Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK

Pasal 2

Undarrg-Unciarig ini niulai berlaku pada tanggal dirr.nda.ngkan

Agar SK No 002443 A

PRESIDEN

memerintahkan Agar setiap orang mengetahuinYa, pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia'

Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2OL9

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2Ol9

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

REPUBLIK TNDONESIA

Bidang Hukum dan ,-undangan,

Djaman

SK No 002495 A

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk nrelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daratr Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;

  • bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang penegakan hukum, Pemerintah Republik lndonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran telah menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extraditionl pada tanggal 14 Desember 2016 di Tehran, Iran, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pengesahan atas Perjanjian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang- Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (Treaty betuteen the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extraditionl;
MENGINGAT

SK No 002442A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat 1. Pasal 5 ayat (i), Pasal il, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 24 Talrlun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l.lomor aonl;

Dengan Persetujuern Bersama DEWAN },EKWAKILAN RAKYAT REPUBI-iK INDONESIA dan

PRESI DE]N RE,PUBL,IK INDONESI A

Referensi Silang (1)
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL