MENTERI PEKERJAAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR: 794/KPrs/M/2025 TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN URUSAN KEPEGAWAIAN

DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor I Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor I Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan penyederhanaan birokrasi pada proses urusan kepegawaian, perlu melakukan pelimpahan kewenangan dalam urusan kepegawaian kepada Pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum;

• pelimpahan kewenangan kepada Pejabat yang berwenang dalam urusan kepegawaian di Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Kepegawaian di Kementerian Pekerjaan Umum; Mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 3 Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

https://jdih.pu.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembmmr Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

1. Peraturan Pemerintah Nc)mor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentmlg Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
3. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengmlgkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
5. ;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahm1 Rakyat Nomor 6/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor IC)8) ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor I Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor I Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN URUSAN KEPEGAWAIAN DI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

KESATU Mendelegasikan kewenangan urusan kepegawaian di Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pejabat beserta Wewenang Urusan Kepegawaian yang Didelegasikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA Wewenang Urusan Kepegawaian yang tidak Didelegasikan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

https://jdih.pu.go.id

KETIGA Memberikan Mandat urusan kepegawaian di Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pejabat beserta Wewenang Urusan Kepegawaian yang Dimandatkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEEMPAT Pada saat Keputusan IVlenteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 6 1 1 /KPFS / M / 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umlrm dan Perumahan Rakyat Nomor 156/KPFS/M/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 1 1 /KPFS / M / 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KELIMA Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Tembusan : 1 . IV[enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 2 Kepala Badan Kepegawaian Negara;

1. Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara;
2. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara;
3. Deputi Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara;
4. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipi1 Negara, Badan Kepegawaian Negara; 7 Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 8 Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Para Pejabat Penerima Pelimpahan Kewenangan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia;
8. Direktur Utama PF. TASPEN (Persero);
9. Direktur Utama BPJS Kesehatan;
10. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PF. TASPEN (Persero) di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2025

S.alihan _sesuai dengan aslinya MENTERI PEKERJAAN UMUM,

KEM-ENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PIt. KeI>ala Biro Hukum, ttd fI 1 DODY HANGGODO / )raMn n • T f Mufti Nur.I'rawan, S.H. ,M.H. ,M.Si.Han NIP. -1'985 10232007 1 2 100 1 https://jdih.pu.go.id t

qF

33DE

: (5aaag><+1<Z< e gg

am<a% mmtriaa>aBam(5Z<ZDaDtriZ<n,aE(5a§+1<Z<(5Z<>+1a(DaJaatri<+1$Z

nm<a% >CDZ<Zn>A DZ<a)Dan,aEm+1i(5 Z<g(5ZHqa+1Aa(DnCO<+1$Z

C) cr):babaHZan!!tri pI al cBD g§

al a On: i__ cS jigi § ! ,f) B§§ b!! PBaNaaabOgi C) i'a +)§qDcda +)a3J3

lid } G ag, :$ HIZEPdi &> $ <a,cdihI3It a igiP'.: B

cB a)q:HI3V)3i&thC)Lt+)cd tha)2a)#==1 n,OahD

SBiC)yB:B3Ulitria)HIC)UlXHnII a)abOacdida ._i{}

https://jdih.pu.go.id

/+

I LO I

0Z a,m<a% BBnm(DZ<ZthDaDZ<mgmhg Hq<Z<(5Z<>+1a+1aa(5ntri<HIgZ ,q •Haiaa

a

a

0

PI

a)a:

a

JS

dd

O

:r

:

bb i

,q

https://jdih.pu.go.id

I \O

0Z a,<a:< >E(5Z<ZnDtriDa§ mgn,(5nHIiZ<g(5Z+1aHIaa(Dntri<HI$Z g8a)aa'BUtha)HIthJO•HSa+)cd•HinBi q)athi+)•Ha)#i:OyEO+)aC)i'a&,Va)ia'naiDgo HIa0hDi

U gaS C)nHS d §§:g

0 a,&'

\IEdd

d

d

d G

&

Lr) l&i

\D dIE d

J

J

d

d

https://jdih.pu.go.id ef

N

0Z n,m<ab< >>aDaZ<ZnDaa)Z<mhAg><a+1<Z<gZ(5nIa+1na(5ntri<Za+1 NEla•A % Da)hIcdcdU r-I k==pf(11 cti

J a)ahIcdaU CN \•=•llPUcd5

A J

g}{ 1 1 00 Ii:inISH 1 {! d gW

J 2=

gn §g. d §1

' I1 [lb1_

: a\rg !R gig cti

B !R

CN jnIN1bd II }. \\ aD d i- LJ

D d ":gVJ

e gaD•H+) gigi

It Obi : dBl•m•nb UnaQ,3a D•Ha+)

bb gU)a)+)•Hcda+)qSa

https://jdih.pu.go.id At

I I 00

0a a,m<a% BBaEa(DZ<Z thDaDZ<CDahaUa><OZ<>Z<+1a(3nJhIaCD<Hi$Z

Nlg

a d §'I SDa+) /H aSi al 36 cd !! td ! I I 1: la) i'g lg b d !{i£!>r\ego.F.n,a)Z >,§ hDNa)D grbIdA XWP'U)+Ja3 igi cd>,hDa-h,aAnd:-ala3ZJen 3 i}B-ia a'IiF,cr\Za gEt! :J-bb&_F aD•H+) d !}aia) A _g d u;g .! +=.b+qcdD'&

• nl : !!11: qr &:

d §i{{ai# 3+Ja3X-)E }$ iB+ag iU

EEnbZn AEnh§aZDEED

+)+)U

a0a<ECDZU0a0

A E goal

' ' {{ -'---'’ g iEJ ,':„I' E q9b

https://jdih.pu.go.id

LAMPIRAN Il

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR 794/KPFS / M/ 2025

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN URUSAN

KEPEGAWAIAN DI KEMENTERIAN

PEKERJAAN UMUM

WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG TIDAK DIDELEGASIKAN

1. Menetapkan Keputusan Pengangkatan Calon PNS dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja;
2. Mengusulkan perpanjangan hubungan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat bagi PNS;
4. Menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS;
5. Menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) yang menduduki Jabatan Fungsiona1 Ahli Utama atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
6. Menetapkan Keputusan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, PPPK meninggal dunia, PPPK mengajukan permohonan berhenti, atau terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK lingkup Instansi bagi PPPK yang menduduki JF Ahh Utama atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
7. Menetapkan Keputusan tentang Pemberian, Perpanjangan, dan Pengaktifan Pegawai Negeri Sipil Cuti Di Luar Tanggungan Negara;
8. Menetapkan Keputusan tentang Pemberian/Penolakan izin untuk beristeri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil pria golongan III/a sampai dengan golongan IV/e;
9. Menetapkan Keputusan tentang Pemberian/Penolakan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III/a sampai dengan golongan IV/e;
10. Mengusulkan kenaikan pangkat, pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama;
11. Menandatangani Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama;
12. Menetapkan Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsiona1 jenjang Ahli Madya;
13. Menetapkan Keputusan kenaikan dalam jenjang Jabatan Fungsional Ahh Mu(ia ke jenjang Ahh Madya; 14 Menetapkan Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya;

https://jdih.pu.go.id tk

1. Mengusulkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama;
2. Mengusulkan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak Pensiun bagi semua golongan;
3. Menetapkan Keputusan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil selain Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahh Utama;
4. Menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator; 19 Menetapkan Keputusan Penetapan Prestasi Luar Biasa;
5. Mengusulkan calon penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia; dan
6. Mengusulkan Kandidat Penerima Penghargaan Anugerah ASN yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk kategori JPF Madya dan JF Ahh Utama.

N4ENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

$=ajban. sesuai dengan aslinya kE-:ME&TERIAN PnKERJAAN UMUM , , ’ .PIt. Kepala Biro Hukum, /IP \iF-Y-Gd@===P- MY,!JEtILaiT:r:2BiLlyfIIIL?i'Hatn +

https://jdih.pu.go.id qA

PlHI

i maaU§aZ DEED gfegERCNLr)

! g ZZ R8 aa $§ ! g

g§ ! a::)iiZE i ! gB g

0ZIH n,m<a% di ci Z J U)bg g+)b).,i'adJ

d xi c5 cdbg+) §Bcdi

a)i:N%i+) dub -!hO ? J n,n,n,B aia§>

.J .+ B B : % ea)]+)ai+)

= D0()f:OaiHI•HDOaba•H

d C)hID0OiHIa)•HDUa5

https://jdih.pu.go.id

1 HIalI

0Z a,m<ab<

3A a §;triZ •HU HI

U -PlPA 0 §i{§ Eg 1 1 al ini clin ji F) 8B § Tg du {triO#P=•Hi+)a Ohi §! tri#a) i:=•Hi+)a ub i.-§i } :\hHIdinU

'h,-)_a< E :]tri'Li

:;PHIdaSUh-)

n+ { -)Ahila Q,HI :i ,q h itEHI3a (iIU1 h,-)§Tel

DSaaAgaacr\Zn, g

E i'aO&(OAi'PEDE3

a Mia)a)+)aOi'Egit'PdS

cdaiUaHIB’Ai•H C)'8agiAfDBhOg,(11'8Si=)i8'U bunUPnAE+enb

https://jdih.pu.go.id t.

I pIa)I

0Z am<a% PI a3 Ba<

cbc

U+ IB

+iS -'aa)t:a:1 cd+J BS

gB '&l'gaR_,hDi

IA c O,yPai'n

r N =. gb

88: d i;25'§b Pg a)a) 1Xi viShI+)a

.. a i:g edli§

UK:Md :HI _g-P'a Ecdg)cd

?g iU

https://jdih.pu.go.id Iga

I Pl+

0Z a,m<a%

Fa?bq]Pi+1

qF FIEi II d: M F cg Jd . 'Rd-n8d&bO h dda

bb E ._i

I Hl=1ElHIfl=1 a Lr) Inc: &6 I dJ ;!cbh-iixighd'icd !!'qgg

E .g d 'F g HISacg a81iga P q==+

d •HtrieHa,I OZi

aIEo \O &! cg A+1a)a0Uath•Hcd

,f; tri+)•HEUl•HHI'8a•HU

https://jdih.pu.go.id X

I HILO I

0Z a,m<a% >n>m()Z<ZDa)DaZ<n,aAga HI<Z<gaZHIag%aZ$Z b aZ)

cd

a

O

ILJ

cj

t:

:

bb

00 EODId } .S {

D }+ { SE

cS !+! SE U1 g;Rl g9

• } gg }

https://jdih.pu.go.id $'

I HI\O I

0Z a.m<a% f:

:

Ag

bb &g

J dgB A P9

al 11 & d Qg

J 9B

dg

CN D:Z:b HIl& IE

d J -a4

d Bg

d d

d A

d

& :;I

CN lg dJ

https://jdih.pu.go.id S'

I HIIN

0Z am<ab<

th 'i de g'

ci bi D•Ha+J 'i::g{ g.g{} bDa !DeHa+) $g iniqJ aiD {{{{#Bg£bDcd d }a)ZOncdi UlC)engb

• ICI, cli m•Hea)yOabO'8ii

LIgd HI X==+triBg I {a•Ht:ahDidDbO•Hn,triZhOi>,C)D jSg•Ha•Hina,HI•Ha e: p ig ! .g'i-._ ,f) gBgg•HU g th•Ha,HI•Ha •H+)ahD+)dAinhDiUObndDHItriZ&nOi>,cd8t:OD CN dgU\n==P i 'i- ._ ] •i cS :$.g 3lj§g ag B •HUV)•HHIa•Ha •rlafali inhDiaO cdahD•H & a,y a#a a

'U •} g g {§ gE: HQ,ggj;i b gg=aN !TB.g Ba.g &'9ggB i B•HUV)•HQ, O ig:a &8C)-Etriacd hD3UcdiQ,7)S g HI•Ha HI•Ha{aaD•H+) 5gal Lt ! cdg{ a)i +H i '&dD :§ triZa leDBa)hIaaaCN ! :ieLj: -i +IJigHIgi'i'iB g :Hi §3 $ §g

https://jdih.pu.go.id V

I I pI00

0Z a,a!i§ 10 & >ba()Z<Zn>DthDa§ bagg(5HI<iZ<g(DZ HIaEZ<gZa d il § g Igg

J aSp= F d egBg b !'}1 l& II d ;g DRh,§ HI

I II

• i Pl IZ dB = ii=•H d R ud

CN Ii: 1 1I q: ui .a B HeS JiB :{. B 3 i& agdUlC)+)•HP

I 1I A) lg db !! CIaO bHii_ 'a IP PP !!h !.F3EB+

https://jdih.pu.go.id q

I HIIa

0Z n,m<aq Bn>(5Z<ZnDCDDaZ<manA(5§HI<Z<g(5ZHIaE%aZ<Za

cd HI hWpF(Acdg ?go •Hn,triZhDi>,a)ang

T:cdg alX==PSUcd ,f) cdDhD=HI n,triZnOi>,a)A

O 'EiagodD ghha T: faaQ,g

'adD i§8Jt:S mrI ;gigg aS U1 gigjiga a.{a

Lr) aIdb)! ! § i g ! •Hla< EnBa>,C)a :i wE La aSl {}cBn.I Pgi EsH !gg8ig .gf qF <nEE+1< :ZD:b OalahD g! i ! k cBD ! § ! g8'a!!OhEBba)ak a i :gB;Jdclg :E g£BIdS $ a ! HIZUAb\n# {B8 iIg§ § CN hi

. clin . d ! B i£g ifBgtri_Bj d cdDd-)i+)&( hDai<a,cdiBhIth•HIaeHa)ZhD _ g

• IEI,g;£ •H

Eli SE,

1 : bIg HigH % EggGiBB ciD $BEpieiial ALIEg { g 81 gE:8 •HaJ 'ab

https://jdih.pu.go.id +-

I CNI0

0Z a,m<a% m>(5Z<Zn>DZ<triDanbngba(5B<+1<Z<UZ<>HIaE%aZ< gZ

\I cdaaa,iO mOhIhIaOin+)cdtri•Ha)a,E:iiHI D•Ha+)a)A'=)\,aDE

0ag% i fDaa,3 D•Ha+)OU'=)aa)N trI a)hIaOg:i :\Da•H+)

LO

,bOiq)DB!:cd HI qq==•nPin% ad+-G.bl cdD Un•Ha,triZ !:Pn +)•HaVad+aOUdahDaabO•Hn,triZ>,hDia)ahIdBdal\n=BHPT3U

A 'SRinUnA aUnicaA'&a,naA faa3aDa•H+)

A gQaa,9hDiHI hDii•HUaB,a a#a a.D'E+)

L, DBIa•B= A C) g iUC)HIit3a)aHIq§•H

I1 qE41 11aRiabd=>aU=)JBE \O kaR 3+)a#Sn,ViZ-)ali EUd>,cd OX _, ri an,ab LO gAE$m(5<HIZ< I i+1+1\+1C) a)# qia Z<Zi •HtricdUl•HPJgatriZn hDHI0hDa0 cli HIEa<HIZtrigb+(tri

Z<a

(5Ah HI<>< rE 8BrIi AnEmgHd Z Jd BehDifBoa:ala!!gBBaBg.-D

d a)ga,B3Uliiaah-)n,a)3aHIathILJ h-)HIiHI

https://jdih.pu.go.id qi de

I CaF-I I

nm<ab< ;g.; rTlaA)m<% UlHIa >EACDZ<Z cr\DaDZ<Mman(5><HI<Z<(DZ<> +1aEb<aZ<Za ahD r+=I HI hn••=#thd+)S Ea<+1+1Ztrib§a0 iSd B •HfQ,HI.1a•H+)gba +)ia'aDgtriZLcd>,

,f) 8 PrRahDcd#+)tghDiaD HdtriZhad>,On C)D ?go hIcB(Ba al UX==+ C) gg RB-IBaa;DgB+Jak)gC)aC)+JrHajgb(3gPv4J C)a(ncdfIcdUU C)+)PpHEa)qHI .bj IN ! ha, tri gA ) E3X3aadB\A•H:a aDatD+JdaahOaacdDCD VIZnhDi>,C)AtHcdcdU NIl===#tri6E#gn••nb ’FlatD+)deNU ! i f j11g BaDi+ Hiid gggB

Em+1aabZdaUah§ZDEDE

+JE

a0aE(5aZ<0a0

;.g BaU iA)ggE {E.g

al El HIE1 (nI OgdIRE0ar+6P0

https://jdih.pu.go.id