Keputusan Menteri (258)

HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN

HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN

Perbendaharaan Negara *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, serta didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kementerian

FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat 7 (tujuh) jabatan fungsional di bidang energi dan sumber daya mineral, yaitu Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Pengawas Pertambangan, Inspektur Panas Bumi, Penyelidik Bumi, dan Pengamat Gunungapi.

HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, diperlukan ketentuan mengenai disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

PELAKSANAAN PILOTING MODUL IMPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG -

PELAKSANAAN UJI COBA (PILOTING) IMPLEMENTASI SINGLE SUBMISSION

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL

PELAKSANAAN PEMBERITAHUAN PABEAN SECARA LISAN OLEH JEMAAH

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP

PELAKSANAAN PILOTING MODUL VEHICLE DECLARATION (VHD)

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP

PELAKSANAAN UJI COBA (PILOTING) IMPLEMENTASI SISTEM VALIDASI

PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK

PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KEDELAPAN

PENERAPAN APLIKASI CEISALITE DI LINGKUNGAN DIREKTORAT

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KESEBELAS

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KESELAMATAN

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KESEPULUH

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP

PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) SISTEM INFORMASI

DOKUMEN PENGELOLAAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

PELAKSANAAN PILOTING MODUL IMPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG -

TATA CARA PENGECUALIAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS

PENETAPAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE}

PENETAPAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE) KABUPATEN

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 443.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah

KEPKALAN Nomor 3 Tahun 2023

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah

PENETAPAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERTTAGE)

PENETAPAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE) KABUPATEN

KURIKULUM PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN

HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN

PERESMIAN PERALIHAN WILAYAH KERJA KANTOR PENGAWASAN DAN