TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mempercepat pemberantasan tindak pidana

korupsi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim

Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

1. Undang …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4168);

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11

Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden

Nomor 103 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim

Tastipikor, yang terdiri dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan, yang melaksanakan tugasnya sesuai

tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing.

KEDUA : Tim Tastipikor dalam melaksanakan tugas fungsi dan wewenangnya

sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berada di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

KETIGA …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Tim Tastipikor bertugas:

• melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai

ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus

dan/atau indikasi tindak pidana korupsi;

• mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras

melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan

mengamankan seluruh aset-asetnya dalam rangka pengembalian

keuangan negara secara optimal, yang berkaitan dengan tugas

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tastipikor:

• Melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan

Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi

Ombudsman Nasional dan instansi pemerintah lainnya dalam

upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian

keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;

• Melakukan hal-hal yang dianggap perlu guna memperoleh

segala informasi yang diperlukan dari semua instansi

Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah,

BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KELIMA : Tim Tastipikor terdiri dari :

• Penasehat : 1. Jaksa Agung Republik

Indonesia;

1. Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

1. Kepala Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan;

• Ketua …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Ketua

merangkap anggota : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Khusus;

• Wakil Ketua

merangkap Anggota : Direktur III/Pidana Korupsi dan

WCC, Badan Reserse Kriminal

Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

• Wakil Ketua

merangkap Anggota : Deputi Bidang Investigasi Badan

Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan;

• Anggota :

I. Kejaksaan : 1. Daniel Tombe, S.H., M.H.

Republik Indonesia 2. Arnold Angkau, S.H.

1. Bambang Setyo

Wahyudi, S.H. M. M.

1. Heru Chaerudin, S.H.

2. Ali Mukartono, S.H.

3. Ranu Mihardja, S.H., M.Hum.

4. Ninik Mariyanti, S.H., M.Hum.

5. Dicky Rahmat Raharjo, S.H.

6. Tony Spontana, S.H., M.Hum.

7. Teguh, S.H., M.H.

8. Hendrizal Husin, S.H.

9. Muhammad Salman, S.H.

10. Reda Manthovani, S.H., M.H.,

LL.M.

1. Pantono, S.H.

2. Eko Bambang Riadi, S.H.

II. Kepolisian …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

II. Kepolisian Negara : 1. KBP Drs. Didik Tato P.

Republik Indonesia 2. KBP Drs. Noor Ali

1. KBP Drs. Alpiner Sinaga

2. AKBP Drs. Iswandi Hari, S.H.,

M.Si.

1. AKBP Drs. Bambang K.,

M.Hum.

1. AKBP Drs. Mahendra Jaya

2. AKBP Drs. Opik Taufik

3. AKBP Dr. Ismu Gunadi, S.H.,

M.M.

1. KOMPOL Gupuh Setiyono, S.IK.

2. KOMPOL Ika Waskita, A. Md.

3. KOMPOL Yaved Parembang,

S.IK.

1. KOMPOL Slamet Pribadi, S.H.,

M.Hum.

1. AKP H. Didik Suyadi, S.H.

2. AKP Farman, S.IK.

3. AKP Joko Cipto

III. Badan : 1. Dulhadi, Ak.

Pengawasan Keuangan 2. Yus Muharam, Ak.

dan Pembangunan 3. Herry Supratman, Ak.

1. Andri Pamanius, S.E., M.M.

2. Arman Sahri Harahap, S.E.,

M.M., CFE.

1. Pratama Hary Nugraha, Ak.,

CFE.

1. Didi Prakoso, Ak., CFE.

2. Sunraizal, S.E., M.M.

3. Drs. Sofyan, M.M.

4. Ade Suhendar

5. Buntoro…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Buntoro Hery Prasetyo, Ak.

2. Gilbert Sihombing

3. Ganang Sugiarso, Ak.

4. Andy Budiman, Ak., CFE.

5. Nanang Ariseno, Ak., CFE.

KEENAM : a. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tastipikor dibantu oleh

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

• Sekretaris dan kelengkapan Sekretariat sebagaimana dimaksud

pada huruf a, diangkat oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Khusus selaku Ketua Tim Tastipikor.

• Tim Tastipikor beralamat di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Khusus, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KETUJUH : Ketua Tim Tastipikor melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan

tugasnya sewaktu-waktu kepada Presiden, dan melaporkan hasilnya

setiap 3 (tiga) bulan, dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sesuai fungsi

masing-masing.

KEDELAPAN : Masa tugas Tim Tastipikor adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat

diperpanjang apabila diperlukan.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Tastipikor

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mata

anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang dikelola dan

dipertanggungjawabkan secara khusus oleh Tim Tastipikor.

KESEPULUH …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KESEPULUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Mei 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

ttd

Lambock V. Nahattands