Pasal 33

(1) Tugas dan wewenang organ pengelola pendidikan

dasar dan menengah pada badan hukum pendidikan adalah:

• menyusun rencana strategis badan hukum pendidikan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan organ representasi pemangku kepentingan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;

• menyusun . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan berdasarkan rencana strategis badan hukum pendidikan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;
• mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan;
• mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah pemimpin organ pengelola pendidikan serta tenaga badan hukum pendidikan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum pendidikan, serta peraturan perundang-undangan;
• melaksanakan fungsi-fungsi manajemen Perundang-undangan pengelolaan pendidikan; dan
• membina dan mengembangkan hubungan baik badan hukum pendidikan dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Peraturan

(2) Tugas dan wewenang organ pengelola pendidikan

tinggi pada badan hukum pendidikan adalah: Ditjen a. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik;

• menyusun rencana strategis badan hukum pendidikan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan organ representasi pemangku kepentingan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;

• menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan berdasarkan rencana strategis badan hukum pendidikan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;

• mengelola . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan;
• mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan;
• mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan organ pengelola pendidikan dan tenaga badan hukum pendidikan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan;
• menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik Perundang-undangan berdasarkan rekomendasi organ representasi pendidik;
• menjatuhkan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan Peraturan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam huruf g, sesuai dengan anggaran dasar Ditjen dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan;
• bertindak ke luar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
• melaksanakan fungsi lain yang secara khusus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
• membina dan mengembangkan hubungan baik badan hukum pendidikan dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

(3) Pemimpin organ pengelola pendidikan yang

mengelola pendidikan tinggi, tidak berwenang mewakili badan hukum pendidikan apabila:

• terjadi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• terjadi perkara di depan pengadilan antara badan hukum pendidikan dengan pemimpin organ pengelola pendidikan; atau
• pemimpin organ pengelola pendidikan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan badan hukum pendidikan.

(4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), organ representasi pemangku kepentingan menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan badan hukum pendidikan.