Pasal 26
BAB 3 — PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
Ketentuan lebih lanjut mengenai PPIH dan petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 3 Pengawas
Pasal27
(1) Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas:
- pengawas internal; dan
- pengawas eksternal.
(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan oleh aparat pengawas internal
pemerintah. pada (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan oleh DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
(41 Dewan
SK No 004268 A
PRESIDEN
-t9-
(4) Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada DPR RI.
(1) (5) Biaya pengawas sebagaimana pada ayat
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.