Pasal 6

(1) Jemaah Haji berhak:

• mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri;
• mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;
• mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan;
• mendapatkan pelayanan transportasi;
• mendapatkan pelindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia;
• mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;
• mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat;
• mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas;
• mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji;
• memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus; dan
• melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji. (21 Pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf k berlaku hanya untuk 1 (satu) kali

pelimpahan.

(3) Ketentuan

SK No 004258 A

PRESIDEN

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan porsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan ayat (21diatur dengan Peraturan Menteri.