KEPMEN Berlaku

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR: 819/K.1/HKM.02.1/2025

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pegawai aparatur sipil negara yang bertugas di bidang pengelolaan dan penyelenggaraaan program pengembangan kompetensi dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi, perlu menetapkan standar kompetensi kerja khusus bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Ngara tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS

BIDANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN

PENGEMBANGAN KOMPETENSI.

KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi yang selanjutnya disebut Dokumen SKKK. KEDUA : Dokumen SKKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA : Dokumen SKKK merupakan dokumen yang berisi deskripsi elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan oleh pegawai aparatur sipil negara yang bertugas di bidang pengelolaan dan penyelenggaraaan program pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

pengelola pengembangan kompetensi; dan
penyelenggara pengembangan kompetensi, dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi. KEEMPAT : Pengelola pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a merupakan pegawai aparatur sipil negara yang duduk dalam jabatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

manajerial, jabatan fungsional, atau jabatan pelaksana yang diberikan tugas atau yang akan diberikan tugas untuk mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi. KELIMA : Penyelenggara pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b merupakan pegawai aparatur sipil negara yang menduduki dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional yang diberikan tugas atau yang akan diberikan tugas dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2025

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

${ttd}

MUHAMMAD TAUFIQ

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR: 819//K.1/HKM.02.1/2025

TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA

KHUSUS BIDANG PENGELOLAAN DAN

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN

KOMPETENSI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa setiap pegawai aparatur sipil negara wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar relevan dengan tuntutan organisasi. Pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara merupakan salah satu kunci utama dalam peningkatan kinerja baik secara individu maupun secara organisasi. Dalam konteks instansi pemerintah, pengelolaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan agar mampu menjawab kebutuhan organisasi serta mendukung pencapaian tujuan strategis. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam mengelola dan menyelenggarakan pengembangan kompetensi secara profesional dan sesuai standar. Dokumen SKKK ini disusun untuk memastikan bahwa para pengelola pengembangan kompetensi dan penyelenggara pengembangan kompetensi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan tugas dan peran sebagai pengelola pengembangan kompetensi dan penyelenggara pengembangan kompetensi serta kebutuhan organisasi. Melalui Dokumen SKKK ini, diharapkan setiap pegawai aparatur sipil negara yang diberikan tugas dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi mampu mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi serta menyelenggarakan program pengembangan kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan individu, kebutuhan organisasi, dan arah kebijakan pengembangan kompetensi secara nasional. Selain itu, penyusunan Dokumen SKKK merupakan langkah strategis dalam menindaklanjuti kebijakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi secara terintegrasi berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (CorporateUniversity).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dengan adanya Dokumen SKKK ini, diharapkan pelaksanaan pengembangan kompetensi di lingkungan instansi pemerintah dapat lebih terjamin mutunya, terukur hasilnya, serta selaras dengan visi pengelolaan sumber daya manusia (human capital) yang unggul dan berdaya saing. Selanjutnya, penyusunan Dokumen SKKK ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Salah satu bagian yang diatur dalam kebijakan tersebut yaitu mengenai pemetaan kompetensi yang terdiri atas analisis sektor/bidang usaha dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Kategori Pendidikan Golongan Pokok

KLASIFIKASI KODE JUDUL

Aktivitas Profesionel, Ilmiah dan Kategori M Teknis Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Golongan Pokok 74 Teknis Lainnya Pengelolaan Pengembangan Kompetensi, Penyelenggaraan Bidang PPS Pengembangan Kompetensi, dan Standar Mutu Pengembangan Kompetensi. Pengelolaan Pengembangan 01 Kompetensi Penyelenggaraan Pengembangan Area Pekerjaan 02 Kompetensi Standar Mutu Pengembangan 03 Kompetensi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Pengertian Umum

Standar Kompetensi Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat SKKK adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi lain yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
Pegawai Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Capital Development Officer) yang selanjutnya disebut HCDO adalah pegawai aparatur sipil negara yang bertugas di bidang pengelolaan dan penyelenggaraaan program pengembangan kompetensi.
Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi aparatur sipil negara dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi adalah keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Pengembangan Kompetensi.
Standar Mutu adalah seperangkat tolok ukur kualitas Pengembangan Kompetensi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang aparatur sipil negara yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang pegawai aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
Manajemen Talenta Instansi yang selanjutnya disebut Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier aparatur sipil negara yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah.
Konten Pembelajaran adalah segala bentuk materi pembelajaran yang berupa data dan/atau informasi, yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta.
Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Tujuan Dokumen SKKK bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara Kompetensi yang dimiliki oleh HCDO yang terdiri atas:

pengelola pengembangan kompetensi; dan
penyelenggara pengembangan kompetensi, dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan program Pengembangan Kompetensi.

D. Komite Dokumen SKKK disusun oleh komite yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 268/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Tim Penyusun Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Susunan Komite Standar Kompetensi SKKK HumanCapital DevelopmentOfficer Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.

JABATAN DALAM

NO JABATAN

KOMITE 1 2 3

Kepala LAN Pengarah
Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Ketua Aparatur Sipil Negara LAN
Sekretaris Utama LAN Sekretaris
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anggota Kebijakan Administrasi Negara LAN
Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Anggota Aparatur Sipil Negara LAN
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Anggota Negara LAN

Tabel 1.3 Susunan Tim Perumus Kompetensi.

UNIT ORGANISASI/ JABATAN

NO NAMA

INSTANSI DALAM TIM

1 2 3 4

Meita Ahadiyati Direktur Penjaminan Mutu Ketua Kartikaningsih, S.Si., Pembelajaran/LAN M.P.P., Ph.D.
Dr. Ir. Abdullah Qiqi Direktur Bina Anggota Asmara, S.T., M.Si., Standardisasi Kompetensi dan Program M.Kom., IPU Pelatihan/ Kementerian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

UNIT ORGANISASI/ JABATAN

NO NAMA

INSTANSI DALAM TIM

1 2 3 4 Ketenagakerjaan

Erfi Muthmainah, Direktur Penjaminan Mutu S.S., M.A. Pengembangan Kapasitas/ Anggota LAN
Yogi Suwarno, S.IP., Direktur Penguatan M.A., Ph.D. Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Anggota Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara/LAN
Dra. Isti Heriani, Direktur Pembelajaran M.B.A Teknis dan Fungsional/ Anggota LAN
Drs. Riyadi, M.Si. Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Anggota Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional/ LAN
Siti Tunsiah, SIP. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Anggota Penjaminan Mutu Pembelajaran/ LAN

Tabel 1.4 Susunan Tim Verifikasi

UNIT ORGANISASI/ JABATAN

NO NAMA

INSTANSI DALAM TIM

1 2 3 4 Kepala Biro Hukum,

Tri Atmojo Sejati, Organisasi, dan Sumber Ketua S.T., S.H., M.Si. Daya Manusia/ LAN

Direktur Sistem

Siti Zakiyah S.Si., Pembelajaran Anggota M.S.E., M.A Terintegrasi/ LAN

Dr. Mala Sondang Wakil Direktur Politeknik 3. Silitonga,S.I.P., M.A. STIA LAN Jakarta/ LAN Anggota

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Raden Murwantara, Pengawasan/ Badan Anggota Ak., M.Ec.Dev, Ph.D Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber

Marulina Dewi Daya Manusia/ Anggota Mutiara, S.STP.,MPA Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Muhammad
Bina Standardisasi Irsyaduddin, S.T., Anggota Kompetensi dan Program M.A Pelatihan/ Kementerian Ketenagakerjaan Penyusun Standar Kompetensi pada Direktorat Bina
Adhi Djayapratama, Standardisasi Kompetensi Anggota ST dan Program Pelatihan / Kementerian Ketenagakerjaan Kepala Subdirektorat Sertifikasi Kompetensi pada Direktorat Penguatan Kapasitas
Diana Linawati, S.E., Jabatan Fungsional Anggota M.M. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara/LAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

URAIAN SKKK

A. Pemetaan SKKK

TUJUAN FUNGSI

FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA

UTAMA DASAR

Menyiapkan Mengembangkan Merumuskan arah Merumuskan pegawai strategi kebijakan kebijakan strategi aparatur sipil Pengembangan Pengembangan Pengembangan negara yang Kompetensi pegawai Kompetensi sesuai Kompetensi yang memiliki aparatur sipil negara. rencana strategis Selaras dengan kapasitas dalam instansi dan Manajemen upaya Manajemen Talenta. peningkatan Talenta. Menetapkan kualitas mutu Kebutuhan pengelolaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Kompetensi. Pengembangan Merumuskan Mengelola Kompetensi kebijakan Standar Penerapan selaras dengan Mutu Standar Mutu kebutuhan Pengembangan Pembelajaran. organisasi dan Kompetensi. Melaksanakan terintegrasi Standar Mutu dengan Pembelajaran. Manajemen Mengorganisasikan Mengidentifikasi Menyusun Talenta. Pengembangan kebutuhan rencana Kompetensi yang Pengembangan Penyelenggaraan Selaras dengan Kompetensi. Pengembangan Manajemen Talenta. Kompetensi. Mengelola Sumber Daya Pengembangan Kompetensi. Menyelenggarakan Mengelola Pengembangan platform Kompetensi. Manajemen Pembelajaran. Memfasilitasi Pengembangan Konten Pembelajaran. Mengelola Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi. Monitoring dan Melaksanakan evaluasi Evaluasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengembangan Pengembangan Kompetensi. Kompetensi. Mengelola

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Inovasi Berkelanjutan. Mengelola Menetapkan manajemen Tata Kelola pengetahuan. Manajemen Pengetahuan. Mengembangkan Budaya Pembelajaran. Mengelola kerjas Menerapkan ama dengan Manajemen berbagai pihak. Pelayanan Pembelajaran. Membina Jejaring Kerja.

B. Daftar Unit Kompetensi No Kode Unit Judul Unit

M.74PPS00.001.1 Merumuskan Strategi Pengembangan Kompetensi yang Selaras dengan Manajemen Talenta
M.74PPS00.002.1 Menetapkan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
M.74PPS00.003.1 Mengelola Penerapan Standar Mutu Pembelajaran
M.74PPS00.004.1 Melaksanakan Standar Mutu Pembelajaran
M.74PPS00.005.1 Menyusun Rencana Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
M.74PPS00.006.1 Mengelola Sumber Daya Pengembangan Kompetensi
M.74PPS00.007.1 Mengelola Platform Manajemen Pembelajaran
M.74PPS00.008.1 Memfasilitasi Pengembangan Konten Pembelajaran
M.74PPS00.009.1 Mengelola Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
M.74PPS00.010.1 Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
M.74PPS00.011.1 Mengelola Inovasi Berkelanjutan
M.74PPS00.012.1 Menetapkan Tata Kelola Manajemen Pengetahuan
M.74PPS00.013.1 Mengembangkan Budaya Pembelajaran
M.74PPS00.014.1 Menerapkan Manajemen Pelayanan Pembelajaran
M.74PPS00.015.1 Membina Jejaring Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.74PPS00.001.1

JUDUL UNIT : Merumuskan Strategi Pengembangan Kompetensi

yang Selaras dengan Manajemen Talenta.

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini merupakan Kompetensi yang

berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan,

dan sikap kerja menganalisis kebijakan Manajemen

Talenta, mengidentifikasi kebutuhan Pengembangan

Kompetensi barbasis Manajemen Talenta, dan

merumuskan Pengembangan Kompetensi yang

Selaras dengan Manajemen Talenta.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

Menganalisis kebijakan 1.1 Konsep mengenai Manajemen Manajemen Talenta Talenta diidentifikasi melalui berbagai kebijakan. 1.2 Kebijakan Manajemen Talenta organisasi ditelaah untuk memastikan arah dan tujuan pengembangan talenta. 1.3 Arah dan tujuan kebijakan talenta organisasi dianalisis sebagai prioritas pengelolaan talenta.
Mengidentifikasi kebutuhan 2.1 Data kebutuhan Pengembangan Pengembangan Kompetensi Kompetensi dikumpulkan sesuai berbasis Manajemen Talenta metode yang dipilih. 2.2 Data potensi dan kinerja pegawai aparatur sipil negara dianalisis untuk mendapatkan kesenjangan Kompetensi. 2.3 Kebutuhan Pengembangan Kompetensi dikelompokkan berdasarkan peta talenta.
Merumuskan kebutuhan 3.1 Hasil pemetaan kesenjangan Pengembangan Kompetensi Kompetensi dianalisis untuk yang Selaras dengan memperoleh area prioritas Manajemen Talenta Pengembangan Kompetensi. 3.2 Area prioritas dihubungkan dengan rencana pengembangan talenta organisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.3 Bentuk Pengembangan Kompetensi yang paling relevan diputuskan sesuai dengan kebutuhan individu dan kelompok talenta.

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini digunakan dalam menyusun rencana

Pengembangan Kompetensi yang selaras dengan Manajemen

Talenta.

1.2 Kebijakan Manajemen Talenta bersumber dari kebijakan nasional

dan kebijakan internal instansi.

Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data.

2.1.2 Alat cetak.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi.

2.2.2 Alat pengolah data.

2.2.3 Alat tulis kantor.

2.2.4 Fasilitas internet.

Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta

Aparatur Sipil Negara.

3.2 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023

tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara

Terintegrasi (CorporateUniversity).

Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada).

4.2 Standar

(Tidak ada).

PANDUAN PENILAIAN

Konteks Penilaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.1 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/

atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit Kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil

pekerjaan.

1.4 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode

asesmen yang sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian, diantaranya

tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau wawancara,

praktik simulasi dan atau praktik kerja nyata dan/ atau metode

asesmen portofolio.

Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada).

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Konsep dan kebijakan Manajemen Talenta.

3.1.2 Kebijakan Pengembangan Kompetensi.

3.2. Keterampilan

3.2.1 Mempelajari data dan informasi mengenai Manajemen Talenta.

3.2.2 Menganalisis data dan informasi mengenai bentuk dan jenis

Pengembangan Kompetensi.

3.2.3 Menelaah dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi.

3.3.4 Menganalisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi.

3.3.5 Mengoperasikan komputer.

3.3.6 Menggunakan peralatan dan teknologi lain yang berkaitan dengan

penyusunan Pengembangan Kompetensi.

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Ketelitian dalam membaca kebutuhan Pengembangan Kompetensi.

4.2 Komunikatif dalam mendapatkan informasi mengenai Pengembangan

Kompetensi.

4.3 Analitik terhadap kebijakan Manajemen Talenta.

Aspek Kritis

5.1 Ketelitian dalam menganalisis data potensi dan kinerja pegawai

aparatur sipil negara.

5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi konsep dan kebijakan Manajemen

Talenta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : M.74PPS00.002.1

JUDUL UNIT : Menetapkan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam

mengidentifikasi kebutuhan Pengembangan

Kompetensi, menganalisis desain pembelajaran, dan

menyesuaikan kebutuhan Pengembangan

Kompetensi dengan anggaran yang tersedia.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

Mengidentifikasi 1.1 Kebutuhan pembelajaran Pengembangan Kompetensi ditelusuri berdasarkan tingkat yang dibutuhkan jabatan, bidang kerja, atau peta talenta organisasi. 1.2 Kebutuhan pembelajaran dipilih sesuai dengan sasaran capaian Kompetensi individu. 1.3 Capaian Kompetensi individu ditetapkan berdasarkan urgensi, dampak, dan keselarasan dengan tujuan organisasi.
Menganalisis desain 2.1 Prinsip dan komponen desain pembelajaran pembelajaran diidentifikasi untuk memastikan kesesuaian antara pendekatan pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 2.2 Kesesuaian desain pembelajaran dengan tujuan dan hasil belajar dianalisis untuk memastikan efektivitas capaian Kompetensi. 2.3 Efektivitas capaian Kompetensi dihubungkan dengan waktu pembelajaran, kompleksitas materi dan karakteristik peserta. 2.4 Materi pembelajaran disusun secara sistematis sesuai dengan desain pembelajaran dan tingkat kedalaman Kompetensi yang harus dicapai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menyesuaikan kebutuhan 3.1 Kebutuhan pembelajaran Pengembangan Kompetensi diidentifikasi berdasarkan berdasarkan kesenjangan kesenjangan Kompetensi individu individu dan organisasi dan kebutuhan organisasi. 3.2 Tujuan pembelajaran dirumuskan secara spesifik dan terukur sesuai kebutuhan. 3.3 Kebijakan sistem pembelajaran disusun untuk memastikan keterpaduan antara input, proses, dan hasil pembelajaran.

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

1.1 Unit Kompetensi ini digunakan dalam menetapkan sistem

pembelajaran dan strategi Pengembangan Kompetensi.

1.2 Kebutuhan pembelajaran mengacu pada pelatihan teknis, pelatihan

manajerial, pelatihan sosial kultural, atau Pengembangan

Kompetensi lainnya.

1.3 Prinsip dan komponen desain pembelajaran merupakan pedoman

dalam merancang sistem pembelajaran yang relevan, menarik, dan

berdampak.

1.4 Kebijakan sistem pembelajaran memperhatikan pengaturan tujuan

pembelajaran, peserta, kurikulum dan materi pembelajaran, strategi

pembelajaran, dan evaluasi atau umpan balik.

Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data.

2.1.2 Alat cetak.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi.

2.2.2 Alat pengolah data.

2.2.3 Alat tulis kantor.

2.2.4 Fasilitas internet.

Peraturan yang diperlukan

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang

Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada).

4.2 Standar

Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kebutuhan Kompetensi

Unit Organisasi.

PANDUAN PENILAIAN

Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit Kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil

pekerjaan.

1.4 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode

asesmen yang sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian, diantaranya

tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau wawancara,

praktik simulasi dan atau praktik kerja nyata dan/ atau metode

asesmen portofolio.

Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada).

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Sistem pembelajaran yang digunakan dalam kebutuhan

pembelajaran.

3.1.2 Penyusunan rancang bangun program Pengembangan

Kompetensi.

3.2. Keterampilan

3.2.1 Memetakan data dan informasi mengenai strategi pembelajaran.

3.2.2 Menganalisis data kebutuhan Pengembangan Kompetensi

berdasarkan kebutuhan Pengembangan Kompetensi.

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Analitik dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran.

4.2 Kreatif dalam mengembangkan desain pembelajaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Aspek Kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan

Pengembangan Kompetensi.

5.2 Ketepatan dalam menetapkan strategi pembelajaran dan

Pengembangan Kompetensi.

5.3 Ketepatan dalam menetapkan sistem pembelajaran dan strategi

Pengembangan Kompetensi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : M.74PPS00.003.1

JUDUL UNIT : Mengelola Penerapan Standar Mutu Pembelajaran

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja dalam menyusun

pedoman standar mutu pembelajaran, menyusun

sistem mutu lembaga penyelenggara Pengembangangan

Kompetensi, dan mengelola pengembangan penerapan

sistem mutu pembelajaran.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

Menyusun pedoman Standar 1.1 Prinsip, tujuan, dan komponen Mutu pembelajaran mutu pembelajaran diidentifikasi sebagai dasar dalam penyusunan pedoman Standar Mutu pembelajaran. 1.2 Komponen pengaturan dalam pedoman Standar Mutu pembelajaran diidentikasi berdasarkan pedoman pelaksanaan pembelajaran. 1.3 Pedoman Standar Mutu pembelajaran disusun sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan prinsip pengendalian mutu yang berlaku di organisasi.
Memantau pelaksanaan 1.1 Prinsip, kebijakan, dan kerangka Standar Mutu pembelajaran Standar Mutu lembaga penyelenggara Pengembangangan Kompetensi diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan Standar Mutu. 1.2 Materi dan metode pembelajaran diterapkan secara konsisten sesuai dengan Standar Mutu yang telah ditetapkan. 1.3 Penggunaan sarana, prasarana, dan teknologi pembelajaran disesuaikan dengan Standar Mutu yang telah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengevaluasi penerapan 1.4 Evaluasi pelaksanaan Standar Mutu pembelajaran pembelajaran dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan Standar Mutu. 1.5 Proses evaluasi dilaksanakan secara objektif berdasarkan bukti pelaksanaan pembelajaran. 1.6 Hasil evaluasi dibandingkan dengan Standar Mutu pembelajaran untuk mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian. 1.7 Rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran disusun berdasarkan hasil analisis evaluasi.

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

1.1 Unit Kompetensi ini berlaku untuk mengelola penerapan Standar

Mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara

Pengembangan Kompetensi.

1.2 Prinsip, tujuan, dan komponen mutu pembelajaran diperoleh dari

berbagai kebijakan jenis program Pengembangan Kompetensi dan

literatur baik secara teori atau praktek.

1.3 Pedoman pelaksanaan pembelajaran mengacu pada panduan

pelaksanaan setiap Pengembangan Kompetensi yang mengatur

mengenai materi dan metode pembelajaran, penggunaan sarana

prasarana dan teknologi pembelajaran.

Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data.

2.1.2 Alat cetak.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi

2.2.2 Alat tulis kantor.

2.2.3 Fasilitas internet.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Lembaga Adminitrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara.

3.2 Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

244/K.1/HKM.02.2 tentang Pedoman Penjamin Mutu Pelatihan

Aparatur Sipil Negara.

Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada).

4.2 Standar

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Standar Mutu

Pembelajaran.

PANDUAN PENILAIAN

Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/

atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit Kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil

pekerjaan.

1.4 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode

asesmen yang sesuai dengan obyek/sasaran penilaian, diantaranya

tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau wawancara,

prkatik simulasi dan atau praktik kerja nyata dan/ atau metode

asesmen portofolio.

Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada).

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Standar Mutu pembelajaran.

3.1.2 Analisis penerapan Standar Mutu.

3.2. Keterampilan

3.2.1 Menetapkan Standar Mutu pembelajaran.

3.2.2 Memahami tim yang akan terlibat dalam Standar Mutu.

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kreatif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.2 Komunikatif.

4.3 Analitik.

Aspek Kritis

5.1 Ketepatan dalam memahami Standar Mutu pembelajaran.

5.2 Ketepatan dalam menerapkan Standar Mutu pembelajaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : M.74PPS00.004.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Standar Mutu Pembelajaran

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja dalam menyiapkan

dokumen mutu pembelajaran, menyusun rencana

penerapan Standar Mutu pembelajaran, dan

menerapkan sistem mutu pembelajaran.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

Menyiapkan dokumen mutu 1.1 Formulir pengecekan mutu pembelajaran pembelajaran diidentifikasi sesuai dengan jenis Pengembangan Kompetensi. 1.2 Kerangka isi dokumen mutu pembelajaran disusun sesuai kebutuhan penilaian mutu pembelajaran. 1.3 Instrumen Standar Mutu pembelajaran digunakan dengan memperhatikan monitoring dan evaluasi Pengembangan Kompetensi.
Menyusun rencana penerapan 2.1 Alur kerja dan prosedur penerapan Standar Mutu pembelajaran Standar Mutu dirancang dengan strategi waktu yang diperlukan. 2.2 Dokumen perencanaan pengendalian mutu disusun dengan memperhatikan waktu penyelesaiannya. 2.3 Rencana penerapan Standar Mutu pembelajaran didiskusikan kepada seluruh pihak pelaksana.
Menerapkan Standar Mutu 3.1 Observasi dan pengumpulan data pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan waktu pembelajaran. 3.2 Ketidaksesuaian Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi diidentifikasi berdasarkan pedoman penyelenggaraan. 3.3 Tindakan korektif disesuaikan dengan hasil temuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

1.1 Unit Kompetensi ini berlaku dalam menerapkan Standar Mutu

pembelajaran pada Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.

1.2 Mutu pembelajaran disusun beradarkan kebijakan yang mengatur

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.

1.3 Pengendalian mutu dilakukan mulai dari perencanaan mutu,

pelaksanaan mutu, dan laporan evaluasi serta tindak lanjut terhadap

catatan atau temuan yang diperoleh.

Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data.

2.1.2 Alat cetak.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi.

2.2.2 Alat pengolah data.

2.2.3 Alat tulis kantor.

2.2.4 Fasilitas internet.

Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara.

Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada).

4.2 Standar

Standar Operasional Prosedur (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/

atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit Kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil

pekerjaan.

1.4 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode

asesmen yang sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian, diantaranya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau wawancara,

praktik simulasi dan atau praktik kerja nyata dan/ atau metode

asesmen portofolio.

Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada).

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Standar Mutu pembelajaran.

3.1.2 Siklus pelaksanaan Standar Mutu.

3.1.3 Laporan tindak lanjut.

3.2. Keterampilan

3.2.1 Menganalisis Standar Mutu pembelajaran.

3.2.2 Menganalisis siklus pelaksanaan Standar Mutu.

3.2.3 Menyusun laporan tindak lanjut pelaksanaan Standar Mutu.

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tegas dalam penerapan Standar Mutu pembelajaran.

4.2 Cermat dalam melaksanakan tahapan siklus pembelajaran.

Aspek Kritis

5.1 Ketepatan dalam menetapkan alur kerja dan prosedur penerapan

Standar Mutu sesuai dengan waktu yang diperlukan.

5.2 Ketelitian dalam penyusunan laporan evaluasi dan tindak lanjut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : M.74PPS00.005.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Penyelenggaraan Pengembangan

Kompetensi.

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja dalam mempelajari

kebijakan Pengembangan Kompetensi, mengumpulkan

data kebutuhan Pengembangan Kompetensi, dan

menyusun rencana Penyelenggaraan Pengembangan

Kompetensi.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

Mempelajari kebijakan 1.1 Dokumen kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kompetensi diidentifikasi sesuai kebutuhan pegawai aparatur sipil negara, organisasi, dan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi secara nasional. 1.2 Ketentuan yang termuat dalam kebijakan dianalisis untuk mengetahui implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi. 1.3 Hasil pembelajaran kebijakan dicatat untuk dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan Pengembangan Kompetensi.
Mengumpulkan data pegawai 2.1 Sumber data pegawai aparatur aparatur sipil negara untuk sipil negara yang relevan kebutuhan Pengembangan diidentifikasi sesuai dengan Kompetensi. kebutuhan Pengembangan Kompetensi. 2.2 Data hasil pengumpulan diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi. 2.3 Informasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi diidentifikasi sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi.

2.4 Rencana Penyelenggaraan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

Pengembangan Kompetensi disesuaikan dengan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan.

Menyusun informasi rencana 3.1 Program Pengembangan Penyelenggaraan Kompetensi disusun dengan Pengembangan Kompetensi. memperhatikan kebutuhan individu dan organisasi. 3.2 Jadwal Pengembangan Kompetensi disusun dengan memuat minimal informasi mengenai tanggal, metode pembelajaran, materi dan jumlah jam pembelajaran. 3.3 Informasi rencana Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi diperluas melalui berbagai media informasi.

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

1.1 Unit Kompetensi ini berlaku untuk menentukan rencana

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dengan

memperhatikan waktu pelaksanaan, jenis Pengembangan

Kompetensi, peserta, dan tenaga pengajar yang akan dilibatkan.

1.2 Informasi rencana Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

minimal memuat informasi jenis Pengembangan Kompetensi, daftar

calon peserta, dan waktu pelaksanaan.

1.3 Rencana Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi merupakan

kegiatan Pengembangan Kompetensi yang akan dilakukan dalam

kurun waktu 1 (satu) tahun disesuaikan dengan dokumen

perencanaan Pengembangan Kompetensi.

1.4 Program Pengembangan Kompetensi untuk pemenuhan Kompetensi

peningkatan karier pegawai aparatur sipil negara dan juga

pencapaian visi misi organisasi.

1.5 Metode Pembelajaran merupakan strategi pembelajaran yang telah

ditetapkan dalam dokumen atau kebijakan Pengembangan

Kompetensi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data.

2.1.2 Alat cetak.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi.

2.2.2 Alat pengolah data.

2.2.3 Alat tulis kantor.

2.2.4 Fasilitas internet.

Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada).

Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada).

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.

4.2.2 Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi

Tingkat Instansi.

PANDUAN PENILAIAN

Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/

atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit Kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil

pekerjaan.

1.4 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode

asesmen yang sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian, diantaranya

tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau wawancara,

praktik simulasi dan atau praktik kerja nyata dan/ atau metode

asesmen portofolio.

Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Kerangka kerja kegiatan terkait Pengembangan Kompetensi.

3.1.2 Dokumen rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi.

3.1.3 Jenis metode pembelajaran.

3.2. Keterampilan

3.2.1 Menyusun kerangka acanuan kegiatan Pengembangan

Kompetensi.

3.2.2 Menganalisis penggunan metode pembelajaran yang sesuai

kebutuhan.

3.2.3 Menganalisis hasil kesenjangan kompetensi yang telah

diperoleh sebelumnnya.

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Ketelitian dalam menyediakan informasi Penyelenggaraan

Pengembangan Kompetensi.

4.2 Analitik dalam menghubungkan rencana Pengembangan

Kompetensi dengan kerangka acuan kegiatan yang telah

ditetapkan.

4.3 Komunikatif dalam penyampaian rencana kegiatan Pengembangan

Kompetensi kepada pimpinan.

Aspek Kritis

5.1 Keakuratan dalam mengidentifikasi kebutuhan Pengembangan

Kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

5.2 Ketepatan dalam menyusun rencana Penyelenggaraan

Pengembangan Kompetensi sesuai dengan kerangka acuan

kegiatan yang telah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : M.74PPS00.006.1

JUDUL UNIT : Mengelola Sumber Daya Pengembangan Kompetensi

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini mencakup keterampilan,

pengetahuan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk

mengatur pemanfaatan sarana, prasarana, dan

anggaran pengembangan kompetensi.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

Mengatur pemanfaatan sarana, 1.1 Kebutuhan sarana, prasarana, prasarana, dan anggaran dan anggaran diidentifikasi sesuai Pengembangan Kompetensi dengan kebutuhan Pengembangan Kompetensi. 1.2 Spesifikasi sarana, prasarana, dan anggaran diatur berdasarkan Standar Mutu, relevansi, dan keberlanjutan. 1.3 Rencana pemenuhan sarana, prasarana, dan anggaran disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas 1.4 Sarana, prasarana, dan anggaran ditinjau pemanfaatannya secara berkala.
Mengatur kebutuhan dan 2.1 Kebutuhan anggaran alokasi anggaran diidentifikasi berdasarkan Pengembangan Kompetensi rencana kegiatan Pengembangan Kompetensi. 2.2 Perencanaan anggaran disusun secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 2.3 Alokasi anggaran disesuaikan dengan prioritas dan sasaran strategis organisasi.

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

1.1 Unit Kompetensi ini berlaku untuk mengelola sumber daya

Pengembangan Kompetensi yang terdiri atas pengelolaan sarana,

prasarana, dan anggaran.

1.2 Kebutuhan Pengembangan Kompetensi antara lain merupakan

metode penyelenggaraan pelatihan yang meliputi pelatihan klasikal

atau nonklasikal.

1.3 Sarana dan prasarana dikelola melalui pemeliharaan yang terencana

dan secara berkala.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.4 Alokasi anggaran mengacu kepada kebijakan yang mengatur

mengenai Pengembangan Kompetensi.

Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi.

2.2.2 Alat pengolah data.

2.2.3 Alat tulis kantor.

2.2.4 Fasilitas internet

Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada).

Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada).

4.2 Standar

Standar Operasional Prosedur (SOP).

PANDUAN PENILAIAN

Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/

atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit Kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil

pekerjaan.

1.4 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode

asesmen yang sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian, diantaranya

tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau wawancara,

praktik simulasi dan atau praktik kerja nyata dan/ atau metode

asesmen portofolio.

Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada).

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Pedoman pemeliharaan sarana dan prasarana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.1.2 Kebijakan standar penggunaan pembiayaan dalam

Pengembangan Kompetensi.

3.1.3 Kebijakan yang mengatur Standar Mutu sarana dan prasarana

dalam Pengembangan Kompetensi.

3.2. Keterampilan

3.2.1 Menyusun kebutuhan sarana dan prasana Pengembangan

Kompetensi sesuai kebutuhan setiap program.

3.2.2 Menyusun anggaran atau pembiayaan Pengembangan

Kompetensi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

3.2.3 Pengecekan sarana dan prasarana secara berkala.

3.3.4 Pengelolaan sumber anggaran baik melalui berbagai mekanisme

yang telah ditentukan.

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti.

4.2 Komunikatif.

Aspek Kritis

5.1 Ketelitian dalam menyusun pembiayaan dan pertanggungjawabannya.

5.2 Kecepatan dalam pengecekan sarana dan prasarana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : M.74PPS00.007.1

JUDUL UNIT : Mengelola Platform Manajemen Pembelajaran

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja mengenai

perencanaan penggunaan platform pembelajaran,

pengelolaan Konten Pembelajaran, dan pemantauan

penggunaan platformpembelajaran oleh peserta dan

tenaga pengajar.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

Merencanakan penggunaan 1.1 Kebutuhan platformpembelajaran platform pembelajaran diidentifikasi sesuai tujuan pembelajaran. 1.2 Fitur dan fungsi platform dijabarkan sesuai kebutuhan pembelajaran, peserta dan tenaga pengajar. 1.3 Rencana pengelolaan platform disusun mencakup aspek teknis, konten, dan layanan peserta serta tenaga pengajar.
Mengelola Konten Pembelajaran 2.1 Konten Pembelajaran disesuaikan dalam platform dengan struktur kurikulum. 2.2 Konten Pembelajaran disesuaikan secara berkala dengan perkembangan kebutuhan pembelajaran. 2.3 Hak akses konten diatur sesuai peran dan kebutuhan peserta dan tenaga pengajar.
Memfasilitasi penggunaan 3.1 Hasil pemantauan performa platform pembelajaran platform dianalisis secara berkala untuk menjaga ketersediaan layanan. 3.2 Sistem keamanan platform digunakan untuk melindungi data dan privasi peserta dan tenaga pengajar. 3.3 Gangguan teknis diklasifikasikan untuk ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

1.1 Unit Kompetensi ini berlaku dalam pegelolaan platform pembelajaran

pengembangan kompetensi baik yang berasal dari internal maupun

eksternal organisasi.

1.2 Platform pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan

kebutuhan pembelajaran.

1.3 Aspek teknis, konten, dan layanan pengguna mencakup penggunaan

bagian platform sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

1.4 Hak akses konten diberikan kepada tenaga pengajar dan peserta

pengembangan kompetensi yang telah terdaftar.

1.5 Sistem keamanan platform digunakan pada perangkat keras dan

perangkat lunak dalam penggunaan platform pembelajaran.

1.6 Gangguan teknis termasuk kesulitan peserta dan tenaga pengajar

dalam mengakses bahan ajar, mengunggah hasil pembelajaran, atau

gangguan teknis lainnya yang dapat mengganggu proses

pembelajaran.

Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data.

2.1.2 Alat cetak.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi .

2.2.2 Alat pengolah data.

2.2.3 Alat tulis kantor.

2.2.4 Fasilitas internet.

Peraturan yang diperlukan

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang

Konten Pembelajaran.

Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada).

4.2 Standar

Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PANDUAN PENILAIAN

Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/

atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit Kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil

pekerjaan.

1.4 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode

asesmen yang sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian, diantaranya

tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau wawancara,

praktik simulasi dan atau praktik kerja nyata dan/ atau metode

asesmen portofolio.

Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada).

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Penggunaan berbagai Konten Pembelajaran.

3.1.2 Pendaftaran pengguna platform.

3.1.3 Penarikan data yang dibutuhkan.

3.2. Keterampilan

3.2.1 Menggunakan berbagai platform pembelajaran.

3.2.2 Menganalisis data pengguna platform pembelajaran.

3.2.3 Menganalisis Konten Pembelajaran.

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kreatif.

4.2 Komunikatif.

Aspek Kritis

5.1 Kecepatan dalam mengunggah Konten Pembelajaran.

5.2 Ketepatan dalam pembaharuan Konten Pembelajaran.

5.3 Kecepatan dalam menangani ganguan teknis penggunaan platform

pembelajaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : M.74PPS00.008.1

JUDUL UNIT : Memfasilitasi Pengembangan Konten Pembelajaran

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja dalam menghimpun bahan

penyusunan Konten Pembelajaran, menata Konten

Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Pengembangan

Kompetensi, dan memfasilitasi penyusunan Konten

Pembelajaran.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

Menghimpun bahan 1.1 Kebutuhan Konten Pembelajaran penyusunan Konten diidentifikasi sesuai dengan Pembelajaran bentuk Pengembangan Kompetensi. 1.2 Bahan Konten Pembelajaran dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 1.3 Jenis Konten Pembelajaran dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Menata Konten Pembelajaran 2.1 Penyusunan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan Konten Pembelajaran disesuaikan Kompetensi dengan perubahan kurikulum pembelajaran. 2.2 Penambahan Konten Pembelajaran dilakukan untuk melengkapi dan menguatkan tujuan pembelajaran. 2.3 Penyusunan Konten Pembelajaran disesuaikan dengan bentuk Pengembangan Kompetensi yang akan disampaikan.
Memfasilitasi penyusunan 3.1 Konten Pembelajaran disusun Konten Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. 3.2 Pedoman penyusunan Konten Pembelajaran disampaikan kepada tim penyusun. 3.3 Peralatan teknis dipilih untuk merancang Konten Pembelajaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

1.1 Unit Kompetensi ini berlaku dalam mengembangkan Konten

Pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan tujuan

pembelajaran.

1.2 Konten Pembelajaran yang fleksibel diartikan dengan dapat

menyesuaikan apabila terjadi perubahan kurikulum atau kebutuhan

pembelajaran.

1.3 Jenis Konten Pembelajaran terdiri atas tekstual, visual, audio, dan

audiovisual.

1.4 Tim penyusuan dapat melibatakan berbagai pihak baik pihak internal

atau pihak eksternal instansi.

Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data.

2.1.2 Alat cetak.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi.

2.2.2 Alat pengolah data.

2.2.3 Alat tulis kantor.

2.2.4 Fasilitas internet.

Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang

Konten Pembelajaran.

Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada).

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penyusunan

Konten Pembelajaran.

PANDUAN PENILAIAN

Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/

atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.3 Penilaian unit Kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil

pekerjaan.

1.4 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan dengan

metodeasesmen yang sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian,

diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau

wawancara, praktik simulasi dan atau praktik kerja nyata dan/ atau

metode asesmen portofolio.

Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada).

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Penyusunan Konten Pembelajaran.

3.1.2 Tujuan pembuatan Konten Pembelajaran.

3.1.3 Kekurangan dan kelebihan Konten Pembelajaran.

3.2. Keterampilan

3.2.1 Mengkurasi Konten Pembelajaran.

3.2.2 Menyesuaikan kebutuhan Konten Pembelajaran dengan

kurikulum pembelajaran.

3.2.3 Menganalisis Konten Pembelajaran yang telah dihasilkan dengan

kebutuhan pembelajaran.

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kreatif.

4.2 Komunikatif.

Aspek Kritis

5.1 Ketepatan dalam menghimpun bahan Konten Pembelajaran.

5.2 Ketelitian dalam menggunakan Konten Pembelajaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : M.74PPS00.009.1

JUDUL UNIT : Mengelola Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja dalam menjabarkan

program Pengembangan Kompetensi, memfasilitasi

peserta Pengembangan Kompetensi, mengatur

pelaksanaan pembelajaran oleh tenaga pengajar, dan

menyesuaikan dukungan fasilitas pembelajaran.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

Menyesuaikan program 1.1 Data peserta pengembangan Pengembangan Kompetensi kompetensi diuraikan berdasarkan dengan kebutuan informasi yang diperlukan selama Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengembangan Pengembangan Kompetensi Kompetensi. 1.2 Waktu dan materi pembelajaran disesuaikan dengan ketersediaan tenaga pengajar. 1.3 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi disesuaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Memfasilitasi peserta 2.1 Peserta Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kompetensi dijelaskan mengenai tata tertib dan mekanisme Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi. 2.2 Kendala peserta dalam mengakses teknologi pembelajaran difasilitasi hingga menemukan solusi yang tepat. 2.3 Bahan pembelajaran yang tersedia dalam teknologi pembelajaran disajikan sesuai dengan bentuk Pengembangan Kompetensi yang diikuti. 2.4 Mekanisme penugasan dijelaskan kepada peserta sesuai dengan pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
Mengatur pelaksanaan 3.1 Dokumen pembelajaran pembelajaran oleh tenaga diidentifikasi sesuai dengan pengajar kurikulum pembelajaran. 3.2 Kebutuhan media pembelajaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

difasilitasi untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. 3.3 Durasi pembelajaran ditinjau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menyesuaikan dukungan 1.1 Ruang belajar difasilitasi sesuai fasilitas pembelajaran dengan pedoman penyelenggaraan. 1.2 Bahan pembelajaran ditunjukkan kepada peserta sesuai dengan jenis Pengembangan Kompetensi yang diikuti.

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Penyelenggaraan Pengembangan

Kompetensi sesuai dengan sistem pembelajaran yang telah

ditentukan.

1.2 Informasi yang diperlukan dapat berupa Nomor Induk Pegawai,

Jabatan, dan Unit organisasi asal peserta.

1.3 Dokumen pembelajaran berupa daftar hadir pengajar, rancang

bangun program mata pelatihan, rencana pembelajaran, dan bahan

ajar yang digunakan.

1.4 Ketentuan yang berlaku merupakan kebijakan terkait kurikulum yang

ditetapkan untuk setiap program Pengembangan Kompetensi.

Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data.

2.1.2 Alat cetak.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi.

2.2.2 Alat pengolah data.

2.2.3 Alat tulis kantor.

2.2.4 Fasilitas internet.

Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada).

Norma dan standar

4.1 Norma

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Tidak ada).

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengeloaan Pelaksanaan

Pengembangan Kompetensi.

PANDUAN PENILAIAN

Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/

atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit Kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil

pekerjaan.

1.4 Penilaian unit Kompetensi dapat ini dilakukan dengan metode

asesmen yang sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian, diantaranya

tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau wawancara,

praktik simulasi dan atau praktik kerja nyata dan/ atau metode

asesmen portofolio.

Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada).

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Kurikulum Pengembangan Kompetensi

3.1.2 Metode pembelajaran dalam Penyelenggaraan Pengembangan

Kompetensi.

3.2. Keterampilan

3.2.1 Menganalisis kesusuaian Pengembangan Kompetensi dengan

kurikulum yang telah ditetapkan.

3.2.2 Menganalisis kesesuaian penggunaan metode pembelajaran

dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kreatif.

4.2 Komunikatif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Aspek Kritis

5.1 Ketelitian dalam memastikan kesesuaian metode pembelajaran

dengan tujuan pembelajaran.

5.2 Kejelasan dalam menyampaikan informasi penugasan.

5.3 Keakuratan dalam mengolah data dan informasi evaluasi

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : M.74PPS00.010.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan

Pengembangan Kompetensi.

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja dalam merancang,

mengembangkan, dan menyiapkan instrumen evaluasi

untuk mengukur efektivitas program Pengembangan

Kompetensi.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

Mengidentifikasi kebutuhan 1.1 Jenis evaluasi program evaluasi Pengembangan Kompetensi dipilih sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Sasaran evaluasi dirumuskan sesuai dengan profil peserta dan program Pengembangan Kompetensi.
Merumuskan indikator evaluasi 2.1 Indikator evaluasi disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran dan Standar Kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta. 2.2 Tujuan pembelajaran dan Standar Kompetensi dikoordinasikan dengan tenaga pelatihan. 2.3 Indikator diseleksi dengan memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 2.4 Indikator dianalisis dengan memperhatikan validitas, reliabilitas, dan keterpakaian.
Menentukan metode dan teknik 3.1 Metode evaluasi dianalisis evaluasi kesesuaiannya dengan tujuan evaluasi. 3.2 Teknik pengumpulan data dipilih sesuai dengan metode yang ditetapkan. 3.3 Alat bantu atau media pendukung evaluasi dipilih sesuai dengan karakteristik instrumen.
Mengumpulkan data evaluasi 4.1 Data evaluasi disusun melalui berbagai sumber yang relevan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

4.2 Hasil penghimpunan data dikategorikan sesuai dengan indikator evaluasi.

Menganalisis data evaluasi 5.1 Data yang tersedia ditelaah dengan memperhatikan kelengkapan, keakuratan, dan relevansinya. 5.2 Hasil olahan data ditunjukkan dalam bentuk laporan dokumen.

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

1.1 Unit Kompetensi ini berlaku dalam penyiapan instrumen evaluasi

Pengembangan Kompetensi yang telah dilakukan.

1.2 Sasaran evaluasi merupakan peserta yang telah mengikuti

Pengembangan Kompetensi.

1.3 Indikator Evaluasi menghubungkan antara instrumen yang akan

disusun dengan kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan

Kompetensi.

1.4 Metode evaluasi yang digunakan dapat berupa kuesioner, observasi

langsung pada saat penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

berlangsung, wawancara, atau metode lainnya yang dapat digunakan

dalam mendapatkan data dan informasi mengenai Penyelenggaraan

Pengembangan Kompetensi.

1.5 Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang

disampaikan kepada peserta atau media lainnya.

1.6 Alat bantu atau media pendukung evaluasi dapat memanfaatkan

teknologi informasi sehingga memudahkan dalam menyebarkan

kuesioner evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.

Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer.

2.1.2 Printer.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi.

2.2.2 Alat pengolah data.

2.2.3 Alat tulis kantor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.2.4 Fasilitas internet.

2.3 Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada).

Norma dan standar

3.1 Norma

(Tidak ada).

3.2 Standar

3.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Penyelenggaraan

Pengembangan Kompetensi.

PANDUAN PENILAIAN

Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/

atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit Kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil

pekerjaan.

1.4 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode

asesmen yang sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian, diantaranya

tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau wawancara,

praktik simulasi dan atau praktik kerja nyata dan/ atau metode

asesmen portofolio.

Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada).

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Penyusunan instrumen evaluasi Pengembangan Kompetensi.

3.1.2 Metode validasi instumen.

3.1.3 Penyusunan indikator keberhasilan Pengembangan Kompetensi.

3.2. Keterampilan

3.2.1 Menganalisis perencanaan Pengembangan Kompetensi dengan

pelaksanaannya.

3.2.2 Menggunakan meode validasi instrumen.

3.2.3 Merumuskan indikator evaluasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kreatif.

4.2 Komunikatif.

Aspek Kritis

5.1 Keakuratan dalam mengidentifikasi tujuan evaluasi Pengembangan

Kompetensi.

5.2 Ketepatan dalam memilih metode evaluasi.

5.3 Ketepatan dalam memilih teknik pengumpulan data.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : M.74PPS00.011.1

JUDUL UNIT : Mengelola Inovasi Berkelanjutan

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini mencakup keterampilan,

pengetahuan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk

mengidentifikasi peluang inovasi, mengembangkan

gagasan inovasi, dan menerapkan gagasan inovasi

untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

Mengidentifikasi peluang 1.1 Permasalahan yang muncul pada kegiatan yang memungkinkan pembelajaran, diidentifikasi untuk dapat dilakukan inovasi mencari ide inovasi. 1.2 Hasil identifikasi ditetapkan menjadi prioritas ide inovasi yang dapat dilakukan. 1.3 Ide inovasi disesuaikan menjadi gagasan inovasi yang relevan dengan unit organisasi
Mengembangkan gagasan 2.1 Gagasan inovasi disampaikan inovasi berdasarkan hasil kepada pegawai berdasarkan identifikasi permasalahan permasalahan. 2.2 Gagasan inovasi dikembangkan berdasarkan hasil analisis permasalahan dan kebutuhan perbaikan. 2.3 Gagasan inovasi divalidasi untuk penyempurnaan. 2.4 Prototipe atau rancangan awal inovasi disusun untuk menguji kelayakan konsep dan teknis. 2.5 Tahap ujicoba inovasi ditetapkan untuk penyempurnaan konsep dan teknis.
Menerapkan gagasan inovasi 3.1 Uji coba inovasi dilaksanakan untuk perbaikan kegiatan yang lebih baik. 3.2 Hasil uji coba dievaluasi untuk pengembangan inovasi selanjutnya. 3.3 Masukan terhadap inovasi dianalisis untuk penerapan inovasi yang lebih baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

1.1 Unit Kompetensi ini merupakan Kompetensi yang berhubungan

dengan pengetauan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan

inovasi dan peningkatan berkelanjutan.

1.2 Ide Inovasi dihasilkan sebagai upaya dalam kegiatan

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kearah yang lebih baik.

1.3 Gagasan inovasi tidak hanya dilakukan oleh pimpinan, tetapi perlu

upaya pimpinan dalam mendorong seluruh pegawai untuk

melakukan inovasi.

1.4 Prototipe atau rancangan awal inovasi harus relevan dengan

kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran.

Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data.

2.1.2 Alat cetak.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi.

2.2.2 Alat pengolah data.

2.2.3 Alat tulis kantor.

2.2.4 Fasilitas internet.

Peraturan yang diperlukan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan

Publik.

Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada).

4.2 Standar

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Inovasi

Berkelanjutan.

PANDUAN PENILAIAN

Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

dan/ atau di luar tempat kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.2 Penilaian unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit Kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan

hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode

asesmen yang sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian,

diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan

atau wawancara, prkatik simulasi dan atau praktik kerja nyata

dan/ atau metode asesmen portofolio.

Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada).

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Identifikasi permasalahan yang ada dalam unit organisasi.

3.1.2 Memahami tahapan dalam penyusunan inovasi.

3.2. Keterampilan

3.2.1 Menganalisis setiap permasalahan yang berpotensi untuk

dapat dilakukan upaya inovasi.

3.2.2 Memberikan solusi kreatif pada permasalahan yang

dianalisis.

3.2.3 Mempengaruhi pegawai lainnya untuk senantiasa

melakukan inovasi.

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kreatif.

4.2 Komunikatif.

4.3 Inovatif.

4.4 Analitik.

Aspek Kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi permasalahan pembelajaran

dan menetapkan gagasan inovasi.

5.2 Ketepatan dalam menerapkan gagasan inovasi dan mengevaluasi

penerapan inovasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : M.74PPS00.012.1

JUDUL UNIT : Menetapkan Tata Kelola Manajemen Pengetahuan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja dalam mengidentifikasi

pengetahuan, mendokumentasikan pengetahuan yang

telah diperoleh, dan menetapkan pengendalian

pengetahuan yang berhubungan dengan organisasi.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

Mengidentifikasi bahan-bahan 1.1 Bahan pengetahuan yang tersebar pengetahuan di unit organisasi diidentifikasi sesuai dengan bidang pekerjaan. 1.2 Bahan pengetahuan dikelompokan sesuai dengan bidang pekerjaan. 1.3 Bahan pengetahuan disusun berdasarkan media untuk mempermudah dalam proses pengumpulan.
Mendokumentasikan 2.1 Sistem penyimpanan bahan pengetahuan agar terintegrasi pengetahuan diintegrasikan dengan sistem pembelajaran. 2.2 Bahan pengetahuan disimpan dalam media penyimpanan dengan memperhatikan tingkat keamanan data.
Menetapkan pengendalian 3.1 Jenis pengetahuan yang penggunaan pengetahuan memerlukan pengendalian diidentifikasi berdasarkan tingkat sensitivitas, nilai strategis, dan risiko penggunaannya. 3.2 Kebijakan dan prosedur pengendalian penggunaan pengetahuan disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3.3 Prosedur pemanfaatan pengetahuan ditetapkan untuk memastikan penggunaan yang konsisten, tepat guna, dan sesuai etika kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

1.1 Unit Kompetensi ini berlaku untuk mengelola manajemen

pengetahuan yang terdiri atas pengelolaan bahan pengetahuan,

mendokumentasikannya, dan melakukan pengendalian penggunaan

pengetahuannya.

1.2 Bahan Pengetahuan yang telah terkumpul disimpan dalam bentuk

yang mudah diakses yang teridiri atas bahan pengetahuan dalam

format fisik, digital, dan audio visual.

1.3 Tingkat sensitivitas, mengacu pada seberapa besar potensi kerugian

jika bahan tersebut disebarluaskan tanpa izin.

Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data.

2.1.2 Alat cetak.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi.

2.2.2 Alat pengolah data.

2.2.3 Alat tulis kantor.

2.2.4 Fasilitas internet.

Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Program Manajemen Pengetahuan (KnowledgeManagement).

3.2 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023

tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara

Terintegrasi (CorporateUniversity).

Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada).

4.2 Standar

Standar Operasional Prosedur (SOP).

PANDUAN PENILAIAN

Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/

atau di luar tempat kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.2 Penilaian unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit Kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil

pekerjaan.

1.4 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode

asesmen yang sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian, diantaranya

tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau wawancara,

praktik simulasi dan atau praktik kerja nyata dan/ atau metode

asesmen portofolio.

Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada).

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Jenis pengetahuan dalam organisasi.

3.1.2 Pengelomopokan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan.

3.1.3 Pemetaan kelompok keahlian (groupskill).

3.2. Keterampilan

3.2.1 Memetakan kelompok keahlian (groupskill).

3.2.2 Menganalisis jenis pengetahuan dalam organisasi.

3.2.3Menentukan metode penyimpanan dan penyebaran

pengetahuan

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kreatif dalam menemukan tempat penyimpanan manajemen

pengetahuan.

4.2 Komunikatif untuk mendapatkan bahan dari pihak terkait.

4.3 Analitik dalam menilai kesesuaian bahan pengetahuan dengan

kebutuhan organisasi.

Aspek Kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi bahan pengetahuan.

5.2 Kecermatan dalam mengelola pengetahuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : M.74PPS00.013.1

JUDUL UNIT : Mengembangkan Budaya Pembelajaran

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja dalam mengoordinasikan

kelompok keahlian (groupskill), memanfaatkan teknologi

pembelajaran, serta menciptakan lingkungan yang

mendukung budaya pembelajaran.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

Merancang strategi 1.1 Tujuan dan sasaran pengembangan pengembangan budaya budaya pembelajaran dirumuskan pembelajaran sesuai visi organisasi. 1.2 Strategi pembelajaran disusun dengan mempertimbangkan sumber daya, teknologi, dan karakteristik pembelajar. 1.3 Rencana kegiatan pembelajaran disusun secara sistematis.
Mengoordinasikan kelompok 2.1 Kelompok keahlian (group skill) keahlian (groupskill). yang relevan dengan unit organisasi diidentifikasi untuk memperoleh gambaran tentang bidang kompetensi yang dimiliki setiap unit organisasi. 2.2 Hasil identifikasi kelompok keahlian (group skill) tersebut dipetakan untuk mengetahui keterkaitan antar bidang keahlian serta potensi sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi. 2.3 Klasifikasi kelompok keahlian (group skill) yang telah dipetakan diselaraskan dengan kebutuhan Pengembangan Kompetensi agar mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. 2.4 Pembahasan materi pembelajaran dan rencana Pengembangan Kompetensi antarunit dikoordinasikan secara berkala melalui forum bersama untuk memastikan kesesuaian waktu, kebutuhan, dan komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.

Membangun lingkungan yang 3.1 Dokumen pemenuhan kewajiban mendukung pembelajaran. Pengembangan Kompetensi bagi pegawai divalidasi secara berkala. 3.2 Kegiatan berbagi pengetahuan diatur sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 3.3 Hasil pembelajaran dalam perilaku kerja dimonitor melalui sasaran kinerja pegawai.

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

1.1 Unit Kompetensi ini berlaku untuk menumbuhkan budaya

pembelajaran di organisasi.

1.2 Strategi pembelajaran digunakan secara kreatif untuk

menumbuhkan dan memperkuat pembelajaran.

Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data.

2.1.2 Alat cetak.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi.

2.2.2 Alat pengolah data.

2.2.3 Alat tulis kantor.

2.2.4 Fasilitas internet.

Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada).

Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada).

4.2 Standar

Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PANDUAN PENILAIAN

Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/

atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit Kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil

pekerjaan.

1.4 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode

asesmen yang sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian, diantaranya

tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau wawancara,

praktik simulasi dan atau praktik kerja nyata dan/ atau metode

asesmen portofolio.

Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada).

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Memahami metode pembelajaran yang dapat digunakan.

3.1.2 Menggunakan teknologi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

3.1.3 Berkomunikasi dengan berbagai pihak yang berhubungan dalam

membangun budaya pembelajaran.

3.2. Keterampilan

3.2.1 Mengoordinasikan kelompok keahlian (groupskill).

3.2.2 Berkomunikasi dengan berbagai individu.

3.2.3 Kreatif dalam mencari sumber pembelajaran yang relevan.

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kreatif.

4.2 Komunikatif.

4.3 Kerjasama.

4.4 Inovatif.

Aspek Kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi lingkungan kerja dan sumber

pembelajaran.

5.2 Ketepatan dalam menerapkan teknologi pembelajaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : M.74PPS00.014.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Manajemen Pelayanan Pembelajaran

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang mencakup

pengelolaan kebutuhan layanan peserta, penyediaan

fasilitas dan dukungan pembelajaran, penerapan

Standar Mutu layanan, serta evaluasi kepuasan dan

perbaikan berkelanjutan guna menjamin

terselenggaranya program Pengembangan Kompetensi

yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

Mengidentifikasi kebutuhan 1.1 Kebutuhan layanan pembelajaran layanan pembelajaran diidentifikasi sesuai tujuan program Pengembangan Kompetensi. 1.2 Saluran komunikasi pelayanan ditunjukkan kepada peserta dan fasilitator dalam menyampaikan kebutuhan pembelajaran.
Memfasilitasi layanan 2.1 Standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan standar layanan ditelaah untuk memberikan operasional prosedur (SOP) panduan dalam memberikan layanan pembelajaran. 2.2 Layanan pembelajaran dijelaskan kepada peserta dan tenaga pengajar dengan memperhatikan etika pemberian layanan.
Mengevaluasi kepuasan 3.1 Instrumen evaluasi disusun dalam pemberian layanan bentuk formulir isian dengan memperhatikan unsur penilaian kepuasan layanan. 3.2 Formulir isian terhadap kepuasan layanan diolah menjadi data dan informasi 3.3 Penilaian peserta terhadap kepuasan layanan disampaikan kepada pimpinan melalui dokumen pelaporan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

1.1 Unit Kompetensi ini berlaku dalam memberikan pelayanan kepada

pemangku kepentingan dalam Penyelenggaran Pengembangan

Kompetensi dan melakukan evaluasi atas masukan yang diberikan

oleh para pemangku kepentingan.

1.2 Saluran komunikasi diinformasikan agar tenaga pengajar dan/atau

peserta dapat menyampaikan kebutuhan pembelajaran dengan

mudah.

1.3 Etika pemberian layanan merupakan sikap profesional yang

ditunjukkan antara lain ramah, sopan, sabar, berbicara dengan jelas

dan mendengarkan, dan sikap lainnya yang mendukung pada

pemberian pelayanan.

1.4 Instrumen evaluasi disampaikan kepada tenaga pengajar dan peserta

untuk mendapatkan umpan balik dan masukan yang mebangun

dalam pemberian pelayanan.

Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data.

2.1.2 Alat cetak.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi.

2.2.2 Alat pengolah data

2.2.3 Alat tulis kantor.

2.2.4 Fasilitas internet.

Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada).

Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada).

4.2 Standar

4.2.1 Standar operasional prosedur (SOP) Manajemen Pelayanan

Pembelajaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PANDUAN PENILAIAN

Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/

atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit Kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil

pekerjaan.

1.4 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode

asesmen yang sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian, diantaranya

tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau wawancara,

praktik simulasi dan atau praktik kerja nyata dan/ atau metode

asesmen portofolio.

Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada).

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Prosedur penerimaan peserta Pengembangan Kompetensi.

3.1.2 Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh peserta Pengembangan

Kompetensi.

3.2. Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi dengan berbagai individu.

3.2.2 Pemahaman dalam menerjemahkan Standar Operasional

Prosedur (SOP) pelayanan.

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Sikap peduli terhadap pemangku kepentingan pada saat

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dilaksanakan.

4.2 Sikap ramah dalam memberikan pelayanan.

4.3 Memberikan solusi atas permasalahan yang disampaikan oleh

pemangku kepentingan.

Aspek Kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan layanan pembelajaran.

5.2 Ketepatan dalam memfasilitasi layanan sesuai dengan standar dan

prosedur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : M.74PPS00.015.1

JUDUL UNIT : Membina Jejaring Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam

rangka merancang kemitraan dengan pemangku

kepentingan, membangun hubungan kerjasama

nasional atau internasional bidang Pengembangan

Kompetensi, dan menggunakan berbagai media

komunikasi dalam membina kemitraan dan jejaring

kerja.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

Merancang kemitraan dengan 1.1 Pemangku kepentingan yang pemangku kepentingan berpotensi menjadi mitra diidentifikasi melalui berbagai forum atau kegiatan relevan. 1.2 Potensi hubungan kemitraan dianalisis untuk menentukan bentuk kolaborasi yang paling sesuai. 1.3 Agenda kemitraan disusun secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen bersama. 1.4 Kegiatan bersama direncanakan secara aktif bersama para pemangku kepentingan
Membangun hubungan kerja 2.1 Penyelenggara Pengembangan sama nasional atau Kompetensi di tingkat nasional internasional terkait bidang maupun internasional Pengembangan Kompetensi diidentifikasi melalui berbagai forum, jaringan profesional, dan sumber informasi resmi. 2.2 Potensi kerja sama dianalisis untuk menentukan bentuk kolaborasi yang relevan dengan kebutuhan Pengembangan Kompetensi. 2.3 Hubungan kerja sama diperluas melalui komunikasi aktif, partisipasi dalam kegiatan bersama, serta pertukaran informasi dan pengalaman antar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

penyelenggara. 2.4 Komitmen untuk menjaga hubungan kemitraan yang berkelanjutan diwujudkan melalui penyusunan agenda kerja sama bersama mitra secara partisipatif dan saling menghargai peran masing-masing pihak.

Menggunakan berbagai media 3.1 Media komunikasi dan media komunikasi dalam membina sosial yang relevan dengan kemitraan dan jejaring kerja. kebutuhan diidentifikasi berdasarkan karakteristik audiens serta tujuan. 3.2 Informasi penting dan relevan ditetapkan untuk keperluan publikasi guna membina kemitraan dan jejaring kerja. 3.3 Publikasi informasi atau berita kegiatan diperluas secara konsisten melalui berbagai media sosial untuk membangun citra positif dan keterbukaan lembaga.

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

1.1 Unit Kompetensi ini berlaku untuk membina kemitraan dan jejaring

kerja dalam kaitannya dengan Pengembangan Kompetensi.

1.2 Forum atau kegiatan yang relevan dapat berasal dari kegiatan yang

dilakukan oleh internal instansi ataupun pada saat menghadiri

kegiatan di luar instansi.

1.3 Agenda kemitraan merupakan kegiatan yang dapat menghasilkan

keuntungan bagi kedua belah pihak.

1.4 Potensi kerja sama dapat berupa pengiriman pegawai untuk mengikuti

berbagai bentuk Pengembangan Kompetensi maupun kegiatan lain

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5 Agenda kerja sama dituangkan dalam bentuk dokumen kerja sama

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.1.2 Alat cetak.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi.

2.2.2 Alat pengolah data.

2.2.3 Alat tulis kantor.

2.2.4 Fasilitas internet.

Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada).

Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada).

4.2 Standar

Standar Operasional Prosedur (SOP).

PANDUAN PENILAIAN

Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/

atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit Kompetensi ini dilakukan terhadap proses dan hasil

pekerjaan.

1.4 Penilaian unit Kompetensi ini dapat dilakukan dengan metode

asesmen yang sesuai dengan obyek/ sasaran penilaian, diantaranya

tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau wawancara,

praktik simulasi dan atau praktik kerja nyata dan/ atau metode

asesmen portofolio.

Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada).

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Bidang-bidang yang relevan dengan Penyelenggaraan

Pengembangan Kompetensi.

3.1.2 Program Pengembangan Kompetensi yang potensial untuk

dikembangkan.

3.1.3 Program kegiatan internal yang memiliki potensi kerja sama.

3.2. Keterampilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.1.1 Mempengaruhi mitra dan instansi potensial untuk melakukan

kerja sama.

3.1.2 Memiliki wawasan yang luas terkait kegiatan yang memiliki

potensi kerja sama.

Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kreatif dalam merencanakan kegiatan yang berimplikasi pada

peningkatan jejaring kerja.

4.2 Komunikatif dengan berbagai mitra kerja strategis.

Aspek Kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi kebutuhan kemitraan.

5.2 Ketepatan dalam menerapkan komunikasi efektif dan partisipatif.

5.3 Kelancaran dalam berkomunikasi dan advokasi dalam membangun

jejaring kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan yang menjadi standar kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan oleh HCDO yang terdiri atas:

pengelola pengembangan kompetensi; dan
penyelenggara pengembangan kompetensi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Dokumen SKKK ini akan ditetapkan tersendiri oleh Kepala LAN atau pejabat pimpinan tinggi di lingkungan LAN berdasarkan atas pelimpahan wewenang secara tertulis dari Kepala LAN.

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

${ttd}

MUHAMMAD TAUFIQ

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PoweredPowered byby TCPDFTCPDF (www.tcpdf.org)(www.tcpdf.org)

Konsideran (Menimbang & Mengingat)

MENIMBANG

a. bahwa untuk menjamin kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pegawai aparatur sipil negara yang bertugas di bidang pengelolaan dan penyelenggaraaan program pengembangan kompetensi dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi, perlu

MENGINGAT

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);

Rantai Perubahan

DIUBAH OLEH

PP 17/2020 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

Referensi Silang (5)

UU 20/2023 — APARATUR SIPIL NEGARA

PP 11/2017 — MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PP 17/2020 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

PERPRES 93/2024 — LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UU 20/2023 — APARATUR SIPIL NEGARA [Pasal 49 ayat (1)]

Status

Berlaku

Jenis

Keputusan Menteri

Nomor / Tahun

1 / 2025

Ditetapkan

2025-01-01

Berlaku

2025-01-01

Pejabat / Kementerian

Pejabat Berwenang

Dasar Hukum (Mengingat)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)...

Diubah Oleh

PP 17/2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

Referensi Silang

→ 5 peraturan direferensikan

FRBR URI

/akn/id/act/kepmen/2025/1

Dikurasi oleh CRPG Mobot AI