Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985 tentang TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN

Dalam Keputusan PRESIDEN ini, yang di maksud dengan : a. Ahli Sandi Tingkat I adalah Pegawai Negeri yang berijazah atau mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama telah mengikuti serta lulus pendidikan sandi selama satu tahun; b. Ahli Sandi Tingkat II adalah Pegawai Negeri yang berijazah atau mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan telah mengikuti serta lulus pendidikan selama 1 (satu) tahun; c. Ahli Sandi Tingkat III adalah Ahli Sandi Tingkat II yang telah mengikuti dan lulus pendidikan sandi selama 2 tahun atau telah lulus dari Akademi Sandi Negara.

(1) Kepada Pegawai Negeri yang ditugaskan secara penuh di bidang persandian diberikan tunjangan jabatan persandian setiap bulan. (2) Besarnya tunjangan jabatan persandian sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) bagi :

a. Ahli Sandi Tingkat III, adalah Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) sebulan;

b. Ahli Sandi Tingkat II, adalah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sebulan;

c. Ahli Sandi Tingkat I, adalah Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sebulan;

d. Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang secara penuh ditugaskan di bidang persandian;

1. Pegawai Negeri Sipil golongan III/a keatas/Perwira Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang berpangkat Letnan Dua ke atas, adalah Rp.21.000,-(dua puluh satu ribu rupiah) sebulan;

2. Pegawai Negeri Sipil golongan II/c dan II/d serta anggota Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang berpangkat Pembantu Letnan Dua dan Pembantu Letnan Satu, adalah Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sebulan;

3. Pegawai Negeri Sipil golongan II/b kebawah serta anggota Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang berpangkat Sersan Mayor ke bawah, adalah Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) sebulan;

(1) Tunjangan jabatan persandian sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, baru dapat diberikan kepada Pegawai Negeri setelah bekerja secara penuh di bidang persandian selama 1 (satu) tahun. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Ahli Sandi Tingkat III, Ahli Sandi Tingkat II dan Tingkat I.

Tunjangan jabatan persandian dihentikan apabila Pegawai Negeri yang bersangkutan : a. menyalahi ketentuan-ketentuan di bidang persandian; b. diberhentikan untuk sementara; c. tidak ditugaskan lagi di bidang persandian; d. ditempatkan di luar negeri;

Pemberian atau penghentian tunjangan jabatan persandian diberikan atau dihentikan dengan surat keputusan yang berwenang.

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan lebih lanjut oleh : a. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing, sepanjang mengenai Pegawai Negeri Sipil; b. Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Keamanan, baik secara bersama maupun tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing, sepanjang mengenai Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA.

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Keputusan PRESIDEN Nomor 23 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan di bidang Persandian dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO