) kali dari jumlah TPS dalam 1 (satu) desa atau nama lain/kelurahan. (3) Pengusulan calon Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. penjaringan bakal calon Pengawas TPS; b. penelitian administrasi pendaftaran; dan c. penetapan calon Pengawas TPS.

Ketentuan mengenai tahapan penerimaan berkas pendaftaran, penelitian administrasi pendaftaran, wawancara, dan penetapan calon terpilih bagi PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e bagi PPL berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53B. 6. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggaran untuk perekrutan calon anggota Bawaslu Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dibebankan pada APBN. (3) Anggaran untuk perekrutan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal II

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2015 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY