Pasal 21

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk

jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah masa jabatan

tersebut berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Syarat-syarat untuk pengangkatan Anggota Direksi termaksud pada

ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Presiden …

PRESIDEN

(3) Presiden dapat memberhentikan Anggota Direksi setelah

mendengar Dewan Komisaris Pemerintah, meskipun masa jabatan

yang bersangkutan belum berakhir dalam hal-hal tersebut di bawah

ini

• atas permintaan sendiri;

• karena melakukan tindakan atau menunjukkan sikap yang

merugikan Perusahaan atau bertentangan dengan kepentingan

Negara;

• karena menjadi anggota sesuatu organisasi terlarang;

• karena sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik;

• karena meninggal dunia.

(4) Dalam hal terdapat tuduhan termaksud pada ayat (3) huruf-huruf b

dan c pasal ini, maka Anggota Direksi yang bersangkutan dapat

diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Dewan

Komisaris Pemerintah. Pemberhentian sementara tersebut

diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai

alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.

(5) Kepada Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara

diberikan kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada

Presiden dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah yang

bersangkutan diberitahukan tentang keputusan tersebut.

(6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal

pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atau keputusan

Presiden tentang hal tersebut, maka pemberhentian sementara

tersebut menjadi batal.

(7) Apabila pelanggaran sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf-

huruf b dan c pasal ini merupakan suatu pelanggaran hukum

pidana, maka pemberhentian tersebut merupakan pemberhentian

tidak dengan hormat.

Pasal 22 …

PRESIDEN

Pasal 22.

(1) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

(2) Antara para Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga

sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut

garis ke samping termaksud menantu dan ipar. Jadi sesudah

pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang

itu, maka salah seorang di antara mereka tidak boleh melanjutkan

jabatannya, kecuali diijinkan oleh Presiden.

(3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan

ijin Dewan Komisaris atau untuk jabatan yang dipikulkan oleh

Pemerintah kepadanya.

(4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi

langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain

yang bertujuan mencari laba, kecuali dengan ijin Presiden.