Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang PEMANFAATAN SENI DAN BUDAYA

Pemanfaatan seni dan budaya bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan seni dan budaya dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan/atau masyarakat.

(1) Pemanfaatan seni dan budaya dilaksanakan dengan menampilkan dan memasarkan seni dan budaya yang potensial. (2) Pelaksanaan ...

(2) Pelaksanaan pemanfaatan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam dan di luar wilayah negara Republik INDONESIA. (3) Pelaksanaan pemanfaatan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan citra seni dan budaya harkat dan martabat bangsa.

(1) Penampilan seni dan budaya dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pertunjukan dan pameran seni dan budaya. (2) Kegiatan pertunjukan dan pameran seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar wilayah negara Republik INDONESIA dilakukan atas dasar persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pemasaran seni dan budaya dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemasaran yang berlaku pada umumnya. (2) Benda-benda seni dan budaya yang ditampilkan melalui kegiatan pameran di luar wilayah negara Republik INDONESIA dapat dipasarkan kecuali benda-benda cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturna perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 …

(1) Untuk melaksanakan pemanfaatan seni dan budaya dapat dilakukan kegiatan pengemasan dan/atau promosi seni dan budaya yang bersangkutan. (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dapat dilakukan dalam satu kesatuan dengan kegiatan pemasaran seni dan budaya. (3) Kegiatan promosi dan pemasaran seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran bidang lain.

(1) Pelaksanaan pemanfaatan seni dan budaya dilakukan dengan dukungan: a. sarana dan prasarana; b. kemudahan; c. sumber daya manusia. (2) Dukungan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya yang memadai. (3) Dukungan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pemberian keringanan dan bantuan pelayanan di bidang perpajakan, bea masuk, keimigrasian, perizinan, dan bidang lain berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan seni dan budaya. (4) Dukungan ...

(4) Dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang seni dan budaya. (5) Dukungan dalam pemanfaatan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memberikan dukungan pemanfaatan seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas pelaksanaan pemanfaatan seni dan budaya daerahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan seni dan budaya dikoordinasikan oleh Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri terkait. (2) Koordinasi oleh Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan kebijaksanaan dan program pemanfaatan seni dan budaya. (3) Dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijaksanaan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya dapat mengikutsertakan masyarakat profesi seni dan budaya dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang seni dan budaya. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya. Pasal 10 …

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE