Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

TUNJANGAN PANITERA PADA PENGADILAN

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

  1. Panitera adalah Panitera pada Pengadilan Militer Utama,

Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer dalam

Lingkungan Peradilan Militer.

  1. Pengadilan …

PRESIDEN

  1. Pengadilan adalah Pengadilan Militer Utama, Pengadilan

Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer.

  1. Kepala Panitera adalah Panitera yang disamping tugas

pokoknya, bertanggung jawab pula dalam

menyelenggarakan administrasi Peradilan dengan baik.

Pasal 2

(1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diangkat oleh

Pejabat yang berwenang sebagai Panitera, diberikan

tunjangan jabatan setiap bulan.

(2) Besarnya Tunjangan Panitera sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), bagi :

  • Panitera pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Militer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

I Keputusan Presiden ini;

  • Panitera yang diangkat sebagai Kepala Panitera

Pengadilan adalah sebagaimana tercantum dalam

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi serta gairah kerja

para Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menduduki

jabatan Panitera pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Militer, dipandang perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890);

  1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara

Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3369);

  1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3713);

  1. Undang-Undang ….

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4169);

  1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
Referensi Silang (6)
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
UU 2/1988 — PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
UU 31/1997 — PERADILAN MILITER
UU 3/2002 — PERTAHANAN NEGARA
UU 4/2004 — KEKUASAAN KEHAKIMAN