Pasal 14

(1) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan dasar dan/atau menengah memiliki paling sedikit 2 (dua) fungsi pokok, yaitu:

• fungsi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• fungsi penentuan kebijakan umum; dan
• fungsi pengelolaan pendidikan.

(2) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan tinggi memiliki paling sedikit 4 (empat) fungsi pokok, yaitu:

• fungsi penentuan kebijakan umum;
• fungsi pengawasan akademik.
• fungsi audit bidang non-akademik; dan
• fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan;

(3) Anggaran dasar badan hukum pendidikan dapat

menambahkan fungsi tambahan selain fungsi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).