Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1996

TENTANG TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan Petugas Pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu dilakukan perubahan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
  5. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG

TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Besarnya Tunjangan Petugas Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

  • Terhitung mulai April sampai dengan Mei 2000 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Presiden ini;
  • Terhitung mulai Juni 2000 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Presiden ini."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 106 Tahun 2000 Tanggal : 26 Juli 2000

TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN

TERHITUNG MULAI APRIL SAMPAI DENGAN MEI 2000

NO. JABATAN GOLONGAN BESAR TUNJANGAN

  1. Petugas Pemasyarakatan III Rp. 95.000,00

  2. Petugas Pemasyarakatan II Rp. 85.000,00

  3. Petugas Pemasyarakatan I Rp. 75.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 106 Tahun 2000 Tanggal : 26 Juli 2000

TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN

TERHITUNG MULAI JUNI 2000

NO. JABATAN GOLONGAN BESAR TUNJANGAN

  1. Petugas Pemasyarakatan III Rp. 120.000,00

  2. Petugas Pemasyarakatan II Rp. 110.000,00

  3. Petugas Pemasyarakatan I Rp. 100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa tunjangan Petugas Pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu dilakukan perubahan dengan Keputusan Presiden;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
  6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PP 6/1997 — Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang...
Referensi Silang (8)
UU 1/1946 — PERATURAN HUKUM PIDANA
UU 4/1976 — PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN BEBERAPA PASAL DALAM...
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
UU 12/1995 — PEMASYARAKATAN
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 6/1997 — Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997...
KEPPRES 33/1996 — Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 tentang...