Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG

Pasal 2

(1) BMKT merupakan benda yang dikuasai Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan dikelola oleh Pemerintah.

(2) Dalam hal BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi

unsur-unsur:

  • nilainya sangat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayan bangsa Indonesia; b. sifatnya memberikanPerundang-undangancorak khas dan unik;
  • jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka; berdasarkanPeraturanperaturan perundang-undangan di bidang benda cagar budaya, dinyatakan menjadi milik negara.” ditjen
  1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) PANNAS BMKT mempunyai tugas :

  • mengkoordinasikan kegiatan departemen dan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan BMKT;
  • menyiapkan peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan kelembagaan di bidang pengelolaan BMKT;
  • memberikan rekomendasi mengenai izin survei, pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian atas proses survei, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT;
  • menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Presiden.

(2) PANNAS BMKT memanfaatkan BMKT yang tidak dinyatakan

sebagai milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PANNAS BMKT dapat mengundang dan/atau meminta pendapat dari instansi pemerintah dan/atau pihak lain.”

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2009

INDONESIA

ttd.

Perundang-undangan Peraturan ditjen

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam untuk kepentingan sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi, perlu memperjelas status Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam; Perundang-undangan
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Conventionditjen on The Law of The Sea 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

www.djpp.depkumham.go.id

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

  1. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
perubahan KEPPRES 19/2007 — PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN
amendment PP 10/1993 — Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang...
amendment PP 6/2006 — PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
amendment UU 12/2008 — PERUBAHAN KEDUA ATAS
amendment UU 17/1985 — PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA
amendment UU 17/2008 — P E L A Y A R A N
amendment UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
amendment UU 32/2004 — Pemerintahan Daerah
amendment UU 5/1992 — BENDA CAGAR BUDAYA
amendment UU 6/1996 — PERAIRAN INDONESIA
Referensi Silang (10)
UU 17/1985 — PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE...
UU 5/1992 — BENDA CAGAR BUDAYA
UU 6/1996 — PERAIRAN INDONESIA
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 32/2004 — Pemerintahan Daerah
UU 12/2008 — PERUBAHAN KEDUA ATAS
UU 17/2008 — P E L A Y A R A N
PP 10/1993 — Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993...
PP 6/2006 — PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
KEPPRES 19/2007 — PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN