regulation_id: KEPMEN_ESDM_259_2022 source_pdf: KEPMEN-ESDM-259-2022.pdf extraction_method: pymupdf extraction_date: 2025-12-26T19:50:25.987786 total_pages: 27 total_chars: 36889

KEPMEN_ESDM_259_2022

<!-- Page 1 -->

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 259.K/GL.01/MEM.G/2022 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan air tanah, serta menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, meningkatan efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan sumber daya air pada sumber air tanah untuk kebutuhan usaha, perlu dilakukan upaya perlindungan pemanfaatan air tanah dari kerusakan baik kuantitas maupun kualitas air tanah melalui penataan izin pengusahaan air tanah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk mengatur dan mengelola sumber daya air; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

<!-- Page 2 -->

tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244); 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266); 6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271); 7. Peraturan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

<!-- Page 3 -->

8. Peraturan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH.

KESATU : Menetapkan standar penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah yang terdiri atas:
a. Standar Pelayanan Persetujuan Pengeboran/Penggalian Eksplorasi Air Tanah dan Persetujuan Studi Kelayakan Penggunaan Air Tanah yang dilaksanakan melalui web portal perizinan terintegrasi Kementerian ESDM, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan b. Standar Penetapan Izin Pengusahaan Air Tanah yang dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan oleh Badan Geologi.

<!-- Page 4 -->

KETIGA : Dalam proses penetapan Izin Pengusahaan Air Tanah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS), Badan Geologi melakukan evaluasi kesesuaian antara rekomendasi teknis dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Izin Pengusahaan Air Tanah pada wilayah yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

KEENAM : Izin Pengusahaan Air Tanah yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS. F. SIHITE

<!-- Page 5 -->

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
: 259.K/GL.01/MEM.G/2022 TANGGAL : 19 Oktober 2022 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

STANDAR PELAYANAN
PERSETUJUAN PENGEBORAN/PENGGALIAN EKSPLORASI AIR TANAH DAN PERSETUJUAN STUDI KELAYAKAN PENGGUNAAN AIR TANAH

A. KETENTUAN UMUM 1. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 2. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. 3. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. 4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 5. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 6. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau- pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi. 7. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
8. Badan Geologi adalah unit organisasi yang memiliki tugas menyelenggarakan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.

<!-- Page 6 -->

9. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan yang selanjutnya disingkat PATGTL adalah unit eselon II di bawah Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memiliki tugas melaksanakan penyelidikan, dan perekayasaan serta pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan.
10. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah sungai.
11. Zona Konservasi Air Tanah adalah zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung Air Tanah, kesamaan tingkat kerusakan Air Tanah, dan kesamaan pengelolaannya.
12. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
13. Zona Pemanfaatan Air Tanah adalah daerah yang Air Tanahnya dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya.

B. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENGEBORAN/PENGGALIAN EKSPLORASI AIR TANAH 1. Pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah adalah kegiatan pengeboran/penggalian yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi untuk mengetahui konfigurasi akuifer, parameter akuifer, kuantitas Air Tanah, jari-jari pengaruh pemompaan Air Tanah, dan kualitas Air Tanah. 2. Persyaratan pelayanan persetujuan pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah meliputi: a. syarat administrasi yang terdiri atas: 1) formulir permohonan yang memuat: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) nama, pekerjaan, alamat, nomor telepon, dan e-mail pemohon; c) alamat lokasi pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah; d) koordinat rencana titik pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah (decimal degree); e) jangka waktu penggunaan Air Tanah yang diperlukan dimohonkan;

<!-- Page 7 -->

f) nomor urut sumur bor/gali; dan g) pernyataan bahwa tanah yang dipergunakan tidak dalam proses sengketa; 2) surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dapat berupa Akta Jual Beli (AJB), Surat Hak Milik (SHM), Surat Hak Guna Bangunan (SHGB), atau Surat Perjanjian Sewa; 3) surat izin berusaha yang telah dimiliki pemohon (NIB KBLI), sesuai dengan kegiatan penggunaan Air Tanah yang akan dilakukan;
4) izin/dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5) surat keterangan dari BBWS/BWS yang berisi mengenai ketersediaan/ketidaktersediaan Air permukaan; 6) surat keterangan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berisi mengenai ketersediaan/ketidaktersediaan Air melalui jaringan PDAM; 7) surat izin perusahaan pengeboran Air Tanah dan sertifikat instalasi pengeboran dari perusahaan pelaksana pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah (untuk kelompok usaha menengah dan besar); dan 8) Sertifikat Juru Bor (untuk kelompok usaha menengah dan besar); b. syarat teknis yang terdiri atas: 1) laporan hasil pengukuran geolistrik (untuk kelompok usaha menengah dan besar);
2) gambar rencana konstruksi sumur bor/gali; 3) rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m3/hari; 4) rencana peruntukan penggunaan Air Tanah; dan 5) hasil konsultasi publik atas rencana penggunaan Air Tanah (untuk kelompok usaha menengah dan besar). 3. Pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah dilaksanakan setelah mendapatkan surat persetujuan pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah yang diterbitkan oleh Kepala PATGTL. 4. Pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah harus mulai dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak

<!-- Page 8 -->

surat persetujuan pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah diterbitkan. 5. Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah ditentukan berdasarkan hasil evaluasi persyaratan dan kondisi Air Tanah. 6. Laporan kegiatan pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah disusun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh PATGTL. 7. Pemohon pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah selama pelaksanaan pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah wajib: a. bertanggungjawab terhadap risiko yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah; b. melaporkan kepada PATGTL rencana pelaksanaan konstruksi sumur bor 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan konstruksi; c. mendokumentasikan dengan foto pelaksanaan konstruksi sumur bor untuk setiap pipa konstruksi secara berurutan; d. melaksanakan pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Badan Geologi;
e. menyusun laporan pengeboran/penggalian eksplorasi air tanah sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Badan Geologi; dan f. melaporkan kepada PATGTL apabila terjadi kejadian khusus pada saat pelaksanaan pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah, seperti terjadinya semburan gas, lumpur, atau minyak bumi.

C. STANDAR PERSETUJUAN STUDI KELAYAKAN PENGGUNAAN AIR TANAH 1. Studi kelayakan penggunaan Air Tanah merupakan kajian terhadap kelayakan teknis, sosial, lingkungan dan konservasi Air Tanah, terkait dengan rencana pengambilan dan penggunaan Air Tanah. 2. Studi kelayakan penggunaan Air Tanah untuk:
a. kelompok usaha menengah dan besar paling sedikit memuat kajian antara lain: 1) kondisi geologi, hidrogeologi, dan air tanah; 2) kondisi lingkungan Air Tanah dan potensi dampak pengambilan Air Tanah;

<!-- Page 9 -->

3. kondisi sosial masyarakat sekitar terkait dengan sumber dan pemenuhan kebutuhan Air bersih;
4. hasil pengukuran geolistrik;
5. hasil pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah yang memuat:
   a) log bor; b) konstruksi sumur; c) analisis paramater akuifer; d) analisis debit optimum; e) analisis jarak antar sumur; dan
   f) efisiensi sumur;
6. analisis kualitas Air Tanah;
7. rencana penggunaan Air Tanah yang memuat:
   a) peruntukan; b) kedalaman akuifer yang disadap;
   c) jenis pompa; d) kapasitas pompa;
   e) debit pemompaan; dan
   f) durasi pemompaan setiap hari;
8. sarana dan prasarana penggunaan Air Tanah yang telah dan akan dipasang;
9. neraca kebutuhan dan ketersediaan sumber Air pengguna; dan
10. upaya pemantauan dan konservasi Air Tanah. b. kelompok usaha mikro dan kecil paling sedikit memuat kajian antara lain:
11. konstruksi sumur bor/gali yang memuat:
    a) kedalaman sumur; dan
    b) diameter sumur
12. rencana penggunaan Air Tanah yang memuat:
    a) peruntukan; b) jenis pompa; c) kapasitas pompa; d) debit pemompaan; dan
    e) durasi pemompaan setiap hari;
13. Air bersih masyarakat sekitar yang memuat:
    a) sumber Air bersih; dan

<!-- Page 10 -->

b) kondisi pemenuhan kebutuhan Air bersih; dan 4) potensi dampak pengambilan Air Tanah terhadap masyarakat sekitar. 3. Studi Kelayakan Penggunaan Air Tanah disusun berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Badan Geologi. 4. Studi kelayakan penggunaan Air Tanah yang telah disusun oleh pemohon harus mendapat persetujuan dari Kepala PATGTL. 5. Studi kelayakan penggunaan Air Tanah yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala PATGTL berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal persetujuan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS. F. SIHITE

<!-- Page 11 -->

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

   REPUBLIK INDONESIA 


   NOMOR  

: 259.K/GL.01/MEM.G/2022

   TANGGAL 

: 19 Oktober 2022

   TENTANG 


  STANDAR 

PENYELENGGARAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

No STANDAR PENETAPAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

KBLI: Seluruh KBLI Yang Memanfaatkan Air Tanah 1. Ruang Lingkup Maksud: Sebagai acuan bagi pemohon dalam
proses Izin Pengusahaan Air Tanah untuk menggunakan Air Tanah yang meliputi pemanfaatan Air Tanah sebagai bahan baku utama, bahan baku pendukung, pendukung proses produksi, pemanfaatan ruang pada sumber air tanah, dan/atau kombinasi pemanfaatan sumber daya Air Tanah. Tujuan: untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah. 2. Istilah dan Definisi

a. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. b. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. c. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

<!-- Page 12 -->

d. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. e. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. f. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau- pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi. g. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
h. Badan Geologi unit organisasi yang memiliki tugas menyelenggarakan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi. i. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
yang selanjutnya disingkat PATGTL adalah unit eselon II di bawah Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memiliki tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, dan perekayasaan serta pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan. j. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air

<!-- Page 13 -->

di wilayah sungai. k. Zona Konservasi Air Tanah adalah zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung Air Tanah, kesamaan tingkat kerusakan Air Tanah, dan kesamaan pengelolaannya. l. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
m. Zona Pemanfaatan Air Tanah adalah daerah yang Air Tanahnya dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya. 3. Persyaratan Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah

Syarat permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah meliputi: a. syarat administrasi, yang terdiri atas: 1) formulir permohonan yang memuat: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) nama, pekerjaan, alamat, nomor telpon, dan e-mail pemohon;
c) alamat lokasi sumur bor/gali; d) koordinat titik sumur bor/gali (decimal degree); e) jangka waktu penggunaan Air Tanah yang dimohonkan; dan f) keterangan sumur bor/gali ke-; 2) bukti kepemilikan/penguasaan tanah dapat berupa Akta Jual Beli (AJB), Surat Hak Milik (SHM), Surat Hak Guna Bangunan (SHGB), atau Surat Perjanjian Sewa;
3) izin berusaha yang telah dimiliki pemohon (NIB KBLI), sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Air Tanah yang akan dilakukan;
4) izin/dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang

<!-- Page 14 -->

diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5) surat persetujuan studi kelayakan penggunaan Air Tanah oleh Kepala PATGTL; 6) laporan studi kelayakan penggunaan Air Tanah; 7) surat keterangan mengenai ketersediaan/ketidaktersediaan Air Permukaan dari BBWS/BWS; 8) surat keterangan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berisi mengenai ketersediaan/ ketidaktersediaan Air melalui jaringan PDAM; 9) hasil konsultasi publik atas rencana penggunaan Air Tanah (untuk kelompok usaha menengah dan besar); dan 10) surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan/imbuhan dan/atau sumur pantau; dan b. syarat teknis, yang terdiri atas: 1) rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m3/hari; 2) rencana peruntukan penggunaan Air Tanah; dan 3) gambar konstruksi sumur bor/gali. 4. Penetapan Izin Pengusahaan Air Tanah
a. Penetapan Izin Pengusahaan Air Tanah paling lambat diberikan 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan persyaratan administrasi dan teknis lengkap dan benar. b. Izin Pengusahaan Air Tanah ditetapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya

<!-- Page 15 -->

Mineral; c. Pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah dapat memutuskan: a. menolak permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah; atau b. menetapkan Izin Pengusahaan Air Tanah. 5. Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah a. Syarat permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah meliputi: 1) syarat administrasi, yang terdiri atas: a) formulir permohonan yang memuat: i. NIB; ii. nama, pekerjaan, alamat, nomor telpon, dan e-mail pemohon;
iii. alamat lokasi sumur bor/gali; iv. koordinat titik sumur bor/gali (decimal degree); v. jangka waktu penggunaan Air Tanah yang diperlukan;
vi. nomor urut sumur bor/gali; dan vii. keterangan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah ke-; b) bukti kepemilikan/ penguasaan tanah dapat berupa AJB, SHM, SHGB, atau Surat Perjanjian Sewa;
c) salinan dokumen Izin Pengusahaan Air Tanah yang akan diperpanjang; d) bukti setor pajak air tanah 1 (satu) tahun terakhir; e) izin berusaha yang telah dimiliki

<!-- Page 16 -->

pemohon (NIB KBLI), sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Air Tanah yang akan dilakukan;
f) surat keterangan telah membuat sumur resapan/ imbuhan; dan g) surat keterangan mengenai ketersediaan/ketidaktersediaan
Air dari PDAM;
2) syarat teknis, yang terdiri atas: a) rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah (m3/hari); b) rencana peruntukan penggunaan Air Tanah; c) rekapitulasi debit pengambilan air tanah bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir; d) foto sumur bor dan sarana penggunaan air tanah lainnya
yang terbangun saat ini dengan Geotagging (kompilasi foto dalam 1 (satu) lembar A4); e) laporan analisis kualitas Air Tanah setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun terakhir (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar); f) laporan pengukuran kedudukan muka Air Tanah bulanan 1 (satu) tahun terakhir (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar); g) salinan gambar log bor, konstruksi sumur bor/gali, dan/atau rekaman borehole camera (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar); dan h) salinan dokumen data dan

<!-- Page 17 -->

analisis uji pemompaan (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar).
b. Penetapan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah paling lambat diberikan 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan permohonan dengan persyaratan administrasi dan teknis yang lengkap dan benar; c. Permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir; dan d. Dalam hal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Izin pengusahaan Air Tanah berakhir, permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah belum diajukan, Izin Pengusahaan Air Tanah tidak dapat diperpanjang dan pemohon dapat mengajukan Izin Pengusahaan Air Tanah baru.
6. Perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah a. Syarat permohonan perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah meliputi: 1) syarat administrasi, yang terdiri atas: a) formulir permohonan yang memuat: i. NIB; ii. nama, pekerjaan, alamat, nomor telpon, dan e-mail pemohon; iii. alamat lokasi sumur bor/gali; iv. koordinat titik sumur bor/gali (decimal degree); v. jangka waktu penggunaan air tanah yang diperlukan;
vi. nomor urut sumur bor/gali; dan vii. keterangan perubahan izin

<!-- Page 18 -->

pengusahaan air tanah ke-; b) bukti kepemilikan/ penguasaan tanah dapat berupa AJB, SHM, SHGB, atau Surat Perjanjian Sewa;
c) salinan dokumen Izin Pengusahaan Air Tanah yang akan diubah; d) bukti setor pajak Air Tanah 1 (satu) tahun terakhir;
e) izin berusaha yang telah dimiliki pemohon (NIB KBLI), sesuai dengan kegiatan pemanfaatan air Tanah yang akan dilakukan;
f) surat keterangan dari BBWS/BWS yang berisi mengenai ketersediaan/ketidaktersediaan Air permukaan; g) surat keterangan dari PDAM yang berisi mengenai ketersediaan/ ketidaktersediaan Air melalui jaringan PDAM; dan h) surat keterangan telah membuat sumur resapan/imbuhan. 2) syarat teknis, yang terdiri atas: a) rencana jumlah perubahan debit pengambilan Air Tanah (m3/hari); b) rencana peruntukan penggunaan Air Tanah; c) rekapitulasi debit pengambilan Air Tanah bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir; d) foto sumur bor dan sarana penggunaan Air Tanah lainnya yang terbangun saat ini dengan Geotagging (kompilasi foto dalam 1 (satu) lembar A4); e) laporan analisis kualitas Air Tanah setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu)

<!-- Page 19 -->

tahun terakhir (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar); f) Laporan pengukuran kedudukan muka Air Tanah bulanan 1 (satu) tahun terakhir (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar); g) data dan hasil analisis uji pemompaan; h) salinan gambar log bor, konstruksi sumur bor/gali, dan/atau rekaman borehole camera (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar); dan i) salinan dokumen data dan analisis uji pemompaan (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar).
b. Penetapan perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah paling lambat diberikan 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar. c. Permohonan perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah diajukan paling cepat 2 (dua) tahun sejak Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan. d. Jangka waktu perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah berlaku sampai dengan jangka waktu Izin Pengusahaan Air Tanah tersebut berakhir. 7. Pengendalian dan Pembatasan Pengusahaan Air Tanah pada Zona Konservasi Air Tanah dan Akuifer Bebas

a. Pengendalian dan pembatasan pengusahaan Air Tanah di Zona Perlindungan Air Tanah pada daerah imbuhan Cekungan Air Tanah diatur sebagai berikut: 1) membatasi pengambilan Air Tanah baru hanya untuk kebutuhan mandi cuci dan kakus (MCK) dan kebutuhan penunjang lainnya pada restoran, hotel, tempat wisata, toko swalayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan niaga

<!-- Page 20 -->

lainnya; 2) pembatasan pengambilan Air Tanah yang dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan ketentuan:
a) debit maksimal 10 m3/hari; b) diameter sumur yang diizinkan kurang dari atau sama dengan 2 inchi; dan c) menerapkan zero run-off policy. 3) permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan maksimal 50% (lima puluh persen) dari debit yang diizinkan sebelumnya dengan kewajiban untuk membuat sumur imbuhan/resapan dan menerapkan zero run-off policy; dan
4) jangka waktu pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan paling lama 3 (tiga) tahun. b. Pengendalian dan pembatasan pengusahaan Air Tanah di Zona Pemanfaatan Air Tanah pada daerah dengan zona aman diatur sebagai berikut: 1) untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah baru, perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah, dan perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan dengan debit yang tidak boleh lebih besar daripada debit optimum yang tercantum pada peta Zona Konservasi Air Tanah; 2) dalam hal debit yang diberikan pada Izin Pengusahaan Air Tanah sebelumnya lebih besar dari debit pada peta Zona Konservasi Air Tanah, untuk perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan 90% (sembilan puluh persen) dari debit yang diizinkan

<!-- Page 21 -->

sebelumnya; dan 3) jangka waktu pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah baru atau perpanjangan diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun. c. Pengendalian dan pembatasan pengusahaan Air Tanah di Zona Pemanfaatan Air Tanah pada daerah dengan zona rawan diatur sebagai berikut: 1) untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah baru, perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah, dan perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan dengan debit yang tidak boleh lebih besar daripada debit optimum yang tercantum pada peta Zona Konservasi Air Tanah; 2) dalam hal debit yang diberikan pada Izin Pengusahaan Air Tanah sebelumnya lebih besar dari debit pada peta Zona Konservasi Air Tanah, untuk perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan 90% (sembilan puluh persen) dari debit yang diizinkan sebelumnya; dan 3) waktu pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah baru atau perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan paling lama 5 (lima) tahun. d. Pengendalian dan pembatasan pengusahaan Air Tanah di Zona Pemanfaatan Air Tanah pada daerah dengan zona kritis sebagai berikut: 1) membatasi pengambilan air tanah baru hanya untuk kebutuhan MCK dan kebutuhan penunjang lainnya pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, toko swalayan, dan SPBU.

<!-- Page 22 -->

2. pembatasan pengambilan air tanah yang dimaksud pada huruf a dilakukan dengan ketentuan debit maksimal 15 m3/hari
3. untuk permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dari debit yang diizinkan sebelumnya, dengan kewajiban pengguna untuk membuat sumur resapan/ imbuhan; dan
4. jangka waktu pemberian perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan paling lama 4 (empat) tahun. e. Pengendalian dan pembatasan penggunaan Air Tanah di Zona Pemanfaatan Air Tanah pada daerah dengan zona rusak sebagai berikut:
5. untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah baru tidak dapat diberikan Izin;
6. untuk permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan 50% (lima puluh persen) dari debit yang diizinkan sebelumnya dengan kewajiban pengguna untuk membuat sumur resapan/ imbuhan; dan
7. jangka waktu pemberian perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan paling lama 3 (tiga) tahun. f. Dalam hal zona konservasi pada Cekungan Air Tanah belum tersedia atau area di luar Cekungan Air Tanah yang ditetapkan, pengendalian dan pembatasan pengusahaan Air Tanah diberikan dengan mengacu kepada peta hidrogeologi dan/atau data hidrogeologi lainnya. g. Dalam hal penggunaan Air Tanah di akuifer bebas pada kedalaman < 40 m, pengendalian

<!-- Page 23 -->

dan pembatasan pengusahaan Air Tanah diatur sebagai berikut: 1) membatasi pengambilan Air Tanah baru hanya untuk kebutuhan MCK dan kebutuhan penunjang lainnya pada fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan, toko swalayan, dan SPBU. 2) pembatasan pengambilan Air Tanah yang dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan ketentuan: i. pembatasan maksimal debit 5m3/hari; dan ii. diameter sumur kurang dari sama dengan 2 inchi. 8. Sarana

Sarana minimum untuk kegiatan penggunaan Air Tanah:
a. alat ukur volumetrik (water meter); b. pipa/lubang untuk mengukur kedalaman muka Air Tanah;
c. sumur pantau (apabila dipersyaratkan); dan d. sumur resapan/sumur imbuhan (apabila dipersyaratkan). 9. Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah memiliki kewajiban: a. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Pengusahaan Air Tanah; b. memberikan akses kepada PATGTL dan instansi terkait lainnya untuk melakukan pengecekan terhadap sumur bor/gali yang diusahakan; c. memasang meter Air pada pipa keluar (outlet) sumur bor/gali; d. menyampaikan laporan hasil pengukuran kedudukan muka Air Tanah bulanan, hasil analisis kualitas Air setiap 6 (enam) bulan, dan debit pengambilan Air Tanah bulanan

<!-- Page 24 -->

setiap tahun kepada PATGTL (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar); e. membangun sumur resapan/imbuhan Air Tanah sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Badan Geologi;
f. membangun sumur pantau Air Tanah yang dilengkapi dengan alat perekam kedudukan muka Air Tanah otomatis (Automatic Water Level Recorder-AWLR) dengan ketentuan: 1) satu sumur pantau untuk setiap pengajuan sumur bor/gali ke 5 (lima) dan kelipatannya di satu lokasi; 2) satu sumur pantau untuk setiap jumlah pengambilan Air Tanah sama dengan atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/ detik dari beberapa sumur produksi di satu lokasi; dan
3) satu sumur pantau untuk satu sumur produksi dengan debit lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh) liter/ detik.
g. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Air Tanah; h. memulihkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengusahaan Air Tanah yang dilakukan; i. tidak mengganggu sumber Air Tanah yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitar;
j. memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar apabila kegiatan pengusahaan Air Tanah yang dilakukan menimbulkan kerugian untuk masyarakat sekitar; k. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pengusahaan Air

<!-- Page 25 -->

Tanah; l. melaporkan kepada Kepala PATGTL/ apabila dalam pelaksanaan pengambilan Air Tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan; m. membayar pajak Air Tanah dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
n. memberikan minimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah debit yang diberikan dalam Izin Pengusahaan Air Tanah untuk membantu pemenuhan kebutuhan Air masyarakat sekitar area kegiatan pengusahaan Air Tanah atau dengan memberikan bantuan sumur bor/gali untuk masyarakat yang mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan Air bersih (untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar); dan o. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 11. Pengawasan Izin Pengusahaan Air Tanah a. Pengawasan atas pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan dalam Izin Pengusahaan Air Tanah.
b. Pengawasan dilakukan terhadap: 1) kesesuaian identitas antara pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah untuk menggunakan Air Tanah di lokasi; 2) kesesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan dalam Izin Pengusahaan Air Tanah, beserta ketentuan peraturan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang terkait; 3) kesesuaian akuifer yang disadap dengan izin yang diberikan; 4) kesesuaian debit pengambilan Air

<!-- Page 26 -->

Tanah dengan izin yang diberikan dan laporan debit pengambilan Air Tanah; 5) kesesuaian jumlah pengambilan Air Tanah; 6) kesesuaian jenis dan kapasitas pompa, durasi pemompaan dan sarana penggunaan Air Tanah seperti meter air; 7) kesesuaian data kedalaman muka Air Tanah dengan laporan bulanan kedalaman muka Air Tanah; 8) kesesuaian pemantauan dan konservasi Air Tanah dengan yang dicantumkan dalam izin dan laporan upaya pemantauan dan konservasi Air Tanah;
9) dampak pengambilan Air Tanah terhadap sumber Air bersih masyarakat sekitar; dan 10) dampak pengambilan Air Tanah terhadap lingkungan, seperti intrusi Air laut dan/atau penurunan tanah. c. Pengawasan kegiatan konstruksi sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah dilakukan terhadap: 1) kesesuaian konstruksi sumur bor/gali Air Tanah dengan rencana konstruksi sumur bor/gali Air Tanah yang telah disetujui oleh Kepala PATGTL; 2) kesesuaian perusahaan pengeboran Air Tanah pelaksana pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah dengan yang diajukan dalam permohonan pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah; 3) kesesuaian juru bor pelaksana pengeboran/penggalian eksplorasi Air

<!-- Page 27 -->

Tanah dengan yang diajukan dalam permohonan pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah;
4) kegiatan pengeboran/penggalian Air Tanah tidak menimbulkan permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air; dan 5) kegiatan pengawasan kegiatan konstruksi sumur bor/gali dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan Konstruksi Sumur Bor/Gali. d. Pengawasan Izin Pengusahaan Air Tanah dilakukan oleh PATGTL dan dapat melibatkan masyarakat. e. Peran masyarakat dalam pengawasan dapat diwujudkan dalam bentuk pengaduan kepada pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah dan/atau laporan kepada pihak yang berwenang. f. Hasil pengawasan merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah. g. Pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi administratif, dan bentuk tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS. F. SIHITE