Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengamat

Gunungapi, diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi setiap bulan.

PRESIDEN

Pasal 2 …

Pasal 2

Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi setiap bulan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil golongan I dan golongan II yang ditugaskan sebagai Pengamat Gunungapi

yang pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden ini tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat

dalam Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan Tunjangan

Pengamat Gunungapi setiap bulan.

(3) Besarnya Tunjangan Pengamat Gunungapi setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi atau Tunjangan Pengamat Gunungapi

dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, diangkat

dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian

tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri

Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun

sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 tentang

Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor

104 Tahun 2000, dinyatakan tidak berlaku.

PRESIDEN

Pasal 7 …

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 2001

INDONESIA,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan gairah kerja bagi

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan

Fungsional Pengamat Gunungapi, dipandang perlu untuk memberikan Tunjangan

Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi dengan Keputusan Presiden;

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor

  1. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3547);

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
PERPRES_104_2000
Referensi Silang (7)
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 16/1994 — Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994...
KEPPRES 87/1999 — Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang...
KEPPRES 27/1985 — Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 tentang...
KEPPRES 104/2000 — PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1985